|
Ketika
Emosi Dominasi Politik
Haryatmoko ; Pengajar di Universitas Sanata Dharma dan FIB
Universitas Indonesia
|
|
Fenomena hoaks yang masif
menyebar mengentak akal sehat masyarakat dan dunia politik. Di satu sisi,
banyak orang skeptis terhadap kredibilitas media massa. Namun, di sisi lain,
hoaks menunjukkan, masyarakat justru mudah percaya pada beragam informasi
media sosial.
Masyarakat dikondisikan untuk
mengabaikan verifikasi kebenaran. Kredibilitas berita, pesan, atau opini
sering sudah tidak dipertanyakan lagi. Kebohongan menyelinap masuk melalui
kebingungan orang dalam membedakan antara berita, opini, fakta, dan analisis.
Akibatnya, di dalam masyarakat Indonesia yang sudah terpolarisasi oleh
ideologi, ketegangan dan konflik semakin mudah dipicu.
Parahnya, hoaks semakin
menyuburkan polarisasi masyarakat karena meneguhkan keyakinan setiap
kelompok. Setiap kelompok cenderung menolak penalaran yang berbeda meski
masuk akal atau obyektif. Kebohongan menyuburkan ideologi. Masalahnya,
kebohongan bukan hanya bentuk mekanisme pertahanan diri, melainkan dirancang,
diciptakan, dikembangkan, dan direkayasa ke dalam wacana publik. Kebohongan
jadi bagian dari serangan strategis terkoordinasi yang dimaksudkan untuk
menyembunyikan kebenaran, mengacaukan publik dengan menciptakan pertentangan
yang awalnya tak ada. Tujuannya, menghentikan kemajuan dalam kehidupan
bersama demi kekuasaan.
Mengapa kebohongan memikat?
Karena pembohong, menurut Arendt, berbicara/menalar dengan mengikuti logika
dan harapan yang dibohongi (1979). Tesis Arendt ini mirip logika hoaks yang
mau memuaskan keyakinan audiensnya. Hoaks adalah anak kandung era post-truth.
Era post-truth, menurut JA
Llorente, merupakan iklim sosial-politik di mana obyektivitas dan
rasionalitas membiarkan emosi atau hasrat memihak ke keyakinan meskipun
sebetulnya fakta menunjukkan hal yang berbeda (2017: 9). Post-truth lebih
tepat disebut lawan kata dari fact-checking: relativisasi kebenaran
berhadapan obyektivitas data. Lalu terjadi banalisasi data karena adanya
supremasi wacana emosional (JA Zarzalejos, 2006).
Kebaruan “post-truth”
Era post-truth mendapat
momentumnya karena massa jenuh dan membenci limpahan pesan dan rayuan: semua
berujung meminta untuk membeli, mengonsumsi, memilih, memberi pendapat, atau
ambil bagian di kehidupan sosial. Ada tiga kondisi era post-truth yang
disambut hangat masyarakat: (1) ada devaluasi kebenaran sebagai dampak dari
narasi politisi penebar demagogi, (2) banyak orang atau kelompok merasa
nyaman dengan informasi yang telah dipilih, dan (3) media menekankan sensasi
sehingga seakan hanya yang spektakuler atau sensasional layak disebut worth
news. Kecenderungan ini menyuburkan perkembangan hoaks.
Membanjirnya hoaks membuat
masyarakat tak sempat lagi atau malas, bahkan menolak, untuk memverifikasi
fakta. Hoaks mengukir karier gemilangnya melalui keberhasilan membungkam
pemikiran kritis. Meluasnya fenomena hoaks yang melemahkan obyektivitas dan
kredibilitas informasi tak bisa dilepaskan dari cara-cara baru mengakses ke
opini publik berkat berkembangnya media alternatif: WhatsApp, Facebook, blog
pribadi, SnapChat, Twitter, dan Youtube. Media sosial ini memudahkan berita
palsu menyebar. Kredibilitas media pudar, kalah dari opini pribadi. Fakta
jadi nomor dua, kalah dari keyakinan pribadi. Era post-truth mengutamakan
bagaimana melihat dan membaca versi fakta yang lebih dekat dengan ideologi
masing-masing. Lalu apa kebaruannya dibandingkan kebohongan yang sejak dulu
sudah dipraktikkan dalam politik?
Ada lima kebaruan yang menandai
era post-truth: (1) luasnya akses ke konten informasi berkat digitalisasi
komunikasi, (2) masyarakat bisa membuat informasi sendiri melalui medsos
berkat demokratisasi media dan jurnalisme warga, (3) masyarakat lebih rentan
menerima informasi yang keliru karena berkembang komunitas-komunitas
seideologi, (4) teknologi telah merancukan kebenaran karena viral dianggap
lebih penting daripada kualitas informasi dan etika, dan (5) kebenaran tidak
perlu lagi difalsifikasi atau dibantah, tetapi kebenaran menjadi nomor dua.
Kelima kebaruan itu memberi peluang politisi yang haus kekuasaan untuk
merekayasa agar prasangka negatif kelompok-kelompok masyarakat diintensifkan
melalui manipulasi emosi mereka.
Bangkitkan permusuhan
Semua gerakan politik yang mau
mendiskreditkan lawannya berusaha menggunakan unsur-unsur yang lebih
sentimental/emosional. Tujuannya, untuk menciptakan dan membakar emosi massa.
Upaya seperti ini menjadi bagian dari populisme: persuasi emosional lebih
efektif daripada kriteria rasionalitas.
Populisme piawai menggunakan
demagogi karena inti komunikasinya membidik pengaruh melalui manipulasi.
Demagog disebut politikus yang meminjamkan suaranya kepada rakyat. Maka, dia sangat
piawai menyesuaikan diri dengan situasi emosi rakyat sampai mampu menampilkan
wajah sebanyak kategori sosial rakyatnya. Demagog mudah mengaduk-aduk emosi
massa. Bagi seorang demagog, merayu berarti mati sebagai realitas untuk
menghasilkan tipu daya (Bellenger).
Manipulasi menyusup di
celah-celah antara nilai, gagasan, dan opini sehingga ketiganya sulit
dibedakan untuk akhirnya diterima sebagai fakta. Bentuk disinformasi ini mau
menyentuh emosi masyarakat agar mudah membungkam pikiran kritis. Tujuannya:
membangkitkan ketegangan dan permusuhan untuk mobilisasi massa. Jadi,
disinformasi ini menjadi instrumen persuasi yang membidik empat hal: (1)
bentuk rekayasa informasi agar orang bingung dalam menafsirkan realitas, (2)
manajemen taktik konspirasi dengan membangkitkan kecurigaan dan permusuhan di
antara kelompok-kelompok masyarakat, (3) menciptakan mitos-mitos politik, dan
(4) self-fulfilling prophecy: pembenaran argumen politikus yang dikemas
seperti ramalan, padahal sebetulnya peramal sekaligus algojonya.
Menipu tanpa merasa salah
Menipu tak lagi menimbulkan
rasa salah karena tipuan dianggap sebagai versi lain semi-kebenaran. Mengapa
bisa tak merasa bersalah? Kebanyakan orang sibuk dengan apa yang dipikirkan
orang lain tentang dirinya sehingga apa pun bisa dilakukan demi citra baik di
mata orang lain. Menipu jadi hal yang biasa di seluruh tingkat kehidupan (R
Keyes, 2004: 3-5). Tuntutan pencitraan diri itu yang mendorong orang mudah
berbohong.
Memilih mana yang mau dikatakan
seakan hanyalah masalah mana yang lebih nyaman, bukan lagi terbebani tanggung
jawab moral. Semua dilakukan demi citra diri di mata orang lain, terutama
kelompoknya. Kecenderungan berbohong menunjukkan, dalam hal politik dan
moral, manusia pada dasarnya lebih groupish daripada selfish (Haidt, 2012:
97, 203). Orang lebih memberi perhatian kepada kelompoknya. Kecenderungan
berpihak kepada kelompoknya ini menjelaskan dari mana datangnya fanatisme
kelompok.
Haidt menunjuk empat penyebab
fanatisme kelompok: (1) insting sosial mendorong orang yang merasa kuat dekat
dengan kelompok, (2) berlakunya hukum kesalingan, yaitu yang mudah menolong
cepat mendapat pertolongan, (3) memuji dan menyalahkan jadi faktor penting
dalam membentuk ikatan kelompok karena seleksi kelompok ditentukan berdasarkan
keberhasilan upaya menekan selfishness (Haidt, 2012: 206-207), dan (4)
pengaruh oksitosin, hormon neurotransmiter yang dihasilkan hipotalamus, untuk
mendorong mencintai anggota kelompoknya dan membenci bukan kelompoknya.
Menurut Haidt, hormon ini akan muncul pada saat situasi intim berkat hubungan
dekat dan berani terluka/mati ketika menghadapi musuh (Haidt, 2012: 247).
Berbohong juga dipakai untuk melindungi kelompok.
Kebohongan memecah belah
kelompok-kelompok masyarakat dan melemahkan budaya politik sehingga konsensus
ideologis menjadi tidak mungkin. Warga negara biasa, bahkan intelektual,
tidak mampu melawan kebohongan yang terorganisasi rapi. Akademisi direkrut
untuk memberi legitimasi ilmiah rekayasa politisi. Demi kekuasaan, manipulasi
media mampu menciptakan situasi di mana kebenaran menjadi tidak relevan lagi.
●
|
Mantra Politik di Balik Skandal
Haryatmoko ; Pengajar di Universitas Sanata Dharma dan
Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Indonesia
|
|
Skandal "papa
minta saham" membuktikan bahwa selama ini politik di Indonesia sudah bukan
lagi merupakan seni mengabadikan diri berkat prestasi atau berjasa dalam
pelayanan publik dan perjuangan untuk kesejahteraan bersama.
Namun, politik sudah
menjadi instrumen kerakusan ekonomi dan keserakahan politisi/pengusaha di
atas penderitaan dan kemiskinan sebagian besar masyarakat. Ideal budaya
kebanyakan politisi negeri ini ialah "menjadi kaya dengan berpikir
jangka pendek".
Terungkapnya skandal
ini semakin meneguhkan kecurigaan bahwa sebagian besar kekayaan bangsa ini
sudah sejak lama oleh para penguasa dikelola seperti barang jarahan. Fenomena
politisi cepat kaya dalam tempo singkat dan pengusaha-politisi atau
pengusaha-dekat-politisi yang uangnya tidak ada serinya lagi memberi bukti
bahwa penguasa di negeri ini sudah tidak peduli lagi terhadap keadilan.
Kalau penguasa memang
peduli keadilan, seharusnya mereka mengikuti prinsip "yang membagi
kekayaan mengambil giliran terakhir" (Rawls, 1971). Namun, perilaku para politisi di negeri ini justru
sebaliknya, yaitu memegang prinsip "yang membagi kekayaan mengambil
giliran pertama" ("ingat DPR minta kenaikan gaji!"). Bisa
dibayangkan bagian yang diterima rakyat karena gilirannya terakhir, yaitu
hanya sisa-sisa kerakusan para penguasa.
Belajar dari cara
penyelesaian serangkaian skandal kerakusan lain sebelumnya, skandal ini tetap
tidak akan membuat keder mafia penjarah kekayaan negeri ini: Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Century, Hambalang, mafia migas, belum
konsesi-konsesi lain yang diberikan untuk pengelolaan hutan, tambang, atau
kelapa sawit. Semua tanpa ada penyelesaian yang jelas dan adil. Jadi, skandal
ini sebetulnya hanya puncak dari gunung es (Kompas, 4 Desember 2015, halaman
1). Meski puncaknya tersingkap, bagian bawahnya tetap sulit dibongkar. Maka,
perlu sesekali ada skandal yang bisa digunakan untuk menguak sebagian sisi
gunung es itu agar ada alasan mencari kambing hitam.
Skandal dan sistem yang sekarat
Skandal "papa
minta saham" ini oleh berbagai pihak menjadi kesempatan untuk membuat
mantra politik karena suatu skandal merupakan jebakan yang dibuat oleh sistem
untuk menangkap pertikaian sebagai simulasi konflik tanpa akhir.
Jangan-jangan skandal ini hanya ujung dari konflik perebutan
antar-"mafia". Skandal menjadi alasan untuk mantra politik karena
bisa menjadi sarana untuk membangkitkan kembali prinsip moralitas politik (Baudrillard, 1980).
Mekanisme mantra
politik seperti ini sangat lazim hanya untuk menutupi sesuatu yang tidak
berfungsi, seperti ketika mau membuktikan bahwa hukum itu dipatuhi justru
dengan menunjukkan adanya pelanggaran. Pemogokan dilakukan untuk membuktikan
bahwa karyawan sungguh bekerja. Maka, skandal "papa minta saham"
ini harus diungkap untuk menunjukkan seakan-akan di negeri ini etika politik
dihormati. Jadi, suatu sistem itu seakan berfungsi dengan dibuktikan ketika
terjadi krisis. Untuk menunjukkan bukti etika politik dihormati justru dengan
memperlihatkan pelanggarannya. Lalu, skandal menjadi bermakna karena menunjuk
ke kontrasnya. Ingat prinsip logika biner, yaitu makna datang dari kontras
atau perbedaan.
Sistem yang
membuktikan diri melalui sisi negatifnya ini menjadi alibi setiap kekuasaan
sehingga bisa membersihkan diri: seakan mereka sangat peduli etika dan tidak
terlibat skandal karena mereka berada di tempat lain ketika skandal terjadi.
Maka, untuk menunjukkan komitmennya pada etika politik, pemimpin partai perlu
menegaskan bahwa prinsip utama partai politiknya bebas dari korupsi; atau
anggota partai yang tidak mematuhi etika politik diminta meninggalkan partai.
Tentu tidak ada yang meninggalkan partai dan tidak ada verifikasi partai
bebas dari korupsi karena wacana itu hanya berfungsi sebagai mantra politik.
Disebut mantra politik
karena dua alasan. Pertama, skandal berfungsi untuk membangkitkan lagi etika
politik, tetapi dalam kerangka menuju ke dunia imajiner melalui wacana
(mantra). Sebetulnya skandal ini digunakan untuk membangkitkan prinsip
realitas yang sudah sekarat, yaitu etika politik dan hukum yang adil. Oleh
karena itu, skandal dilaporkan selalu dengan memuji hukum dan etika politik.
Pola pelaporan ini adalah upaya membuktikan yang riil melalui yang imajiner.
Caranya, menghidupkan prinsip yang sudah sekarat dengan skandal yang disulap
menjadi alat untuk bersih-bersih diri.
Kedua, dengan skandal
ini, koruptor-koruptor dan "mafia" lain bisa merasa lebih bersih
berkat kambing hitam satu itu. Bahkan, mereka yang terlibat di skandal lain
dan belum terungkap dengan leluasa ikut berteriak tanpa merasa salah.
"Tahu" disamakan dengan "melakukan"
Mantra politik adalah
tanda tiadanya kesatuan antara kata dan tindakan. Rumusan kata-kata
seakan-akan sudah dianggap tindakan itu sendiri: banyak program pemberantasan
korupsi dan revolusi mental yang berhenti hanya pada rumusan. Jadi,
sebetulnya etika politik dan hukum sudah tidak berfungsi, tetapi perlu
diwacanakan agar seolah-olah masih ada perannya. Mekanisme mantra politik
seperti itu sangat lazim untuk menutupi sesuatu yang tidak berfungsi.
Banyak politisi dan
pemuka masyarakat biasa menggunakan mekanisme itu karena mereka tahu persis
masyarakat kita mudah percaya jika seseorang "mengetahui" atau
"bisa mengatakan" seakan-akan sudah sama dengan
"melakukan". Padahal, masih ada jurang antara "tahu" dan
"bisa melakukan".
Dalam dunia politik
yang hiper-riil ini, ada kerancuan antara prinsip realitas dan keinginan
membungkam pikiran kritis. Maka, slogan kekuasaan paling laku adalah "take your desire for reality".
Keinginan disamakan dengan realitas itu sendiri. Slogan ini merupakan
strategi meyakinkan bahwa realitas politik (gawatnya situasi korupsi dan
konflik kepentingan) seakan bisa dihentikan dengan program reformasi
birokrasi atau seminar etika politik.
Padahal, ada tiga hal
penting yang justru diabaikan. Pertama, pembangunan prasarana pencegahannya,
seperti budaya etika dalam organisasi, e-budgeting, e-procurement, mekanisme
whistle-blowing, dan lelang jabatan, untuk mendorong transparansi dan
akuntabilitas. Kedua, pembuktian terbalik kekayaan (sering disuarakan
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama/Ahok) akan membantu pencegahan korupsi
lebih efektif, tetapi tentu tidak akan disetujui DPR. Regulasi ini tentu
menakutkan dan mengusik koruptor yang sudah nyaman/mapan. Ketiga, membatasi
dan mengontrol kekuasaan partai politik yang ditengarai ada di balik setiap
korupsi kartel-elite atau pelindung "mafia" penjarah kekayaan
negara.
Selama tiga prasarana
itu tidak bisa diwujudkan, pemberantasan korupsi hanya membawa ke
ketidakpastian. Semua hipotesis manipulasi serba mungkin dalam lingkaran
hipotesis tanpa henti: apakah korupsi dilakukan oleh kelompok Koalisi Merah
Putih (KMP) atas persetujuan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau adakah
konspirasi orang di lingkaran Presiden dengan kelompok KIH dan KMP, atau ada
persaingan beberapa mafia penjarah kekayaan negeri ini, atau jangan-jangan
KMP sudah tidak galak karena mendapat konsesi-konsesi?
Semua hipotesis itu
sama benarnya, tetapi pencarian bukti tidak pernah bisa menverifikasi
benar/tidaknya semua penafsiran itu. Orang menjadi bingung dan tidak pasti
mana yang benar dengan berbagai informasi itu. Maka, penggelontoran informasi
semacam ini bisa berfungsi sebagai sensor untuk meredam aksi protes atau
kritik karena, dalam situasi serba tidak pasti, protes/kritik berisiko
dijadikan masalah pencemaran nama baik.
●
|
Modalitas Pendidikan Nilai
Haryatmoko ;
Mengajar di Universitas Sanata
Dharma dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia
|
|
Pendidikan nilai bukan
hanya masalah tahu tentang ”apa yang baik”. Orang mengira ”mengetahui”
seakanakan sama dengan ”sudah melakukan”. Padahal, masih ada jarak antara
”tahu” dan ”tindakan”. Arah pendidikan nilai seharusnya fokus pada modalitas,
yaitu bagaimana menjembatani agar nilai-nilai menjadi tindakan nyata.
Nilai dianggap sesuatu
yang berharga bagi suatu kelompok masyarakat yang berupa standar perilaku
atau dasar moral untuk mengarahkan dan evaluasi tindakan (Kolthoff, 2007:
39). Nilai-nilai membentuk orang berkarakter: komitmen, jujur, kompeten,
terbuka, jiwa pelayanan, belarasa, dan pengorbanan. Pendidikan nilai tidak
lepas dari pembentukan habitus, yaitu melalui pelatihan, pembiasaan,
pengalaman, dan perjumpaan.
Perubahan habitus
hanya mungkin bila mampu mengurai simpul-simpulnya: menghadapi peserta didik
yang mencontek, ubah sistem menjadi ujian lisan; menghadapi
ketidakadilan/diskriminasi, buat prosedur yang sifatnya mengawasi.
Perubahan harus
didukung fasilitas, contoh supaya orang mau antre, saat giliran tiba wajib
menunjukkan nomor urut; supaya orang tumbuh rasa memiliki, sistem kepemilikan
diubah. Jadi, perubahan sikap/perilaku sulit terjadi kalau hanya mengandalkan
nasihat, khotbah, atau ajaran. Perhatian utama pendidikan nilai fokus pada
menyediakan modalitas yang menjembatani norma moral dan tindakan faktual.
Pembentukan karakter
Karakter pertama-tama
dibentuk bukan dari ”tahu”, melainkan dari tiga prinsip ini: pertama, oleh
apa yang kita lakukan, bukan oleh apa yang kita katakan atau ketahui; kedua,
setiap pilihan/keputusan bertindak mengarahkan akan menjadi orang semacam apa
diri kita; ketiga, karakter lahir dari keberanian bertindak tepat meski
menyadari penuh risiko.
Tiga prinsip ini
sebetulnya adalah saran untuk mengusahakan internalisasi nilai: kalau mau
efektif harus terlibat dalam kegiatan. Keterlibatan membawa pengalaman,
perjumpaan, dan pembiasaan melalui live-in atau pelayanan masyarakat.
Dengan prioritas
”melakukan” atau ”bertindak”, nilai-nilai yang dipraktikkan atau bentuk moral
yang dibatinkan bisa lebih efektif mengatur perilaku sehari-hari untuk
membentuk etos. Etos menandai karakter seseorang atau kelompok masyarakat.
Karakter mewujud dalam sifat kepribadian yang memengaruhi kemampuan
bertindak/bersikap sejalan dengan tanggung jawab moral.
Ada lima pilar
pendidikan karakter (bdk Berkowitz, 2002: 83) yang memengaruhi pembentukan
atau perubahan habitus. Pembahasan kelima pilar di bawah ini memperhitungkan
simpul-simpul habitus atau modalitas perubahan.
Pertama, pendidikan
etika. Tujuannya melengkapi peserta didik dengan pengetahuan, kemampuan mempertanyakan
dan menalar agar mengembangkan sistem nilai dan bertanggung jawab atas
keputusannya. Kematangan penalaran moral perlu dilatih melalui diskusi
pemecahan kasus-kasus dilema moral dan manajemen nilai. Dalam diskusi ada
penajaman konsep, pengayaan kategori dan pembiasaan menerima beragam
pemikiran.
Perkembangan kesadaran
moral tumbuh bukan hanya melalui informasi/pengetahuan, melainkan dengan
pengalaman dan perjumpaan: melibatkan aktivitas live-in di keluarga miskin,
di keluarga berbeda agama, atau tinggal di pesantren bagi non-Muslim. Ketika
membahas masalah jender, siswa diminta mengunjungi penjara perempuan, korban
pelecehan, wawancara korban KDRT.
Kedua, penjabaran
karakter dalam proses belajar-mengajar dengan memberdayakan peran para
pemangku kepentingan (pendidik, orangtua, yayasan, pejabat) melalui kesaksian
hidup pribadi dan praktik kelembagaan dalam menghayati core values, kode etik dan aturan sekolah.
Menurut Bourdieu,
penyampaian nilai-nilai paling efektif justru secara tersirat, yaitu melalui
teladan dan suasana kondusif. Maka, perlu memperhatikan bagaimana peserta
didik diperlakukan terutama oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan langsung
dengan peserta didik. Apakah peserta didik merasa diperlakukan secara baik,
dihormati, bukan diabaikan atau merasa di-bully?
Cara pendidik atau para pemangku bertanggung jawab memperlakukan orang lain
juga memengaruhi sikap peserta didik. Maka, peserta didik perlu dibantu
mengalami bahwa sekolah adalah tempat untuk mengembangkan diri, bukan
sebaliknya, dianggap meracuni atau menghambat secara psikologis.
Untuk menciptakan
suasana kondusif, kompetensi pedagogis pendidik berperan mendorong untuk
belajar dua hal (R Fisher, 2005: 510). Pertama, mengeksplorasi
masalah-masalah keprihatinan pribadi seperti cinta, persahabatan, konflik,
dan fairness; masalah hubungan diri-sosial seperti identitas, mendorong
perilaku adil, menerima perbedaan; kedua, mengembangkan gagasan sendiri,
mengeksplorasi dan menantang gagasan pihak lain, bisa jelas dan runtut dalam
berpikir serta membuat pertimbangan dengan penalaran jernih. Dengan demikian,
di sekolah, peserta didik bisa tenang berpikir dan meningkatkan kesadaran
moral. Model pendidikan ini membantu peserta didik lebih terbuka dan terampil
dalam komunikasi sehingga mampu menghindari tindak kekerasan.
Ketiga, sekolah
merumuskan karakter yang diharapkan melalui perwakilan semua pemangku
tanggung jawab. Sekolah bisa menuntut peserta didik mencapai karakter khas,
misalnya tajam dalam kompetensi (competence),
suara hati yang jernih (conscience),
dan hasrat belarasa (compassion).
Penguasaan pengetahuan
Kompetensi menuntut
penguasaan pengetahuan. Ini mungkin bila tumbuh minat membaca dan kemampuan
mengerti apa yang dibaca yang kelihatan dari keterampilan mengungkapkan diri
secara lisan dan tertulis. Keterampilan ini membantu mengemukakan gagasan
secara teratur dan logis sehingga tumbuh rasa percaya diri untuk belajar
secara sistematis apa yang dilakukan. Lalu mulai terbiasa membuat studi
terbatas untuk membentuk pendapat sendiri.
Suara hati tumbuh
dengan mengembangkan nalar moral: kemampuan untuk menalar hal yang
baik/jahat, benar/salah sehingga memungkinkan mengambil keputusan melalui
penilaian moral yang matang. Suara hati mendorong hasrat belarasa.
Hasrat belarasa
membuka kepedulian untuk bisa mengenali dan menjelaskan masalah-masalah yang
dihadapi masyarakat, lalu berusaha menghasilkan jawaban-jawaban. Dengan
demikian, pendidikan tidak mengakibatkan peserta didik terasing dari cara
hidup orang-orang di lingkungannya yang berpendapatan lebih rendah.
Beberapa tuntutan di
atas bisa dipenuhi bila kurikulum didesain untuk menjawab kebutuhan itu dan
sekolah membuka kesempatan peserta didik untuk terlibat kerja relawan.
Banyaknya jam kerja relawan menjadi poin untuk diterima di jenjang pendidikan
lebih tinggi. Ada beragam bentuk kerja relawan: kerja untuk kepentingan umum
(bangunan publik, taman publik, lapangan, hutan); demi penerimaan pluralitas
(aktivitas lintas agama, rumah ibadat, membantu kegiatan agama lain); dan
kepedulian kepada yang lemah, seperti orang miskin, lansia, atau korban
bencana alam. Dengan terlibat, jiwa pelayanan akan tumbuh.
Kepedulian sosial itu
bisa berubah menjadi tanggung jawab politik. Caranya, peserta didik
dilibatkan secara aktif dalam membuat program Kartu Pelaporan Warganegara
(KPW) sebagai alat umpan balik terhadap pejabat publik (Sampford, 2006: 235).
KPW berisi laporan
tentang akses ke pelayanan publik, kualitasnya, masalah yang dihadapi
konsumen, responsif/tidaknya pelayan publik. Dari KPW akan tersingkap standar
kualitas pelayanan publik, biaya yang harus dibayar, termasuk ongkos yang
disembunyikan seperti suap. Model pendidikan nilai seperti ini membuat
peserta didik peduli kebutuhan sesama dan menjadi warganegara kompeten.
Keempat, pewujudan
karakter melalui keterampilan bidang khusus (seni, olahraga, organisasi)
melalui partisipasi kegiatan di luar sekolah. Model pendidikan melalui
kegiatan nyata ini adalah proses internalisasi nilai-nilai secara intensif
yang sekaligus menjadi forum perjumpaan dengan yang berbeda agama atau etnis.
Dari proses pelaksanaan kegiatan terungkap kedisiplinan, ketekunan, komitmen,
kejujuran.
Kelima, analogi
permainan melalui pendidikan sastra. Sastra membuka kemungkinan peserta didik
untuk berubah yang tidak dimungkinkan oleh visi yang melulu moral. Sastra
mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas karena peserta didik dibebaskan
dari ketakutan akan norma sosial dan sanksi sosial.
Dalam kebebasan,
nampak fenomena dasariah, proses lahirnya kreativitas: pertama-tama dalam
imajinasi terbentuk ”ada baru” dan bukan dalam kehendak. Imajinasi mendahului
kehendak. Dalam sastra, ada paradigma kehidupan yang memungkinkan mengasah
budaya dialog. Sastra dengan paradigmanya memberi kearifan untuk memahami
realitas dan membangun kehalusan budi karena sastra tak menggurui, tapi
menawarkan norma dan model kehidupan. Melalui kisah, pembaca bisa
menyimpulkan.
Kisah mendorong untuk
bertindak karena dengan meniru suatu model dibangun jembatan antara pikiran
dan praksis. Proses pertemuan antara dunia yang disarankan teks dan dunia
konkret pembaca memungkinkan transformasi diri, yaitu ketika teks mengubah
pembaca sehingga bisa memahami diri secara lebih baik. Sastra merupakan
cermin atau kendaraan wawasan, visi dan kedalaman perenungan. ●
|
Pergeseran
Legitimasi ke Legalitas
Haryatmoko ; Pengajar di Universitas Sanata Dharma
dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia
|
|
Konflik
Komisi Pemberantasan Korupsi-Polri perlu dilihat dari kacamata etika politik,
yaitu sebagai bentuk resistensi terhadap upaya penguatan lembaga-lembaga
pemerintahan. Padahal, upaya penguatan itu agar demokrasi efektif. Dua
masalah menghambat demokrasi efektif. Pertama, masalah persaingan legitimitas
lembaga-lembaga negara yang riskan melemahkan masyarakat madani; dan kedua,
kesulitan melaksanakan reformasi birokrasi.
Masalah
legitimas merupakan titik simpul persaingan lembaga-lembaga pemerintahan.
Dalam konflik KPK-Polri, kelihatan persaingan keduanya berakar pada masalah
pelemahan kewenangan salah satu pihak. Banyak pengamat menganggap masalahnya
sederhana: jika Presiden Joko Widodo tegas memerintahkan penghentian
kriminalisasi terhadap pimpinan, staf KPK, dan pegiat anti korupsi, semua
akan beres. Namun, di balik konflik itu, masih tersisa masalah persaingan
legitimitas. Tanpa penyelesaian mendasar, konflik akan terulang.
Legitimitas
bukan hanya legitimitas hukum, melainkan kewibawaan yang tumbuh berkat trust,
buah dari akuntabilitas dan transparansi. Tiga faktor yang mungkin memicu
Polri melawan. Pertama, Polri merasa direndahkan dengan diumumkannya status
Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Pernyataan publik
bahwa yang dibidik oknum, bukan lembaga Polri, tak mampu mencegah
ketersinggungan Polri.
Kedua,
sepak terjang KPK memberi kesan ”tebang pilih”, sejawatnya TNI lepas dari
penyelidikannya. Kedigdayaan TNI, yang membuat KPK kecut untuk
menyelidikinya, memberi inspirasi Polri untuk unjuk kewenangan ketika merasa
diperlakukan tidak adil, lepas dari kebenaran kasus atau masalah rekayasa
politik/hukum.
Ketiga,
Polri gerah menghadapi opini publik yang tak memihaknya. Hal ini menyakitkan
karena seperti mengkristalkan akumulasi ketidakpuasan dan protes terhadap
kinerja Polri.
Kasus
BG sebetulnya sekadar pemicu polarisasi opini publik yang tidak puas terhadap
Polri dan berpihak ke KPK. Memang peran media besar dalam polarisasi opini
ini. Maka, Polri menyerang KPK dari sisi yang bisa meruntuhkan kepercayaan
masyarakat, yaitu integritas pimpinannya, untuk membalikkan simpati publik.
Namun, upaya Polri memberi kesan dicari-cari sehingga menjadi bumerang.
Opini
publik bisa semakin negatif jika Polri melanjutkan politik kriminalisasi awak
media. Akibatnya, keseriusan Polri membangun akuntabilitas dan transparansi
selama ini bisa dilemahkan oleh tiadanya dukungan media. Lalu, delapan
program quick wins Polri bisa terhambat oleh kebijakan reaksioner
kriminalisasi, padahal tidak sedikit prestasi diukir Polri yang terbukti
berdampak positif bagi masyarakat.
Melemahnya legitimitas
Apa
yang sedang kita saksikan sebetulnya adalah proses melemahnya legitimitas
lembaga-lembaga pemerintahan. Akar permasalahannya bisa dirunut ke krisis
kepercayaan terhadap partai politik, terutama akibat korupsi kartel-elite
yang melibatkan parpol, pengusaha, birokrat, dan penegak hukum dalam situasi
politik yang ditandai ciri-ciri ini (M Johnston, 2005: 89): (1) para pemimpin
menghadapi persaingan politik dalam lembaga-lembaga yang masih lemah; (2)
sistem peradilan penuh kompromi atau korup; (3) parpol tidak cukup mengakar,
tetapi lebih mewakili elite yang bersaing; (4) birokrasi sangat rentan
korupsi. Akibatnya, politik menjadi penuh risiko dan ketidakpastian.
Situasi
ketidakpastian itu mendorong korupsi kartel-elite karena uang menjadi
satu-satunya sarana untuk mempertahankan hegemoni dalam persaingan politik.
Padahal, partisipasi juga lemah dan mudah dimanipulasi, sedangkan lembaga
pemerintahan, termasuk Polri, mudah diintervensi parpol. Akibatnya, kinerja
Polri menjadi kurang efektif.
Demokrasi
dewasa ini sifatnya oligarki karena de facto kebijakan pemerintah dijalankan
oleh minoritas (pimpinan parpol, birokrat, dan pengusaha). Memang kekuasaan
oligarki awalnya dipilih oleh rakyat. Pemerintah (oligarki) mau memonopoli
ruang publik; meminggirkan pelaku-pelaku yang bukan negara ke lingkup privat.
Tujuan oligarki memerintah tanpa rakyat, tanpa partisipasi politik. Dengan
demikian, demokrasi menjadi rezim perhambaan: semangat publik hilang sehingga
politisi hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Dalam
situasi perhambaan itu, ruang publik melemah ditindas oleh ranah privat yang
menggelayuti politisi dalam bentuk hasrat balas dendam atau perhitungan untuk
menyelamatkan diri. Akibatnya, reformasi birokrasi direduksi menjadi masalah
manajerial, yaitu menggantikan legitimitas demokrasi (landasannya kedaulatan
rakyat) dengan kekuasaan yang hanya didasarkan pada kepakaran dan rekayasa
media. Maka, perlu memikirkan kembali legitimitas demokrasi agar dirancang
kembali bentuk dan prosedurnya, terutama efektivitas representasinya.
Tujuannya
untuk mengoreksi sistem representasi, jika perlu dilengkapi prasarana lain
agar memungkinkan warga negara lebih aktif terlibat langsung dalam pemilihan
keputusan politik. Maka, dalam konflik KPK-Polri, terbentuknya Tim Sembilan
menarik disimak. Apakah Tim Sembilan itu didesain dalam kerangka penguatan
masyarakat madani agar memicu pembenahan lembaga representasi atau sekadar
reaksi kepanikan?
Konflik
itu menimbulkan kesangsian: apakah kedaulatan rakyat masih punya makna atau
menunjuk realitas tertentu. Jangan-jangan kedaulatan rakyat tak bermakna
lagi, hanya menutupi realitas pertarungan untuk kekuasaan di antara
kelompok-kelompok (parpol) dengan tujuan utama menjamin kendali negara dan
mendistribusikan secara sepihak posisi kekuasaan.
Konflik
KPK-Polri menunjukkan pergeseran permasalahan karena menghilangnya masalah
legitimitas demi legalitas. Legitimitas KPK sedang diserang atas nama
legalitas tindakan Polri. Konflik KPK-Polri adalah bentuk konflik laten yang
menjadi konflik aktual. Kontestasi Polri karena tersingkir dari peran
pemberantasan korupsi, dan bahkan menjadi sasaran utama. Dengan mengandalkan
legalitasnya sebagai lembaga koersif, Polri mengembangkan kesadaran akan
kepentingannya sehingga kontestasinya terungkap dalam afirmasi legitimitas
alternatif. Seharusnya legitimitas Polri atau KPK diukur pertama-tama bukan
dari dasar hukum, melainkan dari keberhasilan memberantas korupsi dan
mengembalikan uang negara yang dikumpulkan dari para wajib pajak.
Legalisme
juga tampak ketika DPR dan Wantimpres dengan mengatasnamakan legalitas
mempertanyakan legitimitas moral Tim Sembilan. Padahal, pembentukan KPK atau
Tim Sembilan karena alasan lemahnya kinerja lembaga-lembaga yang ada.
Karut-marutnya political society mendinamisasi masyarakat madani untuk
mendorong perluasan demokrasi.
Partisipasi dan ruang
publik
Masalahnya,
sejauh mana negara bisa mengintegrasikan tuntutan perluasan demokrasi yang
berasal dari berbagai sektor masyarakat: kaum intelektual, gerakan buruh,
mahasiswa, budaya, atau gerakan-gerakan lokal dan regional? Jadi, legitimitas
demokrasi harus menjawab tuntutan warga negara untuk secara langsung
diikutsertakan dalam konsultasi dan keputusan yang terkait nasib mereka.
Jadi, urgensi pemecahan masalah konflik Polri-KPK perlu dipikirkan dalam
kerangka mengaktifkan kembali prinsip dasar demokrasi dan perwujudannya dalam
hidup sehari-hari. Ini tak bisa dilepaskan dari reformasi birokrasi.
Reformasi
birokrasi tidak hanya masalah memperbaiki manajemen publik, tetapi juga
membangun institusi lebih adil, yang hanya mungkin apabila demokrasi efektif.
Demokrasi efektif apabila ada partisipasi terbuka dan kompetitif, yaitu
ketika rakyat bisa mengungkapkan pilihan-pilihannya dan diperhitungkan oleh
para pengambil keputusan. Partisipasi efektif apabila rakyat memiliki
kekuatan tawar yang riil, artinya mampu memberi imbalan kepada pemerintah
yang efektif dan bisa menjatuhkan pemerintah yang tidak kompeten atau yang
menyalahgunakan kekuasaan (F Lordon,
2008: 7). Reformasi birokrasi dilakukan dalam kerangka menghadapi
persaingan legitimitas akibat tuntutan dinamisme masyarakat madani. Arah
reformasi itu mencegah privatisasi fungsi negara dan pelemahan ruang publik.
Godaan untuk kriminalisasi awak media mengandung bahaya melemahkan ruang
publik sehingga demokrasi semakin tidak efektif. ●
|
Pancasila
dan Etika Politik
Haryatmoko
; Pengajar di Universitas Sanata Dharma
dan Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Indonesia
|
|
DARI
segi konseptual, baik pendekatan sejarah, filosofi, maupun ketatanegaraan,
Pancasila sudah banyak dibahas. Soekarno, Muhammad Yamin, dan tak terhitung
intelektual lain dengan kesungguhan mencoba mengembangkan Pancasila.
Aspek
yang kurang mendapat perhatian ialah Pancasila sebagai etika politik. Etika
adalah ilmu praktis yang harus berperan dalam mengarahkan tindakan bersama.
Maka, dari perspektif etika politik, Pancasila harus bisa dijabarkan menjadi
norma-norma bertindak yang jelas.
Suatu
gagasan bisa mendorong tindakan kolektif jika mampu membentuk opini. Untuk
bisa menjadi opini, rigoritas gagasan harus melemah menjadi lebih sederhana
dan mudah ditangkap. Jadi, agar mempunyai efektivitas sosial, sistem
pemikiran harus berubah menjadi sistem keyakinan. Apabila sudah menjadi keyakinan,
untuk berubah menjadi tindakan kolektif tinggal satu langkah lagi. Dalam
mekanisme ideologi, proses penyederhanaan ini disebut skematisasi (Ricoeur, 1986).
Aspek bahasa dan teladan
Setiap
pernyataan mengandung tiga aspek bahasa (Austin,
1975): pertama, setiap wacana mempunyai maksud dan makna (locutionary), artinya setiap wacana
mau menyampaikan suatu pesan; kedua, wacana mempunyai implikasi terhadap
pewicara, seperti memerintah, meminta, membujuk, menuduh, bertanggung jawab,
dan tepat janji (illocutionary).
Dengan demikian, pesan memiliki kekuatan persuasi; dan ketiga, setiap wacana
memberikan pengaruh/dampak terhadap lawan bicara, pendengar, pembaca, atau
pemirsa (terharu, semangat) dan kemampuan wacana mencipta realita (perlocutionary).
Kekuatan
aspek perlocutionary membuat yakin
lawan bicara, lalu mendorong agar melakukan sesuatu. Teks mempunyai dampak
atau konsekuensi sosial, politik, kognitif, atau moral. Jadi, dalam
merumuskan nilai-nilai Pancasila, perlu memperhitungkan aspek perlocutionary sehingga pilihan kata
atau pembentukan kalimat mudah mendorong ke tindakan. Dengan demikian,
nilai-nilai Pancasila yang masih abstrak bisa mudah dipahami dan diterapkan
ke kehidupan sosial-politik.
Aspek illocutionary menyingkap implikasi
tindakan: mengarah/tidak ke tanggung
jawab, kejujuran, atau satunya kata dan perbuatan. Tindakan seorang
Pancasialis diharapkan memberikan teladan bagi masyarakat dengan menawarkan
model nyata kehidupan, teladan sifatnya, tidak menggurui sehingga mudah
menumbuhkan motivasi diri.
Pancasila jadi etos bangsa
Perumusan
nilai-nilai Pancasila pada dasarnya masih abstrak. Sebagai konsep, kelima
sila Pancasila itu masih lemah dalam hal representasi dan identifikasi. Ada
tiga fungsi konsep, yaitu untuk identifikasi, pengakuan, dan representasi.
Identifikasi berperan untuk mengidentifikasi obyek yang ada dalam pengalaman/
realitas; pengakuan berarti persepsi bisa datang dan pergi, tapi kita tetap
percaya bahwa obyek itu ada dan bisa mengenali kembali; representasi artinya
sesuatu bisa dipersepsi dengan menggunakan gambar, deskripsi, atau tanda.
Dari
kelima sila itu, orang tidak bisa langsung menangkap realitas apa yang mau
direpresentasikan sehingga sulit diidentifikasi. Masih diperlukan perantara
untuk mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila supaya merepresentasikan sesuatu
dalam hidup nyata bermasyarakat. Kemudahan dalam identifikasi akan membantu
mengubah gagasan menjadi keyakinan. Maka, perlu penyederhanaan: dari konsep
diurai ke dimensi-dimensinya, dari dimensi-dimensi tersebut bisa diturunkan
menjadi indikator-indikator sehingga nilai-nilai Pancasila lebih ortopraksis.
Pancasila
sebagai nilai masih abstrak. Nilai dipahami sebagai sesuatu yang
berharga secara pribadi/sosial sebab
meningkatkan kualitas hidup. Jadi, Pancasila sebagai nilai bermakna karena
memberikan bobot dalam menentukan pilihan dan berperan sebagai pengarah
perilaku kolektif.
Pancasila
memberikan motivasi tindakan kolektif jika bisa menjadi habitus, lebih
tepatnya etos bangsa Indonesia. Ukuran keberhasilan tampak jika sudah menjadi
prinsip-prinsip, nilai-nilai bersama yang dipraktikkan atau bentuk moral yang
dibatinkan meski tidak harus selalu mengemuka dalam kesadaran, tetapi efektif
mengatur perilaku sehari-hari. Nilai-nilai hidup bernegara bisa berupa hormat
pada martabat manusia, solidaritas, ekonomi yang adil, toleransi, kejujuran,
kesetaraan, belarasa, kebebasan, tanggung jawab, dan menerima pluralitas.
Model penjabaran Pancasila
Untuk
menentukan dimensi harus jelas statusnya, sila Pancasila mau digunakan untuk
memecahkan masalah apa. Sebagai contoh, sila ketiga Pancasila (Persatuan
Indonesia) sangat relevan untuk menghadapi masalah diskriminasi dan konflik
antaragama/suku. Rumusan masalah ini menentukan dimensi-dimensi ”Persatuan
Indonesia” mana yang relevan, yaitu pertama, budaya inklusif; kedua, bangsa
sebagai bangunan keyakinan, loyalitas, dan solidaritas; ketiga, status semua
warga negara sama di depan hukum, artinya hak dan kewajiban yang sama diakui.
Dari
dimensi-dimensi di atas, ditentukan indikator pengukurnya. Misalnya, ada
jaminan bahwa tidak ada diskriminasi agama, etnis, dan jender untuk akses
ke pekerjaan dan jabatan publik.
Adanya hak serta kesempatan sama dalam pendidikan dan pekerjaan. Selain itu,
semua bentuk diskriminasi terselubung mendapat sanksi hukum dan tidak ada
pembatasan akses ke sumber daya budaya, ekonomi, dan politik. Tampak upaya
pencegahan segregasi sosial atas nama agama/etnis.
Dari dimensi budaya inklusif, ada toleransi
terhadap yang beragama/suku berbeda dengan jaminan hukum, perbaikan
sikap/perlakuan terhadap kelompok minoritas, menjamin representasi, partisipasi, dan orientasi politik
kewarganegaraan. Selain itu, ruang publik juga harus terbuka untuk semua, ada
akses setara ke media, dan menjamin penerapan kebijakan multikultural serta
pengakuan/hormat terhadap identitas setiap komunitas.
Dari
dimensi bangsa, ada bangunan keyakinan, solidaritas, kepedulian terhadap yang
miskin, terpinggirkan, dan korban bencana atau musibah. Ada distribusi
kekayaan terhadap saudara sebangsa yang berpendapatan lebih rendah, menepati
perjanjian, dan menjamin kohesi sosial untuk solidaritas dan bela rasa.
Indikator lain adalah komitmen untuk mencegah, tidak melupakan/mengulangi
ketidakadilan/kekerasan, serta sanggup minta maaf dan mengampuni.
Cara
penjabaran di atas menerapkan R Quivy
et L Van Campenhoudt, Methodes en
sciences sociales, 1995: 111.
Melalui indikator-indikator itu, bisa diukur
apakah Pancasila memang berperan dalam kehidupan bersama. Sila-sila lain juga
perlu dijabarkan dengan metode yang sama agar Pancasila mudah dipahami untuk
menjadi dasar/acuan bertindak dalam kehidupan berbangsa, karena:
Pertama,
model penjabaran Pancasila itu menghindari penafsiran sewenang-wenang oleh
kelompok dominan. Maka, kriteria penafsiran tidak boleh menjauh dari lintasan
makna Pancasila sebagai etika politik, yaitu upaya hidup baik ”bersama dan
untuk orang lain” dalam memperluas lingkup kebebasan dan membangun
institusi-institusi yang adil (Ricoeur,
1990).
Kedua,
ketiga langkah proses penjabaran Pancasila di atas memungkinkan pemahaman
bersama berkat pendasaran pada argumentasi untuk menyetujui isi proposisi.
Persetujuan ini mengantar ke pelaksanaan norma-norma hidup bersama karena
tahu apa yang harus dilakukan. Dengan demikian, warga negara bisa menuntut
akuntabilitas pejabat publik karena jelas apa yang harus
dipertanggungjawabkan, dikontrol, dan dikoreksi.
Ketiga,
indikator-indikator itu membuat isi sila Pancasila mudah dipahami sehingga
membantu memberikan persetujuan yang rasional tentang prinsip-prinsip
keadilan dan persatuan yang mengendalikan kehidupan bersama (platform politik). Hasrat untuk
persetujuan merupakan dasar moralitas politik (Weale, 2013:10). ●
|
Demokrasi
dan Krisis Representasi
Haryatmoko ;
Pengajar di Universitas Sanata Dharma dan Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Indonesia
|
|
PEMBAHASAN
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang melemahkan
Komisi Pemberantasan Korupsi, menunjukkan wakil rakyat dan pemerintah tidak
peka, bahkan mengabaikan aspirasi rakyat.
Maka
menarik karikatur Oom Pasikom ”Pak…
jangan-jangan mantan pejabat nantinya, takut disuruh pakai rompi KPK!” (Kompas, Sabtu 8 Maret 2014, halaman 6).
Bila analisis ini benar, pernyataan Thrasymachus terbukti: ”Hukum tidak lain kecuali kepentingan
mereka yang kuat” (Plato, The
Republic). Lalu yang menyeruak adalah kesenjangan antara harapan
masyarakat dan kepentingan wakil rakyat atau penguasa. Pembahasan RUU KUHP
itu seakan menyingkap bahwa sistem representasi sebetulnya tidak jalan.
Empat faktor melemahkan representasi: pertama, pimpinan partai lebih
berpengaruh terhadap wakil rakyat dalam menentukan agenda di parlemen; kedua,
lingkaran dalam pendukungnya, terutama penyumbang dana kampanye dan
pengorganisasi pemenangan, lebih diperhitungkan daripada konstituennya;
ketiga, wakil rakyat setelah terpilih lebih memikirkan kepentingan sendiri
dan agenda kelompoknya daripada kepentingan konstituen; keempat, wakil rakyat
menghadapi ketidakjelasan identitas konstituennya, terutama tidak cukup
informasi tentang apa yang dikehendaki konstituen.
Akibatnya
ada kesenjangan antara opini konstituen dan kepentingan penguasa (Mezey, 2008: 36). Keempat faktor itu
membuktikan mengapa dalam politik, model tindakan komunikatif tidak jalan
karena mengandaikan ada mitra diskusi, padahal konstituen itu (mitra) tidak
terorganisasi. Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi menunda logika
dominasi yang sah karena demos
dianggap sebagai rakyat yang tidak diperhitungkan, tidak mempunyai
hak/kompetensi untuk melaksanakan kekuasaan atau memimpin (RanciÈre, 2010: 32-33).
Rakyat
diasingkan dari politik yang riil: arena tempat menghasilkan produk berupa
program, analisis, komentar, konsep (UU, hukum), peristiwa, dan pencitraan.
Beragam produk politik itu dihasilkan melalui persaingan di antara para
pejabat publik, politisi, dan pebisnis. Warga negara hanya direduksi ke
status konsumen. Warga negara sebagai konsumen terpaksa memilih meski dengan
risiko salah paham karena posisi mereka jauh dari tempat produksi (Bourdieu, 2000: 15-16). Analisis ini
menantang masyarakat untuk membentuk warga negara kompeten (Gastil, 2000: 29).
Warga negara kompeten
Warga
negara dianggap kompeten bila mampu memahami/merumuskan kebutuhan dan
keprihatinan sesama warga negara, yang tecermin dalam sikap politik yang
didasarkan pada informasi memadai. Informasi memadai bila memperhitungkan
fakta yang mengacu ke kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Lalu
penilaian akan kebijakan publik konsisten karena mengacu ke nilai-nilai
bersama (Gastil, 2000: 33-34).
Jangan
sampai kalau menyangkut kepentingan agamanya sendiri, warga negara menjadi
sangat peka, peduli dan menuntut toleransi, tetapi kalau kepentingan agama
orang lain, sikap berubah menjadi tidak toleran, bahkan agresif. Jadi,
konsistensinya menentukan kejelasan orientasi politiknya. Bila orientasi
politiknya mengundang simpati, pilihan sarana untuk menyampaikan aspirasinya
semakin banyak juga. Masalahnya, memilih jalur mana yang paling efektif.
Menjelang Pemilu 2014 ini, saat tepat mempertanyakan jalur wakil rakyat
efektif atau tidak. Efektif bila mereka tidak tersandera oleh kepentingan
yang membebani sebelum dipilih. Mereka yang merasa dipilih oleh rakyat lebih
peka dan loyal terhadap kepentingan konstituen daripada mereka yang terpilih
karena dekat dengan pimpinan partai. Masalahnya, konstituen itu beragam.
Keberagaman
konstituen itu semakin memperparah krisis representasi. Wakil rakyat
cenderung memperhatikan yang agresif bisa mengartikulasikan kepentingannya
dan kelompok yang secara finansial kuat. Faktor kepentingan dan kompetensi
bidang yang dikuasai wakil rakyat ikut menentukan kepeduliannya. Bila isu
menguntungkannya dan ada dalam jangkauan kompetensinya tentu akan
diperhatikan. Memang, ada sisi tidak demokratis dalam representasi.
Dalam sistem representasi, terkandung unsur demokratis dan tidak
demokratis (Mezey, 2008: 5): di satu
sisi, hak untuk memilih wakilnya dan menuntut sesuatu darinya adalah unsur
demokratis; di sisi lain, sistem representasi mengakui adanya hak prerogatif
wakil rakyat untuk bertindak sesuai dengan visi dan keyakinan politiknya,
bahkan jika berlawanan dengan harapan konstituen (unsur tidak demokratis).
Unsur terakhir ini menjelaskan mengapa sistem representasi mendorong
penumpukan sarana produksi politik hanya ada di tangan profesional (sebagian
anggota DPR, pemerintah, pimpinan partai politik, dan pebisnis).
Akibatnya,
pertama, kepentingan masyarakat hanya akan diperjuangkan sejauh memberi
keuntungan politisi dalam mendukung permainan politik mereka dan banyak
diberitakan media.
Kedua,
janji-janji kampanye tidak dipenuhi setelah menang pemilu karena banyak caleg
tidak memahami jurang perbedaan antara yang diketahui ketika masih dalam
kampanye dan mekanisme representasi faktual di lembaga legislatif. Pemahaman
sangat terbatas tentang mekanisme kerja fraksi, pengaruh, dan agenda partai,
kepentingan partai-partai lain, kemampuan administrasi untuk menyabotase
kerja wakil rakyat, kekuatan lobi atau kelompok kepentingan, dan belum lagi
politik uang. Jadi, tanpa memperhitungkan mekanisme representasi yang faktual
ini, wakil rakyat bisa dijauhkan dari sarana produksi politik.
Agar
warga negara kompeten, perlu meningkatkan kekuatan tawar dengan menciptakan
mekanisme untuk memonitor wakil rakyat agar fokus pada kepentingan
konstituen, dan memberi sanksi efektif bila wakil rakyat dianggap bertindak
tidak sesuai dengan kepentingan konstituen (Mezey, 2008: 35). Caranya, bekerja sama dengan media untuk
memberitakan inefisiensi kinerja mereka, dengan DPP partai serta Komisi Etika
untuk memberi sanksi bila kinerja mereka lemah, dan menerapkan sanksi untuk
tidak memilih kembali.
Akuntabilitas dan representasi
Masyarakat
bersama LSM perlu mengorganisasi diri mengevaluasi kinerja wakil rakyat,
terutama produk regulasi. Caranya, mengidentifikasi masalah yang terkait dengan
produk regulasi DPR: kecenderungan tidak sepenuh hati mendukung regulasi
pemberantasan korupsi; wakil rakyat tidak efektif dalam mengawal pendapatan
negara melalui pajak dan alokasinya. Sebetulnya banyak LSM peduli kepentingan
masyarakat, tetapi mereka menghadapi masalah legitimasi representasi.
Berkembangnya
LSM, seperti Corruption Watch,
Lembaga Advokasi Konsumen, Police Watch, dan Asosiasi Perlindungan Saksi,
merupakan bentuk kritik terhadap sistem representasi yang tak berfungsi baik.
Mereka merupakan lembaga non-pemerintah yang responsif terhadap
kebutuhan/permintaan masyarakat dan mampu menumbuhkan kepercayaan yang tidak
dinikmati oleh lembaga pemerintah. Memang peran mereka terbatas karena masih
dipertanyakan sejauh mana bisa mengisi fungsi perwakilan masyarakat madani (civil society). Mereka menghadapi
krisis karena tidak bisa menunjukkan atas nama siapa mereka berjuang. Upaya
mengatasi krisis itu menumbuhkan kesadaran bahwa perlu melakukan politik baru
yang melampaui peran dan fungsi gerakan sosial. Maka perbaikan representasi
harus dilakukan oleh gerakan pro demokrasi dengan berkiprah di wilayah
politik.
Sebelum
berkiprah di wilayah politik, LSM perlu meningkatkan akuntabilitas. Ada lima
faktor yang menentukan akuntabilitasnya: pertama, sumber daya tenaga dan
dukungan finansial; kedua, jaringan sosial dan politik yang dimiliki; ketiga,
kemampuan interaksi dengan lembaga-lembaga resmi yang diurusi atau diawasi;
keempat, kekuatan media dan komposisi media yang mendukungnya melalui
penyebaran pesan dan pengungkapan kasus hasil investigasi mereka; kelima,
budaya politik yang berlaku, yaitu cara-cara yang sudah berjalan untuk
mempertanyakan bagaimana memperoleh, mengalokasikan, dan melaksanakan
kekuasaan ditangani di dalam konteks sosial tertentu (Jenkins, 2007: 159).
Akuntabilitas
ini akan mengangkat masyarakat madani menjadi subyek politik, bukan sekadar
sekumpulan pekerja di pabrik atau pedagang di pasar yang memperjuangkan
kepentingan mereka. ●
|
