Rupiah dan Suap Proyek Kereta Jepang A Tony Prasetiantono  ;   Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM

KOMPAS,  09 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

ADA dua berita penting sepanjang pekan lalu. Pertama, rupiah melemah ke level Rp 11.850 per dollar AS. Kedua, koran The Japan Times mengungkapkan indikasi suap oleh perusahaan konsultan Jepang, Japan Transportation Consultants Inc, terhadap pejabat di Indonesia, Vietnam, dan Uzbekistan. Pemerintah Vietnam cepat tanggap dan menangkap enam orang, termasuk wakil direktur umum perusahaan kereta Vietnam, Tran Quoc Dong, sementara Indonesia belum (Kompas, 4/6). Pelemahan rupiah disebabkan dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, perekonomian Amerika Serikat mencatat data impresif terhadap kinerjanya. Dalam empat bulan ini, perekonomian AS berhasil menyerap di atas 200.000 tenaga kerja baru. Ini sangat mengagumkan dan jauh di atas ekspektasi 140.000 orang mendapat pekerjaan seperti yang terjadi sejak Mei 2013. Akibatnya jelas, ekspektasi terhadap masa depan perekonomian AS kian berbunga-bunga. Investor global pun segera memindahkan aset-asetnya—termasuk di negara-negara emerging markets seperti Indonesia—kembali ke denominasi dollar AS dan surat berharga di bursa efek New York. Itulah sebabnya, pekan lalu, indeks harga saham di New York mendekati 17.000, level sebelum kebangkrutan bank investasi Lehman Brothers pada September 2008. Inilah indeks tertinggi di AS sesudah krisis subprime mortgage. Di sisi lain, Gubernur Bank Sentral Eropa Mario Draghi secara mengejutkan—meski sebenarnya sudah mewacanakannya sejak lama—menurunkan suku bunga acuan hingga minus 0,1 persen. Dengan kebijakan itu, setiap bank umum di Eropa yang menyimpan uangnya di Bank Sentral Eropa justru harus membayar bunga 0,1 persen. Kebijakan itu terpaksa ditempuh karena Draghi menilai perekonomian Eropa sangat memerlukan stimulus. Suku bunga negatif ini diharapkan bisa memaksa bank-bank umum mendorong ekspansi kredit (lending) dibandingkan sekadar menyimpan likuiditas di bank sentral. Kebijakan itu belum tentu serta-merta bisa mendorong kredit dari perbankan. Sebab, jika tingkat kepercayaan pelaku ekonomi sedang rendah seperti sekarang, kebijakan likuiditas longgar semacam itu belum tentu otomatis membangkitkan gairah konsumsi dan investasi para pelaku ekonomi. Sebaliknya, hal itu direspons para pemilik likuiditas dengan melakukan perpindahan dana dari Eropa ke AS, dari euro ke dollar AS, dan menjual surat berharga berdenominasi euro di Eropa menuju surat berharga berdenominasi dollar AS. Akibatnya, dollar AS menguat terhadap mata uang di seluruh dunia. Dari sisi internal Indonesia, data neraca perdagangan defisit 1,96 miliar dollar AS. Defisit yang besar ini sangat memukul kondisi psikologis pasar tatkala kita mulai merajut asa surplus perdagangan pada 2014 ini. Defisit terutama karena impor minyak. Defisit migas 1 miliar dollar AS dan defisit nonmigas hampir 900 dollar AS. Derasnya defisit yang disebabkan minyak juga berimbas pada tekanan fiskal yang hebat. Subsidi BBM dan listrik bakal melonjak Rp 110 triliun yang membuat pemerintah berniat memangkas APBN 2014 dengan Rp 100 triliun. Meski didera defisit perdagangan, cadangan devisa malah naik 1,4 miliar dollar AS menjadi 107 miliar AS. Namun, kenaikan ini tidak cukup membantu rupiah karena sentimen lain yang lebih kuat, yakni faktor AS dan defisit perdagangan kita. Saya pikir pemerintah perlu melakukan berbagai kombinasi kebijakan, di antaranya (1) mengurangi subsidi BBM dan listrik dengan menaikkan harga BBM atau bisa juga membedakan harga BBM untuk mobil dan sepeda motor; (2) memangkas anggaran; dan (3) sedikit menaikkan defisit anggaran menjadi 2,5 persen produk domestik bruto. Ketiga kombinasi itu diharapkan dapat menghindari petaka fiskal yang lebih besar. Soal indikasi suap pada proyek kereta Jepang, sudah seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih bertindak proaktif. Meski belum ada laporan resmi, karena sudah dimuat di koran Jepang paling berpengaruh (The Japan Times), tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak kalah gesit dibandingkan otoritas hukum di Vietnam yang sudah menangkap pelakunya. Proyek infrastruktur adalah jantung persoalan daya saing Indonesia sehingga harus terus didorong pembangunannya. Namun, tidak berarti pembangunannya dilakukan secara tergopoh-gopoh sehingga boleh menabrak tata kelola (governance). Di sisa waktu pemerintahan lama yang tinggal beberapa bulan, kasus itu harus diprioritaskan. Jangan sampai timbul kesan bahwa kita kalah gesit dari Vietnam, salah satu kompetitor kita di Asia Tenggara. Kita sedang berupaya untuk mendapat limpahan investasi dari Thailand yang kondisi politiknya memburuk. Untuk meyakinkan investor, kita harus menunjukkan bahwa kita kompeten dan memiliki daya saing. Itu hanya bisa dirajut dengan cara mengungkap dan menghukum siapa saja yang disuap JTC. Momentum ini jangan dilewatkan presiden petahana sebelum kelak dialihkan estafetnya kepada presiden dan pemerintahan baru. ●

Pelemahan Rupiah

Pelemahan Rupiah Ryan Kiryanto  ;   Pengamat Ekonomi

SUARA KARYA,  02 Desember 2013

Kebijakan kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 7,50 persen oleh Bank Indonesia (BI) dikhawatirkan tidak akan efektif mengendalikan inflasi maupun nilai tukar rupiah. Masalahnya, dalam situasi saat ini dolar AS dalam kondisi ketat lantaran termakan isu bakal dihentikannya paket stimulus moneter (tapering off) oleh bank sentral AS, the Federal Reserve (the Fed). Momentum saat ini juga diperlukan dolar AS dalam jumlah besar baik oleh korporasi pemerintah dan swasta untuk pembayaran kewajiban impor maupun oleh para keluarga untuk keperluan liburan ke luar negeri. Dari perspektif bank sentral selaku otoritas moneter, kalau BI Rate tidak dinaikkan, tekanan inflasi makin tidak terkendali dan berpotensi menembus angka 8 persen. Yang jelas, untuk jangka pendek itu, pengendalian inflasi bukan pekerjaan mudah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Oktober sebesar 0,09 persen. Angka inflasi itu tergolong rendah jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi, dibanding September, bulan Oktober melemah karena September tercatat deflasi 0,35 persen. Sedangkan laju inflasi secara tahunan (year on tear/joy) mencapai 8,32 persen. Sebelumnya BPS mencatat inflasi Juli 2013 mencapai 3,29 persen (mtm). Angka itu tertinggi sejak 1999 atau pascakrisis moneter (krismon) 1998 silam. Secara tahunan (year on year), inflasi Juli menembus 8,61 persen. Sementara jika dilihat dari awal tahun alias inflasi tahun kalender mencapai 6,75 persen. Inflasi yang tinggi ini dipengaruhi kenaikan harga ikan sebagai bahan makanan dan tarif angkutan yang naik karena mengikuti kenaikan harga BBM bersubsidi. Tingginya inflasi tentu akan menggerus daya beli masyarakat sehingga kontribusi sektor konsumsi terhadap produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi akan menyusut. Langkah BI itu juga diarahkan untuk memberikan kenyamanan bagi pemilik rupiah untuk tidak menukarnya ke dolar AS. Kalaupun pascakenaikan BI Rate, perkembangan kurs rupiah terhadap dolar AS belum membaik atau menguat, mungkin saja ini soal waktu. Cepat atau lambat, rupiah akan menguat lagi setelah kondisi perekonomian kembali normal dan stabil. Dalam jangka pendek memang pengaruh faktor eksternal bertubi-tubi menghampiri pasar keuangan domestik. Pertama, dari isu rencana the Fed menyetop paket stimulus fiskal. Kedua, dari kabar negatif proyeksi pelemahan pertumbuhan ekonomi China dari 7,8 persen menjadi 7,5 persen. Jadi, selain permintaan dolar AS akhir-akhir ini terus meningkat untuk kebutuhan impor dan pembayaran dividen untuk investor asing, nilai tukar dolar AS saat ini memang cenderung menguat terhadap mata uang global lantaran muncul perkembangan yang menggembirakan pada perekonomian AS. Maka dari itu, untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, selain menaikkan BI Rate, BI juga harus mengantisipasi permintaan dolar AS yang relatif besar oleh korporasi dan institusi. Kalaupun kenaikan BI Rate akan berdampak pada kenaikan bunga bank, baik simpanan maupun kredit sehingga menekan potensi pertumbuhan ekonomi, maka BI bersama dengan pemerintah harus mengupayakan inflasi dapat dikendalikan agar BI Rate bisa diturunkan secepatnya. ●

Tekanan pada Rupiah Berlanjut

Tekanan pada Rupiah Berlanjut Umar Juoro  ;   Ekonom Senior di Center for Information and Development Studies dan Habibie Center

REPUBLIKA,  02 Desember 2013

Tekanan terhadap nilai rupiah berlanjut karena permintaan dolar AS yang meningkat, neraca transaksi berjalan yang negatif, dan ketidakpastian global, terutama di Amerika Serikat. Nilai rupiah sempat menempuh Rp 12 ribu per dolar, sebelum diintervensi Bank Indonesia (BI). Permintaan dolar AS dari Pertamina untuk impor minyak dan kebutuhan perusahaan untuk pembayaran utang mendominasi permintaan terhadap dolar. Selama konsumsi bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat, maka akan sangat sulit menurunkan permintaan dolar untuk impor minyak dan BBM, sementara produksi minyak dalam negeri cenderung terus menurun. Menjelang akhir tahun, perusahaan juga meningkatkan permintaan dolar untuk membayar utang luar negeri. Sementara eksportir yang mempunyai dolar, belum bersedia melepaskan dolar karena ketidakpastian nilai rupiah.  Dengan neraca transaksi berjalan yang negatif sekitar 3,7 persen dari produk domestik bruto (PDB), Indonesia dianggap mengalami "besar pasak daripada tiang", impor lebih besar daripada ekspor dan dana yang masuk. Indo nesia oleh investor dimasukkan ke dalam apa yang disebut sebagai "vulnerable five", termasuk India, Brasil, Turki, dan Afrika Selatan yang mengalami permasalahan serupa.  Ketidakpastian global terutama di AS memperlihatkan bahwa pemulihan ekonomi akan berjalan lebih lambat lagi. Sekalipun stimulasi tetap dipertahankan, tapi menjadi tidak pasti kapan stimulasi ini akan dikurangi (tapering off). Keadaan ekonomi di Eropa masih tetap lemah. Sedangkan ekonomi Cina, meski tumbuh sekitar tujuh persen, tidak dapat menghela ekonomi dunia yang lemah. Selama permasalahan tersebut tidak mengalami perbaikan berarti, maka selama itu pula nilai rupiah mengalami tekanan. Kebijakan moneter dengan instrumen utamanya BI Rate dan intervensi di pasar valas mempunyai kemampuan sangat terbatas. BI sebagai otoritas moneter utamanya menjaga supaya volatilitas naik-turun nilai rupiah tidak terlalu besar. BI sangat sulit mempertahankan nilai rupiah pada tingkatan tertentu dengan tekanan yang demikian besar. Tentu saja permasalahan di luar negeri adalah di luar kendali kebijakan nasional. Sedangkan tekanan yang dari dalam semestinya dapat diatasi paling tidak dikurangi. Untuk mengurangi defisit tran saksi berjalan, upaya meningkatkan ekspor dalam keadaan ekonomi dunia yang lemah sangatlah sulit. Menarik investasi asing dapat meningkatkan modal yang masuk dan mengurangi defisit. Namun, dalam jangka pendek investasi akan menambah impor untuk kebutuhan permesinan dan peralatan. Apalagi jika investasinya untuk pasar domestik. Karena itu, investasi harus diarahkan pada yang berorientasi ekspor, sehingga pada saat ekonomi dunia pulih, ekspor mengalami peningkatan.  Pengurangan impor sangat membantu dalam mengurangi defisit terutama untuk barang konsumsi. Karena itu pemerintah semakin ketat dalam mengurangi impor barang konsumsi, dengan tarif maupun nontarif. Namun, impor barang modal tidak dapat dikurangi secara signifikan karena kebutuhan produksi yang sayangnya padat impor.  Sangat disayangkan produksi minyak terus menurun sehingga tidak dapat membantu mengurangi impor minyak dan meningkatkan penerimaan. Padahal, jika produksi minyak naik, maka akan sangat membantu dalam memperbaiki neraca berjalan. Jika defisit transaksi berjalan tidak menurun secara signifikan, dan stimulus di AS dikurangi, maka tekanan terhadap rupiah akan semakin besar. Dalam keadaan seperti ini tidak ada pilihan lain bagi BI untuk menaikkan BI Rate lagi. Kenaikan ini tidak dapat mengatasi permasalahan, tetapi paling tidak menahan laju pelemahan rupiah.  Jika ini terjadi, likuiditas perbankan akan semakin ketat, dan sektor riil akan semakin terpukul, pertumbuhan pun akan menurun. Hal ini ha rus dihindari supaya momentum perkembangan ekonomi dapat terjaga. Kebijakan yang pernah disampaikan Menteri Keuangan dalam bentuk insentif investasi dan mengurangi impor belum terlaksana secara berarti. Justru ketidakpastian terhadap larangan ekspor bahan mineral yang mulai berlaku pada 2014, dan pajak bumi dan bangunan untuk eksplorasi minyak semakin menurunkan potensi ekspor. Kita harus realistis, ekspor mineral dan minyak masih penting bagi menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Tentu saja kita harus dapat mentransformasikan perekonomian yang lebih seimbang antara ekspor dan impor, dan antara modal masuk dan keluar. Industri kita harus lebih berorientasi pada ekspor yang masuk dalam rangkaian nilai global (global value chain). Ekonomi harus diseimbangkan dalam anggaran dan transaksi berjalan, kalaupun defisit sebaiknya di bawah dua persen dari PDB. ●

Pesan Pelemahan Rupiah

Pesan Pelemahan Rupiah Junanto Herdiawan  ;   Kepala Divisi Ekonomi Moneter Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim

JAWA POS,  02 Desember 2013

NILAI tukar rupiah kembali tertekan pada pekan akhir November 2013. Di pasar spot, nilainya menembus angka Rp 12.000 per USD. Sampai kapan level pelemahan ini terjadi, sulit menjawabnya dengan kepastian.  Memang sejak kita menganut rezim nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate), nilai tukar rupiah tidak lagi dipatok pada angka tertentu. Nilai tukar saat ini mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran di pasar valuta asing dan juga kondisi fundamental ekonomi. Bank Indonesia (BI) tidak lagi menargetkan nilai tukar pada titik tertentu, tapi menjaga agar tidak terjadi gejolak (fluktuasi) berlebihan di pasar valas. Mengapa rupiah melemah? Dari sisi eksternal, saat ini perekonomian dunia belum optimistis. Perekonomian negara maju masih lemah yang mengakibatkan harga barang komoditas, yang merupakan kekuatan ekspor kita, masih rendah. Di sisi lain, mengeliatnya ekonomi AS menjadikan bank sentral AS, The Federal Reserves, akan mengimplementasikan kebijakan pengurangan stimulus moneter (tapering off). Hal itu menyedot USD dari negara-negara di Asia ke negara AS. Di sisi internal, kita menghadapi masalah defisit transaksi berjalan. Pada triwulan II 2013, defisit transaksi berjalan mencapai USD 9,8 miliar atau sekitar 4,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski kondisi ini membaik pada triwulan III 2013, mencapai USD 8,4 miliar atau sekitar 3,8 persen terhadap PDB, defisit tersebut berkomplikasi, antara lain, menekan nilai tukar rupiah.  Di sisi lain, aliran investasi portofolio asing bergejolak mengikuti perubahan sentimen (perilaku risk-on risk-off) di pasar keuangan global. Gejolak di pasar keuangan domestik turut menyumbang pemburukan postur neraca pembayaran Indonesia. Pada akhirnya, koreksi pada perekonomian nasional menjadi tidak terhindarkan. Tapi, harus disadari bahwa ini bagian dari proses penyeimbangan kembali (rebalancing) perekonomian Indonesia yang lebih selaras dengan kondisi fundamentalnya. Pelemahan nilai tukar rupiah sebenarnya dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa sudah saatnya kita mereformasi struktur perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh industri yang lebih berkelanjutan, berbasis pada inovasi dan penguasaan teknologi. Bukan lagi berharap pada meningkatnya harga komoditas alam di pasar global. Kita harus bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sendiri.  Bagaimana Bersikap  Menyikapi pelemahan rupiah, mestinya masyarakat tidak ikut panik dan tak perlu berspekulasi valas. Pelemahan nilai rupiah saat ini dapat dijelaskan secara fundamental. Menjelang akhir tahun, permintaan akan dolar AS biasanya meningkat seiring dengan pembayaran utang luar negeri ataupun kewajiban lain perusahaan-perusahaan di Indonesia.  Hal terpenting adalah melihat likuiditas di pasar valas. Menurut pemantauan BI, kondisi pasar valas masih likuid, bahkan lebih likuid daripada semester I 2013. Dengan demikian, pihak yang memerlukan valas untuk keperluan dan kebutuhan usaha masih bisa mendapatkannya di pasar. Untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek, BI senantiasa berada di pasar valas untuk memonitornya. Bila diperlukan, BI juga melakukan intervensi guna menjaga stabilitas. Selain itu, perlu ditempuh penguatan bauran kebijakan, antara lain menaikkan suku bunga BI rate sebesar 175 bps menjadi 7,50 persen selama Juni-November 2013, memperkuat operasi moneter, memperkuat kebijakan makroprudensial, memperkuat kerja sama antarbank sentral dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, serta berkoordinasi dengan pemerintah. Kenaikan BI rate, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut kita berharap investor asing menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia.  Namun, kebijakan jangka pendek perlu diikuti oleh kebijakan menengah dan panjang untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan. Caranya, melakukan reformasi struktural, meningkatkan inovasi dan kreativitas teknologi untuk mendorong ekspor serta mengurangi nilai impor. Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan Agustus dan Oktober sebagai langkah awal untuk mengatasi tekanan neraca transaksi berjalan tersebut. Ini perlu diimplementasikan secara efektif.  ●

Rupiah

Rupiah A Tony Prasetiantono ;  Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM

KOMPAS, 29 Mei 2013 

Rupiah beberapa hari ini dalam posisi tertekan hingga menembus kurs tengah Rp 9.800-an per dollar Amerika Serikat. Timbul kekhawatiran, jika tidak dikelola dengan baik, rupiah akan terus terkulai menembus batas psikologis Rp 10.000 per dollar AS.

Bila batas tersebut terlampaui, bisa timbul situasi tidak terkontrol: rupiah melemah semakin dalam. Faktor apa saja yang menyebabkan rupiah melemah?

Faktor eksternal

Pertama, dari faktor eksternal, pelemahan rupiah, atau dari sisi lain penguatan dollar AS, antara lain dipicu kebijakan Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) yang memangkas suku bunga acuannya ke level terendah 0,5 persen yang mulai efektif sejak 8 Mei 2013. Keberanian Presiden ECB Mario Draghi untuk menurunkan suku bunga nyaris nol persen tersebut terutama disebabkan inflasi zona euro yang turun hingga 1,2 persen (The New York Times, 2/5).

Rendahnya inflasi dijadikan momentum untuk menurunkan suku bunga agar bisa mendorong perekonomian. Saat ini, zona euro masih mengalami kontraksi berupa pertumbuhan ekonomi negatif 0,1 persen dengan pengangguran 12,1 persen. Negara yang paling sakit, Yunani, penganggurannya 27 persen. Spanyol juga parah, penganggurannya hampir sama tingginya, yakni 26,7 persen. Di zona euro, Jerman yang perekonomiannya terbaik di kawasan ini juga mengalami kontraksi ekonomi 0,3 persen; Perancis berkontraksi 0,4 persen; Italia minus 2,3 persen; dan yang paling parah Yunani dengan minus 5,3 persen. Praktis hampir semua negara pengguna euro pertumbuhan ekonominya negatif (The Economist, 25-31/5).

Ide kontroversial dikemukakan Mario Draghi. Dia ingin lebih agresif mendorong perekonomian dengan menerapkan ”suku bunga negatif”, yakni bank-bank komersial harus membayar bunga kepada ECB jika mereka menempatkan dananya di bank sentral itu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong bank-bank komersial agar lebih giat menyalurkan dananya ke sektor riil daripada sekadar ”memarkir” dananya di bank sentral.

Draghi ingin memacu ekspansi kredit oleh bank komersial sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Ide kontroversial ini tentu saja memicu perdebatan. Para ekonom penentangnya berargumentasi, rezim kebijakan moneter longgar sudah mencapai batas akhirnya dengan suku bunga 0,5 persen. Kebijakan suku bunga negatif tidaklah relevan dan kontraproduktif (The Wall Street Journal, 27/5).

Rendahnya suku bunga di Eropa inilah yang memicu penguatan kurs dollar AS terhadap semua mata uang di dunia, termasuk mata uang Asia. Di antara negara-negara Asia, rupiah mengalami depresiasi paling tajam, di luar Jepang. Kurs yen menurun dari posisi 80 yen per dollar AS pada setahun lalu menjadi 104 yen per dollar AS saat ini.

Faktor internal

Kedua, dari faktor internal, harus diakui Bank Indonesia termasuk terlambat menaikkan suku bunga acuan BI Rate, yang kini dipertahankan 5,75 persen. Saya termasuk yang mendukung BI agar tetap menahan BI Rate 5,75 persen. Namun, dengan catatan, bila respons pasar negatif, kebijakan ini harus segera dievaluasi. Bagaimana dampak suku bunga acuan ini terhadap volatilitas rupiah dan harga obligasi pemerintah?

Pada awalnya, pasar uang tidak terlalu merespons kebijakan BI Rate tetap 5,75 persen. Itu terjadi hingga pertengahan Mei 2013. Namun, setelah itu, rupiah berangsur-angsur terkulai dan berpotensi menembus Rp 10.000 per dollar AS. Sementara itu, di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus mengalami rally hingga menembus batas psikologis baru 5.200. Adapun di industri perbankan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mulai seret sejak awal 2013.

Dari kombinasi antara pelemahan rupiah, kenaikan harga saham, dan perlambatan DPK, bisa ditarik benang merah, para pemilik dana mulai melakukan migrasi dananya dari sektor perbankan ke sektor pasar modal, serta mulai ”menubruk” valuta asing. Ini merupakan tanda-tanda yang kian jelas bahwa rezim kebijakan suku bunga rendah yang dilakukan BI sudah mencapai limitnya.

Ketiga, keseimbangan eksternal kita masih terus tertekan. Sepanjang tahun 2012, kita mengalami defisit perdagangan 1,6 miliar dollar AS. Tren ini masih berlanjut pada triwulan I-2013. Meskipun mulai membukukan surplus perdagangan pada Maret 2013, dalam tiga bulan pertama 2013 tetap terjadi defisit perdagangan tipis 200 juta dollar AS. Defisit ini menyebabkan cadangan devisa yang pernah mencapai rekor 124,7 miliar dollar AS pada Juli 2011 kini turun menjadi 107,3 miliar dollar AS per April 2013 (Kompas, 28/5). Penurunan cadangan devisa ini menyebabkan kemampuan BI untuk mengawal kurs rupiah juga mengendur.

Menurunnya kepercayaan

Keempat, terjadi penurunan kepercayaan kepada pemerintah. Kegagalan pemerintah untuk menyehatkan APBN melalui pemangkasan subsidi energi (BBM dan listrik) menimbulkan persepsi negatif bagi para pelaku ekonomi. Momentum pemerintah menaikkan harga BBM seharusnya terjadi saat inflasi rendah, misalnya inflasi 4,3 persen pada tahun lalu. Kini, inflasi sudah melejit ke 5,7 persen. Jika harga BBM dinaikkan, inflasi akan menjadi 7,2 persen (versi pemerintah) atau bahkan 7,76 persen (versi BI).

Upaya pemerintah untuk membahas dengan DPR skema kenaikan harga BBM yang disertai dengan pemberian bantuan tunai langsung kepada masyarakat malah menimbulkan kesan pemerintah ingin ”berbagi risiko” dengan parlemen. Hal tersebut menambah persepsi negatif bahwa pemerintah tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Ujung-ujungnya, para pemilik dana pun kemudian memindah portofolionya dari memegang rupiah ke valas, terutama dollar AS.

Dari sejumlah analisis tersebut, yang bisa dilakukan adalah menaikkan suku bunga acuan. Rezim suku bunga rendah sulit diteruskan. Keinginan BI untuk terus menurunkan suku bunga—meskipun merupakan ide yang baik untuk mendorong ekspansi kredit perbankan—harus disadari tidak realistis lagi. Semua ada batasnya. Bukan cuma di Indonesia, bahkan di zona euro pun penurunan suku bunga sudah mulai menyentuh level terbawah sehingga tidak bisa ditabrak lebih jauh.

Meskipun sebenarnya kita juga memerlukan rupiah yang melemah untuk membantu daya saing produk-produk ekspor kita, rupiah yang melemah terlalu cepat juga berbahaya. Seperti dikatakan Joseph Stiglitz (2002), sebuah mata uang harus dijaga ekuilibriumnya sehingga memenuhi kebutuhan kredibilitas (kurs menguat), tetapi juga tetap dapat membantu daya saing ekspor (kurs menguat).

Saya memperkirakan, kurs rupiah mestinya dijaga pada level Rp 9.700-Rp 9.800 per dollar AS untuk memenuhi dua kebutuhan ini. Jika saat ini kurs rupiah sudah menabrak Rp 9.800 dan mulai bergerak ke Rp 10.000, dua hal utama bisa dilakukan BI: (1) intervensi dengan melepas cadangan devisanya secara bertahap dan berhati-hati; (2) menaikkan BI Rate secara bertahap. Pada tahap ini, BI Rate dinaikkan menjadi 6 persen. Rapat Dewan Gubernur BI berikutnya baru akan dilakukan awal atau pekan kedua Juni 2013. Namun, apabila dirasakan mendesak, mestinya rapat bisa dimajukan dan disesuaikan dengan urgensi. Repotnya, jika rapat dimajukan, pasar bisa menangkapnya sebagai sentimen negatif sehingga memicu kepanikan di pasar uang.

Karena itu, semoga kebijakan intervensi BI sudah cukup memadai untuk sedikit meredam pelemahan rupiah sambil menunggu momentum rapat untuk menaikkan BI Rate. Apa boleh buat, rezim suku bunga rendah untuk sementara ini belum bisa dilanjutkan. Semoga rehatnya tidak terlalu lama. ●

Upaya Memperkuat Rupiah

Upaya Memperkuat Rupiah Cyrillus Haronowo Hadiwerdoyo ;   Pengamat Ekonomi

SINDO, 04 Februari 2013

Rupiah tertekan di awal 2013 ini. Nilai tukar rupiah sudah melemah cukup besar di 2012 lalu, yang dalam persentasenya mencapai sekitar 6%. Kendati demikian, pada saat bersamaan, akhirtahun lalu cadangan devisa kita justru bertambah sekitar USD2 miliar, sehingga menjadi USD112 miliar. Keadaan itu menggambarkan suatu anomali, selain anomali pergerakan kurs yang melemah pada saat penguatan ekonomiyangsecaranyatasungguh- sungguh terjadi. Pergerakan nilai tukar rupiah mendekati batas psikologisnya beberapa waktu lalu, di mana kurs yang terjadi di pasar sudah mendekati Rp10.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Ini jelas suatu batas yang sangat riskan untuk dilampaui, karena pengalaman pahit di masa yang lalu yang membuat harga diri kita jatuh di mata internasional.  Oleh karena itu, Bank Indonesia mencoba untuk melakukan berbagai upaya agar nilai tukar rupiah tidak menjadi sedemikian terpuruk. Satu hal penting yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia adalah suatu pernyataan sikap bahwa Bank Indonesia tidak menghendaki pelemahan yang sedemikian, dan senantiasa bersikap aktif untuk menjaga agar nilai tukar tetap terjaga. Sikap ini semula tidak terbaca oleh pasar karena dalam salah satu kebijakannya untuk mengatasi defisit transaksi berjalan, Bank Indonesia pernahmenyatakan pelemahan rupiah diperlukan untuk mengurangi defisit tersebut. Seperti pernah saya tulis di kolom ini, upaya meningkatkan ekspor dengan cara melemahkan rupiah adalah suatu hal yang sia-sia. Berbagai produk komoditas kita harganya ditentukan di pasar dunia. Indonesia hanyalah sebagai price taker.  Jadi kalau kita lemahkan, mekanisme suplai dan permintaan akan terganggu karena produsen kita akan terus meningkatkan jumlah produksinya. Akibatnya harga dalam dolar pun akan terus merosot. Sementara itu, ekspor barang industri kita sebagian besar juga menggunakan bahan baku impor. Ini berarti pelemahan nilai rupiah juga hanya sedikit sekali dampaknya terhadap ekspor jenis ini. Sementara itu, dampak yang pasti akan terjadi, dengan banyaknya bahan baku industri yang diimpor, maka akan terbangun imported inflation yang justru seharusnya dihindari oleh Bank Indonesia.  Dari sisi lain, pelemahan nilai tukar yang terus-menerus akan menyebabkan munculnya insentif untuk menanamkan investasi kita dalam dolar. Ini berarti para eksportir enggan menukarkan dolarnya segera, sementara banyak permintaan muncul untuk pembelian dolar di mana uang dolar tersebut akan diinvestasikan di luar negeri. Jika rupiah menguat, mereka yang semula menanamkan uangnya dalam dolar akan tertarik untuk menukarkannya dalam rupiah, sebab investasi dalam dolar hasilnya sangat kecil sementara investasi dalam rupiah hasilnya masih lumayan tinggi.  Dengan ditambah penguatanrupiah, keuntungan dari nilai tukar akan menambah hasil investasi dalam rupiah tersebut. Itulah sebabnya dalam keadaan rupiah menguat, akan semakin banyak investasi yang masuk ke Indonesia, baik dari para investor luar negeri maupun dari uang yang disimpan di luar negeri, tetapi dimiliki oleh para penduduk Indonesia.  Dengan melihat keadaan seperti itu, penguatan nilai rupiah justru akan mengarah kepada masuknya dolar yang lebih besar, sehingga bukan tidak mungkin defisit transaksi berjalan akan tertutupi oleh surplus neraca modal. Dengan melihat latar belakang itu, sangat strategis bagi Bank Indonesia untuk menggiring kembali mata uang rupiah untuk terus menguat. Dan, itulah yang memang dilakukan oleh Bank Indonesia baru-baru ini. Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan Kementerian BUMN untuk mengimbau BUMN tidak membeli dolar dari pasar, tetapi dari bank-bank (BUMN) yang di belakangnya didukung oleh Bank Indonesia. Sebetulnya ini merupakan suatu trik lama yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia pada 2005 lalu, tetapi ternyata masih lumayan berhasil.  Bagaimanapun, terdapat suatu ketidakseimbangan struktural antara penerimaan devisa minyak dan pembelian dolar untuk impor BBM. Penerimaan devisa langsung diterima oleh Bank Indonesia, sementara impornya banyak dilakukan melalui pembelian dolar di pasar uang. Dengan melakukan pengaturan tadi, keseimbangan di pasar dolar migas menjadi lebih terjamin. Bank Indonesia juga cukup aktif memasok dolar ke pasar uang, sehingga akhirnya pelemahan dolar menjadi tertahan.  Jika semula transaksi riil yang terjadi di pasar mencapai hampir Rp10.000 per dolarnya, minggu lalu transaksi jual-beli dolar sudah berada di bawah Rp9.800. Jika terjadi suatu gerakan pelemahan rupiah, serta-merta Bank Indonesia aktif memasok dolar untuk mengerem pergerakan tersebut. Bagaimanapun, pasar valuta asing Indonesia dewasa ini sudah mulai terbatas besarnya, sehingga pasokan dari BI sebesar USD100–200 juta memiliki arti yang besar bagi pasar.Apalagi jika hal tersebut dilakukan secara berturutturut, suplai kumulatif di pasar menjadi lebih besar lagi.  Suatu hal yang sangat membantu adalah tingkah laku dari investor global sendiri. Mereka tampaknya memiliki keyakinan Bank Indonesia tidak akan mungkin melepaskan nilai rupiah melampaui Rp10.000 per dolar. Akibatnya pada waktu nilai rupiah sudah mendekati angka psikologis tersebut, mereka membanjiri pasar dengan pembelian saham dan obligasi sehingga pada akhirnya bursa saham kita menjadi menguat.  Pada saat yang sama, nilai rupiah di pasar NDF (non deliverable forward) justru menguat melampaui pasar di dalam negeri. Pada saat dolar masih ditransaksikan Rp9.900 di dalam negeri, NDF sudah bergerak menguat menjadi di bawah Rp9.900. Ini berarti mereka sudah berhitung mengharapkan keuntungan ganda, yaitu dari saham dan obligasi yang sudah mereka beli terlebih dahulu, sementara keuntungan kedua adalah dari penguatan nilai tukar rupiah. Apa pun yang terjadi, yang penting fakta ini ikut memperkuat gerakan rupiah yang sedang digalang oleh Bank Indonesia. Dewasa ini nilai tukar rupiah sudah ditransaksikan di bawah Rp9.800.  Merupakan suatu hal yang baik jika Bank Indonesia terus menjaga nilai tukar tersebut dengan arah menguat, sehingga pada akhirnya akan semakin banyak permintaan untuk menjual dolar daripada membeli dolar. Jika ini terjadi, (mudah-mudahan) tidak lama lagi Bank Indonesia dapat membeli dolar dari pasar kembali untuk memperkuat cadangan devisanya, sehingga pergerakan penguatan rupiah pun tidaklah terlalu berlebihan. Kita mengapresiasi apa yang selama ini telah berhasil dilakukan oleh Bank Indonesia. Saya yakin, keberhasilan yang sama juga akan terjadi lagi di waktu-waktu mendatang ini. ●

Sisi Lain Pelemahan Rupiah

Sisi Lain Pelemahan Rupiah Helmi Arman ;  Country Economist Citibank Indonesia

KOMPAS, 15 Januari 2013

Pengalaman tahun 2012 menunjukkan, dampak negatif dari pelemahan nilai tukar bisa diminimalkan dengan mengawal pergerakan secara bertahap. Apabila volatilitas harian nilai tukar dan likuiditas pasar tetap terjaga, tidak perlu khawatir nilai rupiah akan menyentuh level Rp 10.000 per dollar AS. Apalagi kinerja perekonomian Indonesia menggembirakan. Menurut Badan Pusat Statistik, tahun 2012 inflasi 4 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen. Namun, pencapaian tersebut bukanlah tanpa biaya. Akibat kuatnya impor di tengah turunnya harga komoditas ekspor Indonesia, seperti batubara dan kelapa sawit, tahun 2012 untuk pertama kalinya neraca perdagangan Indonesia defisit pasca-1998. Maka, nilai tukar rupiah mengalami tekanan dan terdepresiasi melebihi Rp 9.700 per dollar AS, dari posisi terkuat Rp 8.500 pada pertengahan 2011. Pelemahan nilai tukar itu akibat tingginya kebutuhan valas untuk impor. Impor Minyak Harga beberapa komoditas ekspor belakangan memang perlahan membaik. Namun, tekanan terhadap nilai tukar rupiah belum hilang total. Data terakhir menunjukkan neraca perdagangan (November 2012) masih negatif, didorong oleh defisit neraca perdagangan minyak dan gas yang membengkak hingga 1,4 miliar dollar AS. Ini seiring meningkatnya konsumsi gas dan bahan bakar minyak domestik, dampak kebijakan bensin murah. Menyentuhnya nilai tukar rupiah ke level Rp 10.000 per dollar AS dikhawatirkan membuat Indonesia resesi, seperti pengalaman 1998, 2005, dan 2008 saat nilai tukar menembus Rp 10.000. Alergi psikologis terhadap level 10.000 itu menyulitkan karena pada saat yang sama Bank Indonesia (BI) juga ingin mempertahankan cadangan devisa di atas 100 miliar dollar AS. Akibatnya, BI memiliki dua tujuan yang sulit dicapai di tengah tingginya tekanan neraca perdagangan, yakni mencegah penurunan cadangan devisa serta mengerem pelemahan rupiah. BI terlihat mengirit cadangan devisa yang dilepas ke pasar dalam intervensi hariannya, yang membuat jumlah transaksi atau likuiditas di pasar valas turun cukup signifikan. Dalam jangka panjang, kondisi pasar yang demikian bisa berakibat kontraproduktif. Pelaku pasar, baik investor sektor riil maupun portofolio, akan memandang rupiah sebagai mata uang yang tidak likuid. Hal ini membuat pasar rentan terhadap isu kontrol devisa dan kalangan perbankan sulit melaksanakan manajemen risiko. Likuiditas pasar valas yang ketat juga bisa menaikkan biaya lindung nilai (hedging) perusahaan sektor riil. Sebenarnya ’alergi’ pelemahan ke level 10.000 tidak perlu berlebihan. Pelemahan rupiah bisa menjadi sarana penyesuaian untuk mengurangi impor sekaligus kontrol terhadap peningkatan utang valas baru. Belajar dari pengalaman, dampak depresiasi rupiah bisa diminimalkan apabila pelemahannya terjadi tidak tiba-tiba (orderly). Memang, saat rupiah melemah melampaui level Rp 10.000 per dollar AS tahun 2005 dan 2008, tingkat keyakinan masyarakat dan pelaku usaha terhadap perekonomian turun tajam. Indeks keyakinan konsumen dan indeks bisnis anjlok. Konsumen Yakin Namun, saat ini tingkat keyakinan konsumen dan pelaku usaha terjaga cukup baik dan malah meningkat walaupun rupiah telah melemah lebih dari 14 persen dibandingkan pertengahan 2011. Padahal, sebagaimana tahun 2005 dan 2008, tahun lalu sempat terjadi penarikan modal investor asing yang signifikan, ditandai dengan defisit pada neraca pembayaran Indonesia paruh pertama tahun lalu. Hal penting yang membedakan episode pelemahan rupiah sekarang ini dengan sebelumnya adalah depresiasi terjadi secara gradual. Ini seiring dengan kebijakan pengelolaan nilai tukar BI yang relatif lebih baik dengan cadangan devisa lebih kuat. Selain itu dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian dipengaruhi juga oleh pergerakan nilai tukar rupiah secara ’riil’, yang berarti memperhitungkan perubahan harga barang-barang impor di negara asal. Akibat lemahnya pertumbuhan ekonomi global, pabrik di negara mitra dagang Indonesia, termasuk RRC, kelebihan kapasitas sehingga mereka menurunkan harga barang yang diekspor. Ke depan, seyogianya harga bahan bakar minyak dinaikkan secara signifikan agar defisit neraca perdagangan migas mengecil dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah mereda. Bank sentral hendaknya terus menjaga volatilitas nilai tukar rupiah dan di samping itu juga harus terus menjaga likuiditas pasar valas. ●