Pekerjaan Berat Jokowi-JK Jahen F Rezki  ;  Peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI

REPUBLIKA, 24 Oktober 2014

                                                

                                                                                                                       

Ada tugas berat yang akan dihadapi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang telah dilantik pada 20 Oktober 2014 ini. Khususnya jika kita melihat dari potensi proses pembangunan ekonomi Indonesia. Bank Dunia (2014) dalam laporannya yang berjudul "Indonesia: Avoiding the Trap" menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk terus berkembang dan menjadi negara yang sejahtera. Namun, ada kemungkinan potensi ini tidak bisa dicapai dan Indonesia akan terus bertahan menjadi negara dengan tingkat berpendapatan menengah. Bisa tidaknya Indonesia berkembang menjadi negara maju bergantung pada dua hal. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kedua, melakukan reformasi struktural dari segi ekonomi dan birokrasi untuk mempercepat kegiatan ekonomi. Jika dilihat dari kegiatan ekspor dan impor beberapa tahun terakhir, Indonesia masih menjadi net eksportir untuk komoditas yang tergolong mentah. Data 2013 menunjukkan, net ekspor utama Indonesia adalah komoditas primer (SITC 3) dengan nilai net ekspor mencapai 16,92 miliar dolar AS. Diikuti oleh bahan makanan (SITC 0, SITC 1, SITC 22 dan SITC 4) dengan nilai net ekspor mencapai 16,53 miliar dolar AS. Komoditas lainnya yang  mengalami surplus perdagangan adalah logam bukan besi dan baja (SITC 28 dan SITC 68) dengan nilai 6,71 miliar dolar AS. Sebaliknya, untuk industri manufaktur, Indonesia konsisten menjadi net importir. Sejak 2008-2013 nilai impor Indonesia untuk barang-barang produk manufaktur selalu lebih besar dibandingkan nilai ekspornya. Impor terbesar Indonesia untuk barang manufaktur mencapai puncaknya pada 2012 dengan nilai net impor yang menyentuh 54,17 miliar dolar AS. Dua produk manufaktur utama yang diimpor Indonesia dalam skala besar adalah produk kimia (SITC 5) dan alat transportasi (SITC7). Jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Thailand, kita masih sangat tertinggal dari segi industri manufaktur. Meskipun nilai foreign direct investment (FDI) meningkat beberapa periode terakhir, tapi proporsinya masih lebih rendah dibandingkan investasi asing ke negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai contoh, proporsi FDI yang masuk ke Indonesia setara 1,9 persen dari nilai produk domestik bruto (PDB). Negara seperti Vietnam mencapai lima persen dari nilai PDB. Untuk negara ASEAN yang berpendapatan menengah bahkan mencapai 3,3 persen dari PDB. Produktivitas pekerja Indonesia juga masih tertinggal jauh dibandingkan negara lainnya. Nilai tambah per pekerja di Indonesia pada 2010 jauh di bawah nilai tambah per pekerja di Malaysia, Thailand, dan Filipina. Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Kamboja. Kondisi ini yang mampu menjelaskan mengapa pendapatan per kapita kita masih rendah dibandingkan negara lainnya. Masalah produktivitas disebabkan oleh masih adanya perbedaan antara keterampilan yang dibutuhkan pemberi kerja dengan yang dimiliki pekerja. Jumlah penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi semakin meningkat. Namun, kondisi ini tidak diikuti pemberian latihan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar. Hanya sekitar lima persen dari angkatan kerja yang memperoleh pendidikan formal dalam on the job training. Dengan adanya ASEAN Economi Integration (AEC), kondisi ini akan sangat menyulitkan pekerja Indonesia untuk bisa bersaing dengan pekerja dari negara lain. Dilihat dari segi pengeluaran pemerintah, masih banyak pos anggaran pemerintah yang tidak tepat sasaran. Khususnya pengeluaran untuk subsidi energi. Tahun ini nilainya mencapai Rp 350 triliun yang sebagian besar untuk subsidi BBM. Subsidi ini telah menggerogoti APBN yang tahun ini jumlahnya Rp 1.877 triliun. Padahal, berdasarkan data Susenas tahun 2012 terlihat bahwa 51 persen pengguna BBM bersubsidi adalah mereka yang tergolong 20 persen pendapatan tertinggi. Hanya 6,4 persen dari penduduk yang masuk kelompok penghasilan 20 persen terendah yang mengonsumsi BBM bersubsidi. Kondisi pelabuhan dan bandara juga masih sangat buruk sehingga memunculkan masalah konektivitas antarpulau. Buruknya kondisi infrastruktur ini menyebabkan Indonesia kehilangan sekitar satu persen pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Bank Dunia, 2014). Meskipun ada banyak tantangan, tapi Indonesia memiliki tiga faktor utama yang mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan lima tahun ke depan. Pertama, struktur demografi Indonesia yang didominasi oleh penduduk muda bisa menjadi potensi utama meningkatkan kegiatan perekonomian. Dengan memberikan tingkat pelatihan dan pendidikan yang cukup serta tersedianya lapangan kerja memadai, penduduk muda Indonesia mampu menggenjot perekonomian. Kedua, tingginya tren urbanisasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat karena mengindikasikan banyaknya kesempatan kerja di perkotaan. Ketiga, tumbuhnya kelas menengah. Pemilu kemarin menunjukkan peran kelas menengah semakin besar dan diharapkan bisa membantu pembangunan ekonomi. Ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintahan baru menghadapi hal ini. Pertama, melakukan proses reformasi secara masif dengan merealokasi pos-pos pengeluaran yang dianggap tidak memberikan manfaat bagi perekonomian dan efisiensi penggunaan anggaran. Subsidi BBM harus dihapus secara berkala untuk mengurangi beban pemerintah. Upaya meningkatkan pendapatan dari pajak harus mulai dipikirkan oleh pemerintahan baru. Kedua adalah perbaikan infrastruktur dan kualitas sumber daya akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mempercepat proses pembebasan lahan serta meningkatkan peran swasta dalam pendanaan pembangunan infrastruktur akan mampu mengurangi beban pemerintah dari segi pendanaan. Pembuatan tempat-tempat pelatihan bagi para angkatan kerja yang baru lulus sekolah menjadi sangat penting. Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan prasekolah akan meningkatkan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Terakhir, pemerintah bisa mulai membuat daerah-daerah industri secara merata dan tidak hanya terpusat di Jawa. Pembangunan industri memang harus dibarengi pembangunan infrastruktur secara baik. Adanya industri mampu berdampak positif (positive spillover) bagi daerah sekitar. Industri yang berkembang juga bisa memperbaiki struktur perdagangan kita dengan baik, khususnya perdagangan untuk industri manufaktur. Kita berharap pemerintahan baru bisa langsung tancap gas dan tidak mengulangi kesalahan pendahulunya. ●

BBM, BLSM, dan Pemilu

BBM, BLSM, dan Pemilu Jahen F Rezki ;  Mahasiswa Master bidang Ekonomi di The University of York, Inggris; Penerima Beasiswa Unggulan DIKTI 2012

SINAR HARAPAN, 01 Juli 2013

Rapat paripurna DPR hari senin (17/6) menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan RAPBN-P tahun 2013 ini bermakna sangat penting bagi kestabilan fiskal negara.

Subsidi BBM tahun 2012 mencapai Rp 211,9 triliun atau 61,17 dari anggaran subsidi pemerintah. Subsidi ini sebagian besar dinikmati oleh para pengendara motor yang pada dasarnya bisa dikelompokkan ke dalam kelompok mampu. Pemerintah diperkirakan menaikkan harga premium dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.5000 per liter dan solar dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 5.500 per liter.

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan diikuti dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tunai. Program yang bernama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dialokasikan untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran dengan total biaya sebesar Rp 9,3 triliun.

Program lain yang menjadi cakupan program pada RAPBN 2013 adalah Pembangunan Infrastruktur Dasar, Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Siswa Miskin dan Program Beras untuk Rakyat Miskin.

Isu BBM dan program kompensasi belakangan ini telah masuk ke dalam ranah politik, apalagi menjelang pemilu 2014. Tidak hanya menolak kebijakan menaikkan harga BBM, partai oposisi dan beberapa partai koalisi ikut menolak pemberian bantuan langsung karena dianggap sebagai alat pemerintah untuk mendongkrak suara mereka di pemilu 2014 nanti. Tetapi benarkah BLSM meningkatkan probabilitas incumbent untuk terpilih kembali pada pemilu selanjutnya?

Kisah Sukses CCT

Program bantuan langsung menjadi kebijakan yang sangat populer dalam 15 tahun terakhir, khususnya di banyak negara berkembang. Kebijakan dalam bentuk bantuan bersyarat (Conditional Cash Transfers/CCT) dan tanpa syarat (Unconditional Cash Transfers) merupakan sebuah inisiasi dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat.

Program-program seperti Bolsa Familia di Brasil, Oportunidades di Meksiko, Familias en Accion di Kolombia, Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia dan beberapa program bantuan langsung lainnya terbukti mampu mengurangi angka kemiskinan serta memperbaiki standar hidup masyarakat yang menerimanya.

Litschig dan Morrison (2013) menunjukkan bahwa program CCT yang dilakukan di Brasil mampu meningkatkan angka baca tulis sebesar 4% dan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar4%. Soares et al (2007) juga meneliti dampak kebijakan CCT di tiga negara, Brasil, Meksiko dan Cile. Hasilnya adalah CCT mampu mengurangi kesenjangan yang terjadi pada ketiga negara tersebut. Angka Gini Index diketiga negara tersebut terus mengalami penurunan semanjak program kompensasi ini dijalankan oleh pemerintah.

Dari beberapa kajian juga bisa ditarik kesimpulan bahwa program kompensasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tergolong berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat miskin. Di Zambia dan Namibia, cash transfer mampu meningkatakan permintaan dan membangun pengembangan pasar lokal.

Bagaimana dengan Indonesia? Kajian yang dilakukan oleh Rosfadhila et al (2013) terkait program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh pemerintah tahun 2008 dan 2005 menunjukkan bahwa BLT merupakan kebijakan yang sangat relevan dalam mengurangi dampak langsung yang dialami oleh masyarakat miskin ketika harga BBM dinaikkan.

Meskipun terdapat banyak kekurangan, khususnya terkait penyaluran, akan tetapi BLT ternyata tidak terbukti membuat masyarakat miskin menjadi malas dan hanya berpangku tangan terhadap kebijakan pemerintah.

CCT dan Pemilu

Lalu apakah benar kebijakan bantuan langsung, baik CCT maupun UCT meningkatkan suara incumbent pada pemilu selanjutnya? Akhir-akhir ini banyak kajian yang mencoba melihat kaitan antara hubungan CCT dengan pemilu. Studi Baez et al (2012) menunjukkan, ada kecenderungan peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu setelah dilakukannya kebijakan CCT.

Dampaknya terhadap peningkatan perolehan suara bagi incumbent adalah sebesar 2% dibandingkan pemilu sebelumnya. Namun kesimpulan yang mereka berikan adalah peningkatan tersebut hanya terjadi pada daerah yang memiliki keterkaitan ideologi.

Berdasarkan hitungan yang penulis lakukan, dari 28 negara yang mengimplementasikan kebijakan CCT, tidak terlihat hubungan yang signifikan antara pelaksanaan kebijakan bantuan langsung dengan meningkatnya probabilita terpilihnya incumbent.

Hubungan antara bantuang langsung dengan terpilihnya kembali partai penguasa atau incumbent terjadi pada negara yang memiliki tingkat demokrasi dan korupsi yang sangat buruk, khususnya di negara-negara seperti Yaman, Nigeria, Kenya dan Burkina Faso.

Untuk level Indonesia sendiri, dampak dari pemberian BLT dengan peningkatan suara legislatif DPR RI tidak signifikan. Sehingga kecemasan masyarakat banyak, khususnya parta politik terhadap kemungkinan digunakannya BLSM sebagai alat pemerintah untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu mendatang bisa disangsikan terlebih dahulu.

Apa yang Harus Dilakukan?

Mengingat pemerintah kenaikan harga BBM serta memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin, maka ada baiknya masyarkat melakukan beberapa hal. Pertama, semua elemen masyarakat punya kewajiban untuk mengawasi penggunaan anggaran negara. Pengurangan subsidi BBM yang direncanakan untuk meningkatkan belanja infrastruktur harus terus diawasi dan memastikan pemerintah benar-benar melaksanakannya dengan baik.

Kedua, pemerintah sejatinya memulai untuk mengembangkan energi alternatif. Mengingat dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan menghadapi kesulitan khususnya terkait ketahanan energi. Ketiga, memastikan penyaluran bantuan langsung benar-benar tepat sasaran dan memberikan edukasi kepada masyarkat untuk menggunakan bantuan tersebut secara baik.

Ketakutan parpol dan mahasiswa terhadap penyelewengan dana kompensasi dan kaitannya terhadap pemilu harus dikesampingkan. Sekarang yang harus dilakukan adalah awasi kebijakan anggaran pemerintah dan pastikan masyarakat miskin memperoleh kompensasi, seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. ●