|
Melanjutkan
Reformasi TNI/Polri dan Birokrasi
Didik Supriyanto ; Kolumnis dan Peminat Masalah Pemilu
|
|
Beberapa jenderal militer/
polisi dan birokrat provinsi rela melepas jabatan untuk menjadi calon
gubernur atau wakil gubernur pada Pilkada 2018. Demikian juga sejumlah dandim, kapolres,
dan sekda kabupaten/kota mau menanggalkan jabatan demi memburu kursi bupati/wali
kota atau wakil bupati/wakil wali kota.
Pelepasan jabatan penting
di lingkungan TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN) tersebut sebetulnya
bukan gejala baru. Pada Pilkada 2015, misalnya, terdapat delapan perwira TNI/
Polri dan 176 petinggi ASN yang ikut berkompetisi merebut jabatan kepala
daerah atau wakil kepala daerah. Malah pada Pilkada 2017 masyarakat
dikejutkan oleh mundurnya perwira moncer, Mayor Agus Harimurti Yudhoyono,
dari dunia militer demi mengikuti Pilkada DKI Jakarta.
Menduduki jabatan politik
adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Meski demikian, hasrat
anggota TNI/Polri/ ASN untuk menduduki jabatan- jabatan politik tersebut
perlu diatur kembali. Bukan untuk melarang mereka memasuki dunia politik,
melainkan untuk menentukan waktu terbaik: kapan dapat mengikuti perebutan
jabatan politik. Oleh karena itu, beberapa pertimbangan perlu diperhatikan.
Tiga
pertimbangan
Pertama, keluarnya anggota
TNI/Polri/ASN sebelum masa pensiun jelas merugikan institusi negara yang
ditinggalkan. Mereka telah dididik, dilatih, dan dibesarkan institusi negara
agar jadi aparat yang tangguh dan profesional. Tidak sedikit dana negara yang
dikeluarkan, tetapi ketika institusi negara masih butuh pikiran dan
tenaganya, mereka justru pergi.
Lebih dari itu, mundurnya
anggota TNI/Polri/ASN demi kontestasi politik telah menimbulkan kerusakan
sistemik terhadap institusi negara yang ditinggalkannya. Sadar atau tidak,
mereka memanfaatkan jaringan militer/kepolisian/birokrasi guna mendulang
suara. Secara langsung atau tidak, mereka menyeret institusi negara ke dalam
situasi tidak netral dalam kompetisi politik. Kerugian negara dan kerusakan
sistemik harus segera dihentikan.
Kedua, perubahan tiba-tiba
dari dunia militer/kepolisian/ birokrasi ke dunia politik adalah masalah
serius. Kemampuan di jabatan militer/kepolisian/birokrasi bukan jaminan
sukses saat memegang jabatan politik. Lingkungan kerja, sistem manajemen,
serta target dan tujuan yang berbeda butuh keterampilan dan gaya kepemimpinan
berbeda pula. Demi mencapai keberhasilan politik, kemampuan manajerial dan
bakat kepemimpinan harus disesuaikan dengan iklim dunia politik.
Tanpa adanya masa
penyesuaian, para mantan pejabat militer/kepolisian/birokasi yang menduduki
jabatan politik akan terjebak pragmatisme politik dalam menjaga kekuasaannya.
Selain itu, kultur militer/kepolisian/birokrasi yang selalu taat prosedur
sehingga cenderung mempertahankan status quo membuat mereka miskin inovasi
dalam memimpin lembaga pemerintahan. Itulah sebabnya jarang sekali terdengar
kisah sukses mantan tentara/polisi/ birokrat dalam memimpin pemerintahan
demokratis.
Ketiga, konstitusi
memberikan peran sentral kepada partai politik untuk menduduki
jabatan-jabatan politik. Namun, kegagalan atau kesulitan dalam kaderisasi
mendorong parpol menempuh jalan pintas: mengajukan pejabat
militer/kepolisian/birokrasi sebagai calon pejabat eksekutif ataupun calon
anggota legislatif. Pertimbangan lain, para pejabat tersebut memiliki modal
cukup untuk bertarung dalam pemilihan. Jika pun kalah, organisasi sudah
memperoleh dana, demikian juga pemimpin partai sudah kecipratan setoran.
Pola perekrutan politik
seperti itu berlangsung sejak Pemilu 1999 dan terus menguat setelah Pilkada
2005. Kaderisasi jalan pintas tak hanya merusak kredibilitas parpol, juga
menghambat pembangunan demokrasi. Demokrasi yang mengedepankan prinsip
supremasi sipil tidak melarang mantan pejabat militer/kepolisian/birokrasi
berkiprah di dunia politik, tetapi menempatkan lembaga politik (legislatif
dan eksekutif) sebagai pemegang otoritas tertinggi dan bebas dari pengaruh
militer/kepolisian/birokrasi.
Hal itu berarti sebelum
jadi anggota legislatif atau pejabat eksekutif, (mantan) pejabat
militer/kepolisian/birokrasi harus memutus hubungan dengan institusi yang
dipimpin sebelumnya. Selanjutnya, mereka harus menjalani penyipilan yang
cukup sehingga kehadirannya sebagai pejabat politik tak mengancam, tetapi
memperkuat demokrasi.
Masa
jeda
Atas tiga pertimbangan
tersebut, maka perlu dibuat peraturan guna mencegah anggota TNI/Polri/ASN
jadi calon anggota legislatif ataupun eksekutif. UU Pemilu (dan pilkada)
sudah mengatur hal itu, yakni mengharuskan anggota TNI/Polri/ ASN
mengundurkan diri setelah mereka ditetapkan sebagai calon anggota legislatif
ataupun eksekutif. Namun, ketentuan ini belum cukup karena pengunduran diri
sesaat setelah penetapan calon masih menyisakan pengaruh mereka di institusi
yang ditinggalkannya.
Yang harus dilakukan
adalah memberikan jeda waktu buat mantan anggota TNI/Polri/ASN sebelum
menduduki jabatan politik. Misalnya, mereka baru diperbolehkan jadi calon
anggota legislatif atau eksekutif setelah lima tahun terhitung sejak tak lagi
jadi anggota TNI/Polri/ ASN. Kurun waktu lima tahun ini cukup untuk menghapus
pengaruh mereka di institusi yang ditinggalkannya, sekaligus cukup untuk menyesuaikan
diri di lingkungan politik, misalnya dengan jadi pengurus parpol. Situasi itu
juga bisa mencegah partai politik menempuh kaderisasi jalan pintas.
Pemberian jeda waktu
beberapa tahun kepada mantan anggota militer dan birokrasi sebelum jadi
pejabat politik sebetulnya sudah lazim di negara demokrasi. Oleh karena itu,
demi pembangunan demokrasi, khususnya dalam menjunjung prinsip supremasi
sipil, menjaga netralitas TNI/Polri/ASN, dan penguatan parpol, maka sudah
seharusnya kita tidak ragu lagi membuat peraturan tersebut. ●
|
|
Merebus
Demokrasi dalam Panci Pilkada
Didik Supriyanto ; Kolumnis; Peminat Ilmu Pemilu
|
|
Taruhlah katak dalam
sepanci air dingin, lalu panaskan panci secara berlahan di atas kompor, maka
katak tidak meloncat ke mana-mana. Tubuh katak mampu menyesuaikan dengan suhu
air, sehingga katak tidak menyadari bahaya yang datang. Ketika merasakan
panas dan hendak meloncat, katak tak mampu lagi. Tubuhnya sudah rusak.
Saya merasakan proses
pencalonan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak untuk memilih
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan
wakil walikota bagaikan "teori" merebus katak tersebut. Tanpa
menyadari, secara perlahan kita merusak sendiri sendi-sendi demokrasi yang
sedang kita bangun.
Pilkada langsung oleh
rakyat, pertama kali digelar pada 2005. Pada waktu itu jadwal penyelenggaraan
pilkada di setiap daerah kabupaten/kota berbeda-beda. Nyaris tiada hari tanpa
pilkada. UU No 32/2004 memberi wewenang penuh KPU daerah untuk menetapkan
hari H pilkada sesuai dengan jadwal masa berakhirnya kepala daerah
masing-masing. Jadwal pilkada berserakan secara nasional itu juga memakan
triliunan dana negara.
Efisiensi anggaran
kemudian menjadi alasan utama mengapa pilkada harus diserentakkan. Sebab, hal
itu bisa menghemat biaya sampai 50%. Penghematan itu terjadi karena dengan
mengeluarkan satu kali honor petugas (yang merupakan 65% komponen biaya
pilkada) sudah bisa melaksanakan pemilihan: gubernur dan bupati/walikota.
Peluang itu ditangkap KPU
Sumbar dan KPU kabupaten/kota di Sumbar. Mereka menggelar pilkada serentak
untuk pemilihan gubernur dan 7 pemilihan bupati/walikota pada 27 Juli 2005.
Langkah ini kemudian diikuti Aceh yang menyelenggarakan pilkada provinsi
bersamaan dengan pilkada 19 kabupaten/kota pada 11 Desember 2006.
Namun pilkada serentak
tersebut menimbulkan kebingungan masif. Pemilih menghadapi koalisi yang
berbeda-beda di antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan
bupati/walikota dan wakil bupati/walikota di daerahnya masing-masing.
Bagaimana tidak, untuk
berebut kursi gubernur dan wakil, Partai A berkoalisi dengan Partai B dan
Partai C; sedang untuk kursi bupati/walikota dan wakil, Partai A berkoalisi
dengan Partai D, dan Partai E. Katakanlah, terdapat kesamaan pandang antara
Partai A dengan Partai B dan Partai C, tetapi mengapa Partai A berkoalisi
dengan Partai D dan Partai E yang punya jarak "ideologis" jauh.
Tentu saja bangunan koalisi yang tidak kongruen antara provinsi dan
kabupaten/kota ini menyulitkan kader-kader partai politik dalam berkampanye.
Tetapi itulah hebatnya,
partai-partai politik merasa tidak bersalah dengan bangunan politik yang
membingungkan konstituen tersebut. Politik itu dinamis, politik itu kompromi,
politik seni menyiasati perbedaan, dan bla-bla-bla yang lain. Demikian elite
politik nasional maupun daerah meyakinkan konsituennya demi meraih
kemenangan. Tentu protes bermunculan, sehingga pimpinan partai politik pun
menggunakan tangan besi: pecat.
Karena Pilkada 2005-2008
merupakan pengalaman pertama, maka banyak pihak bisa memaklumi kekacauan
politik koalisi tersebut. Mereka ingin agar kekacauan politik bisa berkurang
setelah Pemilu 2009. Harapannya koalisi nasional untuk mengusung pasangan
calon presiden dan wakil presiden akan memandu koalisi pilkada berikutnya.
Jauh panggang dari api.
Pasca Pilpres 2009, bangunan koalisi untuk mengusung pasangan calon kepala
daerah masih tidak karu-karuan. Koalisi pilpres berantakan di pilkada,
koalisi pilkada gubernur tak sejalan dengan pilkada kabupaten/kota. Situasi
ini lalu melatari munculnya gagasan pilkada serentak sebagaimana diatur dalam
UU No 1/2015.
UU No 1/2015 menata jadwal
penyelenggaraan pilkada serentak secara bertahap, mulai 2015, 2017, dan 2018
sehingga pada 2024 akan tergelar pilkada serentak secara nasional. Tetapi
dari Pilkada 2015 dan 2017, sudah ketahuan keserentakan pilkada tidak
berpengaruh terhadap terbentuknya bangunan koalisi yang kongruen antara
provinsi dan kabupaten/kota.
Bahkan koalisi Pilpres
2014 yang mengerucut pada dua koalisi besar (partai-partai politik pendukung
Jokowi bersaing dengan partai-partai politik pendukung Prabowo), sama sekali
tidak berlanjut dalam pembangunan koalisi Pilkada 2018 di tiga provinsi
besar: Jabar, Jatim, dan Jateng. Padahal pilkada di tiga daerah tersebut
dianggap sebagai awal pertarungan kembali Jokowi vs Prabowo pada Pemilu 2019.
Kekacauan bangunan koalisi
tersebut tentu akan berkelanjutan setelah terjadi penyederhanaan jadwal
pemilu: Pemilu Serentak 2024 yang digelar pada April dan Pilkada Serentak
2024 yang digelar pada November. Jarak antara pemilu serentak (memilih DPR,
DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta presiden dan wakil presiden)
dengan pilkada serentak (memilih gubernur dan wakil gubernur serta
bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota) memang hanya enam bulan,
tetapi hal itu tidak menjamin terbangunnya koalisi kongruen tingkat nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota.
Partai-partai politik tidak
melihat bangunan koalisi yang tidak kongruen sebagai masalah. Sebab,
konstituen dianggap sudah mengerti dan memahami. Mereka sudah cukup cerdas
untuk memahami kekacauan koalisi tersebut. Kedua, partai politik mendapat
keuntungan oleh tawar-menawar mahar pencalonan, dan tentu tak mau hal itu
hilang begitu saja.
Padahal dalam jangka
panjang, situasi tersebut bisa meruntuhkan sendi-sendi demokrasi yang sedang
kita bangun. Keleluasan partai politik membangun koalisi yang seenaknya,
terekam di bawah sadar rakyat bahwa politik identik dengan pragmatisme. Tidak
ada nilai-nilai yang mendasari, tidak ada ideologi yang jadi sebagai pemandu,
dan tidak ada platform program yang harus diutamakan. Semua berdasarkan
kalkulasi untung rugi.
Koalisi tidak kongruen
menghasilkan pemerintahan tidak kongruen pula. Dampaknya adalah pemerintahan
yang tidak efektif. Baiklah, presiden dengan segala kewenangannya bisa
memerintah dan mengendalikan gubernur; tetapi hal itu tidak terjadi dengan
gubernur terhadap bupati/walikota. Bagaimana mungkin gubernur yang berasal
dari koalisi Partai A, Partai B, dan Partai C bisa mengendalikan
bupati/walikota yang berasal dari Partai D atau Partai E?
Keluhan efektivtas
pemerintahan daerah hasil pemilu dan pilkada sudah terdengar sejak gubernur dan
bupati/walikota dipilih secara langsung. Tetapi kita tidak mungkin
mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Tidak konstitusional, kata
MK. Tetapi apalah artinya rakyat memilih pemimpinnya secara demokratis kalau
kemudian hasilnya adalah pemerintahan yang tidak efektif, bahkan koruptif.
Banyangkan ke depan, apa
jadinya republik ini jika publiknya tidak punya nilai-nilai panduan
berpolitik. Bayangkan juga ke depan, apa jadinya kalau kita selalu memiliki
pemerintahan daerah yang tidak efektif bekerja sekaligus gemar korupsi?
Saya khawatir, kita sedang
menjadi katak yang dicemplungkan dalam panci berair dingin. Lalu panci itu
ditaruh di atas kompor membara. Oleh karena itu, jika ingin selamat, jangan
biarkan situasi ini berlarut. Jadwal pemilu dan pilkada harus diubah guna
mendorong terbentuknya koalisi yang kongruen.
Untuk mencapai situasi
tersebut sesungguhnya bukan sesuatu yang sulit, karena ada ilmunya, ada
teorinya, dan ada pengalamannya. Hanya butuh kemauan politik saja. ●
|
Kejar Tenggat Pemilu Serentak 2019
Didik Supriyanto ; Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi
|
|
Senin (19/10), Badan Legislasi DPR bersama Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang mewakili pemerintah semestinya mulai membahas Program
Legislasi Nasional 2016. Namun, rapat urung digelar karena menteri
berhalangan hadir.
Semoga ini bukan pertanda buruk mengingat tahun lalu merupakan
periode terjelek Program Legislasi Nasional (Prolegnas). DPR dan pemerintah
hanya mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) dari 37 RUU prioritas.
Itu artinya, 34 RUU akan jadi bagian Prolegnas 2016. Padahal, banyak RUU yang
mendesak dibahas, salah satunya RUU Pemilu.
Melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014,
Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pemilu legislatif dan pemilu presiden
pada 2019 dilakukan secara serentak. Konsekuensinya, UU No 42/2008 tentang
Pemilu Presiden dan UU No 8/2012 tentang Pemilu Legislatif harus diubah dan
disatukan atau dikodifikasi. Sebab, tak logis dan akan menimbulkan banyak
masalah dalam implementasi jika pemilu legislatif dan pemilu presiden
diselenggarakan serentak, tetapi UU-nya berbeda.
Masa 30 bulan
Sesungguhnya semakin cepat RUU Pemilu disahkan semakin baik bagi
kualitas penyelenggaraan pemilu. Jarak pengesahan UU No 12/2003 dengan hari-H
Pemilu Legislatif 2014 adalah 13 bulan. Jarak yang sama juga terjadi antara
pengesahan UU No 10/2008 dan hari-H Pemilu Legislatif 2019.
Pendeknya waktu persiapan menyebabkan penyelenggaraan dua pemilu
tersebut menuai banyak masalah: daftar pemilih tak akurat, kampanye tidak
tertib, surat suara belum tersedia atau tertukar, rekapitulasi penghitungan
suara salah, dan gugatan hasil pemilu ke MK berjibun.
Masa persiapan pendek tidak hanya merepotkan penyelenggara
pemilu, tetapi juga partai politik dan para calon. Partai politik, misalnya,
kesulitan menyusun daftar calon sehingga terpaksa memasukkan orang dengan
reputasi tidak jelas. Sementara para calon terdorong menempuh jalan pintas
dalam merebut suara sehingga saat pemilu berakhir mereka baru sadar telah
"ditipu" pemilih karena uang yang ditebar tidak berbuah suara. Ini
berbeda dengan Pemilu 2014. Saat itu, penyelenggara, partai politik, dan
calon memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan diri karena jarak waktu antara
UU No 8/2012 disahkan dan hari-H pemungutan suara adalah 23 bulan.
Tentu saja penyelenggaraan Pemilu 2014 bukan tanpa masalah.
Namun, karena persiapan berlangsung lama, masalah yang muncul bisa
diselesaikan sebelum jadwal pelaksanaan tahapan habis. Soal karut-marut
daftar pemilih, misalnya, bisa diselesaikan dengan baik sehingga untuk
pertama kalinya Pemilu 2014 menunjukkan tidak ada masalah daftar pemilih.
Demikian juga protes para calon yang kalah tak berlanjut ke mana-mana karena
mereka tak punya bukti cukup untuk menghadapi hasil pindaian sertifikat hasil
penghitungan suara di TPS atau formulir C1 yang dipublikasikan secara luas di
laman KPU.
Belajar dari tiga penyelenggaraan pemilu sebelumnya, RUU Pemilu
untuk pemilu serentak 2019 harus masuk dalam Prolegnas 2016. Selekasnya DPR
atau pemerintah berinisiatif menyusun RUU sehingga pada kuartal I-2016 RUU
tersebut bisa mulai dibahas DPR bersama pemerintah. Harapannya, RUU Pemilu
akan disahkan awal 2017 sehingga penyelenggara, partai politik, dan para
calon punya waktu setidaknya 30 bulan untuk menuju hari-H pemungutan suara
yang diperkirakan jatuh pada Juni 2019.
Para pengamat pemilu internasional selalu berujar, tidak ada
pemilu di dunia ini yang lebih rumit daripada pemilu legislatif Indonesia.
Pemilu legislatif di negeri ini bukan hanya pemilu terbesar dalam jumlah
pemilih, jumlah partai politik peserta, juga jumlah lembaga yang diperebutkan
dengan sistem yang berbeda. DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
menggunakan sistem pemilu proporsional daftar terbuka, sedangkan DPD
menggunakan sistem pemilu mayoritarian berkursi banyak.
Tiga langkah
penting
Jika pemilu legislatif yang memilih empat lembaga itu sudah
mendapat predikat pemilu paling rumit di dunia, kerumitannya semakin tinggi
saat ditambah dengan memilih presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu,
masa persiapan 24 bulan atau dua tahun pun belum cukup. Idealnya adalah 30
bulan atau 2,5 tahun. Inilah tantangan yang harus dijawab oleh DPR dan
pemerintah selaku pembuat undang-undang. Setidaknya terdapat tiga langkah
penting untuk menghadapi tantangan tersebut.
Pertama, siapa pun inisiator RUU Pemilu, DPR atau pemerintah,
begitu Prolegnas 2016 ditetapkan pada akhir Oktober ini, mereka harus segera
membentuk Tim Penyusun Draf Naskah Akademik dan RUU Pemilu. Tim inilah yang
akan menampung masukan dari berbagai kalangan, khususnya yang peduli dan
terkait dengan isu pemilu. Sejumlah ahli bisa ditunjuk untuk bergabung
bersama staf internal (di Komisi II DPR jika inisiator adalah DPR atau di
Kementerian Dalam Negeri jika inisiator adalah pemerintah). Sejauh ini, dari
organisasi masyarakat sipil sudah muncul dokumen naskah akademik dan draf RUU
Pemilu yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi tim dalam menjalankan
tugasnya.
Kedua, Tim Penyusun Draf Naskah Akademik dan RUU Pemilu perlu
melakukan evaluasi komprehensif atas penyelenggaraan pemilu pasca Perubahan
UUD 1945. Evaluasi tidak hanya ditujukan pada penyelenggaraan 3 pemilu
legislatif, 3 pemilu presiden, dan 2 gelombang pilkada, tetapi juga
pemerintahan yang dihasilkan pemilu-pemilu itu.
Bagaimanapun, pemilu bukan sekadar sarana kedaulatan rakyat
untuk memilih pemimpinnya, melainkan juga sarana untuk membentuk pemerintahan
yang efektif. Oleh karena itu, kesalinghubungan antara aktor-aktor yang
dihasilkan oleh pemilu harus mendapat kajian serius demi menciptakan
pengaturan sistem pemilu yang mampu menghasilkan pemerintahan efektif
sekaligus tidak koruptif.
Ketiga, RUU Pemilu tidak sekadar menggabungkan UU No 42/2008 dan
UU No 8/2012, tetapi juga membutuhkan sistematika yang logis dan sistematis.
Sistematika demikian tidak hanya memudahkan banyak kalangan untuk memahami
materi muatan undang-undang jika kelak sudah disahkan, tetapi juga memudahkan
pembahasan karena DPR dan pemerintah tidak lagi terjebak dalam perdebatan
rumit dan bertele-tele akibat sistematika materi muatan RUU yang tumpang
tindih, berulang, dan berkepanjangan.
Dalam hal ini RUU harus memisahkan pengaturan sistem pemilu
dengan pelaksanaan tahapan dan penegakan hukum. Dengan cara demikian,
perdebatan bisa difokuskan pada soal sistem pemilu, yang di dalamnya meliputi
penjadwalan pemilu, syarat kepesertaan, besaran daerah pemilihan, metode
pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas keterpilihan, formula
perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih.
Isu sistem itulah yang akan jadi ajang pertarungan kepentingan
DPR dan pemerintah. Sementara isu pelaksanaan tahapan dan penegakan hukum
secara umum sudah tidak banyak masalah karena bisa diadopsi dari peraturan
pemilu-pemilu sebelumnya. ●
|
Besaran
Bantuan Partai Politik
Didik Supriyanto ; Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem)
|
|
Demi
kemandirian partai politik, bantuan keuangan dari negara perlu ditingkatkan.
Namun, jika langsung digelontor Rp 1 triliun, partai justru akan terperosok.
Oleh karena itu, diperlukan metode tepat untuk menentukan besaran bantuan
keuangan tersebut.
Undang-Undang
Partai Politik (UU No 2/2008) dan perubahannya (UU No 2/2011) menyebut tiga
sumber keuangan partai politik: iuran anggota, sumbangan individu dan badan
usaha, serta bantuan negara. Bantuan negara berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) untuk partai tingkat nasional dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk partai tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.
Undang-undang
menentukan kriteria partai yang berhak mendapat bantuan, yaitu partai yang
memiliki kursi di DPR/DPRD. Mereka mendapatkan bantuan sesuai dengan
perolehan suara masing-masing. Sampai di sini UU No 2/2008 juncto UU No
2/2011 tidak menyebut berapa jumlah bantuan negara dan bagaimana metode
penghitungannya. Pengaturan soal ini diserahkan kepada peraturan pemerintah.
Peraturan
Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (PP No 5/2009) dan
perubahannya (PP No 83/2012) merumuskan formula untuk menentukan besaran
bantuan. Ini bunyinya: ”Besaran bantuan
per suara peraih kursi DPR/DPRD ditentukan oleh besaran APBN/APBD periode
sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi
DPR/DPRD periode sebelumnya”.
Atas
dasar formula itu, sembilan partai peraih kursi DPR hasil Pemilu 2009
mendapat bantuan Rp 108 per suara; sedangkan nilai per suara partai peraih
kursi DPRD berbeda-beda untuk setiap daerah. Total uang yang diterima
sembilan partai peraih kursi DPR Rp 9,2 miliar. Bantuan Rp 108 per suara itu
jika dikonversikan ke 10 partai peraih kursi DPR hasil Pemilu 2014 mencapai
Rp 13,2 miliar (Kompas, 10/3/2015).
Kebutuhan partai
Para
pengurus partai mengeluh, bantuan sebesar itu sangat kecil jika dibandingkan
dengan kebutuhan partai. Namun, seberapa kecilnya bantuan itu, tidak pernah
jelas. Sebab, partai juga tidak pernah memublikasikan laporan keuangan
mereka. Jika pun ada, angkanya diragukan karena laporan keuangan itu tak
disertai bukti-bukti transaksi.
Sebagai
perbandingan, Selandia Baru sama sekali tidak memberi bantuan partai;
sebaliknya Uzbekistan, negara menangung semua pengeluaran partai. Inggris,
Italia, dan Australia, negara membantu 30 persen kebutuhan partai; lalu
Austria, Swedia, dan Meksiko, negara membantu 70 persen kebutuhan partai.
Sementara Perancis, Denmark, dan Jepang, negara menyumbang 50 persen
kebutuhan partai.
Jadi,
pengetahuan tentang berapa kebutuhan dana partai per tahun sangat penting
agar negara bisa membuat kebijakan tepat untuk menentukan jumlah bantuan.
Selama hal itu tidak diketahui, selama itu juga kebijakan penetapan jumlah
bantuan hanya menebak-nebak, sehingga berapa pun yang ditetapkan akan selalu
dipersoalkan.
Mengacu
pada hasil penelitian Veri Junaidi dkk (Anomali Keuangan Partai Politik,
Perludem dan Kemitraan, 2011), Partai Amanat Nasional (PAN) perlu dana Rp
52,1 miliar per tahun. Rinciannya: operasional sekretariat Rp 1,4 miliar,
perjalanan dinas Rp 8,2 miliar, konsolidasi organisasi Rp 8,2 miliar,
pendidikan politik dan kaderisasi Rp 33,7 miliar, dan unjuk publik Rp 6,7
miliar. Dengan 6.273.462 suara yang diraih pada Pemilu 2009, PAN menerima
bantuan Rp 677 juta per tahun. Jika dibandingkan, bantuan negara yang
diterima PAN per tahun sesungguhnya hanya 1,32 persen dari total kebutuhan
partai per tahun.
Angka
1,32 persen tentu juga berlaku untuk partai lain. Sementara angka ini yang
bisa dipegang, sebab tidak ada dokumen atau hasil penelitian lain yang
menunjukkan total kebutuhan partai per tahun. Yang jelas, angka itu memang
mengonfirmasi keluhan para pengurus partai politik bahwa bantuan negara
selama ini memang sangat kecil.
Peningkatan bertahap
Jika
memang bantuan keuangan partai selama ini hanya 1,32 persen dari total
kebutuhan per tahun, menaikkan jumlah bantuan memang merupakan tuntutan
logis. Pertanyaannya adalah sampai seberapa banyak negara akan membantu
partai dari total dana yang dibutuhkan per tahun dan bagaimana mencapainya?
Sebagai
kebijakan awal saya usulkan agar bantuan negara ke partai politik ditetapkan
maksimal 30 persen dari total kebutuhan partai. Angka ini bisa dievaluasi
setiap lima tahun, bisa dinaikkan lagi, atau malah diturunkan, sesuai kinerja
partai.
Namun,
cara manaikkannya tidak bisa langsung 30 persen, tetapi bertahap: 2015 (5
persen), 2016 (10 persen), 2017 (15 persen), 2018 (20 persen), dan 2019 (30
persen). Sepuluh partai yang memiliki kursi di DPR hasil Pemilu 2014 mestinya
menerima Rp 13,2 miliar atau 1,32 persen kebutuhan partai, sebaiknya tahun
2015 ini dinaikkan menjadi Rp 66 miliar. Selanjutnya, 2016 (Rp 132 miliar),
2017 (Rp 198 miliar), 2018 (Rp 264 miliar), dan 2019 (Rp 398 miliar).
Kenaikan
harus dilakukan bertahap demi menunggu kesiapan partai dalam mengelola dana,
sekaligus melatih para pengurus partai untuk disiplin membuat laporan
penggunaan dana sesuai tuntutan audit. Jika bantuan langsung dinaikkan 30
persen, partai tak hanya kesulitan mengelola, tetapi para pengurusnya juga
bisa terjebak korupsi.
Ubah rumus
Untuk
bisa menaikkan bantuan keuangan partai politik secara bertahap, PP No 5/2009
juncto PP No 83/2012 harus diubah. Sebab, PP inilah yang melahirkan formula
sehingga menghasilkan nilai Rp 108 per suara. Formula yang terkesan sangat ”matematis”
ini sebetulnya bermasalah, khususnya jika digunakan untuk menghitung bantuan
partai dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
Selain
nilainya tidak merata (bergantung pada besaran sumbangan periode sebelumnya),
juga tidak sesuai dengan postur APBD masing-masing daerah. Penetapan harga
per suara lebih baik dikaitkan dengan satuan-satuan perhitungan ekonomi yang
sudah lazim.
Di
beberapa negara, penetapan harga suara menggunakan mekanisme upah minimal
sebagai tolok ukur. Karena upah minimal itu bisa berubah setiap tahun dan
berbeda di setiap daerah, maka harga suara juga bisa berubah setiap tahun dan
berbeda di setiap daerah.
Misalnya
ditetapkan harga suara adalah x persen dari upah minimal di daerah yang
bersangkutan. Kalau suatu daerah upah minimalnya lebih tinggi dari daerah
lain, biasanya anggaran daerah tersebut juga akan lebih besar dari anggaran
daerah lain. Dengan demikian, harga suara setiap daerah berbeda-beda sesuai
dengan besaran upah minimal yang juga mencerminkan besaran anggaran daerah
masing-masing. ●
|
Dua
Tahap Revisi Perppu Pilkada
Didik Supriyanto ; Ketua
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
|
|
Situasi ketergesaan dan ketidakpastian selalu berulang setiap
kali pemilihan kepala daerah hendak digelar. Menjelang pilkada gelombang
pertama, yang dijadwalkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jatuh pada
Juni 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak segera mengeluarkan
peraturan pemerintah yang menjadi pedoman pelaksanaan pilkada. Peraturan itu
baru keluar 11 Februari 2005, empat bulan sebelum jadwal. Padahal, tahapan
pertama harus dilakukan enam bulan sebelum pemungutan suara.
Menjelang pilkada gelombang kedua yang dimulai Juni 2010, juga
terjadi kesemrawutan dalam pengaturan teknis menyusul berlakunya UU No
12/2008 yang mengubah UU No 32/2004. Kali ini terdapat silang sengkarut
masalah ketersediaan anggaran, sampai-sampai Komisi II DPR dan Menteri Dalam
Negeri sepakat memundurkan jadwal ke tahun berikutnya. Namun, Presiden SBY
menolak usulan tersebut sehingga pilkada dipaksakan tetap sesuai jadwal.
Bagi SBY dan Partai Demokrat, pelaksanaan pilkada sesuai jadwal
terlihat lebih menguntungkan karena kemenangan Partai Demokrat dan SBY dalam
satu putaran pada Pemilu 2009 akan bisa mengatrol perolehan suara calon-calon
yang didukung Partai Demokrat. Kenyataannya, harapan itu jauh panggang dari
api. Jika kali ini PDI-P, PKB, dan Mendagri tetap menghendaki pilkada digelar
pada Desember 2015, alasan sebenarnya lebih kurang sama dengan SBY dan Partai
Demokrat lima tahun lalu.
Jika dibandingkan dengan gelombang pertama, kualitas pilkada
gelombang kedua jauh menurun. Sebab pokoknya adalah KPU daerah selaku
penyelenggara pilkada diintervensi kepala daerah dengan memainkan politik
anggaran. Karena bekerja dalam tekanan, KPU daerah tidak bisa melaksanakan
tahapan pilkada dengan baik, termasuk mengantisipasi politik uang dan
kecurangan. Mahkamah Konstitusi pun kebanjiran perkara sengketa hasil
pilkada.
Kengototan PDI-P, PKB, dan Mendagri untuk memaksakan pelaksanaan
pilkada serentak pada Desember 2015 tentu tidak akan terjadi jika mereka
berkaca pada kekacauan Pilkada Juni 2010. Apalagi, kemenangan yang
dibayangkan oleh SBY dan Partai Demokrat juga tidak terjadi. Dalam hal ini,
kepentingan bangsa, keselamatan negara, dan pembangunan demokrasi mestinya
jadi pertimbangan utama (Didik Supriyanto, ”Demi Siklus Pemilu”, Kompas,
6/1/2014).
Revisi terbatas tak cukup
Karena dibuat dalam waktu singkat dan tidak sempat dikritisi
oleh para pemangku kepentingan, Perppu No 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan
sebagai undang- undang oleh DPR, Selasa (20/1), mengandung banyak masalah.
Tujuan utama perppu menyelamatkan penyelenggaraan pilkada langsung oleh
rakyat sudah tercapai, tetapi peraturan ini tak bisa diimplementasi jika
tidak direvisi.
Masalah terlihat mulai dari redaksional, sistematika, hingga
substansi. Perppu No 1/2014 memiliki
tujuh salah ketik terhadap angka, kata, dan frasa. Misalnya, ”BAB XXVII”
tidak ada, padahal bab terakhir tertulis ”BAB XXVIII PENUTUP”. Juga tertulis
”pasangan calon”, padahal seharusnya ”calon” saja. Peraturan ini pun
menghilangkan tahapan pendaftaran pemilih dan tahapan penetapan hasil
pilkada, yang merupakan tahapan tersendiri, sehingga seharusnya menjadi bab
tersendiri juga dalam susunan pengaturan.
Masalah substansi juga tersebar luas, mulai dari judul yang
terus diperdebatkan (mengatur ”pemilihan kepala daerah” atau ”pemilihan umum
kepala daerah”; memilih ”gubernur,
bupati, dan wali kota” atau ”gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,
wali kota dan wakil wali kota”), nomenklatur yang harus diluruskan (misalnya
tidak ada pembedaan arti antara ”penyelenggaraan” dan ”pelaksanaan”), alur
rekapitulasi penghitungan suara yang meloncat (dari TPS langsung ke KPU
kabupaten/kota), sampai soal formula calon terpilih (ada putaran kedua atau
tidak).
Dibandingkan dengan UU No 32/2004 dan UU No 12/2008, Perppu No
1/2014 mengatur tujuh substansi baru: (1) pencalonan tunggal, (2) pencegahan
politik dinasti, (3) uji publik, (4) pembatasan dana kampanye, (5)
penyelesaian sengketa hasil pemilihan ke MA, (6) pemungutan dan penghitungan
suara elektronik, dan (7) pilkada serentak. Namun, pengaturan tujuh substansi
ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena masing- masing berpeluang dibawa
ke MK, baik karena terdapat ketidakjelasan dan kontradiksi atau karena
dinilai melanggar konstitusi.
Singkat kata, demi keadilan dan kepastian hukum penyelenggaraan
pilkada, Perppu No 1/2014 harus direvisi. Tetapi, revisi terbatas saja tidak
cukup karena begitu banyak materi yang bermasalah, baik yang jelas-jelas
salah atau kurang maupun yang masih diperdebatkan. Namun, revisi komprehensif
tidak mungkin dilakukan dalam waktu cepat karena masa sidang II DPR berakhir
pada 18 Februari. Padahal, jika mengacu pada beberapa ketentuan dalam perppu,
jika pemungutan suara serentak digelar pada Desember 2015, pada Februari ini
tahapan pertama harus dimulai.
Ubah jadwal dahulu
Untuk mengatasi dilema tersebut, revisi sebaiknya dilakukan dua
tahap: pertama, revisi terbatas, yang khusus mengubah jadwal pilkada
serentak. Kedua, revisi komprehensif, yang mengubah pasal-pasal yang perlu
disempurnakan. Revisi pertama dilakukan pada masa sidang II DPR yang akan
berakhir pada 18 Februari 2015, sedangkan revisi kedua dilakukan pada masa sidang
III dan masa sidang IV, yang akan berakhir pada 14 Juli 2015. Dengan
demikian, DPR dan pemerintah punya waktu cukup untuk membahas revisi perppu
sehingga hasilnya maksimal.
Revisi pertama Perppu No 1/2014 terbatas pada Pasal 201 Ayat (1)
dan Ayat (2) guna mengubah jadwal Pilkada Serentak 2015 dan Pilkada Serentak
2018 menjadi Pilkada Serentak 2016 dan Pilkada Serentak 2017. Dengan revisi
ini, DPR dan pemerintah memiliki waktu untuk melakukan revisi kedua yang
lebih komprehensif pada masa sidang III dan masa sidang IV. Yang lebih
penting lagi, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota juga memiliki waktu
yang cukup untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2016 dan
Pilkada Serentak 2017 sehingga penyelenggaraan pilkada akan lebih berkualitas.
Revisi kedua Perppu No 1/2014 lebih komprehensif karena
menyangkut semua pasal yang perlu disempurnakan. Perubahan kedua ini harus
memastikan bahwa waktu penyelenggaraan pilkada cukup delapan bulan: enam
bulan meliputi pendaftaran pemilih, pendaftaran calon (termasuk di dalam uji
publik atau pengenalan calon), kampanye, serta pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS; ditambah dua bulan untuk rekapitulasi penghitungan
suara, penetapan hasil, penyelesaian sengketa hasil pilkada, dan pelantikan.
Jika tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2016 dimulai awal
Januari 2016, akhir Agustus 2016 calon terpilih sudah dilantik. Setelah
dilantik, calon terpilih masih sempat ikut membahas APBD perubahan, sesuatu
yang penting untuk menunjukkan janji kepala daerah baru.
Selain pengaturan uji publik atau pengenalan calon, beberapa isu
yang harus dibahas dalam perubahan kedua Perppu No 1/2014 adalah perapian
sistematika, penggunaan nomenklatur, susunan tahapan pelaksanaan, model
pencalonan (tunggal atau pasangan), pembatasan dana kampanye (ruang lingkup
dan bentuk sanksi), serta formula calon terpilih (cukup satu putaran atau
perlu putaran kedua). Waktu empat bulan mungkin terlalu singkat untuk
merevisi perppu secara komprehensif. Namun, jika DPR dan pemerintah sudah berkomitmen,
bisa diselesaikan. ●
|
Mimpi
PDIP Menyapu Pilkada
Didik Supriyanto ; Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem)
|
|
Presiden Jokowi meminta pemilihan kepala daerah (pilkada)
serentak digelar pada September 2015. Pilkada ini meliputi pemilihan 8
gubernur, 26 wali kota, dan 170 bupati, yang tersebar di 23 provinsi.
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai
menghadap Presiden di Istana, Rabu (4/2). Permintaan Jokowi ini terasa aneh
di tengah usulan banyak pihak untuk memundurkan jadwal pilkada serentak pada
2016. Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu No
1/2014) telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU No 1/2015).
Namun, undang-undang ini tidak bisa langsung
diimplementasikan karena banyaknya materi muatan yang bermasalah: kekosongan
hukum, tumpang tindih, kontradiksi, dan pelanggaran konstitusi. Beberapa
kegiatan dan tahapan diatur berpanjang- panjang sampai seluruh tahapan (tanpa
putaran kedua) membutuhkan waktu 13 bulan sehingga berpotensi menimbulkan
masalah baru.
Oleh karena itu, DPR sepakat untuk merevisi undang-undang
tersebut. Menurut Pasal 201 ayat (1) UU No 1/2015, pemungutan suara serentak
dilakukan pada 2015 bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir
pada 2015. Berdasarkan ketentuan ini, KPU merencanakan pilkada serentak pada
Desember 2015. Jika rencana itu diwujudkan, tahapan pertama pilkada yakni
pendaftaran bakal calon, dimulai pada 26 Februari.
Namun, Komisi II DPR meminta KPU tidak menyiapkan
peraturan- peraturan teknis penyelenggaraan pilkada, termasuk tentang jadwal
tahapan, sampai revisi UU No 1/2015 selesai. Komisi II DPR me-nargetkan
revisi undang-undang akan diketuk pada sidang paripurna DPR pada 17 Februari
nanti.
Terhadap situasi di atas ada beberapa kemungkinan. Jika
DPR dan pemerintah gagal menyepakati revisi UU No 1/ 2015 maka bisa
dipastikan pilkada serentak tidak bisa segera dilaksanakan; jikapun KPU
dipaksa melaksanakan berdasarkan UU No 1/2015 maka akan banyak masalah karena
undang-undangnya tidak bisa diimplementasikan.
Sebaliknya, jika DPR dan pemerintah menyepakati revisi UU
No 1/2015 maka ada dua kemungkinan: pertama, jika waktu tahapan tetap (tidak
direvisi) maka sesuai rencana KPU, tahapan pertama pil-kada dimulai 26
Februari agar pemungutan suara bisa Desember; kedua, jika waktu pendaftaran
bakal calon hingga pemungutan suara diperpendek menjadi enam bulan (seperti
pengalaman pilkada sebelumnya), mengacu rencana KPU (pemungutan suara
Desember 2015) maka tahapan pertama bisa dimulai Juni; sedangkan jika hendak
memenuhi permintaan Presiden (pemungutan suara September 2015), tahapan
pertama mulai Februari.
Salah Informasi?
Katakanlah, revisi UU No 1/2015 benar disahkan pada 17
Februari dan KPU berusaha keras memenuhi permintaan Presiden untuk menggelar
pilkada serentak pada September 2015; maka langkah pertama KPU adalah membuat
peraturan KPU tentang pedoman pelaksanaan teknis pilkada yang jumlahnya
puluhan.
Peraturan ini harus diselesaikan dalam waktu sepekan,
mengingat tahapan pertama pilkada harus dimulai akhir Februari. Masalahnya,
apa mungkin hal itu dilakukan KPU? Jawabannya, tidak! Sebab dalam membuat
peraturan, KPU tidak bisa memutuskan sendiri.
Sebelum disahkan, semua rancangan peraturan harus
dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah. Jadi, permintaan Presiden Jokowi
untuk menggelar pilkada serentak pada September 2015 mustahil bisa dipenuhi.
Sebagai politisi yang sudah tiga kali mengikuti pilkada langsung (dua kali di
Solo dan satu kali di DKI Jakarta), Jokowi mestinya tahu bahwa pelaksanaan
tahapan pilkada tak bisa serta-merta dilakukan begitu undang-undang disahkan.
Butuh waktu untuk penyusunan peraturan teknis,
perencanaan, penganggaran, dan persiapan operasional lain. Namun karena dalam
pilkada keterlibatannya hanya sebatas sebagai calon, mungkin saja Jokowi
tidak paham sepenuhnya tentang manajemen pelaksanaan pilkada tersebut. Oleh
karena itu, saya menduga Jokowi mendapat masukan yang salah dari anak buahnya
sehingga dia meminta agar pilkada serentak digelar pada September 2015.
Di sinilah peran penting Mendagri Tjahjo Kumolo. Sebagai
menteri yang membawahi urusan pemerintah daerah, sudah semestinya dia
mengetahui tentang berbagai macam masalah penyelenggaraan pilkada sehingga
masukan yang disampaikan ke presiden tepat. Rasanya tidak mungkin sebagai
politisi senior yang membidangi politik dan pemerintahan, Tjahjo tidak
memahami kompleksitas penyelenggaraan pilkada serentak.
Saya justru curiga, sebagai mantan sekretaris jenderal
PDIP, Tjahjo menyelipkan kepentingan partai dalam memberi masukan ke Presiden
agar pilkada serentak digelar September 2015. Apalagi, kehendak untuk tidak
menunda pelaksanaan pilkada serentak juga disuarakan dengan keras oleh Fraksi
PDIP di DPR. Tujuannya tidak lain adalah PDIP menang dalam pilkada serentak
nanti.
Tjahjo meyakini bahwa semakin cepat pilkada serentak
digelar, semakin besar peluang partainya memenangkan pilkada di banyak
daerah. Mengapa? Karena Tjahjo dan PDIP percaya kemenangan PDIP dan Jokowi
dalam Pemilu 2014 akan berpengaruh positif terhadap kemenangan dalam pilkada
serentak. Dan, pengaruh itu semakin kuat manakala jadwal pelaksanaan pilkada
serentak lebih dekat dengan jadwal Pemilu 2014.
Mengulang Taktik SBY
Situasi politik menjelang pilkada saat ini hampir sama
dengan lima tahun lalu, pasca Pemilu 2009. Menjelang pilkada gelombang kedua
yang dimulai pada Juni 2010, terjadi kesemrawutan dalam pengaturan teknis,
menyusul berlakunya UU No 12/2008 yang mengubah UU No 32/2004.
Kali ini terdapat silang sengkarut masalah ketersediaan
anggaran, sampai- sampai Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
sepakat untuk memundurkan jadwal ke tahun berikutnya. Namun atas usulan ini,
rupanya Presiden SBY menolak. SBY yang juga ketua dewan penasihat Partai
Demokrat bersikeras agar pilkada dipaksakan tetap sesuai jadwal, mulai Juni
2010.
Bagi SBY dan Partai Demokrat, pelaksanaan pilkada sesuai
jadwal terlihat lebih menguntungkan karena kemenangan Partai Demokrat dan SBY
dalam satu putaran pada Pemilu 2009 akan bisa mengatrol perolehan suara
calon-calon yang didukung Partai Demokrat. Kenyataannya harapan itu jauh
panggang dari api. Jika kali ini Jokowi, Tjahjo Kumolo, dan PDIP menghendaki
pilkada digelar pada September 2015, alasan sebenarnya kurang lebih sama
dengan SBY dan Partai Demokrat lima tahun lalu.
Pelaksanaan pilkada tanpa persiapan matang itulah yang
menyebabkan pilkada gelombang kedua (2010-2013) menurun kualitasnya juga dibandingkan
dengan gelombang pertama (2005-2008). Sebab pokoknya adalah KPU daerah selaku
penyelenggara pilkada diintervensi kepala daerah dengan memainkan politik
anggaran akibat bolong-bolong peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan
pilkada.
Karena KPU daerah bekerja dalam tekanan, mereka tidak bisa
melaksanakan tahapan pilkada dengan baik, termasuk mengantisipasi politik
uang dan kecurangan. MahkamahKonstitusi pun kebanjiran perkara sengketa hasil
pilkada.
Permintaan Jokowi, Tjahjo Kumolo, dan PDIP untuk
memaksakan pelaksanaan pilkada serentak pada September 2015, tentu tidak akan
terjadi jika mereka berkaca pada kekacauan pilkada Juni 2010. Apalagi,
kemenangan yang dibayangkan oleh SBY dan Partai Demokrat, juga tidak terjadi.
Dalam hal ini kepentingan bangsa, keselamatan negara, dan
pembangunan demokrasi, mestinya jadi pertimbangan utama. ●
|
