Memangkas Musuh Inovasi Tajuk Kompas ;  Dewan Redaksi Kompas

KOMPAS ,12 Agustus 2021

 

 

                                                           

Pesawat N-250 yang saat itu menerapkan teknologi mutakhir fly by wire kini menjadi salah satu penghuni Museum Dirgantara di Yogyakarta. Kita punya warisan sejarah, tetapi di sisi lain ada kekecewaan mendalam. Bukan itu rencana semula. N-250 dan produk  lain industri strategis berkandungan teknologi sebenarnya untuk menjadi penghela perekonomian nasional, dan menarik Indonesia menjadi negara industri maju.   Mengikuti jejak perkembangan dan pemanfaatan teknologi masa lalu, ada sejumlah hal yang bisa menjadi bekal pengembangan selanjutnya. Kemampuan menguasai rekayasa tekno- logi, misalnya dengan N-250. Insinyur dan perekayasa teknologi Indonesia tak diragukan. Namun, untuk menjadi produk industri yang sukses, kemampuan rekayasa teknologi baru tahap permulaan.   Dibutuhkan keahlian pemasaran, dan terkait produksi, juga dibutuhkan manajemen yang mumpuni. Salah satu kritik pada era itu adalah inefisiensi, yang membuat harga produk jadi kelewat mahal. Kapal Mina Jaya dengan mudah dipinggirkan oleh kapal impor, meski bekas.   Hal lain adalah kurang solidnya konsensus nasional. Bukan rahasia lagi bahwa pada saat itu dalam strategi pembangunan ekonomi ada mazhab Widjojonomics dan Habibienomics yang membuat sumber daya tak bisa difokuskan. Dan, tak kalah penting, meski teori nilai tambah yang diusung Habibienomics menjanjikan, dengan harga lebih mahal dan belum sempurnanya produk karena masih dikembangkan, membuat produk industri hi-tech saat itu mudah dicela.   Krisis keuangan/ekonomi multidimensi pada 1997/1998 menuntaskan kegagalan Habibienomics. Dana Moneter Internasional (IMF) yang menolong Indonesia melarang alokasi anggaran untuk proyek seperti N-250. Beruntung, di antara warisan industri strategis saat itu masih ada yang tetap hidup, meski terengah-engah. PT PAL Surabaya, misalnya, masih bisa membuat kapal selam.   Berikutnya Indonesia harus membuktikan satunya kata dengan tindakan. Tak usah muluk-muluk dengan wacana canggih. Industri nasional yang urgen untuk dikembangkan, antara lain yang terkait substitusi impor. Jika kita bisa memproduksi beras, gula, garam, dan kedelai, serta buah-buahan tropis dengan efisien, dan menghilangkan impor komoditas tersebut, ini sudah prestasi. Sebab, itu menjadi bukti kita bisa memangkas musuh inovasi, yakni  mentalitas ”kalau bisa beli, mengapa bikin sendiri”.   Ke depan, tantangan makin pelik. Teknologi Revolusi Industri 4.0, seperti kecerdasan buatan dan internet segala, juga otomasi, membutuhkan otak pintar, tangan terampil, dan jiwa nasionalistis. Soal mendasar ini harus kita beresi. ●

 

 

Langkah Berani Arab Saudi Tajuk Kompas ;  Dewan Redaksi Kompas

KOMPAS ,12 Agustus 2021

 

 

                                                           

Keputusan pembukaan ibadah umrah bagi jemaah luar Arab Saudi diumumkan kementerian haji dan umrah negara itu, Minggu (8/8/2021). Umrah bagi jemaah internasional mulai dibuka Senin lalu.   Bagi warga Muslim di luar Arab Saudi, keputusan ini tentu menggembirakan. Namun, hal itu menjadi tantangan, sekaligus tanggung jawab, bagi semua pihak—tidak hanya bagi Pemerintah Arab Saudi selaku tuan rumah dan pengelola umrah—memastikan seluruh protokol dan prosedur pencegahan penularan Covid-19 dilaksanakan secara ketat.   Kita sepakat pandemi Covid-19 belum berakhir. Bahkan, gelombang penularan di banyak negara akibat merebaknya varian baru virus korona, Delta, masih berlangsung. Beberapa negara, seperti Australia, China, dan Filipina, memberlakukan penutupan wilayah di beberapa kota guna mencegah penyebaran wabah. Di Arab Saudi sendiri, penularan kasus baru Covid-19 masih terjadi meski relatif terkendali.   Kementerian Kesehatan Arab Saudi, seperti dikutip kantor berita SPA, Selasa (10/8), menyebut 864 kasus baru Covid-19. Saat ini tercatat 10.829 kasus aktif di negara itu dari total 535.176 kasus. Terdapat 12 kematian baru akibat Covid-19 sehingga total korban meninggal 8.357 orang.   Apa yang membuat negara itu berani membuka perbatasan bagi warga asing, termasuk jemaah umrah? Bukan hanya bagi jemaah umrah dari luar negeri, negara kerajaan itu bahkan juga telah mengumumkan, mulai 1 Agustus lalu, menerima kedatangan turis asing yang telah divaksin penuh Covid-19.   Selain didukung kemampuannya mengendalikan pandemi, Arab Saudi semakin percaya diri menerima kedatangan warga asing untuk ibadah umrah ataupun wisata setelah belum lama ini berhasil mengakomodasi sekitar 60.000 anggota jemaah di dalam negeri untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Dengan protokol kesehatan ketat, termasuk pemantauan gerak jemaah melalui peranti kecerdasan buatan, patut disyukuri bahwa tak ada laporan kasus Covid-19 selama ibadah haji yang lalu.   Dalam rilisnya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan siap menerima 60.000 anggota jemaah umrah domestik dan internasional per bulan. Angka itu ke depan ditargetkan menjadi dua juta per bulan.   Vaksinasi Covid-19 secara lengkap dengan vaksin yang telah ditetapkan, yaitu Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson, dengan bukti legalisasi otoritas berwenang negara asal jemaah. Negara asal jemaah menjadi titik awal penapisan guna mencegah lolosnya jemaah yang belum divaksin masuk kota suci di Arab Saudi.   Pada titik inilah kerja sama internasional mutlak diperlukan. Pemerintah Indonesia, selain terus bekerja keras mengendalikan pandemi di dalam negeri agar mendapat kepercayaan dunia, juga harus berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk memastikan keselamatan jemaah Indonesia jika kelak keran umrah bagi Indonesia dibuka. ●

 

 

Bergerak ke Depan dan Tetap Waspada Tajuk Kompas ;  Dewan Redaksi Kompas

KOMPAS, 9 Agustus 2021

 

 

                                                           

Senin (9/8/2021) ini menjadi hari terakhir kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Jawa/Bali, kecuali pemerintah memperpanjangnya kembali.   Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, 3, dan Level 2 di wilayah Jawa dan Bali, provinsi yang seluruh kabupaten/kota di wilayahnya masuk Level 4, adalah Bali, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat lebih beragam level penanganan pandemi covid-19 di wilayahnya.   Saat mengumumkan perpanjangan kebijakan PPKM Level 4 dan di bawahnya, Presiden Joko Widodo secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, menjelaskan pemerintah dan masyarakat menghadapi ancaman kesehatan dari Covid-19 dan ancaman ekonomi. Maka, gas dan rem diatur sesuai perkembangan kasus. Pemerintah tak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi panjang, tetapi dalam durasi yang pendek, sesuai dengan data hari-hari terakhir. (Kompas, 4/8/2021)   Sebelum memperpanjang kebijakan PPKM Level 4 dan di bawahnya pada sejumlah wilayah di Jawa dan Bali, pemerintah pernah memberlakukan PPKM Level 4 dan di bawahnya sejak 22 Juli lalu, PPKM Darurat, PPKM Mikro, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi penyebaran virus korona baru. Perubahan berbagai kebijakan untuk menekan pandemi Covid-19 itu, menunjukkan upaya pemerintah bersama masyarakat mencari jalan yang terbaik untuk melindungi rakyat negeri ini, di sisi kesehatan, dan menjaga kesejahteraan rakyat.   Seperti seorang pembalap slalom di dunia nyata, yang tidak hanya menghadapi pembatas lintasan dan rintangan buatan, tetapi benar-benar mempertaruhkan nyawa. Kesalahan menginjak rem atau gas bisa membuat rakyat kian sengsara, tetapi jika berhasil melewati tantangan itu, bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memenangi pendemi. Rakyat selamat dan sejahtera.   Setelah didera pandemi Covid-19 setahun pertama, walaupun sempat gagap, dengan berbagai upaya dan kekompakan sebagai bangsa, termasuk melaksanakan vaksinasi yang masif, kita sempat merasakan kemenangan. Bahkan, sebelum gelombang kedua pandemi menyerbu pada awal Juli lalu, pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan II (April-Juni) 2021 mencapai angka tertinggi dalam dua tahun terakhir, yakni 7,07 persen. Keberhasilan ini menumbuhkan harapan.   Sesuai data Kementerian Kesehatan, hingga Minggu (8/8), tercatat sekitar 3,666 juta warga terkonfirmasi terinfeksi covid, dengan positif aktif sebanyak 474.233 kasus. Penambahan warga yang positif, kemarin sebanyak 26.415 kasus, jauh lebih rendah dibandingkan puncak penambahan yang terjadi pada 15 Juli 2021, sebanyak 56.757 kasus positif. Namun, pada akhir tahun lalu, hanya ada total 743.198 kasus positif covid di negeri ini. Saat ini, di sejumlah daerah di luar Jawa dan Bali pun masih menunjukkan penambahan kasus yang mencemaskan.   Hari Senin (9/8) ini kita berharap pemerintah tepat menginjak rem dan gas, sehingga pencegahan pandemi bisa terjadi dengan tepat. Namun, pemerintah tak bisa sendiri, dan tetap membutuhkan partisipasi dan kesadaran bersama dari publik. Tanpa kebersamaan kita, covid-19 masih akan meraja. Kita butuh melangkah ke depan, tetapi tetap harus waspada. ●

 

 

China Batasi Permainan Gim Tajuk Kompas ;  Dewan Redaksi Kompas

KOMPAS, 6 Agustus 2021

 

 

                                                           

Sebuah artikel di media pemerintah China sempat menuding gim daring sebagai opium, candu. Saham Tencent dan NetEase pun anjlok pada Selasa (3/8/2021).   Artikel di Economic Information Daily itu kemudian dihapus sebelum kembali diunggah dengan menghilangkan kata “opium”. Namun, harga saham perusahaan-perusahaan teknologi China terlanjur turun.   China seolah tidak ambil pusing dengan nilai industri gim. Menurut laporan Accenture (2021) berjudul, Gaming: the New Superplatform, diprediksi nilai industri gim global telah menembus 300 miliar dollar AS. Industri gim telah mengalahkan industri film dan musik didorong oleh pembatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19.   Dalam tiga tahun terakhir, pemain gim telah bertambah 500 juta orang sehingga total pemain gim global mencapai 2,7 miliar orang. Hingga akhir tahun 2023, diperkirakan bertambah lagi 400 juta pemain gim.   Indonesia juga terpengaruh oleh tumbuhnya industri gim global. Total belanja Indonesia di pasar gim bahkan diprediksi mencapai Rp 20 triliun per tahun. Sebagian besar belanja itu dinikmati pengembang luar negeri.   Namun perlahan, anak-anak muda negeri ini terjun menjadi pengembang gim. Industri gim dalam negeri bahkan bertahan ditengah terpaan krisis akibat pandemi Covid-19.   Industri gim pun jelas belum berhenti berinovasi. Teknologi rantai blok mulai mengubah masa depan gim terutama gim daring. Bermain gim daring jelas bukan lagi sekedar hiburan tetapi juga demi mendapatkan uang.   Gim Axie Infinity (AXS) memungkinkan pemainnya mendapatkan imbalan token kripto. Kini juga sedang dikembangkan gim My Neighbor Alice (ALICE) yang memungkinkan pemainnya membeli aset, lahan hingga rumah secara virtual. Aset itu kelak dapat diperjualbelikan dengan mata uang kripto.   Langkah China mengusik industri daring pun mengingatkan orang dengan langkah sebelumnya yang mengusik industri kripto. China meminta penambang bitcoin angkat kaki. Yang terjadi, industri kripto global tidak mati bahkan kini bangkit lagi. China pun diprediksi merugi dengan keputusannya yang membatasi industri kripto.   Akan tetapi, langkah China kali ini tidak tertuju pada bisnis dari industri gim. China sedang melindungi generasi mudanya. Tencent pun “mengoreksi” diri dengan baik.   Bulan lalu, Tencent memperkenalkan teknologi pengenal wajah untuk memastikan gim yang dimainkan sesuai kelompok umurnya. Durasi permainan gim daring bagi pemain anak diturunkan dari 90 menit menjadi 60 menit pada hari-hari sekolah. Sementara pada akhir pekan, durasi permainan diturunkan dari 3 jam menjadi 2 jam.   China tentu paham industri gim sedang tumbuh pesat. Walau demikian, China menemukan fakta kalau fokus lebih dari 50 persen generasi muda China terhadap pendidikan terganggu oleh gim daring. Dari China, kita dapat belajar. ●

 

 

Digitalisasi dan Pemerataan Pendidikan Tajuk Kompas ;  Dewan Redaksi Kompas

KOMPAS, 5 Agustus 2021

 

 

                                                           

Pandemi Covid-19 telah mempercepat transformasi pendidikan ke arah digital. Meski ada banyak kendala, pembelajaran daring telah menumbuhkan ekosistem pembelajaran digital secara signifikan.   Perangkat dan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) menjadi kebutuhan pokok dalam pendidikan saat ini. Bantuan perangkat TIK untuk sekolah-sekolah melalui program digitalisasi pendidikan yang tahun ini oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek dianggarkan Rp 3,7 triliun (Kompas, 4/8/2021) tentu akan mendukung kebutuhan tersebut.   Tahun ini sekitar 500.000 laptop, akses poin, proyektor, konektor, dan speaker akan dibagikan ke 29.387 sekolah, prioritas pertama sekolah-sekolah penggerak yang masih kekurangan peralatan TIK. Program ini akan berlanjut hingga 2024 ke sekolah-sekolah dan pendidikan formal lainnya dengan total anggaran Rp 17 triliun.   Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Wikan Sukarinto menyatakan, program ini merupakan kolaborasi Kemendikbudristek dengan pihak industri, lembaga pendidikan, dan swasta, baik untuk pengadaan laptop yang merupakan produksi dalam negeri maupun untuk pelatihan guru, siswa, dan orangtua dalam memanfaatkan teknologi pendidikan.   Tentu kolaborasi tersebut belum cukup. Perlu juga kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait agar jangan sampai program ini justru memperlebar ketimpangan digital dan ketimpangan pendidikan yang sudah diperparah karena pandemi Covid-19.   Dari sisi infratruktur TIK, akses internet yang menjadi syarat penting digitalisasi pendidikan belum merata dan memadai. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan 12.548 desa/kelurahan belum terjangkau infrastruktur internet. Dari 70.670 desa/kelurahan yang terjangkau infrastruktur internet, 68,54 persen layanannya masih 2G, terutama di kawasan timur Indonesia.   Data Kemendikbudristek tahun 2020 menunjukkan, 40.779 atau sekitar 18 persen sekolah dasar dan menengah tidak memiliki akses internet. Bahkan, 7.552 atau sekitar 3 persen sekolah belum terpasang infrastruktur listrik PLN.   Dari aspek pemerataan bantuan, program tersebut baru menjangkau sekolah-sekolah yang berada di bawah Kemendikbudristek. Padahal, ada puluhan ribu sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama. Tanpa kolaborasi dua kementerian ini, program digitalisasi pendidikan akan memicu ketimpangan antara sekolah umum dan sekolah keagamaan.   Digitalisasi pendidikan menjadi tuntutan di era 4.0 ini. Meskipun begitu, perhatian pada anak-anak yang tertinggal pendidikannya karena berbagai sebab tetap harus menjadi prioritas di masa pandemi ini. Tidak semua masalah mereka bisa diatasi dengan bantuan teknologi.   Mereka membutuhkan dukungan dan bantuan khusus agar tidak tertinggal dalam menyongsong era Indonesia emas 2045. Tak seorang anak pun boleh tertinggal pendidikannya. ●

 

 

Titik Temu Kepentingan Taliban-China Tajuk ;  Dewan Redaksi Kompas

KOMPAS, 30 Juli 2021

 

 

                                                           

Upaya diplomasi kelompok militan itu menjangkau negara utama di kawasan, termasuk Rusia, Iran, India, dan China. Dengan Pakistan, relasi itu sudah lama mengakar. Terbaru dan menarik dicermati adalah relasi dengan China. Selama dua hari, mulai Rabu (28/7/2021), delegasi level tinggi Taliban diundang dan datang ke China. Mereka diterima pejabat teras, yang juga salah satu orang dekat Presiden Xi Jinping, yakni Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Wang Yi.   Seperti diberitakan, delegasi Taliban yang dipimpin Kepala Kebijakan Politik Mullah Abdul Ghani Baradar diterima Wang di Tianjin, sekitar 114 kilometer tenggara Beijing. Kota itu adalah lokasi yang sama saat Wang menerima Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Wendy Sherman, awal pekan ini. Dari foto yang diunggah laman Kementerian Luar Negeri China, muncul kesan kuat, Pemerintah China menempatkan Taliban dalam posisi seperti mitra. Wang berpose untuk foto bersama Baradar, lalu duduk berbicara.   Pada 2019, China pernah menjamu delegasi Taliban. Namun, sebelum itu, relasi Beijing dengan kelompok perlawanan di Afghanistan itu lebih sering dilakukan lewat pintu belakang dengan bantuan Pakistan. Keputusan China menggandeng Taliban juga menguatkan kalkulasi bahwa kelompok tersebut sedang dalam perjalanan menuju pucuk kekuasaan di Afghanistan. Ketika kelak Taliban berkuasa di Kabul, Beijing telah menabur benih dan tinggal memanen.   Sejak AS mengumumkan penarikan pasukan dari negara itu paling lambat akhir Agustus nanti, sesuai perjanjian dengan Taliban di Doha, Qatar, Februari 2020, Taliban terus memperluas wilayah kontrolnya di Afghanistan. Taliban mengklaim, meski banyak pihak meragukan, menguasai lebih dari separuh wilayah negeri itu. Penguasaan wilayah diperkuat Taliban dengan diplomasi ke negara-negara di kawasan. Taliban butuh legitimasi internasional. Sementara Rusia, Iran, India, dan China juga memiliki kepentingan, terkait keamanan hingga ekonomi, dari jalinannya dengan Taliban.   Hal itu pula yang membungkus relasi China-Taliban, yang secara ideologis tak memiliki kesamaan. Dari segi keamanan, China tak ingin Afghanistan jadi pangkalan kelompok Gerakan Islam Turkistan Timur (ETIM), yang mengobarkan separatisme di kalangan warga etnis Uighur di Xinjiang, China barat. Dari segi ekonomi, Beijing berkepentingan meluaskan proyek Prakarsa Sabuk dan Jalan, termasuk di Afghanistan.   Bagi Taliban, relasi dengan China tak hanya membuka akses pada modal dan investasi dari Beijing jikalau kelak berkuasa. Berteman dengan China, yang mengantongi hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga memberi tameng diplomatik jika mereka mendapatkan tekanan internasional. Titik temu kepentingan itulah yang membuat hubungan terjalin dan menjadi napas pertemanan. ●

 

 

Daya Lenting Bangsa Diuji Tajuk Kompas ;  Dewan Redaksi Kompas

KOMPAS, 26 Juli 2021

 

 

                                                           

Gelombang kedua Covid-19  yang kita hadapi saat ini ditandai dengan adanya lonjakan kasus harian hingga empat kali lipat dari kasus harian tertinggi pada gelombang pertama. Kendati kini kurva sudah mulai menurun, penurunan tersebut belum signifikan.   Kasus harian tertinggi pada gelombang pertama tercatat pada 30 Januari 2021, yaitu 14.518 kasus. Pada gelombang kedua, kasus harian melonjak hingga 56.775 kasus di 15 Juli 2021. Kemarin, kasus harian sudah mulai menurun, yaitu 38.679 kasus, tetapi masih jauh di atas gelombang pertama.   Situasi serupa juga terjadi di India. Gelombang tertinggi pertama terjadi pada 17 September 2020, yaitu 97.894 kasus per hari. Gelombang tertinggi kedua pada 7 Mei 2021 tercatat 414.188 kasus per hari. Kenaikannya pun 4,2 kali lipat. Namun, kasus harian di India telah jauh menurun dari gelombang pertama. India membutuhkan waktu 32 hari untuk menekan jumlah kasus harian hingga ke posisi gelombang pertama. Pada 24 Juli, jumlah kasus harian semakin kecil,  40.284 kasus.   Kita tentu berharap dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang konsisten serta dibarengi kedisiplinan seluruh warga. Maka, pada 17 Agustus mendatang, saat merayakan kemerdekaan, kita pun bisa menggapai penurunan signifikan. Kasus konfirmasi positif di Indonesia sudah berada di bawah posisi gelombang pertama dan terus mengecil.   Penurunan serupa juga harus terjadi pada angka kematian. Di India, angka kematian pada gelombang kedua naik 3,9 kali lipat dari gelombang pertama. Pada gelombang kedua, angka kematian tertinggi terdata 5.015 kasus per hari pada 23 Mei 2021. Dalam waktu 34 hari, angka kematian berhasil ditekan ke posisi gelombang pertama, yaitu 1.287 kasus.   Pada gelombang pertama di Indonesia, angka kematian per hari tertinggi tercatat 476 kasus pada 28 Januari lalu. Pada gelombang kedua, kasus kematian per hari, naik  3,3 kali lipat, hingga mencapai 1.566 kasus. Kemarin, 25 Juli 2021, angka kematian mulai menurun menjadi 1.266 kasus. Semoga, ini menjadi pertanda dari mulai melandainya kurva kematian.   Kebijakan PPKM darurat yang dilakukan mulai tanggal 3 Juli telah terbukti berhasil menekan mobilitas penduduk. Hal itu terlihat dari data indeks  mobilitas Google. Per tanggal 21-25 Juli, PPKM level 4 pun diterapkan dan mulai berbuah pada penurunan angka kasus. Karena itu, perpanjangan seminggu ke depan harus terus diefektifkan.   Menghadapi kondisi yang tidak mudah ini, daya lenting bangsa dan kita semua diperlukan. Pada satu sisi harus memiliki kemampuan untuk menahan dampak tekanan, pada sisi lain punya kemampuan memulihkan diri. Indonesia sebagai bangsa pejuang, dan dikenal bersemangat solidaritas yang tinggi, memiliki modal untuk menghadapinya.   ”Dua pejuang yang paling berkuasa adalah kesabaran dan waktu,” kata Leo Tolstoy. ●

 

 

Kegaduhan Rangkap Jabatan Tajuk Kompas ;  Dewan Redaksi Kompas

KOMPAS, 23 Juli 2021

 

 

                                                           

Sejak Selasa (20/7/2021), publik di negeri ini gaduh gegara perubahan Statuta Universitas Indonesia. Rektor UI yang semula tak boleh rangkap jabatan, kini diizinkan.   Statuta UI yang melarang rektor merangkap jabatan, termasuk di badan usaha milik negara (BUMN), semula dikukuhkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013. Namun, pada 2 Juli 2021, Presiden Joko Widodo menerbitkan PP Nomor 75 Tahun 2021 yang menggantikan PP sebelumnya sehingga Rektor dan Wakil Rektor UI bisa menduduki jabatan di BUMN. Prof Dr Ari Kuncoro yang menjabat Rektor UI sejak Desember 2019 dilegalkan untuk menjadi Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.   Sebelum menjabat rektor, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ini pada 2017 menduduki jabatan Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Pada Februari 2020, ia pun menjabat komisaris di BRI. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengingatkan Rektor UI saat itu melanggar Statuta UI dengan merangkap jabatan. (Kompas.id, 1/7/2021)   Langkah pemerintah mengubah PP Statuta UI, setelah ada peringatan dari ORI dan khalayak, memunculkan kegaduhan di masyarakat. Pemerintah dinilai mencari jalan pintas sehingga kepentingannya secara hukum bisa dibenarkan, seperti yang pernah pula terjadi dalam beberapa kasus pengisian pejabat.  Rangkap jabatan pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) di BUMN pun disoroti akan membahayakan kebebasan akademik dan secara administrasi merepotkan pemerintah.   Lepas dari berbagai kepentingan dan kemungkinan di UI, kita mengapresiasi kebesaran hati Ari Kuncoro yang pada Rabu (21/7/2021) menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Komisaris Utama BRI. Sehari kemudian, pengunduran dirinya itu diumumkan pula secara terbuka di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) (Kompas.id, 22/7/2021). Ini menjadi langkah yang bijak.   Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, masalah rangkap jabatan oleh pejabat publik ini bukan kali ini saja terjadi dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Catatan Kompas menunjukkan, tahun 2015 terjadi polemik mengenai pejabat negara yang merangkap jabatan di partai politik, yang tak sejalan dengan kebijakan kepala negara. Namun, pejabat negara yang merangkap jabatan di partai itu masih saja terjadi. Rangkap jabatan di BUMN juga disoroti oleh ORI pada 2017, sebagai praktik yang sarat konflik kepentingan dan berpotensi kolutif.   ORI mencatat ada 222 komisaris di 144 unit usaha milik pemerintah yang merangkap jabatan sebagai pelaksana pelayanan publik atau aparatur sipil negara (ASN). Jumlah itu sekitar 41 persen dari 541 komisaris di semua unit usaha pemerintah. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mencatat, dari 117 komisaris yang didata, 93 adalah pejabat kementerian, 12 dari perguruan tinggi, 8 dari lembaga pemerintah, 5 dari TNI, 5 dari pemerintah daerah, 1 dari Polri, dan 1 dari kejaksaan. (Kompas, 7/6/2017)   Rangkap jabatan itu diyakini kini masih ada. Padahal, Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur larangan perangkapan jabatan itu. Inilah saat bagi pemerintah untuk menata kembali aparaturnya sehingga tak terjadi perangkapan jabatan lagi. Tak perlu ada kegaduhan yang tak perlu, apalagi saat perhatian kita tercurah untuk menangani pandemi Covid-19 ini. ●

 

 

Mengkaji PPKM Lima Hari Tajuk Kompas ;  Dewan Redaksi Kompas

KOMPAS, 22 Juli 2021

 

 

                                                           

Keputusan perpanjangan PPKM lima hari ke depan memicu pertanyaan baru. Mungkinkah waktu sesingkat itu menurunkan angka penularan yang tinggi?   PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang seharusnya selesai pada 20 Juli 2021. Setelah berlangsung hampir tiga minggu, hasil evaluasi ternyata masih memprihatinkan. Kasus penularan masih sangat tinggi.   Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan, pada awal pelaksanaan PPKM darurat, 3 Juli 2021, tercatat 27.913 kasus positif per hari. Namun, hingga batas akhir PPKM darurat, 20 Juli 2021, masih ada penambahan 38.325 kasus positif per hari. Artinya, upaya PPKM darurat belum menunjukkan hasil signifikan.   Jika kita bicara angka kepositifan (positivity rate), situasinya lebih mengkhawatirkan lagi. Angka kepositifan adalah perbandingan antara kasus positif Covid-19 dan jumlah orang yang dites. Angka kepositifan di Indonesia di atas 30 persen, yang berarti dari 100 orang yang dites ada lebih dari 30 orang yang positif terinfeksi Covid-19.   Angka ini harus ditanggapi sungguh-sungguh karena jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Malaysia 8,5 persen dan Filipina 11 persen. Bahkan, di Kamboja, Vietnam, dan Laos hanya 2-3 persen. Setinggi-tingginya penularan di India, angka kepositifannya tak pernah lebih dari 20 persen. India dengan pembatasan aktivitas ketat kini bisa menurunkan angka kepositifan menjadi 2,3 persen.   Maka, pertanyaannya kemudian, mungkinkah dalam penambahan lima hari pembatasan aktivitas ini Indonesia bisa menurunkan angka kasus penularan?   Jika mengikuti logika matematika, dengan melihat pengalaman PPKM darurat sebelumnya, sulit tidak mengatakan perpanjangan ini sebagai misi yang tak mungkin. PPKM darurat 18 hari saja kasus tidak turun, apalagi lima hari.   Namun, suka tidak suka, keputusan sudah diambil. Kita bisa berdebat panjang mengapa kebijakan ini yang dipilih, tetapi tentunya tidak akan menyelesaikan persoalan. Pilihan kita hanya satu. Bertahan hidup.   Maka yang terbaik—meski pahit—adalah menjalani PPKM ini bersama-sama. Hal paling pokok yang harus dilakukan adalah mengurangi aktivitas. Jangan egois, jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Mari berbela rasa kepada para tenaga kesehatan dan rumah sakit yang kewalahan, juga sopir ambulans dan penggali kubur yang kurang istirahat.   Di sisi lain, pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan benar. Tegakkan aturan, terapkan sanksi kepada yang melanggar. Selain mengatasi keterbatasan layanan kesehatan dan mempercepat vaksinasi, pemerintah juga wajib melakukan tes sebanyak-banyaknya. Hanya dengan cara ini, mereka yang terinfeksi bisa ditelusur dan diputus rantai penularannya.   Dilihat dari angka kepositifan, memperbanyak tes bisa jadi akan meningkatkan kasus secara luar biasa. Apa boleh buat, naik sebentar setelah itu stop. Hanya inilah jalannya kalau kita bertekad mengoptimalkan tambahan lima hari ini. ●

 

 

Inspirasi dari Transportasi Umum Tajuk Kompas ;  Dewan Redaksi Kompas

KOMPAS, 6 Juli 2021

 

 

                                                           

Di Jepang, tidak ada kluster Covid-19 yang dapat dikaitkan dengan penggunaan transportasi umum. Kedisiplinan penumpang ternyata sangat berperan.   Menurut Prof Hitoshi Oshitani, anggota panel penasihat Covid-19 untuk Pemerintah Jepang dari Tohoku University, penumpang transportasi umum di Jepang biasanya tidak berbicara dengan penumpang lain. ”Apalagi, belakangan, mereka semua pakai masker,” ujarnya.   Hal senada diungkapkan Santé Publique di Perancis. Lembaga di bawah Kementerian Kesehatan Perancis itu menyatakan, tahun 2020 hanya 1,2 persen dari total kluster Covid-19 yang dapat dikaitkan dengan transportasi umum. Dua pertiga dari kasus penyebaran Covid-19 di Perancis terjadi di kantor, sekolah, acara publik, ataupun keluarga.   Relatif amannya penumpang yang bepergian dengan transportasi umum boleh jadi didukung oleh minimnya jumlah penumpang selama satu tahun terakhir. Penumpang trem dan bus di Amsterdam turun hingga tersisa sepertiganya dari kondisi normal. Penumpang the London Underground, jaringan kereta di kota London, juga tersisa 20 persen.   Namun, hal positif yang dapat dipelajari adalah, tidak ada tawar-menawar protokol kesehatan. Tanpa prokes ketat, maka di banyak negara mustahil masuk ke stasiun atau terminal.   Di Indonesia, operator bahkan bertindak lebih ketat. KAI Commuter, operator kereta rel listrik di negeri ini, mulai Senin (5/7/2021), bahkan mewajibkan semua orang yang memasuki area stasiun memakai masker ganda atau masker N95. Tanpa masker ganda, jangan harap bisa naik KRL.   Revolusi di sektor transportasi umum memang kerap memicu perbaikan di sektor lain. Epidemi kriminalitas di New York tahun 1980-an dibenahi oleh William Bratton dengan menegakkan aturan sekecil apa pun terhadap penumpang. Kisah tentang Bratton ini ditulis oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya, Tipping Point (2000).   Apabila kedisiplinan pemakaian masker, apalagi masker ganda, oleh pengguna transportasi umum diperluas hingga kantor, pasar, dan permukiman, boleh jadi penyebaran virus Covid-19 dapat ditekan. Ini inspirasi baik dari transportasi umum.   Hal lain, dari sebuah bandara di Indonesia, tepatnya di Bandar Udara Blimbingsari di Banyuwangi, Jawa Timur, kita dapat mempelajari sebuah terminal dengan pertukaran udara yang alami. Tanpa penggunaan penyejuk ruangan yang masif, terminal karya Andra Matin itu pun meminimalkan potensi risiko penyebaran Covid-19.   Sementara nyaris seluruh stasiun kereta di negeri ini pun, termasuk halte bus Transjakarta, didesain terbuka. Desain senada dapat dijumpai mulai dari Tokyo, Seoul, Kuala Lumpur, hingga Amsterdam dengan pengecualian pada stasiun-stasiun kereta bawah tanah. Dari perilaku penumpang dan dari desain arsitektur fasilitas transportasi umum, kita dapat banyak belajar. Tidak sekadar belajar, tapi juga menerapkannya di berbagai hal. ●