Menanti Akhir Krisis Suriah

Menanti Akhir Krisis Suriah

Aziz Anwar Fachrudin; Koordinator Forum Studi Arab dan Islam (FSAI),

Pengajar Mahasiswa di Ponpes Nurul Ummah, Kotagede, Yogyakarta

SUMBER :  REPUBLIKA, 09 Mei 2012

Dari semua negara Arab yang mengalami pem berontakan rakyat, Suriah adalah negara yang mengalami prob lem paling kompleks. Suriah berbeda dengan Tunisia, Mesir, dan Yaman yang rezimnya cenderung pro-Barat. Suriah punya rekam jejak yang kuat menentang Barat.

Suriah juga tidak sama dengan Libya yang menderita otoritarianisme Qadafi selama 41 tahun. Bashar al-Assad terhitung masih muda dan “baru“ menikmati kuasa selama 11 tahun.

Suriah merupakan penyangga utama poros Iran. Suriah adalah “jembatan“ paling strategis yang menghubungkan Teheran ke faksi Hizbullah (Lebanon). Karena itu, Suriah pun menjadi battle ground yang mempertarungkan kubu AS-Eropa-Qatar-Saudi di satu sisi, dengan Iran-Rusia-Cina-Lebanon di sisi lain. Sebab, banyak aktor luar yang bermain. Tak heran jika pencarian opsi solusi untuk Suriah selalu mengalami tarik ulur. Padahal, korban tewas sudah mencapai lebih dari 10 ribu jiwa. Perkembangan mutakhir justru menunjukkan krisis Suriah turut diperparah oleh friksi internal: kontestasi oposisi dan polarisasi kelas sosial.

Dari semua grup oposisi yang terbentuk, ada dua yang terbesar: al-Majlis alWathani as-Suriy (Syrian National Council, SNC) dan Hai'ah at-Tansiq alWathaniy (National Coordination Board, NCB). SNC adalah oposisi di “pengasingan“, didirikan dan bermarkas di Istanbul, Turki. Sedangkan, NCB adalah oposisi di dalam, bermarkas di Damaskus.

SNC merupakan oposisi yang mendapat dukungan luas, terutama dari aktor eksternal. Pada 1 April 2012, SNC mendapat pengakuan sebagai representasi sah rakyat Suriah dalam Konferensi ke2 Friends of Syria, di Istanbul, yang dihadiri lebih dari 70 negara. Dalam konferensi itu pula, SNC ditahbiskan sebagai “payung“ bagi semua oposisi. Kelompok pendukung SNC, antara lain: gerakan Damascus Spring (pendukung Deklarasi Damaskus 2000/2001), Ikhwanul Muslimun (IM), dan faksi Kurdi.

Namun, SNC adalah oposisi “radikal“ di mata rezim Assad. Tujuan utama SNC adalah melengserkan Assad. SNC menolak dialog dan cenderung mendukung intervensi militer. SNC bahkan sempat meminta NATO untuk menerapkan operasi no-fly-zone seperti di Libya. SNC juga berafiliasi dengan al-Jaisy as-Suriy al-Hurr (Free Syrian Army, FSA), kumpulan para tentara Suriah yang membelot--kabarnya sudah mencapai 40 ribu tentara dan 23 batalion. Melalui SNC, Arab Saudi dan Qatar memberi dana kepada FSA.

Sedangkan NCB, karena beroperasi di dalam, lebih bisa memobilisasi massa dan tahu keadaan di level bawah (on the ground). Ini yang tidak dimiliki SNC. NCB lebih mengutamakan dialog dan tegas menolak intervensi militer.
Bagi NCB, mempersenjatai militer oposisi dan melengserkan Assad hanya akan menambah jumlah kekerasan dan menimbulkan chaos.

NCB didukung oleh para aktivis independen, koalisi al-Watan, kelompok kiri-sosialis, Pan-Arabis, dan partaipartai sekuler lainnya. NCB adalah oposisi “moderat“ di mata rezim Assad. NCB inilah yang didekati oleh Rusia ketika Menlu-nya, Sergei Lavrov, berkunjung ke Damaskus.

Rivalitas SNC dan NCB tentu saja memanaskan tensi politik Suriah. Kontestasi keduanya menyebabkan pencarian solusi krisis Suriah terhambat. Rakyat Suriah pun ikut terbelah: sebagian menyatakan bahwa kelompok oposisi itu hanya memburu ambisi politik.

Padahal, persatuan oposisi semestinya menjadi hal yang niscaya sebelum dialog dengan rezim dilakukan. Disparitas SNC dan NCB bisa jadi malah menguntungkan rezim Assad. Tragisnya, Assad pun tidak lantas bergeming.
Assad kembali melanggar janji. Pada 10 April--batas tanggal gencatan senjata sesuai solusi “enam poin“ yang diupaya kan duta PBB, Kofi Annan--tentara loyalis Assad masih tega menembaki rakyat sipil. Bahkan, sebagian pengungsi di kawasan perbatasan Turki pun tak luput dari berondongan peluru.

Polarisasi Sektarian

Kelas sosial dalam tubuh rakyat Suriah juga mengalami polarisasi. Beberapa kelompok minoritas--seperti Kristen Ortodok, Syiah-Alawiyah, dan Syiah-Imamiyah--cenderung mendukung rezim Assad. Mereka sempat menyelenggarakan demo yang cukup masif sebagai tandingan terhadap para pendemo antirezim.

Kubu Islamis pun ikut ambil bagian. IM tentu saja masih menyimpan memori pembantaian Hama 1982 oleh Hafez alAssad. IM pernah dilarang beroperasi di Suriah. Sebagian dari anggotanya kemudian mengungsi dan menjadi pebisnis besar di pengasingan. Keberpihakan IM kepada SNC jelas memberi dua keuntungan: memberi dukungan finansial sebagai wujud solidaritas dan sekaligus memperteguh komitmen IM pada antiotoritarianisme. Sebagai catatan, IM sudah menandatangani piagam perjanjian dengan SNC sebagai bukti komitmennya terhadap kebebasan berpendapat dan transisi demokrasi.

Kubu Salafi juga tak mau ketinggalan. Tapi, kelompok ini tampak pragmatis.
Para “kader“-nya merasuk, baik ke dalam SNC maupun NCB. Barangkali manuver seperti di Mesir hendak dilakukannya: menunggangi oposisi untuk merengkuh kursi kuasa seandainya Assad tumbang. Krisis Suriah rawan dimanfaatkan oleh para oposan-oportunis.

Warta mutakhir memberitakan, PBB mengirim pengamat lagi ke Suriah. Untuk sementara, Assad berada di atas angin. Banyak pengamat menilai Assad bisa bernapas lega setidaknya sampai akhir 2012. Pertanyaan yang tentu saja akan menjadi ganjalan besar adalah: bagaimana nasib para korban tewas itu dan bagaimana perbuatan Assad dan militernya dimintai pertanggungjawaban? ●

Krisis Suriah, Revolusi Arab, dan Paradoks Iran

Krisis Suriah, Revolusi Arab, dan Paradoks Iran

Ibnu Burdah, PEMERHATI TIMUR TENGAH DAN DUNIA ISLAM;

DOSEN PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SUMBER : MEDIA INDONESIA, 21 Maret 2012

“Sikap Iran terhadap revolusi rakyat Arab ternyata tidak sepenuhnya didasarkan kepada prinsip-prinsip yang jelas dan tegas, tetapi juga berdasarkan hubungan persekutuan atau permusuhan sebagaimana sikap-sikap negara Arab secara umum."

SALAH satu sumber kekuatan rezim Presiden Suriah Al-Assad yang hingga kini terus melakukan represi terhadap rakyatnya ialah dukungan `buta' Iran terhadap rezim itu. Rezim Iran dan Suriah memang memiliki kesamaan, yakni beraliran Syiah. Iran menganut Syiah Itsna Asyariyah (12 imam) dan rezim Suriah Syiah Alawi (sangat menekankan kepada Imam Ali). Jika di Iran Syiah Itsna Asyariyah mayoritas, di Suriah Syiah justru minoritas.

Sikap Iran sejauh ini sangat mewarnai perkembangan gerakan protes rakyat di Suriah, bahkan di beberapa negara Arab yang sedang bergolak. Karena itu, negara tersebut pantas dipandang sebagai salah satu aktor kunci di kawasan hingga saat ini.

Tampak Konsisten

Iran pada mulanya negara yang paling konsisten mendukung perjuangan rakyat di berbagai negara Arab untuk `merdeka' dari penguasa militer-otoriter dan monarkimonarki despotik. Iran merupakan negara pertama yang secara eksplisit mendukung perjuangan para pemuda Tunisia untuk menumbangkan kekuasaan Ben Ali. Iran juga `menyertai' perjuangan rakyat Mesir untuk menjatuhkan rezim Mubarak yang dikenal sangat berpengaruh di dunia Arab. Press TV dan al-Alam, dua televisi regional dan internasional pemerintah Iran, menayangkan peristiwa-peristiwa revolusi Mesir secara maraton dan menyandingkannya dengan rangkaian peristiwa dan heroisme revolusi Iran 1979.

Konsistensi Iran dalam mendukung perjuangan rakyat Arab terus terpelihara ketika Yaman, Libia, dan Bahrain mengalami pergolakan hebat. Untuk negara yang terakhir, Iran memberikan perhatian yang sangat khusus mengingat kedekatan aliran keagamaan antara penduduk mayoritas Bahrain dan rakyat Iran. Di samping itu, rezim Bahrain sangat berorientasi ke Amer rika Serikat, musuh Iran, dan m merupakan sumber ancaman terdekat Iran.

Ketegasan Iran dalam mendukung revolusi rakyat Arab semakin jelas ketika pergolakan dalam skala kecil mulai pecah di Qathif, Riyadh, dan beberapa kota lain di Arab Saudi. Iran tidak hanya mengecam despotisme Arab Saudi, tetapi juga mencibir fatwa ulama Arab Saudi yang mengharamkan rakyat turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi menuntut perubahan.

Standar Ganda

Iran gagal memelihara konsistensi itu ketika rakyat Suriah menuntut rezim Al-Assad, berpaham nasionalisme Arab sekuler dan pengikut Syiah Alawiyah, untuk melakukan perubahan fundamental terhadap pemerintahan. Seiring dengan eskalasi gerakan yang terjadi di Suriah, Iran terus melancarkan kampanye menentang gerakan rakyat untuk perubahan dengan menuduhnya sebagai gerakan pengacau keamanan, infiltrasi asing, dan tuduhan tuduhan `lucu' semacamnya. Mereka juga tidak mengecam fatwa ulama Suriah yang melarang rakyat untuk melakukan demonstrasi.

Media Massa Pemerintah Iran juga `gagap' untuk menayangkan jatuhnya ribuan korban meninggal, diperkirakan ratusan ribu terluka dan sejumlah besar rakyatnya kini menjadi pengungsi di Irak, Libanon, dan Turki akibat aksi kekerasan aparat keamanan terhadap demonstrasi damai di Suriah. Mereka justru menayangkan demonstrasi untuk mendukung rezim Al-Assad. Padahal, mereka hampir setiap saat tetap menayangkan aksi kekerasan aparat Bahrain terhadap rakyatnya kendati demonstrasi itu kini sudah jauh menurun meskipun ada indikasi akan menguat kembali.

Teman dan Lawan

Sikap Iran terhadap revolusi rakyat Arab ternyata tidak sepenuhnya didasarkan kepada prinsip-prinsip yang jelas dan tegas, tetapi juga berdasarkan hubungan persekutuan atau permusuhan sebagaimana sikap-sikap negara Arab secara umum. Jika rezim yang hendak ditumbangkan gerakan rakyat itu merupakan sekutu Iran, demonstrasi rakyat secara damai sekalipun merupakan kesalahan. Menurut hemat penulis, itulah yang terjadi dalam inkonsistensi Iran terhadap gerakan rakyat di Suriah. Sementara gerakan rakyat yang menentang rezim musuh Iran sejak awal akan memperoleh dukungan. Itulah penjelasan atas sikap Iran terhadap gerakan rakyat Tunisia, Mesir, dan Yaman.

Arab Saudi dan Bahrain merupakan musuh penting Iran. Permusuhan dengan yang pertama sering dipandang sangat historis dan mendalam. Arab Saudi sangat menginginkan tumbangnya rezim Iran, bahkan menurut bocoran Wikileaks, negara itu mendorong Amerika Serikat dan Barat menggunakan opsi militer untuk menyelesaikan kasus nuklir Iran. Iran, bukan Israel, dipandang sebagai ancaman terbesar Saudi di kawasan sekarang. Iran juga memiliki sikap yang sepadan. Salah satu `orientasi' politik luar negeri Iran, diakui ataupun tidak, ialah menjatuhkan dinasti yang pernah memorakporandakan makam suci Hussein di Karbala.

Bahrain juga dipandang sebagai ancaman besar bagi Iran sebab negara itu mengizinkan berdirinya pangkalan militer Amerika Serikat yang menjadikan Iran sebagai sasaran, bahkan dengan menggusur hunian penduduk Syiah Bahrain. Sebaliknya, Bahrain juga memandang Iran sangat membahayakan survival mereka. Itu lantaran kedekatan aliran keagamaan antara penduduk, kedekatan geografis kedua negara, dan agresivitas negara Persia itu. Dalam kasus revolusi rakyat di Bahrain dan Saudi itu, Iran tidak hanya memberikan dukungan secara `berlebihan', tetapi juga di tu ding turut melakukan movement untuk `membidani' lahirnya bibit-bibit gerakan.

Lain lagi sikap Iran terhadap Libia sejak awal revolusi hingga pascatewasnya Khadafi. Sikap Iran yang biasanya aktif dalam persoalan di kawasan sedikit berubah ketika pasukan Sekutu melakukan ofensif udara terhadap pasukan Khadafi di Libia. Selama ini, rezim Khadafi bukanlah kawan Iran kendati pernyataan-pernyataan pemimpin kedua negara kadang kala ada kedekatan. Sementara Amerika Serikat jelas musuh terbesar Iran. Pada titik itu, Iran mengecam dua-duanya. Khadafi dikecam karena kebrutalannya dan Sekutu dikecam akibat intervensi mereka. Sikap tersebut, kendati juga sempat menjadi opini luas di Indonesia, sesungguhnya membingungkan.

Dalam konteks revolusi rakyat di negara-negara Arab, sikap Iran tampaknya tidak begitu berbeda dengan negara-negara lain yang menempatkan kepentingan di atas nilai. Beberapa contoh itu merupakan ilustrasi sederhana bahwa Iran belum mampu memainkan peran di kawasan atas dasar nilai dan idealisme, barangkali juga tidak jauh berbeda dengan standar ganda AS yang sering mereka tudingkan. ●

Diplomasi di Tengah Krisis Suriah

Diplomasi di Tengah Krisis Suriah

Ludiro Madu, DOSEN JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL UPN VETERAN YOGYAKARTA

Sumber : SUARA MERDEKA, 25 Februari 2012

"Pemerintah Indonesia perlu cepat mengambil tindakan tegas terkait keamanan warga negaranya di Suriah yang lagi dilanda konflik"

SITUASI domestik Suriah yang makin memburuk mendorong berbagai negara mendesak pemerintahan Bashar al-Assad melakukan gencatan senjata dengan kelompok pemberontak. Tekanan dan desakan negara-negara asing itu muncul menyusul serangan tentara pemerintah ke wilayah Homs menimbulkan banyak korban.

Berbagai upaya masyarakat internasional untuk ikut menciptakan perdamaian ditentang oleh pemerintah Suriah. Usulan perdamaian Liga Arab, tekanan negara-negara dan masyarakat di negara lain, tidak mengurangi sikap keras pemerintah Suriah terhadap rakyatnya. Beberapa negara bahkan secara tidak langsung mengancam melakukan serangan militer untuk menjatuhkan rezim Assad.

Sikap keras Assad mendapat dukungan Rusia dan China yang memveto upaya negara-negara lain melalui Dewan Keamanan PBB. Kedua negara ini merupakan sekutu dekat Suriah. Dalam perkembangan terakhir, Assad (SM, 16/02/12) menawarkan referendum konstitusi. Referendum akhir Februari ini untuk memberi kesempatan bagi partai politik baru ikut berperan, selain Partai Baath yang berkuasa hingga kini. Tapi gagasan referendum itu tampaknya belum mampu meredakan ketegangan. Apalagi salah satu tuntutan rakyat adalah rezim Assad harus mundur.

Mengingat krisis Suriah yang masih jauh dari kondisi stabil, berbagai negara berusaha menjatuhkan sanksi dan memperingatkan warga negaranya untuk segera meninggalkan negara itu. Krisis Suriah yang berlangsung sejak Maret 2011 mengakibatkan sedikitnya 2.600 orang tewas. Realitas politik domestik seperti itu tidak lagi memberikan jaminan keamanan bagi warga asing, termasuk warga negara Indonesia (WNI) di negeri itu.

Keamanan WNI

Diplomasi Indonesia telah dilakukan sejak akhir tahun lalu sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut. Atas instruksi Presiden SBY, sejak November 2011 pemerintah memanggil Dubes RI di Damaskus pulang ke Indonesia untuk konsultasi. Sikap Indonesia telah disampaikan Menlu Natalegawa dalam pertemuan dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon di Markas PBB di New York, Amerika Serikat, 6 Februari lalu.

Diplomasi Indonesia perlu dilakukan menyangkut perlindungan keamanan WNI di Suriah. Perlindungan kepada warga negara kita di luar negeri sebenarnya bukan hal baru. WNI di Mesir dan negara-negara lain yang mengalami situasi krisis —-yang dikenal dengan Arab Spring—- juga pernah dipulangkan oleh pemerintah kita demi kepentingan keamanan. Kemenlu telah memulangkan WNI di wilayah Arab Spring dengan baik, walaupun kebanyakan mereka itu merupakan TKI yang sebenarnya tanggung jawab kementerian lain.

Pemerintah Indonesia perlu cepat mengambil tindakan tegas terkait keamanan warga negaranya di Suriah yang lagi dilanda konflik. Koordinasi dengan otoritas lokal di Suriah dan KBRI di Damaskus serta KBRI di negara-negara sekitarnya harus segera dilakukan demi menyelamatkan 12.572 WNI di Suriah. Kemenlu telah mengevakuasi secara bertahap. Evakuasi pertama 3 Februari lalu memulangkan 7 WNI dan kedua pada 15 Februari memulangkan 37 WNI.

Ke(tidak)amanan warga (human security) menjadi salah satu faktor penting bagi keamanan nasional (national security) sebuah negara, walaupun warga negara tersebut berada di luar wilayah negara yang bersangkutan. Tentu saja, pemerintah kita harus mendefinisikan secara lebih tegas mengenai situasi ke(tidak)amanan di luar negeri yang bisa dianggap sebagai situasi yang tepat untuk menyelamatkan warga kita.

Kemampuan pemerintah kita dalam menentukan derajat ke(tidak)amanan situasi domestik sebuah negara di luar negeri akan makin meningkatkan keamanan WNI di negara tersebut. Dalam konteks ini, kemampuan pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI di luar negeri makin meningkatkan citra Indonesia dalam diplomasi global. ●