Brexit dan Dampaknya Bagi Indonesia
Dradjad H Wibowo ;
Ekonom; Chairman Sustainable
Development Indonesia
|
KOMPAS.COM, 25 Juni
2016
|
Rakyat Inggris sudah
mengambil keputusan. Perjudian David Cameron gagal, dan dia secara ksatria
mundur per Oktober nanti. Referendum yang menjadi salah satu janji kampanye
Cameron, membantunya memenangkan 330 dari 650 kursi Parlemen dalam Pemilu Mei
2015. Ini salah satu kemenangan terbesar Partai Konservatif. Tapi referendum
juga yang mengakhiri kepemimpinan Cameron.
Saya tidak akan
mengulas mengapa Inggris memilih Brexit. Meski demikian, saya bisa merasakan
sentimen negatif rakyat kota-kota kecil dan pedesaan Inggris terhadap
imigrasi. Sentimen ini ditambah persepsi bahwa Inggris terlalu banyak memberi
kepada Uni Eropa, baik kedaulatan maupun uang. Sentimen ini saya rasakan
mulai dari Yorkshire hingga Canterbury. Tidak aneh jika mereka memilih
"biru" (keluar dari UE).
Tapi di kota besar dan
beberapa kota pendidikan, yang dominan adalah sentimen sebagai "warga negara
global". Karena itu, kota seperti London, Manchester, Liverpool,
Cambridge, dan Oxford berwarna kuning (Tetap di EU). Leicester yang klub
sepakbolanya dimiliki konglomerat Thailand dan menjadi juara Liga Primer,
juga memilih kuning.
Inggris terbelah. Kota
vs desa. Muda vs tua, karena mayoritas remaja dan anak muda adalah kuning.
Globalisme vs nasionalisme. Tapi nasionalisme ini bisa menjadi bumerang bagi
Inggris Raya. Skotlandia dan Irlandia Utara sangat kuning. Skotlandia bisa
mengadakan referendum kemerdekaan lagi, Irlandia Utara referendum bergabung
ke Republik Irlandia.
Saya tidak tahu apakah
Wali Kota Sadiq Khan akan menuruti petisi "London Merdeka". Petisi
ini sekarang hanya berupa luapan emosional dari anak-anak muda kubu kuning.
Meski dari sisi ancaman, London lah yang paling dirugikan oleh Brexit.
Statusnya sebagai pusat keuangan global dipertanyakan. Beberapa bank dan
hedge funds besar sudah menyiapkan perubahan struktur korporasi mereka,
termasuk memindahkan kantor pusat ke Frankfurt.
Per hari ini Khan
bersikap "London harus berperan kunci dalam negosiasi keluar dari EU
agar kepentingan London terjaga". Tapi jika remaja progresif London
sudah punya hak pilih, dinamika politik bisa saja berubah.
Sekadar catatan, jika
merdeka, dengan PDB sekitar 626 triliun dollar AS (2015), London akan menjadi
negara dengan ekonomi terbesar ke-21 di dunia. Lebih besar dari anggota UE
seperti Swedia, Polandia, Belgia, Austria, Denmark, Portugis, Yunani, dan
negara kecil UE lainnya.
Secara ekonomi, London
sangat mampu hidup sebagai negara-kota seperti Singapura. PDB-nya lebih dari
dua kali lipat Singapura yang "hanya" 293 triliun dollar AS (2015).
Penduduknya 8,5 juta, lebih tinggi dari Singapura yang 5,5 juta. Sumber daya
manusianya berkualitas sangat tinggi. Universitasnya termasuk terbaik di
dunia. Reputasi dan brand London juga dalam kelas terbaik di dunia. Tetap
menjadi magnet bagi sektor jasa keuangan dan turisme dunia. London punya
semuanya.
Itu secara ekonomi.
Secara politik, London Merdeka masih berupa spekulasi emosional. Tapi pada
2015, Brexit juga hanya spekulasi emosional. Ancaman krisis imigrasi UE
membuat Brexit menjadi kenyataan politik. Kita lihat saja apakah akan ada
ancaman besar yang bisa menjadi pemicu London Merdeka.
Dampak bagi Indonesia
Yang sudah muncul
sekarang, adalah ancaman keuangan global. Brexit ini salah satu pukulan
terbesar bagi pasar keuangan dunia. Saham bank-bank besar UK seperti Barclays
dan RBS rontok 2,8 persen, bahkan sempat 30 persen pada sesi awal. Pasar
modal dunia berguguran.
Yang menjadi masalah,
pelaku pasar tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan berapa besar
magnitude-nya. Karena, belum pernah ada kejadian seperti Brexit. Negosiasi
perceraian Inggris dari UE bisa memakan waktu minimal dua tahun. Banyak hal
yang tidak jelas, seperti tentang rincian perjanjian bidang industri,
perdagangan, keuangan, tenaga kerja, dan seterusnya. Mungkin akan ada
ratusan, bahkan ribuan perjanjian yang harus dinegosiasikan. Terlalu banyak
sumber risiko yang sekarang tidak bisa diukur dengan akurat. Ketidaktahuan
ini yang membuat pasar global lebih nervous.
Apalagi dari sisi
politik, terlalu banyak spekulasi buram yang muncul. Di Inggris Raya, ada isu
Skotlandia, Irlandia Utara, dan yang paling kecil peluangnya adalah London
Merdeka. Di UE, partai-partai kanan Perancis, Italia, dan Belanda mulai
menyerukan referendum yang sama. Partai-partai ini semuanya anti-imigrasi.
Repotnya, pelaku pasar
global sering terkecoh dalam menebak arah politik. Sekarang pasar masih
memberi probabilitas yang kecil terhadap referendum di Perancis dan Italia.
Tapi mereka juga tidak
mau salah lagi seperti dalam Brexit. Apalagi, ekonomi Perancis dan Italia
adalah kedua dan ketiga terbesar di daratan Eropa (tidak memasukkan Inggris).
Secara singkat,
terlalu banyak "the unknowns" akibat Brexit. Ini membuat
volatilitas, ketidakpastian dan risiko global naik drastis.
Biasanya, jika sudah
demikian, dana akan lari ke aset-aset yang dianggap aman (flight to safety).
Mungkin lari ke emas. Mungkin lari ke properti dan pasar keuangan AS, sampai
jelas siapa yang terpilih sebagai Presiden AS.
Dan biasanya, dalam
kondisi seperti ini Indonesia menjadi korban. Karena, kita hanya pemain
sangat kecil di pasar keuangan global. Perekonomian Indonesia memang terbesar
ke-16 di dunia. Tapi di sektor keuangan, kita liliput.
Karena flight to
safety di atas, harga utang pemerintah dan swasta makin mahal. Ekspor makin
terpukul karena pasar Eropa terguncang, sementara China belum pulih.
Penerimaan pajak makin
berat naiknya karena kinerja perusahaan melemah. Perbankan lebih sulit dalam
menggalang dana dari luar negeri.
Memang saat ini masih
terlalu awal untuk menganalisis dampak sepenuhnya dari Brexit dan efek
dominonya. Namun, sebaiknya pejabat ekonomi pemerintah dan BI tidak bersikap
"sok pede" dengan bahasa klasik: "fundamental kuat".
Lalu ditambahi, ekspor
ke Inggris kecil. Memangnya hanya ekspor dan hanya ke Inggris yang kena?
Kita semua sama-sama
berada dalam "ketidaktahuan" yang saya sebut di atas. Di sisi lain,
pejabat ekonomi sudah terlalu sering keliru, terlalu optimistis membaca
situasi.
Kinerja ekonomi kita
jauh di bawah ekspektasi. Saya tidak tahu kenapa kok angka pengangguran dan
kemiskinan tidak melejit tinggi.
Karena itu saran saya
kepada pemerintah: kencangkan ikat pinggang melalui displin anggaran, dan
bantu dunia usaha semaksimal mungkin untuk menjaga kinerja mereka.
Pemerintah dan dunia
usaha harus bersatu menghadapi volatilitas, ketidakpastian dan risiko global
yang melonjak. Tidak perlu panik, karena saya rasa pasar dunia nantinya
"bisa menerima realitas". Tapi juga jangan anggap remeh, supaya
tidak keliru lagi. ●
|
