Jepang dan Indonesia di Asia

Jepang dan Indonesia di Asia Tirta N Mursitama ;  Ketua Departemen Hubungan Internasional BINUS University; Alumnus Gakushuin University, Tokyo, Jepang

                                                KORAN SINDO, 17 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan lawatan ke Indonesia, 14- 16 Januari 2016. Pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor layaknya kunjungan protokoler kenegaraan dua negara menghasilkan hal-hal yang positif. Bagaimana kita memaknai kunjungan Abe kali ini dalam konteks bilateral maupun regional? Pada tataran global dan regional, tentu tak bisa dinafikan bahwa Abe berusaha menunjukkan peran Jepang yang lebih asertif sebagai jawaban dari sinyal Donald Trump, presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, dengan berbagai rencana kebijakan kontroversialnya di Asia. AS “membiarkan” Jepang bertarung dengan China di Asia dan Korea Selatan yang kadang-kadang Negeri Ginseng ini menjadi duri dalam daging dalam konstelasi di Asia Timur. Secara bilateral, kunjungan Abe bila ditinjau dari simbol-simbol diplomatik, menunjukkan kedekatan antara Jepang dan Indonesia. Paling tidak pertemuan ini adalah yang keenam selama keduanya dalam tampuk kepemimpinan atau keempat kali dalam dua tahun terakhir. Namun, dalam hubungan internasional makna dibalik simbol itu juga tidak kalah penting. Dari sisi ekonomi tak diragukan komitmen investasi Jepang ke Indonesia yang masih besar untuk industri automotif, elektronika, energi, dan belakangan di sektor infrastruktur dan pengembangan sektor maritim. Evaluasi IJEPA Di antara berbagai agenda yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan dari pembicaraan Abe dan Jokowi, satu hal yang penting dan strategis adalah evaluasi terhadap Indonesia Japan Economic Partnership (IJEPA). Walau telah berlaku hampir 10 tahun, pelaksanaan IJEPA masih problematik. Laporan dari kementerian terkait seperti perindustrian menyatakan bahwa pihak Indonesia dirugikan di seluruh sektor pada lima tahun pertama. Misalnya, Indonesia masih lebih banyak mengimpor dari Jepang dibandingkan ekspor ke Jepang. Di sisi lain, sebuah studi tentang dampak penerapan IJEPA terhadap kinerja ekspor yang dilakukan Setiawan (2014) secara empiris terhadap data ekspor Indonesia ke Jepang dan ekspor Jepang ke Indonesia dengan data 2008-2011 menyimpulkan bahwa kedua negara mendapatkan keuntungan dengan penerapan tarif IJEPA dibandingkan tanpa pemberlakuan IJEPA. Kesimpulannya, ekspor Indonesia meningkat 5,23% per tahun, sedangkan ekspor Jepang hanya mengalami peningkatan yang sangat kecil yaitu 0,46% per tahun. Namun, jantung dari IJEPA terletak pada penguatan daya saing industri nasional melalui Manufacturing Industrial Development Center (MIDEC). Dari reviu yang dilakukan Kementerian Perindustrian, MIDEC belum berjalan efektif. Sebanyak 13 sektor yang terdiri dari 6 cross sectors dan 7 specific sectors, hanya 5 yang berjalan dengan baik. Sektor tersebut tiga di bagian cross sectors seperti pengelasan, pencetakan dan pemotongan logam, serta konservasi energi. Sedangkan dua lainnya yaitu elektronika dan otomotif yang termasuk specific sectors. Dengan demikian, MIDEC yang diberlakukan 2008-2013 tidak menghasilkan prestasi pengembangan kapasitas (capacity building) yang mencolok. Untuk itu, Kementerian Perindustrian (2015) mengusulkan peningkatan infrastruktur manufaktur (improvement of manufacturing industry infrastructure) yang selama ini tidak pernah dipenuhi oleh Jepang padahal tercantum dalam IJEPA. Selain faktor teknis di atas yang bersifat ilustratif, bila dilihat dari sisi diplomasi, IJEPA telah gagal bersaing dengan berbagai pengaturan institusional ekonomi seperti ASEANChina Free Trade Agreement (ACFTA) di Asia Tenggara baik gaungnya maupun dampaknya. Belum lagi bila dihadapkan dengan kebijakan China yang belakangan ini semakin gencar menawarkan dan melakukan One Belt One Road (OBOR) maupun Regional Comprehensive EconomicPartnership (RCEP) di level global. Bagi sebuah negara sebesar Jepang yang ingin atau sedang berusaha memainkan peran yang lebih penting di kawasan dalam konteks geopolitik global dan regional Asia yang sedang tak menentu seperti saat ini, kemampuan memberikan tawaran wacana merupakan faktor kunci. Ide tersebut haruslah menarik, menguntungkan para pihak yang terlibat dan akhirnya diikuti oleh negara-negara di kawasan. Pengaruh tidak hanya timbul karena penguasaan aspek militer dan teknologi keamanan seperti kepemilikan persenjataan militer canggih dan pasukan yang berketerampilan tinggi, serta keunggulan ekonomi. Namun, sering kali pengaruh muncul dalam bentuk memberikan tawaran wacana (ide) bagaimana tata kelola dunia ini dilakukan. China sedang kuat-kuatnya di aspek militer dan ekonomi sedangkan ironisnya Jepang tidak mampu melakukannya secara baik paling tidak dalam satu dekade terakhir. Terobosan Untuk itu perlu dicari terobosan dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang. Kata kuncinya adalah keberhasilan membangun hubungan dengan Indonesia yang sedang sangat dekat dengan China dan masih berpengaruh di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Bila itu terpenuhi maka Jepang akan merasa lebih aman dan nyaman karena hubungan baik tersebut akan berdampak pada konstelasi regional Asia Tenggara dan Asia yang lebih berimbang. Pilihannya saat ini ada di Jepang. Akankah Jepang melakukan janji-janji dalam IJEPA yang nanti akan disempurnakan dengan sepenuh hati atau tidak. Pertama, tidak ada cara lain selain mengembangkan kemampuan industri dan teknologi Indonesia untuk mengimbangi ekspansi China yang gencar. Kekhawatiran perlu tidaknya alih teknologi harus dihentikan karena tidak diperlukan lagi. Yang harus dilakukan Jepang adalah melakukan alih teknologi tersebut dan Indonesia siap merebutnya dengan meningkatkan absorptive capacity-nya, mempersiapkan sistem inovasi nasional termasuk di dalamnya meningkatkan pengeluaran penelitian dan pengembangan (research and development) industri maupun pemerintah secara lebih signifikan. Kedua, Jepang harus mengubah gaya diplomasinya dengan memanfaatkan para alumni Jepang yang duduk di pemerintahan, industri, komunitas epistemik di perguruan tinggi, maupun kelompok-kelompok masyarakat secara lebih efektif. Melakukan evaluasi atas langkah yang selama ini telah dilakukan dan melaksanakan perbaikan termasuk mencari saluran, jalan dan aktor baru yang mungkin belum mengemuka namun bermanfaat. ●

Mencermati Kebijakan Ekonomi Trump

Mencermati Kebijakan Ekonomi Trump Tirta N Mursitama  ;   Guru Besar Bisnis Internasional dan Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara

                                                  JAWA POS, 23 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Untuk mewujudkan janji kampanyenya, Make America Great Again!, Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump mulai menunjukkan keseriusannya dengan memilih para pembantu dalam pemerintahannya kelak. Pemilihan orang yang mengisi berbagai posisi penting itu menggambarkan adanya kesatuan antara visi yang ingin dicapai dan implementasinya. Di satu sisi, langkah tersebut memang sudah on the right track. Namun, timbul kekhawatiran, pemilihan orang yang tegas, keras, dan agresif mengirimkan sinyal bahwa AS serius menjadi lebih unilateralis, inward looking, dan protektif di bawah Trump empat tahun ke depan. Itulah yang menyulut kontroversi. Visi Ekonomi Program ekonomi Trump cukup ambisius dengan target terciptanya 25 juta lapangan kerja dalam sepuluh tahun. Untuk mencapainya, ada beberapa poin penting yang direncanakan. Pertama, mencapai target pertumbuhan ekonomi 3,5 persen rata-rata per tahun. Kedua, meluncurkan pro-growth tax plan yang di dalamnya mengurangi pajak bagi kelas pekerja dan kelas menengah AS secara bervariasi serta memotong pajak korporasi hingga 15 persen dari yang selama ini 35 persen. Ketiga, Trump berencana menerapkan terobosan dalam regulasi yang modern dengan melakukan deregulasi berbagai peraturan yang pada masa Obama dianggap terlalu rigid serta tumpang-tindih. Keempat, mengedepankan kebijakan perdagangan yang menempatkan AS sebagai prioritas utama. Trump memfokuskan setiap perjanjian perdagangan yang diharapkan meningkatkan GDP. Bila tidak, akan dilakukan peninjauan ulang seperti halnya rencana merenegosiasi NAFTA. Hal yang paling mengejutkan mungkin adalah niat menarik diri dari Trans-Pacific Partnership (TPP) dan mengecap Tiongkok sebagai negara yang sengaja memanipulasi nilai tukar yuan-nya demi mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekspor mereka. Kelima, AS akan berfokus pada penerapan kebijakan energi yang mengutamakan penggunaan batu bara yang melimpah, minyak, dan gas panas bumi. Terakhir, Trump berniat mengurangi pengeluaran yang tidak terkait dengan pertahanan dan jaring pengaman sosial sebanyak 1 persen. Bila visi ekonomi Trump tersebut diperhatikan, di atas kertas memang bertolak belakang dengan sebagian kebijakan ekonomi Obama seperti upaya menarik diri dari TPP dan terus memosisikan Tiongkok sebagai musuh ekonominya. Bila itu terjadi, sentimen di kalangan dua negara besar tersebut semakin runcing. Tim Transisi Sejauh ini, pilihan pejabat-pejabat kunci yang dilakukan pemerintahan transisi Trump pun semakin menguatkan indikasi kebijakan AS yang keras dan lebih tegas. Dalam portofolio ekonomi dan luar negeri, kalangan bisnis mewarnai. Pemilihan orang-orang berpengalaman bisnis dengan reputasi internasional tersebut memberikan pesan bahwa pemerintahan Trump akan sangat mengedepankan warna transaksional dengan pertimbangan untung dan rugi bagi AS. Keputusan Trump menominasikan Red Tillerson sebagai menteri luar negeri cukup menarik. Sebagai CEO ExxonMobil di industri perminyakan dengan putaran uang yang besar dan lukratif, Tillerson dianggap memiliki kemampuan untuk berdiplomasi bisnis dengan berbagai negara hingga memahami berbagai risiko bisnis serta politik yang sangat berkaitan. Dia juga dikenal cukup dekat dengan Putin sehingga diharapkan normalisasi hubungan AS dengan Rusia terjalin lancar. Posisi menteri keuangan akan dipegang Steven Mnuchin, orang yang selama 17 tahun malang melintang di dunia perbankan dan investasi di Goldman Sachs. Kemudian, Mnuchin mendirikan dan mengembangkan OneWest Bank hingga menjualnya kepada CIT Group pada 2015. Sebagai seorang hedge fund manager yang ulung, dia memiliki pemikiran yang keras dan berani mengambil risiko dalam setiap keputusan bisnisnya. Menteri perdagangan akan dipegang Wilbur Ross, seorang pebisnis, investor perbankan yang memiliki keahlian melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang bermasalah. Pengetahuan dan pengalamannya di berbagai industri seperti baja, batu bara, telekomunikasi, dan investasi asing sangat penting. Dari tiga posisi kunci di bidang ekonomi itu saja, jelas ada pesan tegas bahwa pendekatan ala kalangan bisnis akan digunakan. Sangat mungkin pendekatan kepada aktor-aktor kunci yang akan dijadikan mitra di negara lain lebih bervariasi tidak hanya di kalangan politisi dan birokrat, tetapi juga dari asosiasi bisnis serta kalangan bisnis besar. Selain itu, pertimbangan untung rugi, baik jangka pendek maupun strategis jangka panjang, sangat mungkin dipakai. Di luar portofolio ekonomi, satu posisi sentral yang terkait adalah menteri pertahanan. Trump memilih James Mattis yang dikenal sebagai individu berpandangan keras terhadap kalangan Islam dan menganggap Iran sebagai ancaman utama di Timur Tengah. Mattis sebagai purnawirawan jenderal Marinir merupakan sosok eksepsional yang jarang dimiliki seorang militer. Dia mempunyai pengalaman profesional kemiliteran yang mumpuni dan lengkap selama lebih dari empat dekade karir militer. Yakni, di Kandahar, Afghanistan (2001); invasi Iraq (2003); serta pertempuran di Fallujah (2004). Mattis juga dikenal sebagai pemikir di kalangan militer. Bahkan, setelah pensiun, dia menjadi peneliti militer di institusi prestius, Hoover Institute. Dengan visi ekonomi dan komposisi portofolio ekonomi, luar negeri, dan strategi seperti itu, negara-negara Asia, termasuk Indonesia, harus lebih berhati-hati dan menyiapkan berbagai skenario. Kebijakan ekonomi luar negeri AS akan terwujud sebagai resultan kepentingan bisnis, strategis, dan bahkan ideologis yang lebih keras di Asia, bahkan Indonesia. Indonesia perlu menyiapkan para negosiator ulung yang kembali siap bertempur di meja perundingan bisnis bilateral maupu multilateral. Kalangan bisnis besar Indonesia dan asosiasi bisnis perlu diberi kesempatan lebih sebagai jembatan kepentingan dua negara dengan tepat memperhatikan kepentingan nasional Indonesia. Akhirnya, Indonesia harus waspada karena Trump akan melakukan cara apa saja demi tercapainya kepentingan AS. Termasuk cara tidak biasa yang mungkin melanggar berbagai kesepakatan bilateral maupun multilateral. ●

Kebangkitan Pendidikan Tinggi Kita Tirta N Mursitama ;  Guru Besar Bisnis Internasional, Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara

                                                   KORAN SINDO, 10 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Akhir-akhir ini banyak dibicarakan riuh rendahnya pendidikan tinggi kita. Dari soal mahasiswa yang kecewa terhadap dosen pembimbing skripsi sehingga tega menghabisi nyawa dosen, mahasiswa yang ditolak proposal skripsinya lalu mengakhiri hidupnya, perilaku dosen di kampus, hingga keinginan Menristekdikti mendatangkan orang asing sebagai rektor di perguruan tinggi negeri (PTN). Ada apa dengan pendidikan tinggi kita? Integrasi Global Tak terelakkan pendidikan tinggi kita hidup dalam dunia yang makin terintegrasi baik secara regional maupun global. Contohnya, merambahnya perguruan tinggi asing yang bekerja sama menyediakan kelas persiapan (preparation/foundation), semakin banyak skema kerja sama penelitian, program fast track, dual degree, joint degree, hingga PhD by research. Belum lagi, bila pemerintah jadi membuka kran pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia. Fenomena ini tidak bisa kita sikapi dengan tinggal diam. Tidak bisa lagi institusi pendidikan tinggi hidup dalam nina bobok 255 juta orang Indonesia sebagai pasar yang luas dan menjadikannya sebagai sesuatu yang diterima begitu saja (taken for granted). Pilihannya hanya dua. Apakah institusi pendidikan tinggi akan mengintegrasikan ke ranah regional atau global? Ataukah mengungkung diri (isolasi) dari dunia luar dengan alasan nasionalistik sempit. Pilihan kedua sepertinya sangat sulit bila melihat gempuran kapital dan teknologi informasi yang selalu menemukan jalannya sendiri hadir di keseharian kita. Satu-satunya pilihan adalah yang pertama yaitu mengintegrasikan diri dengan dunia regional dan global. Namun, pilihan ini bukan serta-merta hanyut dalam arus globalisasi tanpa syarat, melainkan kita harus mampu juga mengambil manfaat darinya. Pada saat yang sama berusaha menguatkan resiliensi diri dan membangun daya saing institusi pendidikan tinggi. Bagaimana caranya? Inovasi Tiada cara lain melainkan berinovasi. Institusi pendidikan tinggi baik pemerintah pengambil kebijakan maupun kampus negeri (PTN) dan swasta (PTS) harus berubah. Bila kita saksikan saat ini banyak PTS yang mulai mengejar, bahkan melampaui PTN dari sisi kualitas. Banyak PTN yang masih mengandalkan nama besar dan dukungan dari pemerintah sehingga mereka tetap hidup. Sebagian dari mereka memang hebatdanberprestasikelasdunia dari sisi penelitian, publikasi, hingga prestasi yang diraih para mahasiswanya. Namun, ironisnya beberapa dari mereka kurang memiliki perencanaan strategis yang jelas sehingga bisa dibayangkan implementasinya akan semakin jauh dari harapan pencapaian. Sebagai contoh, proses rekrutmen tenaga pengajar dan tenaga kependidikan yang kurang transparan dan kurang mampu menjaring talentatalenta terbaik bangsa. Selain itu, persoalan pengembangan karier staf pengajar yang seringkali dukungan institusional sangat terbatas bahkan dipenuhi isu politik kantor yang kental. Akibat itu, karier akademiknya tidak meningkat atau bahkan mentok. Sebagian lagi kelompok PTN dengan penuh semangat daya juang tinggi berusaha menghidup- hidupi kampusnya dengan sumber daya manusia dan fasilitas yang jauh dari memadai. Biasanya mereka berada di daerah walaupun tidak semuanya demikian. Padahal, sebagian besar calon mahasiswa mengincar kursi di PTN. Jadi di antara PTN pun kapabilitasnya sangat bervariasi. Sementara di antara PTS pun berlomba-lomba meningkatkan kualitas dalam pengajaran, penelitian, publikasi, dan kontribusi pengembangan masyarakat. Mereka berusaha mengejar reputasi pendidikan tinggi kelas dunia dengan berusaha meningkatkan reputasi akademik, jumlah sitasi publikasi akademik internasional, jumlah mahasiswa asing, pengajar asing, dan sebagainya. Yang patut diacungi jempol bagi PTS yang serius melakukan ini adalah semangat mereka untuk berubah melakukan inovasi bila tidak mau mati ditinggalkan pelanggan (mahasiswa). Di antara berbagai inovasi yang mereka lakukan adalah keteguhan mereka menerapkan standar manajemen pendidikan modern ala korporasi. Beberapa contoh yang mereka lakukan adalahpenerapansecara sungguh-sungguh prinsip-prinsip manajemenmodern dari perencanaan strategis hingga evaluasi, penggunaan indikator kinerja kunci (key performance indicator), sistem reward and punishment, serta merit-based system. Ihwal seperti ini relatif mudah dijumpai di beberapa PTS yang masuk jajaran utama. Mereka patut diapresiasi karena terus melakukan hal baru dan mengembangkan praktikpraktik terbaik manajemen pendidikan berdasar aturanaturan bisnis yang membuat mereka bertahan bahkan semakin maju. Faktor kepemimpinan juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan di tengah tarikan liberalisasi jasa pendidikan global dan upaya perbaikan sistem pendidikan tinggi oleh pemerintah yang menjadikan mereka masuk dalam situasi turbulensi menuju kondisi yang lebih baik. Tanpa kejelasan visi, kemampuan memimpin eksekusi dan mengawal di lapangan, serta mengedepankan kebijaksanaan menyikapi setiap perkembangan, perubahan sebatas rencana di atas kertas dan jadi jargon semata. Peran LPDP Inovasi di tataran pengambil kebijakan adalah pendirian Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI. Saat ini LPDP telah berevolusi menjadi satu institusi terintegrasi yang melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. LPDP memiliki peran sangat strategis. Mereka memberikan bantuan beasiswa bagi talenta terbaik bangsa di berbagai bidang untuk menimba ilmu di kampus-kampus terbaik dunia. Selain itu, mereka juga memberikan dana penelitian baik yang mengarah ke komersialisasi maupun pengembangan kebijakan. Langkah-langkah LPDP ini menunjukkan upaya mengaitkan dunia akademik dengan dunia industri dan pengambil kebijakan. Hal lain yang perlu diapresiasi adalah pemberian insentif bagi para dosen/peneliti yang menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan memiliki sitasi. Semua ini bentuk kehadiran pemerintah dan langkah serius mendorong (memberikan carrot, tidak hanya menggunakan stick) untuk kemajuan dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan daya saing bangsa di berbagai bidang. Namun, satu hal penting yang LPDP (pemerintah) perlu pikirkan adalah membangun sistem utilisasi para penerima beasiswa sekembalinya ke Tanah Air. Suatu rencana yang komprehensif bagaimana mendayagunakan lulusan-lulusan terbaik tersebut di berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta secara sistematis perlu dikembangkan. Dengan demikian, kontribusi mereka bisa diukur, dipantau, hingga dipikirkan mobilitas vertikal maupun horizontal. Khususnya bagi yang berkecimpung di dunia pendidikan tinggi, ada baiknya LPDP mengajak PTN/PTS untuk menyusun rencana bersama menampung para lulusan terbaik tersebut. Dengan demikian, fenomena brain drain yang pernah terjadi beberapa puluh tahun lalu tidak akan terjadi lagi. Kinilah saatnya kebangkitan pendidikan tinggi Indonesia! ●

Ise-Shima Summit dan Jokowi Tirta N Mursitama ;   Guru Besar Bisnis Internasional; Ketua Departemen Hubungan Internasional Binus University; Senior Analis KENTA Institute

                                                    KORAN SINDO, 30 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pertemuan G-7, kelompok negara termaju di dunia baru selesai diselenggarakan 26-27 Mei 2016 di Ise-Shima, Mie Prefektur, Jepang. Pertemuan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sebagai tuan rumah, dihadiri oleh para pemimpin negara dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, dan Prancis. Bagi Jepang dan negaranegara di Asia, pertemuan G-7 di tanah Asia menjadi penting. Pertama, pertemuan ini pertama kali diadakan di Asia dalam delapan tahun terakhir. Kedua, situasi Asia yang dinamis dalam pertimbangan geostrategis maupun geoekonomis kawasan. Potensi konflik Laut China Selatan dan kekhawatiran akan uji coba nuklir Korea Utara terus membayangi kestabilan kawasan Asia. Sedangkan di sisi yang lain, kekuatan ekonomi dunia yang sedang bangkit dan mulai menguasai dunia juga berada di Asia, yaitu China. Dinamika ini semakin kompleks ketika kepentingan negara-negara maju di luar kawasan Korea Utara dan berbagai kepentingan negara maju di dalamnya. Ketiga, menunjukkan kepemimpinan Jepang yang lebih asertif secara internasional dengan mengatur agenda pembicaraan dan inisiatif mengundang beberapa negara Asia-Pasifik, Afrika dan lembaga internasional dalam G-7 outreach meeting. Diskursus yang diangkat tentang kesejahteraan di Asia yang menempatkan Asia sebagai motor perekonomian dunia merupakan tema yang relevan saat ini. Inisiatif Ekonomi Layaknya pertemuan penting lainnya, para pemimpin negara mengeluarkan G-7 Ise-Shima’s Leaders Declaration yang mengedepankan Inisiatif Ekonomi Ise-Shima. Pernyataan setebal 32 halaman tersebut menggarisbawahi pentingnya beberapa hal seperti perekonomian dunia, migran dan pengungsi, perdagangan, infrastruktur, kesehatan, perempuan, siber, anti korupsi, iklim dan energi. Dari masing-masing persoalan tersebut sepakati beberapa hal yang lebih rinci lagi untuk dilakukan. Di antara sekian banyak hal yang dibahas, mengatasi persoalan melambatkan pertumbuhan ekonomi global masih menjadi perhatian yang utama. Para pemimpin negara G-7 sepakat untuk menggunakan kebijakan fiskal, moneter dan struktural secara terintegrasi. Dengan penerapan strategi fiskal yang fleksibel, mereka berharap dapat menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja yang luas. Mereka juga sepakat untuk terus melakukan serangkaian kebijakan struktural dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, potensial output dan menjadi contoh bagaimana menangani tantangan struktural. Komitmen negara-negara tersebut terus berinvestasi pada area-area yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, energi yang ramah lingkungan, ekonomi digital dan pengembangan sumber daya manusia. Serangkaian kebijakan ekonomi yang mengedepankan pertumbuhan tersebut dikombinasikan dengan penguatan sektor perdagangan internasional. Mereka terus meyakinkan bahwa upaya perdagangan multilateral melalui organisasi perdagangan internasional (WTO) harus dikedepankan. Sementara itu, sembari terus melakukan liberalisasi perdagangan di berbagai kawasan dunia dengan mendorong kesepakatan perjanjian perdagangan seperti Trans-Pacific Partnership (TPP), Japan-EU Economic Partnership Agreement (EPA), the Transatlantic Trade and Investment Partnerhip (TTIP). Bila dilihat dari dua komponen besar di atas, jelas bahwa upaya mengatasi kelesuan ekonomi global sangat terletak pada dorongan pemerintah agar swasta khususnya perusahaan- perusahaan global dan berskala besar lebih aktif. Artinya, hambatan-hambatan tarif maupun nontarif harus semakin dihilangkan atas nama bekerjanya mekanisme pasar secara lebih baik. Bila hal ini terus terjadi, tidak akan ada tempat lagi bagi negara berkembang untuk menerapkan kebijakan yang protektif. Pada akhirnya, perlindungan terhadap usaha nasional, pengusaha menengah dan kecil dan kelompok-kelompok ekonomi marjinal semakin terpinggirkan. Hal ini yang harus menjadi perhatian khususnya bagi negara-negara di Asia termasuk Indonesia. Bangga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) diundang dalam rangka G-7 outreach meeting untuk berbicara di depan tujuh pemimpin adidaya dunia di Jepang. Indonesia memang bukan satu-satunya negara yang diundang. Selain Indonesia, beberapa negara yang diundang adalah antara lain Bangladesh, Laos, Vietnam, Chad, Sri Lanka, dan Papua New Guinea. Perwakilan lembaga internasional seperti PBB, OECD dan Bank Pembangunan Asia pun diundang. Undangan ini dapat dilihat dari tiga pandangan. Pertama, tidak bisa dimungkiri Jokowi semakin diakui secara internasional. Kepemimpinan Jokowi dalam menakhodai 255 juta penduduk Indonesia dan kompleksitas masalah yang dihadapi Indonesia jadi salah satu alasannya. Hingga menjelang dua tahun kepemimpinannya, Jokowi relatif mampu mengatur permasalahan ekonomi bahkan berhasil melakukan konsolidasi politik domestik untuk mendukung pemerintahannya. Kedua, posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara tidak bisa dinafikan dari percaturan politik, ekonomi dan strategis di kawasan. Artinya, bila para pemimpin G-7 berkomitmen menggerakkan ekonomi dunia yang sedang lesu sedangkan Jepang dalam keketuaannya menegaskan bahwa Asia sebagai mesin penggerak untuk bangkit, maka mendengarkan Indonesia menjadi keharusan. Paparan yang disampaikan Jokowi pun berusaha menyambut sinyal dari para pemimpin negara maju tersebut dengan mengedepankan pentingnya stabilitas kawasan dankesejahteraanpada saat yang sama. Ketiga, bagi bangsa Indonesia sudah selayaknya bangga dengan kehadiran Jokowi tersebut. Dalam khasanah percaturan global, diundang saja dalam satu forum prestisius kelas dunia sudah menjadi hal yang diharapkan, apalagi bila diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Kehadiran Jokowi ini juga merupakan penghormatan Indonesia terhadap negaranegara besar di dunia. Indonesia menunjukkan partisipasi aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Negara G-7 dan Indonesia sama-sama berkepentingan menjalin hubungan yang baik, khususnya Indonesia dan tuan rumah Jepang pascamemanasnya hubungan karena kasus High Speed Train lalu. ●

Warisan Kepemimpinan Model Singapura Tirta N Mursitama  ;  Guru Besar Bisnis Internasional, Departemen Hubungan Internasional, Binus University

KORAN SINDO, 26 Maret 2015

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

Wafatnya Lee Kuan Yew (LKY), Bapak Singapura, Senin dini hari lalu mendapat perhatian dunia. Paling tidak ada dua hal yang menyebabkannya. Pertama, faktor pribadi LKY yang dinilai sangat luar biasa dalam mentransformasikan Singapura dari negara seukuran sebuah kota yang hampir tidak dikenal dunia pada tahun 1960-an hingga masuk menjadi jajaran elite negara di percaturan internasional saat ini. Kedua, menyangkut masa depan Singapura setelah wafatnya LKY dan relevansinya bagi negara-negara lain yang sedang membangun, termasuk Indonesia. Model Pembangunan Dalam literatur tentang keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur dikenal istilah Keajaiban Asia Timur (East Asian Miracle). Singapura menjadi satu dari empat naga Asia yang sukses menggeliat selain Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Di antara berbagai pendekatan yang ada, konsep negara pembangunan (developmental state) banyak disebut mampu menjelaskan keberhasilan empat naga Asia. Konsep negara pembangunan ini pada intinya mengedepankan intervensi negara secara terstruktur dalam sendi-sendi ekonomi, mengatur regulasi perekonomian, menentukan target industri unggulan, termasuk mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung (favorable) bagi pelaku industri. Dampaknya, bisa ditebak, kinerja ekonomi yang luar biasa. Namun, konsep ini juga menuai kritik. Kuatnya intervensi negara sering menyebabkan masyarakat lemah tak berdaya menghadapi rezim yang berkuasa. Buku Ekonomi Politik Asia Timur (Wan, 2008) menyebutkan Singapura menjadi satu-satunya negara Asia yang berpendapatan tinggi (high income economies) yang masuk kategori demokrasi otoritarian (authoritarian democracy). Sementara empat negara lain, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan menjadi negara demokrasi yang matang (consolidated democracy) serta Hong Kong yang di bawah pengaturan administrasi khusus. Fakta ini menunjukkan bagaimana hubungan antara keberhasilan pembangunan ekonomi dengan perubahan politik (rezim kekuasaan) di suatu negara. Hal terakhir ini yang selalu menjadi perdebatan sejauh mana keefektifan konsep negara pembangunan tersebut. Warisan Kepemimpinan Dalam khazanah bisnis terdapat cara pandang tentang kepemimpinan yang popular dengan sebutan Interactional Framework (Hughes, Ginnet, Curphy, 2005). Pemikiran ini merupakan pengembangan dari pendekatan kepemimpinan yang dikemukakan oleh Hollander (1978). Menurut pandangan ini, kepemimpinan merupakan hasil interaksi antara pemimpin (leader), pengikut (follower) dan situasi (situation). Kepemimpinan merupakan proses interaksi dinamis antara pemimpin dan pengikut yang berlangsung dalam suatu situasi atau lingkungan tertentu. Dengan demikian, seorang pemimpin yang berhasil tidak dapat ditentukan semata-mata oleh pemikiran visionernya, karisma yang kuat, memiliki penampilan yang menarik, keahlian, dan faktor-faktor ideosinkretik lain. Seorang pemimpin juga bergantung pada seberapa loyal, komitmen dan kepercayaan (trust) pengikut kepada pemimpinnya. Selain itu, situasi menempati peran yang tidak kalah penting. Situasi dapat diartikan dari sebuah kondisi yang tercipta karena penugasan kelompok kecil dalam organisasi, situasi dalam birokrasi, hingga konteks sosial, politik, ekonomi, dan keamanan dalam suatu negara. Bila kita menggunakan pemikiran tersebut, kepemimpinan LKY memiliki karakteristiknya sendiri yang unik, kontekstual dan mungkin sulit direplikasikan pada konteks negara lain. LKY seorang pribadi yang memiliki kualitas pemimpin kelas dunia dan pekerja keras hingga akhir hayatnya. Para pengikutnya dalam hal ini rakyat Singapura pun secara umum dapat dikatakan cukup loyal, memiliki komitmen mendukung dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi pada pemimpinnya. Kurun waktu 1960an hingga 1990an merupakan sebuah situasi dan kondisi di mana terjadi perubahan yang dinamis dari tingkat domestik, regional, maupun global. Bila dikaitkan dengan model pembangunan di atas, model Singapura ini dapat dikategorikan sebagai rezim demokrasi otoritarian. Dalam rezim ini cengkeraman kekuasaan politik menjadi panglima dan digunakan untuk mengedepankan kepentingan ekonomi yang telah ditetapkan oleh negara. Salah satu dampaknya adalah mengorbankan kebebasan sipil seperti kurang menghormati hak asasi manusia, termasuk nilai-nilai demokrasi. Penggunaan hak-hak sipil itu diatur secara ketat oleh negara. Model kepemimpinan LKY ini ternyata banyak menginspirasi bahkan menjadi rujukan para pemimpin di beberapa negara seperti Ukraina, Georgia, hingga Rusia. Walaupun antara Singapura dan negara-negara Eropa Timur memiliki perbedaan konteks yang cukup besar. Kepemimpinan LKY yang unik, berkarakter visioner dan pekerja keras direduksi menjadi sekedar pemerintahan yang kuat sehingga cenderung memunculkan ciri kediktatoran. Relevansi Kesuksesan LKY membangun Singapura menjadi salah satu dari deretan negara maju di dunia menjadikannya sangat layak ditahbiskan sebagai Bapak Singapura. Setelah lengser sebagai perdana menteri, kemudian menjabat menteri senior merupakan salah satu bukti bahwa LKY berusaha menerapkan transisi yang smooth dan tidak menimbulkan riak-riak yang berarti. LKY sebagai figur yang menjadi panutan rakyat Singapura, bahkan memberikan inspirasi bagi sebagian pemimpin dunia, saat ini sudah pergi. Tantangan Singapura saat ini adalah apakah putra tertuanya, Lee Hsien Loong, mampu meneruskan leadership legacy LKY ketika situasi pun telah berubah. Apalagi pengikut pun mulai berubah dengan semakin sadar akan hak-hak sipil mereka. Bagi Indonesia yang saat ini sedang mengedepankan kehadiran negara (intervensi negara) di bidang-bidang kehidupan penting warga negara, tidak bisa begitu saja menggandakan model Singapura. Indonesia memang memiliki pemimpin yang hebat dan dipuja oleh para pengikutnya yang loyal. Namun, situasi di Indonesia saat ini sangat dinamis dan pengikutnya pun kritis atas hak-hak sipil mereka. Sikap yang cenderung otoriter tentu tidak bisa diterapkan begitu saja. Akankah muncul model kepemimpinan Jokowi? ●

Pesan dari China Tirta N Mursitama  ;  Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara; Visiting Scholar pada College of Economics and Management Fujian Normal University,China

KORAN SINDO, 12 November 2014

                                                

                                                                                                                       

Saat ini sedang berlangsung perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 10-11 November 2014 di Beijing, China. Semua mata dunia tertuju pada acara ini yang akan turut menentukan 45% perdagangan dunia dan mempertaruhkan nama besar China pada dunia. KTT ini layak mendapat perhatian karena dinamika hubungan internasional di regional dan global belakangan ini terutama yang melibatkan peran strategis China. Pertama, langkah China memprakarsai berdirinya Bank Investasi Infrastruktur Asia dan siap menggelontorkan dana USD50 triliun. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur di negara-negara Asia. Kedua, komitmen China untuk menghidupkan kembali ”Jalan Sutera Abad 21” dengan menyediakan Silk Road Fund sebesar USD40 triliun. Dana ini tidak hanya untuk mengembangkan infrastruktur dalam arti fisik, tetapi juga dalam membangun sumber daya manusia. Hal lain yang digagas dalam komitmen ini adalah perlunya memperbaiki kerja sama industri dan finansial dengan negara-negara Asia. Ketiga, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kesepakatan antara China dan Jepang untukmengembalikan hubungan baik secara politik dan keamanan setelah sempat mengalami tensi yang memanas beberapa waktu belakangan ini. Kedua negara menyepakati empat poin untuk meningkatkan ikatan bilateral mereka. Keempat poin kesepakatan China dan Jepang tersebut meliputi kesepakatan untuk berpijak pada empat dokumen kesepakatan penting yang pernah ditandatangani kedua negara sejak tahun 1972, 1978, 1998, dan 2008. Mereka sepakat menghormati persoalan sejarah yang dimiliki dan melihat ke depan untuk maju bersamasama mengatasi hambatanhambatan praktis di lapangan. China dan Jepang juga menyadari sepenuhnya bahwa terdapat perbedaan dalam menyikapi sengketa kepulauan Diaoyu atau Senkaku secara lebih bijak. Mereka akan saling menahan diri agar persoalan tidak semakin keruh dan membangun komunikasi serta mekanisme penyelesaian sengketa. Akhirnya, kedua negara sepakat untuk mengembalikan hubungan politik, diplomasi, dan keamanan secara bertahap. Muaranya adalah membangun rasa saling percaya yang sempat terkikis hingga titik kritis. Kesepakatan empat poin antara China dan Jepang ini memberikan angin segar bagi stabilitas kawasan Asia. Terlihat bahwa kedua negara tidak menginginkan hubungan keduanya semakin memburuk yang dapat berakibat pada kerugian jangka panjang. Tidak hanya kerugian bagi kedua negara, tetapi juga hubungan kerja sama di antara mereka dengan negara-negara di Asia maupun dengan negara dari benua lain, khususnya Eropa dan Amerika. People to People Ketiga hal yang dilakukan oleh China di atas membuktikan bahwa negeri ini telah bersiap berperan lebih aktif dan substantif di kawasan Asia. Secara sistematis inisiatif mengatasi persoalan infrastruktur melalui ”Jalan Sutera Abad 21” yang di dalamnya meliputi pula pengembangan sumber daya manusia. China telah menyiapkan pelatihan dan pendidikan bagi dua puluh ribu orang dari negara tetangga selama lima tahun ke depan. SepertidisampaikanPresiden China Xi Jinping, bahwa pembangunan infrastruktur juga meliputi upaya untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia. Potensi pengembangan sumber daya manusia yang menentukan berbagai kebijakan baik di bidang perdagangan maupun keuangan sangatlah penting. Ia juga menegaskan arti pentingnya membangun ikatan hubungan antarindividu atau dikenal dengan people to people interaction melalui pendidikan dan penelitian. Pemerintah China baik di tingkat pusat maupun provinsi memiliki skema beasiswa bagi mahasiswa asing untuk belajar berbagai disiplin ilmu di perguruan tinggi di China. Belum lagi upaya yang dilakukan masing-masing universitas memberikan kesempatan belajar bagi para mahasiswa maupun penelitian bagi para dosen/peneliti dari negara lain. Dengan pendanaan penelitian yang sangat besar dan berbagai program yang diterapkan, universitas-universitas di China mengundang berbagai peneliti yang bereputasi dan memiliki karya yang baik di bidangnya untuk menjadi visiting scholar. Para peneliti tersebut melakukan penelitian bersama, memberikan perkuliahan kepada para mahasiswa hingga melakukan aktivitas pengenalan budaya setempat. Sebagai contoh di bidang ilmu sosial, pemerintah China menyediakan dana hingga lebih dari Rp40 miliar per tahun untuk proyek penelitian bagi para talenta peneliti hebat berbakat. Dalam program penelitian tersebut, mereka diharapkan menghasilkan penelitian inovatif, bersifat breakthrough dan memiliki relevansi yang tinggi bagi kemajuan China. Untuk itu, mereka dapat melibatkan para peneliti dari negara lain untuk berkontribusi, membuka kesempatan mahasiswa doktoral maupun peneliti post doctoral untuk bergabung. Hasilnya, publikasi internasional baik berupa buku maupun artikel ilmiah dari penerbit bereputasi dunia. Bila dibandingkan dengan Indonesia yang maksimal menyediakan hibah penelitian 1 miliar rupiah per tahun, pendanaan penelitian yang disediakan pemerintah bak bumi dan langit. Skema penelitian seperti ini dalam jumlah maupun programnya pun masih sangat terbatas. Dengan demikian, sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT APEC ini, China tidak hanya ingin memperlihatkan kepada dunia internasional akan kemajuan ekonomi dan sosialnya. KTT APEC ini sekaligus menjadi tonggak baru kepemimpinan China di Asia yang secara pasti, cepat atau lambat, akan memimpin dunia. Negeri Tirai Bambu ini paham betul bahwa kepemimpinan yang riil adalah dengan memberikan contoh teladan yang baik dan memberikan manfaat bagi para negara yang terlibat di dalamnya. Mengembalikan kejayaan Jalan Sutera dan memaknai kembali dalam konteks abad ke-21 merupakan tonggak strategis dalam merangkul para negara tetangga. Gagasan tersebut berhasil menyediakan kebutuhan public goods bagi para negara di Asia yang selalu disebutnya sebagai negara tetangga. Bila ini berlanjut dengan baik dengan stabilitas keamanan yang terjamin di Asia, tidak mustahil paling lambat 20 tahun lagi China akan memimpin dunia. Pemerintah Indonesia yang mengedepankan Poros Maritim Dunia sepertinya harus menangkap pesan China ini. Kemudian secara lebih cerdas, Indonesia mendapatkan keuntungan signifikan dalam gagasan besar tersebut dengan menjadi salah satu negara tetangga yang baik. ●