Membaca Kabinet Blusukanomic Eko B Supriyanto  ;  Direktur The Finance Research

KORAN SINDO, 27 Oktober 2014

                                                

                                                                                                                       

Hampir sepekan publik disibukkan dengan nama-nama yang akan duduk dalam Kabinet Kerja di bawah pemerintahan Jokowi- JK. Setiap saat berubah nama, ada yang karena tersangkut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selama sepakan praktis Indonesia tanpa pemerintahan atau memang Indonesia masuk ekonomi autopilot— ekonomi yang digerakkan oleh partisipasi masyarakat dan sektor konsumsi rumah tangga. Berbagai spekulasi muncul sebelum penyusunan kabinet. Kendati dalam komunikasi politik langkah Jokowi-JK dikesankan mencari menteri yang bersih korupsi. Namun, sebagian yakin selain mencari figur yang bersih dari korupsi, juga ada tarik-menarik di dalam tubuh lingkaran Jokowi-JK-Megawati selaku ketua umum PDIP atau pemegang saham terbesar pemerintahan Jokowi-JK. Publik pun percaya mundurnya pengumuman kabinet tidak sesuai janji Jokowi sebelumnya, tanggal 21 Oktober 2014, karena tarik ulur dan restu dari pemegang saham mayoritas pemerintahan Jokowi-JK. Efeknya, pengumuman kabinet mundur dan nama-nama yang terus berubah mengesankan saling tekan dan tarik-ulur. Masyarakat juga mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi. Lihat saja ketika pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober 2014, sepanjang jalan Sudirman- Thamrin menuju Istana penuh dengan masyarakat yang antusias. Di daerah-daerah banyak warga melakukan pesta rakyat penuh kemenangan, penuh harapan. Apalagi selama ini kita dengar dalam kampanye adalah koalisi tanpa syarat dan koalisi tanpa bagi-bagi kursi. Koalisi JKW-JK berbeda dengan rezim SBY yang terkesan bagi-bagi kursi. Miskin Rekam Jejak Apakah nama-nama yang menjadi menteri seperti diumumkan oleh Jokowi sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi? Jika melihat nama-nama yang muncul sebenarnya tidak banyak yang nyaring bunyinya. Tapi satu hal yang masih tetap ada, yaitu partisipasi partai politik masih tetap besar. Perwakilan dari partai politik masih sekitar 35%, sisanya profesional yang didukung partai politik. Sekilas memang tidak bisa divonis tidak menjawab ekspektasi masyarakat yang tinggi. Namun, dengan nama-nama yang asing dan masih harus membuat track record lebih dulu. Bahkan, kalangan pemimpin redaksi atau media masih belum tahu rekam jejak para menteri yang diumumkan. Selain memang ada beberapa yang cukup senior yang duduk, namun itu lebih karena kedekatan dengan partai pemenang pemilu. Secara umum, boleh jadi para menteri ini relatif bersih karena memang tidak pernah melakukan transaksi mencurigakan. Atau karena memang benar-benar transaksinya tidak pernah besar karena portofolionya memang kecil. Tidak pernah punya catatan korupsi karena memang tidak pernah punya track record yang perlu ditelusuri oleh KPK, atau karena memang tidak pernah duduk sebagai pejabat publik atau perusahaan negara. Jujur, nama-nama menteri yang disebutkan Jokowi jarang beredar dan jarang disebut di media. Bahkan, ketika dicari di Google pun tak banyak aktivitasnya. Para menteri yang duduk di Kabinet Kerja ini tidak banyak diketahui rekam jejaknya. Jika toh dipilih karena berdekatan dengan partai dan mewakili keterwakilan daerah, mulai dari Aceh sampai Papua. Kabinet JKW-JK yang diumumkan 26 Oktober 2014 kemarin sekilas memang mewakili daerah dan partai politik. Ada partai politik, ada daerah provinsi sehingga tidak mengesankan dominasi Jawa dan Sumatera yang sebelumnya beredar nama-nama yang berbau Jawa dan Sumatera yang diusulkan partai-partai. Ada juga yang berasal dari para profesional. Boleh jadi pasar akan mendiskon kabinet JKW-JK, karena alasan kapasitas dan kompetensi yang belum terbukti. Lebih tidak bunyi lagi adalah representasi dari partai yang sebenarnya masih banyak orang partai yang lebih mumpuni. Bahkan, untukpos-pos menteri yang cukup strategis seperti menteri pariwisata, menteri perikanan dan menteri ketenagakerjaan tampak terlihat background tidak relevan dengan tugasnya. Hal itu memang belum terbukti, masih menunggu statement awaldari para menteriyang akan duduk mengemudikan kementriannya. Jelas pernyataan awal menjadi penting karena menunjukkan visi dalam pengelolaan selama lima tahun ke depan. Namun, pasar sedikit banyak akan mendiskon kabinet JKW-JK ini lebih rendah dari ekspektasi yang terlalu tinggi. Blusukanomic dan Ancaman Krisis Jika kita perhatikan, namanama menteri dari kalangan ekonomi relatif lebih bunyi dibandingkan menteri-menteri lain. Ada nama-nama yang memang benar-benar mempunyai track record yang baik, namun belum dibilang relatif cukup kuat sebagai sebuah tim. Untuk menteri keuangan dan perdagangan dapat dikatakan punya rekam jejak yang baik dan punya kompetensi tinggi. Nama Sofyan Djalil yang mewakili profesional dan Aceh tentunya punya pengalaman yang baik selama lebih dari tiga tahun menjadi menteri BUMN dan beberapa menjabat sebagai menteri ad interim kementerian bidang ekonomi. Di bawahnya, ada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang selama ini sudah menjadi wakil Menteri Keuangan RI yang benar-benar ahli fiskal dan sudah punya pengalaman dan kompetensi yang baik. Juga, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan. Namun, yang lebih banyak dibicarakan di kalangan ekonom adalah hadirnya sosok Menteri Bappenas yang dinilai tidak punya cerita di bidang perencanaan pembangunan. Mudah-mudahan Menteri Bappenas tidak perlu belajar lebih lama karena Jokowi selalu bicara kerja, kerja, dan kerja. Pekerjaan terbesar dalam bidang ekonomi saat ini adalah bagaimana agar ekonomi Indonesia siap menghadapi guncangan dari pengaruh global. Satu-satunya negara yang cukup baik pertumbuhannya adalah AS yang bisa saja menyeret Indonesia ke lembah krisis. Menurut The Finance Research, lima tahun ke depan dan khususnya tahun depan adalah likuiditas yang ketat, suku bunga yang lebih tinggi, nilai tukar yang bergejolak dan inflasi yang relatif tinggi karena pemerintah harus menurunkan subsidi energi yang selama ini menjadi beban berat anggaran. Tidak mudah menghadapi tantangan-tantangan itu. Pemerintah juga segera membuat undang-undang jaring pengaman sektor keuangan (JPSK) atau protokol krisis. Jika tidak, tentu tidak akan ada pejabat yang mau ambil keputusan untuk menyelamatkan krisis, terutama menyelamatkan bank karena krisis. Ekspektasi masyarakat memang tidak bisa dipenuhi oleh susunan kabinet yang baru diumumkan. Kabinet Kerja, yang semula Kabinet Trisakti, lebih bisa disebut kabinet yang relatif bersih karena sudah didiagnosis oleh KPK dan PPATK, namun bukan berarti bisa langsung bekerja karena banyak menteri yang baru bikin rekam jejak di bidangnya dan tidak sesuai latar belakang yang selama ini dilakukan. Kabinet Kerja ini akan bekerja dengan Jokowi yang akan terus blusukan. Konsep ini bisa kita sebut ”Blusukanomic” , sebuah ekonomi yang dibangun dengan persepsi langsung terjun ke bawah dengan diperlihatkan kepada publik. Hal-hal yang tidak lazim dilakukan, seperti keluar masuk pasar dan got-got dengan kesan yang lebih dekat dengan rakyat dan seolah-olah bekerja. Semoga blusukanomic ini tidak hanya berkesan menghibur rakyat karena selalu direkam dan disiarkan media, sementara ekonomi Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan, salah satunya defisit neraca pembayaran dan itu tidak mudah dihadapi pemerintah sekarang di tengah ekspektasi yang tinggi. Apalagi, blusukanomic tidak membuat rakyat kenyang tapi lebih banyak menghibur masyarakat yang selama ini butuh perubahan yang lebih baik. Apalagi, sektor konsumsi yang diterjemahkan autopilot . Ekspektasi yang tinggi itu bukan hanya digambarkan sekadar blusukanomic, tapi juga kualitas menteri yang bukan sekadar bersih tapi juga punya komitmen kepada rakyat dan bukan partainya. Jangan sampai, ekonomi Indonesia yang sudah autopilot ini makin bersentimen negatif hanya karena menterinya kurang kompetensi dan dekat dengan partai. Tapi memang ekspektasi masyarakat sangat tinggi, dan nama-nama menteri yang diumumkan perlu diberi kesempatan membuat rekam jejak yang benar-benar dapat dicatat, karena sebagian besar menteri yang ada nyaris tak terdengar. Perlu diberi kesempatan bekerja untuk rakyat, dan bukan sekadar menghibur publik dengan hanya blusukan semata, karena Indonesia sedang membutuhkan perubahan besar. ●

Bergabung atau di Luar Kabinet? Laode Ida  ;   Wakil Ketua DPD RI

MEDIA INDONESIA, 10 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

JIKA saja tidak mempertimbangkan faktor etika karena tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), barangkali perkembangkan politik seusai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan berbeda. Sebagian parpol yang semula tergabung mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan segera bergabung memperkuat pemerintahan presiden dan wapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, karena perasaan `tak enak' secara politik, tampaknya keinginan itu masih harus tertunda. Kendati demikian, sebagian kader parpol dari KMP itu sudah melakukan berbagai pendekatan untuk direken sebagai calon anggota kabinet Jokowi-JK. Kader-kader seperti ini tentu akan lebih memilih jabatan menteri ketimbang bertahan di parpol asalnya berada di luar kekuasaan atau oposisi. Sementara itu, sejumlah kader Golkar, misalnya, sudah secara terbuka memberi sinyal bahwa posisi politik parpol beringin itu bisa berubah setelah musyawarah nasional (munas) yang akan diselenggarakan di 2015-suatu isyarat yang bisa juga dibaca bahwa perlu melakukan pergantian kepemimpinan di parpol warisan Orde Baru itu. Mengapa harus bergabung dalam pemerintahan? Pertanyaan itu niscaya akan dijawab dengan berbagai argumen retorik yang meyakinkan. Namun, jika jujur diakui, intinya ialah `agar tak puasa atau jadi penonton saja selama lima tahun (2014-2019)'. Apalagi sejumlah parpol yang tak terbiasa berada di luar kekuasaan, sebagaimana posisi PDI Perjuangan selama sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, niscaya akan merasa `sangat kehilangan sesuatu' jika tak mengelola kabinet. Terlebih lagi jika sejumlah kader di internal parpol itu bermasalah, berada di pihak kekuasaan dianggap bisa sebagai `penjinak' dari kemungkinan gempuran pihak penegak hukum yang selama ini membidiknya dan atau bahkan sebagian sudah dalam proses. Redefinisi dukungan Sebenarnya dukungan yang diberikan pada Jokowi-JK diletakkan sebagai bagian dari kewajiban konstitusional warga bangsa yang berada di parpol, bukan karena kepentingan untuk memperoleh bagian kekuasaan di barisan pemerintahan. Bukankah pasangan Jawa (Surakarta)-Sulawesi (Selatan) itu sudah dipilih rakyat secara langsung, sudah juga `diuji' melalui MK atas gugatan pasangan pesaingnya? Ini artinya, jika para politikus bangsa ini berpikir dan bersikap sebagai negarawan, harusnya secara legawa memberikan kesempatan kepada pihak pemenang untuk mengatur pemerintahan, dan sekaligus tak ada perlu berpikir untuk terus merecoki mereka untuk memimpin bangsa ini selama lima tahun ke depan. Para elite politik, singkatnya, harus memberi contoh dan pendidikan politik yang benar pada rakyat bangsa ini, dengan mendorong, mengawal, dan melakukan kontrol agar bekerja secara sistematis untuk mewujudkan tujuan bernegara, menjalankan berbagai program yang sudah dijanjikan pada rakyat saat kampanye. Tugas para politikuslah, baik yang berada pada kelompok pendukung dalam pilpres maupun apalagi dari pihak pesaing, untuk secara konsisten terus mengawasi dan mengingatkan agar semua janji kampanye itu direalisasikan. Itu semua merupakan bagian dari dukungan substantif. Jadi, seyogianya tak boleh lagi ada anggapan bahwa dukungan baru bisa dilakukan kalau dapat jatah di kabinet. Sebaliknya, jika tak diakomodasi, akan berupaya untuk terus mengganggu atau merongrong dengan tak memuluskan berbagai agenda strategis untuk kepentingan rakyat melalui koalisi konspiratif di parlemen. Jika niatnya yang terakhir ini, berarti 1) telah kian membuktikan rendahnya derajat kenegarawanan sebagian elite politik yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan negara, 2) telah akan menghilangkan substansi sistem presidensial, dan 3) merupakan rencana jahat berupa penghalangan hak-hak rakyat untuk menikmati hasil pembangunan. Apa yang mau dikatakan di sini, bahwa konsep dan persepsi tentang `dukungan' terhadap pihak presiden/wapres harusnya tak boleh lagi dibangun berdasarkan kebiasaan selama ini, yakni `harus dapat jatah di kabinet' dengan kesan memaksa. Kalau hal itu terus dilakukan, wajah kepemimpinan transaksional akan terus mapan sebagai label dalam proses-proses penentuan jabatan strategis di negeri ini, dengan sejak awal sudah akan mencederai pemerintahan Jokowi-JK. Dua syarat utama Kendati demikian, bukan berarti bahwa pihak parpol yang semula berseberangan politik dengan Jokowi-JK tidak boleh masuk jajaran anggota kabinet. Pihak Jokowi-JK pun harus menjauhkan diri dari sikap dendam politik. Soalnya, kecuali pertimbangan kekuatan di parlemen, juga perlu menunjukkan kepemimpinan Jokowi-JK haruslah menyimbolkan suasana kebersamaan dalam wajah yang elegan dengan tetap menunjukkan kepentingan untuk perbaikan negara dan bangsa ini. Dalam konteks ini, jika pihak Jokowi-JK mau membangun politik akomodasi dalam kabinetnya, seharusnya mempertimbangkan dua faktor utama. Pertama, baik kader parpol maupun basis lainnya harus meletakkan syarat utamanya dengan pertimbangan kapasitas individu yang siap bekerja untuk menyukseskan tugas di lembaga yang dipimpinnya. Bukan berdasarkan `usulan paksa' dari parpol tertentu` seperti kecenderungan terjadi sebelumnya. Dalam konteks ini, tak ada salahnya untuk mengacu ke apa yang dilakukan Presiden Soeharto, yakni para anggota kabinetnya umumnya berkapasitas memadai dan kredibel, dan hal itu pun secara relatif pernah diterapkan Presiden Megawati Soekarnoputri. Posisi anggota kabinet bukan sekadar jabatan politik, melainkan juga jabatan profesional di suatu bidang tertentu. Pihak aparat birokrasi di kementerian pun (yang umumnya berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya) tak akan menerimanya hanya karena keterpaksaan politik. Para anak bangsa ini pun akan bangga dan sekaligus akan kian terangsang untuk terus berprestasi karena menganggap jabatan politik berbasis nilai-nilai profesionalisme. Tentu saja termasuk memberi contoh kepada para kepala daerah untuk tidak lagi sembarangan dalam menempatkan para pejabatnya dengan pertimbangan subjek politik semata seperti yang terjadi sampai sekarang ini. Kedua, menampilkan figur yang bersih. Presiden/wapres harus menghindar adanya anggota kabinet yang berpeluang untuk dipersoalkan secara hukum karena perilaku korupnya di masa lalu karena pasti akan jadi beban dalam menjalankan tugas-tugasnya. Caranya sangat tak sulit, yakni 1) telusuri rekam jejak indikasi korupsinya selama ini, dan 2) lakukan tes kepribadian dan integritas untuk mendapatkan gambaran motivasi, orientasi, dan perilaku para calon menteri. Jika hal ini dilakukan, dari mana pun asal menteri itu, apakah dari parpol atau basis-basis lain, akan diapresiasi warga bangsa yang sehat pikirannya, suatu awal yang positif-kondusif bagi Jokowi-JK. ●

Mereka-reka Kabinet Baru Budiarto Shambazy  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 30 Agustus 2014

                                                                                                                       

PADA 4 April 1957 di Istana Negara, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan tertutup dengan 69 tokoh partai dan 45 perwira tinggi TNI untuk membentuk kabinet. Bung Karno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur. Ia membagikan formulir kepada hadirin berisikan tanda setuju atau tidak dengan cara unik itu. Di formulir juga ada pertanyaan apakah mereka bersedia ditunjuk sebagai menteri. Ternyata, 58 dari 69 tokoh bersedia menjadi menteri, 9 menolak, dan 2 tidak menjawab. Esoknya, Kabinet Karya diumumkan dan dipimpin tokoh nonpartai, Djuanda Kartawidjaja, sebagai PM dengan 2 wakil PM dan 21 menteri. Kabinet Djuanda inilah embrio ”kabinet kerja”. PM Djuanda berkali-kali menjelaskan penempatan menteri dinilai dari keahlian meskipun ada 12 politisi yang dianggap profesional. Djuanda menyerahkan mandat sehari setelah BK menerbitkan Dekrit 5 Juli 1959. Dan, beberapa hari kemudian, BK membentuk Kabinet Kerja I dengan dia sendiri sebagai PM dan Djuanda sebagai Menteri Pertama (semacam wakil PM). Tak ada satu pun politisi yang diberikan jatah menteri. Dan, ada 12 menteri di Kabinet Karya yang dipertahankan di Kabinet Kerja I ini. Jika salah satu program Kabinet Karya ”mempergiat pembangunan”, Kabinet Kerja I secara spesifik bertekad ”memperlengkap sandang-pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya”. Usia Kabinet Kerja I ini tak sampai setahun, dirombak jadi Kabinet Kerja II (1960-1962). Usia Kabinet Kerja III juga sekitar setahun, salah satu tujuannya ”program sandang-pangan harus diperhebat”. Sayangnya, Djuanda, yang de facto bertindak sebagai PM, wafat beberapa hari setelah reshuffle pada 7 November 1963. Kabinet Kerja IV juga berumur sekitar setahun sampai dibubarkan pada 27 Agustus 1964 dan digantikan Kabinet Dwikora. Dua butir program kerja Kabinet Kerja IV masih berkisar pada pemenuhan kebutuhan sandang-pangan. Ada pendapat yang mengatakan, serial Kabinet Kerja inilah yang memulai orientasi pada pembangunan ekonomi. Kebetulan Djuanda bukan politisi dan diberikan kebebasan oleh BK. Pada tahun-tahun itulah, pembangunan infrastruktur Ibu Kota dimulai. Sebelumnya kita diganduli berbagai macam krisis, termasuk pemberontakan PRRI/Permesta. Namun, BK rupanya juga tak bisa lepas dari proyek-proyek politiknya. Ia masih membelenggu negeri dengan Konfrontasi Malaysia yang juga membuang-buang dana tak kecil ketika membentuk Kabinet Dwikora. Kabinet Dwikora (1964-1966) terdiri dari 78 menteri. Lebih hebat lagi, Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan, yang terdiri dari 112 menteri yang berumur sebulan dan tiga hari saja. Sebagai politisi, BK memang unik. Dia berani membagikan formulir untuk diisi mereka yang berminat menjadi menteri atau nekat mengangkat lebih dari 100 orang menjadi menteri. Suatu kali dia bahkan mengganti tiga menteri sambil ngobrol di lorong Istana Bogor dengan Menteri Panglima TNI AD Letjen Ahmad Yani. Waktu mengambil keputusan itu, dia pamit keluar 5 menit dari ruangan saat sedang menemui Jaksa Agung Amerika Serikat Robert Kennedy. Bagi BK, prerogatif merupakan hak atau privilese yang secara eksklusif dimiliki presiden. Tiap presiden memiliki keleluasaan, kekuasaan, keuntungan posisional, dan kewenangan membentuk serta merombak kabinet. Saran, kritik, atau tekanan boleh saja ditampung oleh pemegang hak prerogatif. Namun, pada akhirnya keputusan tetap di tangan presiden. Secara konstitusional, seorang wapres pun tidak bisa mempersoalkan hak prerogatif presiden, apalagi partai, tokoh, opini publik, pendapat pakar, atau siapa pun. Namun, mungkin zaman sudah berubah. BK memakai hak prerogatifnya secara penuh setelah ”diganggu” partai-partai pasca Pemilu 1955. Partai-partai, menurut dia, mesti ”dikubur hidup-hidup” karena tidak memikirkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itulah, BK ngotot membentuk ”kabinet karya/kerja” yang terbilang berhasil berkat kinerja Djuanda. Presiden Soeharto pun sebenarnya ikut melanjutkan apa yang telah dirintis BK. Setidaknya Pak Harto tetap bercita-cita membawa Indonesia ”lepas landas” seperti yang dicanangkan juga oleh BK melalui rangkaian pembangunan per lima tahunan (Bung Karno delapan tahunan). Pak Harto lebih cermat selama memimpin sembilan kabinet dalam periode 1966-1998 berkat kepemimpinan kuat dan prinsip winner takes all setiap kali Golkar memenangi pemilu. Kadang politisi PPP dan PDI diakomodasi mengisi departemen yang kurang strategis. Namun, kita semua tahu, serial Kabinet Pembangunan-lah yang mengintrodusir profesionalitas menteri-menteri kelompok ekonomi. Sistem politik Orde Baru yang otoriter tentu menjamin kinerja tiap kabinet mencapai target kerja. Sejak merdeka sampai tahun ini, negeri ini sudah dikelola oleh 48 kabinet. Kita mengikuti saksama proses pembentukan kabinet baru duet Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Janji kampanye pemerintahan baru akan membentuk kabinet kerja berstruktur ramping dan profesional. Rasanya masih realistis berharap mereka memegang janji tersebut. Joko Widodo-Jusuf Kalla dipilih langsung oleh 72 juta rakyat. Lebih penting mempertimbangkan struktur kabinet yang berorientasi pada ”apa” yang mesti dilakukan untuk mencapai Nawa Cita, bukan ”siapa” yang jadi menteri-menterinya. ●

Trisakti dan Kabinet Jokowi-JK Ahmad Syafii Maarif  ;   Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah

KOMPAS, 27 Agustus 2014

                                                

KABARNYA sudah puluhan orang yang sudah melamar agar dipertimbangkan menjadi anggota kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Semua berjanji untuk membantu presiden terpilih. Tidak ada yang salah jika pelamarnya berjibun, tetapi seleksinya harus ekstra ketat. Kepada saya yang tidak punya kaitan apa-apa dengan kekuasaan, beberapa orang juga telah mengantarkan biodata pribadinya agar disampaikan ke alamat Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Jawaban saya singkat:  ”Saya bukan agen kabinet, tidak punya akses apa-apa untuk itu.” Tetapi begitulah besarnya nafsu manusia Indonesia untuk menjadi bagian dari kekuasaan, mungkin sebagian memang punya kompetensi dan niat baik, sedangkan sebagian yang lain hanya ingin merasakan betapa rasanya berkuasa itu. Tulisan ini akan membicarakan sesuatu yang lebih mendasar yang terabaikan selama ini. Terhadap para pelamar yang sudah antre panjang ini, Jokowi-JK tentu sudah punya kriteria ketat yang sangat obyektif dan rasional. Sebab, kabinet ini diamanahkan untuk menjalankan gagasan besar Bung Karno berupa Trisakti yang disampaikan tahun 1960-an, justru di saat kekuasaan Bung Karno sedang dihadapkan kepada tantangan berat yang kemudian telah membawa kejatuhannya. Belum terealisasi Jangankan melaksanakan Trisakti, nilai-nilai luhur Pancasila pun sudah lama mengawang di langit tinggi. Trisakti dalam format berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam sosial kebudayaan sebenarnya adalah cita-cita agung kemerdekaan Indonesia yang sudah puluhan tahun mengendap di otak para pejuang kemerdekaan. Para pejuang kemerdekaan itu sebagian telah wafat sebelum proklamasi tahun 1945. Bung Karno memang adalah perumus yang piawai tentang cita-cita kemerdekaan bangsa itu, dalam bentuk ungkapan singkat, tajam, padu, dan padat. Meskipun sudah berjalan sekian puluh tahun sejak pencetusannya, gagasan Trisakti itu belum pernah menjadi realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pencetus gagasan, Bung Karno pun belum berhasil meninggalkan warisan yang konkret tentang Trisakti ini. Tetapi, sekali lagi, gagasan ini adalah sari pati dari seluruh ruh cita-cita perjuangan nasional agar Indonesia merdeka benar-benar berdaulat penuh dalam politik, mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi, dan punya kepribadian yang kuat dalam kebudayaan. Pertanyaannya: mampukah Jokowi-JK bergerak ke arah dunia yang serba ideal ini, di saat bangsa dan negara nyaris kehilangan segala-galanya: kedaulatan, prinsip berdikari, dan kepribadian yang kuat? Bangsa ini sudah lama jadi ”mainan” kekuatan-kekuatan raksasa global karena situasi domestik kita masih rapuh. Jokowi-JK pasti sangat sadar tentang betapa lengahnya kita sebagai bangsa merdeka selama ini dalam mewujudkan gagasan Trisakti itu dalam format yang konkret. Gempuran neoliberalisme telah mengacaukan fundamental ekonomi kita dan merusak kepribadian Indonesia. Semuanya itu dilakukan atas nama pembangunan bangsa yang tidak mengacu kepada konstitusi secara benar dan lurus. Kriteria menteri Agar tidak berlarut-larut berenang dalam kubangan neoliberalisme ini, para menteri yang akan diundang masuk kabinet haruslah yang mau mengerti secara benar tentang tujuan kemerdekaan Indonesia, di samping memiliki integritas moral, kepemimpinan, kompetensi, dan profesionalitas. Karya-karya Soekarno-Hatta dan para pejuang yang lain perlu dibaca ulang oleh para calon menteri ini agar ruh keindonesiaan mereka tetap terjaga kuat, tidak oleng oleh tarikan timur dan barat, sebagaimana yang telah kita alami berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Maka, para calon menteri itu haruslah patriot dan nasionalis sejati sesuai dengan cita-cita Trisakti. Bagi calon menteri yang belum pernah membaca Indonesia Menggugat-nya Bung Karno (1930) dan Indonesia Merdeka-nya Bung Hatta (1928), mohon dicari karya itu sebelum bertemu dengan Jokowi-JK. Dua karya yang hampir berusia satu abad ini masih amat patut ditelaah ulang karena benang merah tujuan kemerdekaan bangsa terurai dengan semangat tinggi di dalamnya. Kelemahan sebagian besar elite kita selama ini adalah karena mereka tercabut dari akar tunggang sejarah bangsa. Akibatnya, mereka tidak punya rujukan historis yang kuat di saat diberi posisi kenegaraan. Saya ingin melihat bahwa para menteri dalam kabinet Jokowi-JK adalah para petarung yang tangguh untuk segera merealisasikan gagasan Trisakti, dibawa turun ke bumi Nusantara, sekalipun saya tahu tidak mudah, karena mental sebagian kita sudah telanjur tidak sehat. Tetapi itulah jalan satu-satunya agar bangsa ini tidak selalu saja terombang-ambing oleh kekuatan-kekuatan asing dan sahabat-sahabat domestiknya sebagai penikmat kemerdekaan. Dengan semangat Trisakti, pemerintah yang akan dibentuk segera akan mendapat kepercayaan luas dari rakyat, karena nasib mereka yang telantar sekian lama akan diperhatikan secara sungguh-sungguh. ●

Jokowi and a dream team cabinet Anton Aliabbas  ;   A political analyst at Digimed, A digital media consulting company based in Jakarta

JAKARTA POST , 18 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

The debate over whether an elected president should appoint politicians as Cabinet members as part of a power-sharing mechanism or appoint professionals instead to restore the presidential system of government has never subsided. Indonesian presidents elected after 1998 tended to play it safe by accommodating political parties in their Cabinets because none of them were supported by a party that held an outright majority at the House of Representatives. The same goes for president-elect Joko “Jokowi” Widodo. However, it would be better if the controversy was brought to an end for several reasons. First, the upcoming Jokowi administration will still need effective support from political parties. Undeniably, there have been comments that have belittled the role of political parties in Jokowi’s victory. Even if these comments were true, eliminating political parties from Jokowi’s Cabinet would impede the way his government worked. So far, Jokowi is officially supported by parties that secured 207 House seats or nearly 37 percent of the total number of legislative seats. Worse, the newly passed law on legislatures will put Jokowi’s coalition at the House in jeopardy. If Jokowi dares to exclude political party representatives from his Cabinet, the political dynamics in the House will change drastically, if not turn hostile. Many government plans will not work because the House will block them. Hence, appreciation or payback for political parties that supported Jokowi’s presidential bid remains relevant. Remember that Jokowi also needed endorsement from parties outside his Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) to meet the presidential threshold. Second, there is no guarantee that corruption will vanish if the Cabinet is restricted to professionals. History has taught us that a professional Cabinet is not immune from corruption. Third, professionals who lead ministries do not necessarily fare better than politicians. There have been success stories of politicians who held ministerial posts. Therefore, to generate a healthy public discourse it would be better if the debate was directed at standard requirements for a ministerial candidate. Such standards would help Jokowi select and appoint figures who suited the positions, regardless of their background. There are several criteria that Jokowi needs to consider to select ministerial candidates, whether from coalition parties, volunteers or professionals. First, the candidates should have good track records, which should include knowledge, experience and achievements. Thus, the hope of finding “the right man for the right job” will be fulfilled. Second, the candidates should be known for their integrity, which includes a clean criminal record. For this reason, advice from the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) must be taken into consideration. Third, the candidates should possess good interpersonal communication skills, not only in dealing with the bureaucracy but also the House and the media as representatives of the public. On one hand, the ability to communicate will allow ministers to absorb public aspirations and on the other hand help them disseminate their programs among the public. It is a relief that Jokowi has asked politicians appointed to ministerial jobs to relinquish their posts in their respective parties. This is a crucial step toward preventing the ministers from losing their focus because of their party commitments. Jokowi may have learned from President Susilo Bambang Yudhoyono, whose first and second terms in office were plagued by conflicts between state and party interests as a consequence of his appointment of politicians as Cabinet ministers. Worse, the coalition Yudhoyono built in the government did not transpire in the House. But Jokowi should also maintain the post-reform conventions, such as the appointment of a civilian to the defense minister post to maintain civilian supremacy over the military. All the post-reform presidents also took gender, tribal and regional representation into account in forming their Cabinets, which Jokowi should follow. With the fast advancement of information technology, not to mention Jokowi’s enthusiasm for e-government, the upcoming Cabinet should work based on the Web 2.0 technology. The use of IT will allow ministers, their staff and the entire bureaucracy to communicate, coordinate and collaborate better and faster. At this point, openness and transparency related to the criteria of ministerial candidates being drafted by the transition team will be the first test for Jokowi. The public has pinned high hopes on Jokowi to fulfill his campaign promises, including his pledge to pick only candidates who can work and implement his platform. In the end, an option to form a working Cabinet should not be limited to the term zakenkabinet, or professional Cabinet, which means political compromise is a necessity for Jokowi. ●

Menunggu Kabinet Jokowi Jeffrie Geovanie  ;  Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding

SINAR HARAPAN, 08 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

Tanpa mengabaikan proses gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK), kita tetap yakin apa yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan berubah. Argumen kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) perlu pembuktian yang tidak gampang. Kalau hanya klaim, siapa pun bisa melakukan. Klaim kemenangan bisa dilakukan Prabowo-Hatta, tetapi atas dasar apa? Inilah pertanyaan yang perlu dijawab secara lugas. Jika hanya klaim sepihak tak ada gunanya. Apalagi kalau sekadar berdasarkan rumor, kabar angin, dan isu-isu yang dikembangkan di media sosial yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Atas dasar keyakinan bahwa keputusan MK tidak akan mengubah hasil secara signifikan, akan lebih baik jika kita fokus pada apa yang seharusnya dilakukan pasangan capres-cawapres terpilih. Kabinet seperti apa yang akan dipimpin Presiden Jokowi menjadi penting untuk kita perbincangkan. Kabinet yang baik dan sesuai harapan publik sedikit banyak akan mengurangi keraguan para pendukung Prabowo pada Jokowi. Jokowi sebagai Simbol Joko Widodo alias Jokowi tak sekadar nama. Dia sudah menjadi representasi dari sejumlah simbol politik. Di antara simbol-simbol politik yang identik dengan Jokowi adalah blusukan, jujur, sederhana, dan bekerja. Blusukan menjadi trendsetter yang tak bisa dilepaskan dari sosok Jokowi. Blusukan sama sekali berbeda dengan turba (turun ke bawah) yang sudah populer sejak masa Soeharto. Turba artinya orang yang berada di atas turun ke bawah. Turba menjadi simbol kesenjangan posisi dan strata sosial. Turba menjadi kosakata yang membedakan penguasa dengan rakyatnya. Sementara itu, blusukan menjadi simbol kebersamaan, lebih dari sekadar kedekatan, tapi “manunggal” antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Karena pemimpin hakikatnya berasal dari rakyat maka blusukan menjadi keniscayaan. Istilah blusukan akan terdengar aneh untuk para elite yang dalam kehidupan sehari-harinya jauh dari rakyat. Selain blusukan, yang juga lekat dengan Jokowi adalah jujur, sederhana, dan bekerja. Ketiga kata ini menjadi sangat populer karena menjadi bagian dari lirik lagu hip-hop yang dinyanyikan Muhammad Marzuki (“Kill The DJ”) dari Yogyakarta. Kejujuran menjadi penekanan dalam memilih calon pemimpin karena segala kejahatan, termasuk kejahatan para penguasa, lebih banyak berawal dari ketidakjujuran. Banyak kalangan menganggap remeh ketidakjujuran dengan mengatakan “ya sekali-kali tidak apa-apa”. Padahal, justru karena sekali tidak jujur, pasti akan ditutupi dengan ketidakjujuran yang lain. Ketidakjujuran menjadi beranak-pinak. Seperti kejujuran, kesederhanaan juga penting bagi seorang pemimpin. Saat ini, kesederhanaan sudah menjadi anomali, hal yang aneh bagi pemimpin. Sementara itu, sebagian besar rakyat berada dalam kemiskinan, para elite umumnya hidup dalam gelimang kemewahan. Pemimpin boleh saja kaya raya sepanjang kekayaannya diperoleh secara sah dan halal, tapi kaya raya tidak identik dengan bermewah-mewah. Untuk ukuran umumnya orang Indonesia, Jokowi bukan orang miskin. Ia memiliki kekayaan miliaran rupiah dari hasil usahanya sebagai pengusaha mebel yang sudah menembus pasar mancanegara. Namun, kekayaan itu tak membuatnya bermewah-mewah. Jokowi tetap sederhana walaupun kursi wali kota dan gubernur sudah didudukinya. Mobilnya tak pernah lebih mewah dari Kijang Innova, pun saat ia sibuk berkampanye keliling Indonesia. Namun yang lebih penting dari kejujuran dan kesederhanaan adalah “bekerja”. Bekerja adalah fungsi utama pemimpin. Jujur bagus, sederhana juga bagus, tetapi kedua sifat baik ini tidak banyak manfaatnya kalau tidak dibarengi kemampuan bekerja yang baik. Untuk bisa bekerja, pemimpin butuh keberanian karena tidak semua pekerjaan pemimpin bisa disukai semua orang. Keberanian mengambil risiko tidak disukai, tetapi berdampak konstruktif bagi masa depan bangsa. Itulah bentuk keberanian pemimpin. Lebih dari Zaken Kabinet Dengan modal blusukan, jujur, sederhana, dan bekerja, kabinet yang dibutuhkan Jokowi lebih dari sekadar zaken kabinet yang sudah disuarakan banyak orang. Zaken kabinet artinya kabinet ahli dengan menempatkan orang sesuai kompetensi yang dimilikinya. Tentu akan lebih baik lagi jika kabinet ahli itu bukan berasal dari pemimpin partai politik. Sebenarnya, para ahli bisa saja berasal dari partai politik karena faktanya memang sudah banyak kaum profesional yang menjadi pimpinan partai politik (parpol). Namun, pemimpin parpol sudah pasti akan terikat dengan kepentingan partainya. Ada konflik kepentingan yang akan mengganggu kinerjanya. Idealnya, saat menjadi menteri, seorang politikus sudah harus terbebas dari kepentingan partainya. Loyalitasnya pada partai harus lebur saat loyalitas pada negara dimulai. Itu karena saat menjadi pejabat publik ia harus berkomitmen untuk mengabdi pada publik. Ia harus bekerja untuk kepentingan rakyat tanpa diskriminasi. Tapi pengalaman menunjukkan, banyak anggota kabinet yang berasal dari parpol bekerja atas dasar kepentingan partainya. Anggota kabinet menjadi seperti anggota parlemen yang terhimpun dalam fraksi-fraksi sesuai nama parpol yang mencalonkannya. Karena itu, kabinet presidensial rasanya seperti parlementer. Anggota Kabinet Jokowi tidak boleh seperti itu. Kabinet Jokowi harus mencerminkan karakteristik Jokowi sebagaimana yang sudah saya sebutkan di atas. Lebih dari sekadar kabinet ahli yang mumpuni di bidangnya, tapi yang lebih penting adalah ia harus bagian dari rakyat, jujur, sederhana, rajin bekerja, dan berani mengambil risiko untuk kepentingan rakyatnya. ●