National curriculum 2013 : Should one-size-fits-all?

National curriculum 2013 : Should one-size-fits-all? Zulfa Sakhiyya ;   A Researcher at the Center for Multiculturalism, Democracy, and Character Building, Semarang State University

JAKARTA POST, 23 Februari 2013

Do you like wearing a one-size-fits-all shirts? If you have a “normal” size body, then you would adore such a shirt.  But if you are relatively petite or large, you have to pass on this adorable shirt. The reason is simple, it does not fit you. So, is your body the problem? In the garment business, “one-size-fits-all” is a term used to describe a product that has been designed to fit average people. This un-sized approach to clothing design is to make it easy for consumers to grab something off the rack in a hurry.  However, the term can also be used to describe a simplistic and reductive approach to a problem. This includes our recent curriculum change in schools. Under the previous curriculum (KTSP — school-based curriculum), teachers had to design their own syllabus after identifying the needs of their students. Curriculum prescribes the objectives, whereas syllabus describes the means to achieve them.  Curriculum guides teachers about “what” to teach, syllabus tells “how” to teach it. This process requires teachers’ creativity and commitment.  Some teachers might be burned out due to their heavy workload. But at least this system encourages teachers to teach what is needed for their students to work creatively. Quality work takes time. Unlike the previous curriculum, the newly introduced curriculum of 2013 comes in a package. In an interview, Education and Culture Minister Mohammad Nuh stated that the government would provide the curriculum in a package with its syllabus.  This could be good news for some teachers, but maybe not for some others.  In explaining about the new curriculum in its familiarization program, the minister analogized the curriculum to tailoring a suit. He claimed that the 2013 curriculum was a nice suit, because it was designed first prior to the tailoring. Did not the previous curricula undergo the same procedure too?  There are at least three flawed assumptions in the new curriculum.  First, the curriculum planners have misidentified the problem. They assume that teachers are like “dirty water in a reservoir”. The phrase was actually presented in a national meeting of the new curriculum. It is not only that the words chosen are offensive, the assumption underlying the phrase itself is also flawed.  Teachers are positioned at the center of the educational problem, and that is why they have to be represented in an appropriate way. The misidentified problem is that teachers are incapable of writing a syllabus. Therefore, the panacea is the one-size-fits-all curriculum 2013 with its syllabus.  Second, just like the one-size-fits-all shirt may not always be flattering, the syllabus made by the government may fit one school, but may also be irrelevant to others. More worryingly, some schools may get neglected when they have unique needs and issues.  The curriculum basically assumes that all schools, facilities, teachers and students are the same, which is clearly untrue. Third, that teachers are not trustworthy in terms of exploring their creativity in developing the curriculum based on contextual needs and the unique demands in each region. By the assumption of curriculum 2013, teachers would be steered from a distance by using a universal remote control called syllabus.  The teaching and learning process in schools aims to shape our students’ characters and to achieve a goal where there is no child left behind. Yet Curriculum 2013 suddenly comes out of the blue and purports to act as an instant solution.  If these sudden changes continue, teachers and students, the core subjects of education, will instead fall victim to the errors of our national education system. I agree that we should not oppose change. But to strive for change, we need to make sure that the changes are for the better, not worse.  Should one size fit all? Should we employ this one-size-fits-all approach to education? So, is your body the problem? These questions could hardly end.  The problem is not only for curriculum planning. Winston Churchill said that “he who fails to plan is planning to fail”. But let’s hope it does not lead to that. ●

Menelaah Kembali Kurikulum 2013

Menelaah Kembali Kurikulum 2013 Ferdiansyah ;   Anggota Komisi X DPR RI

MEDIA INDONESIA, 13 Februari 2013

KONSEP pengembangan kurikulum (curriculum development) adalah the planning of learning opportunities intended to bring about certain desired in pupils, and assessment of the extent to which these changes have taken piece. (Audrey Nicholls & S Howard Nichools). Rumusan itu menunjukkan pengembangan kurikulum merupakan perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan. Di sisi lain, itu juga menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Yang dimaksud kesempatan belajar (learning opportunity) adalah hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara para siswa, guru, bahan peralatan, dan lingkungan tempat belajar yang diinginkan diharapkan terjadi. Ini terjadi bahwa semua kesempatan belajar direncanakan guru, bagi para siswa, sesungguhnya adalah `kurikulum itu sendiri'.  Pengembangan kurikulum adalah proses siklus, yang meliputi empat unsur, yakni tujuannya, metode dan material, penilaian (assessment), dan umpan balik (feedback). Pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan sebagai satu disiplin ilmu perlu bahkan seharusnya mendapat perhatian secara khusus. Ia harus menempati kedudukan dan fungsi sentral dalam sistem pendidikan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara multidimensional, sebagai berikut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut bisa disebutkan; sebagai kebijakan nasional dalam rangka pembangunan nasional berkenaan dengan sistem pendidikan nasional. Di sisi lain kurikulum juga menempati kedudukan sentral. Tidak bisa dibantah, perlunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan memenuhi keperluan sistem pendidikan. Dari sejumlah persoalan yang ada, harus diperhatikan adanya dasar-dasar pengem bangan kurikulum yang meliputi penyusunan kurikulum untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional. Kurikulum ada di semua jenjang pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan kemampuan. Sumber Kurikulum Di satuan pendidikan tiap jenjang pendidikan, kurikulum haruslah sesuai dengan ciri khasnya. Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dikembangkan atas dasar standar nasional pendidikan. Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan secara berdiversifikasi, sesuai dengan kebutuhan potensi, dan minat peserta didik dan tuntutan pihak-pihak yang memerlukan dan berkepentingan. Yang tidak bisa dimungkiri kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan tuntutan pembangunan daerah dan nasional, keanekaragaman potensi daerah dan lingkungan serta kebutuhan pengembangan iptek dan seni. Kurikulum pada semua jenjang pendidikan mencakup aspek spiritual keagam aan, intelektualitas, watak konsep diri, keterampilan belajar, kewirausahaan, keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, pola hidup sehat, estetika, dan rasa kebangsaan. Menurut Herrick, ada tiga macam sumber kurikulum, yaitu pengetahuan, masyarakat, serta individu yang dididik. Kurikulum sebagai desain pendidikan mempersiapkan pendidikan generasi muda bagi kehidupannya masa kini dan bagi masa yang akan datang. Karena kurikulum mempersiapkan anak bagi kehidupannya, baik isi maupun proses (Jack Wilton) kurikulum bersumber dan didasarkan atas hal-hal yang ada pada diri anak serta lingkungannya. Herrick menyebutkan empat sumber penyesuaian kurikulum, yaitu bidang pengajaran (pengetahuan), masyarakat, individu, dan perkembangan teknologi. Ronald Doll (1976) juga mengemukakan dasardasar yang hampir sama, dengan menambahkan dasar filsafat dan sejarah. Menurut Doll, ada empat dasar atau sumber penyusunan kurikulum, yaitu dasar filsafat dan sejarah, dasar psikologi, dasar sosial, dan dasar ilmu pengetahuan. Setiap guru bertanggung jawab melakukan perubahan-perubahan yang harus direncanakan melalui proses yang logis rasional dan valid dengan senantiasa berusaha merelevansikan pendidikan yang diberikannya dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab itu pada gilirannya menuntut tingkat pengetahuan, keterampilan dan pengalaman agar mampu mengembangkan kurikulum secara terus-menerus. Dalam rangka itulah setiap guru perlu mengalami pendidikan guru, mengikuti kegiatan pengembangan staf dan program inservice training. Konsep itu berlandaskan pada asumsi bahwa guru memiliki hak untuk memutuskan sendiri apa-apa yang akan diajarkannya dan bagaimana cara mengajarkannya. Namun, tetap dalam pola kurikulum yang telah digariskan sebagai frame of reference. Terhadap perubahan kurikulum, umumnya para guru dapat dikategorikan menjadi tiga golongan. Pertama, para guru yang responsif terhadap kegiatan pengembangan kurikulum. Kedua, para guru yang lebih menyukai mengikuti dengan baik dan patuh kurikulum. Ketiga, para guru yang menentukan isi kurikulum bergantung selera, atau minat dan kemampuan guru sendiri, sehingga kurikulum terus-menerus ditambah, dilengkapi, yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kurikulum. Guru perlu memiliki sikap inovatif agar kurikulum senantiasa selaras dengan kebutuhan masyarakat, tetapi kurikulum lama dalam garis besarnya tak perlu segera ditinggalkan. Beberapa usaha pembaruan baik dilakukan dengan pertimbangan kurikulum yang sudah ada. Jadi, peningkatan kemampuan yang profesional dari guru, agar mampu mengikuti perubahan dan belajar terus, kiranya merupakan keharusan profesional, yang perlu dipersiapkan sejak awal dalam proses pendidikan guru. Proses Kebijakan Publik Proses kebijakan baru dimulai ketika para pelaku kebijakan mulai sadar bahwa adanya situasi permasalahan, yaitu situasi yang dirasakan adanya kesulitan atau kekecewaan dalam perumusan kebutuhan, nilai, dan kesempatan. Sejumlah prosedur dalam analisis kebijakan bisa merupakan perumusan masalah, yang menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Kemudian peramalan, yang menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan. Selanjutnya rekomendasi, yang menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah. Setelah sejumlah prosedur itu dilakukan pemantauan, yang menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Kemudian dilakukan evaluasi, yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah. Keinginan Mendikbud RI akan tetap melaksanakan kurikulum baru pada Juli 2013 tentunya harus benar-benar direnungkan kembali. Karena berdasarkan yang telah diuraikan, baik secara teori, konsep, maupun analisis kebijakan publik serta situasi dan kondisi keberagaman yang ada di Indonesia, merupakan hal yang tidak kukuh dalam sebuah kebijakan nasional. ●