Kemenangan Obama, Peluang Indonesia

Kemenangan Obama, Peluang Indonesia Kentos Artoko ;  Wartawan Suara Karya

SUARA KARYA, 09 November 2012

  

Hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) menunjukkan Barack Obama dari Partai Demokrat yang juga petahana, mampu mengungguli seterunya Mitt Romney yang diusung oleh Partai Republik dengan perbedaan suara yang sangat tipis. Lalu, peluang apa yang bisa diambil oleh Indonesia dengan kemenangan Obama itu? Secara statistik, AS di bawah Obama telah berhasil menunjukkan kemajuan dalam bidang ekonomi. Data dari Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan, di bawah kepemimpinan Obama, jumlah pengangguran menurun dari 9 persen (2011), 8,1 persen (2012) dan prediksi 7,9 persen pada 2013 mendatang. Pertumbuhan ekonomi pun mengalami peningkatan dari 2,1 persen (2012) dan pada 2013 mendatang bisa 2,4 persen. Melalui data tersebut, harus diakui bahwa Obama masih harus terus berjuang untuk mengembalikan posisi perekonomian AS pada tingkatan atau level yang jauh lebih baik. Krisis moneter yang melanda Eropa juga memberikan imbas buruk terhadap ekspor AS ke kawasan ini yang secara langsung memberikan efek negatif perolehan negara. Dari sisi utang luar negeri, tingginya beban utang yang harus ditanggung Pemerintah AS dibandingkan dengan perolehan negara, turut memengaruhi berbagai kebijakan dalam sektor moneter yang berbuntut tidak stabilnya nilai tukar greenback (dolar) Kekuatan ekonomi domestik tentu saja sangat berpengaruh terhadap penerapan sistem politik luar negeri yang akan ditempuh oleh AS untuk mengamankan sejumlah kepentingannya di berbagai kawasan. Melalui sejumlah rencana yang dilontarkan Obama, tersirat bahwa AS akan jauh lebih realistis dalam melaksanakan kebijakan politik luar negerinya. Di Timur Tengah, dominasi pengaruh AS terhadap seluruh negara di jazirah ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Iran dan Suriah yang hingga kini masih belum bisa "ditaklukan", lambat tapi pasti bakal bisa dikuasai. Berbagai tekanan dalam bidang ekonomi dan politik telah dilancarkan AS beserta sekutu-sekutunya. Embargo ekonomi pun sudah dicanangkan terhadap kedua negara itu. Tumbangnya beberapa rezim, seperti Libia, Yaman dan Mesir yang selama ini menjadi 'duri dalam daging' telah memudahkan negeri Paman Sam untuk jauh lebih dalam lagi menancapkan kuku dan pengaruhnya. Politik hegemoni dan superioritas yang dianut oleh AS selama ini memang masih terus dijalankan oleh Obama, namun dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak mencolok. Kekuatan oleh militer di tiap regional terus dipertahankan dan ditambah. Untuk kawasan Asia, kendala utama AS untuk menguasai wilayah ini terletak pada superioritas China. Sebagai satu entitas negara, China kini berubah menjadi satu kekuatan industri, militer dan ekonomi yang paling mapan di dunia. Pertumbuhan ekonominya yang mencapai 8 persen mampu membuat negeri Tirai Bambu ini sebagai penguasa dunia dalam bidang ekonomi. Betapa tidak, hampir 80 persen surat utang yang dilempar oleh AS ke pasar keuangan dunia, diborong habis oleh China. Oleh karena itu, secara tidak langsung, AS kini berada di bawah pengaruh yang sangat luar biasa dari China, apabila tidak ingin kembali pada jurang krisis moneter yang jauh lebih dalam lagi. Kekuatan militer China yang juga terus berkembang, mengakibatkan politik hegemoni dan dominasi geopolitik China makin melebar di kawasan Asia Tenggara. Perseteruan antara Filipina-Kamboja soal Teluk Beting yang mengakibatkan ketidakmampuan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) menghasilkan komunike bersama, Juli lalu telah menimbulkan sedikit faksi dalam tubuh organisasi ini. Kamboja yang didukung China, serta Filipina yang didukung AS terus berseteru dengan tajam. Buntutnya, China melarang ekspor pisang Filipina ke negeri Tirai Bambu itu yang mengakibatkan kerugian besar dalam perolehan devisa Filipina, karena pisang merupakan andalan ekspor dan China adalah satu-satunya tujuan ekspor Filipina. Perseteruan lain yang hingga kini masih terjadi adalah antara China dan Jepang soal kepulauan Diaoyu (sebutan China) atau Senkaku (sebutan Jepang). China menganggap wilayah itu merupakan bagian dari kedaulatannya, demikian pula sebaliknya. Akibatnya, China melarang Jepang untuk memasok rare earth (bahan baku otomotif dan elektronika) ke wilayahnya, termasuk Hong Kong dan Taiwan. Pelarangan ini, menyebabkan Jepang meradang, mengingat rare earth adalah ekspor komoditas terpenting Jepang selain manufaktur, elektronika dan otomotif. Usulan zero draft (draf nol) yang dibawa oleh Menlu Marty Natalegawa untuk menyelesaikan sengketa wilayah di Laut China Selatan bisa dijadikan bargaining power bagi Indonesia agar lebih diperhatikan oleh AS. Apabila negara-negara anggota ASEAN setuju terhadap zero draft itu, maka Indonesia punya kartu truf tambahan untuk menjalankan diplomasi ekonomi dan politik terhadap negeri Paman Sam. Indonesia memiliki peluang untuk menekan AS dan sekutu-sekutunya agar lebih gencar lagi melakukan investasi di Indonesia. Investasi yang dilakukan, bisa secara langsung maupun tidak langsung, harus memberikan dampak langsung terhadap penambahkan dan perolehan devisa negara Di samping itu, Indonesia pun bisa meminta bantuan tambahan dalam bidang teknlogi teranyar serta militer, mengingat sejumlah persenjataan yang dimiliki negara telah usang dan tidak kompeten lagi untuk menjaga kedaulatan bangsa. ●

TNI Perlu Reformasi Lagi!

TNI Perlu Reformasi Lagi! Kentos Artoko ;  Wartawan Suara Karya

SUARA KARYA, 05 Oktober 2012

Setiap tanggal 5 Oktober seluruh elemen bangsa Indonesia merayakan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI). TNI sejatinya lahir dari rahim ibu pertiwi yang peduli atas kemerdekaan dan kedaulatan tanah air.

Dalam tulisan ini penulis tidak berupaya untuk membawa publik pada sejarah terbentuknya TNI yang kemungkinan besar telah sama-sama kita pelajari bersama sewaktu menduduki bangku sekolah. Namun, penulis tergerak untuk mengajak berdiskusi para pembaca Harian Umum Suara Karya tentang apakah keberadaan TNI telah sesuai dengan format Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau nilai-nilai demokrasi pada umumnya.

Memperbincangkan keberadaan angkatan perang (TNI, red) dalam format negara penganut paham demokrasi pasti tidak dapat dilepaskan dari teori keberadaan satu angkatan perang yang dimaksudkan agar negara tersebut mampu menjaga kedaulatannya dari berbagai ancaman, baik dari dalam, maupun luar negeri (invasi, intervensi asing dan infiltrasi).

Untuk tujuan itu, maka setiap personil angkatan bersenjata di didik untuk mampu memakai senjata, menerapkan strategi, mengeksekusi strategi yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan negarannya. Tidak heran, kalau satu angkatan perang itu dipersenjatai dari yang sifatnya ringan hingga yang berat.

Garis komando pun sangat jelas dipatuhi pada setiap angkatan bersenjata. Seorang atasan dapat memberikan instruksi langsung kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu hal yang tentu saja dalam kerangka positif. Timbul kemudian pertanyaan, apakah TNI yang kita cintai ini sudah berada pada jalur yang tepat untuk mengemban tugas sebagai penjaga kedaulatan bangsa? Apakah TNI juga telah berada pada koridor penerapan sistem demokrasi yang benar?

Untuk tugas sebagai penjaga kedaulatan bangsa, tugas yang diemban oleh TNI memang cukup berat dengan keterbatasan personil yang ada serta persenjataan yang dimiliki, tampaknya sulit untuk terus mengawasi ibu pertiwi dari berbagai macam bentuk gangguan, namun hingga saat ini tugas tersebut masih dijalankan dengan setia dan penuh tanggungjawab.

Karena keterbatasan itu pula, maka tugas menjaga stabilitas dan kedaulatan negara itu juga diberikan kepada seluruh elemen masyarakat yang kemudian dikenal sebagai tugas semesta (melibatkan seluruh unsur dan elemen) bangsa Indonesia.

Menjawab pertanyaan berikutnya, apakah TNI telah berada pada koridor penerapan kehidupan berdemokrasi yang benar? Tampaknya masih perlu di reformasi dan di format ulang. Mengapa?

Di setiap negara berkembang (Asia, Afrika dan Timur Tengah) keterlibatan angkatan perang masih cukup kental mengisi nuansa politik. Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Malaysia dan Indonesia sendiri kehidupan politik negaranya sangat dikuasai oleh "intervensi" angkatan perang atau yang bisa disebut juga militer.

Sebagai contoh yang gampang saja, Myanmar (dulu Burma) negara yang baru menyatakan diri menganut paham demokrasi, masih sangat militerisme dalam kehidupan negaranya. Presiden terpilihnya, Thein Sein merupakan penggiat yang dikenal dekat dengan penguasa militer Than Swee.

Thailand yang hampir selalu diguncang mosi tidak percaya dan kudeta juga dikuasai oleh pihak militer dalam menjalankan pemerintahannya. Bahkan, militer tidak rela kalau negeri gajah putih itu dijalankan oleh pemimpin yang tidak memiliki latar belakang militer.

Bergolaknya keinginan warga Timur Tengah untuk menerapkan paham demokrasi salah satunya juga dipicu oleh kentalnya militer bermain dalam dunia politik, selain prilaku otoriter yang diterapkan oleh para pemimpin di Timur Tengah yang non militer. Tak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar pemimpin Timur Tengah yang kini tumbang berasal dari militer, sebut saja, Moamar Khadafy (Libia), Hosni Mubarak (Mesir), dan Abdullah Ali (Yaman). Sedangkan Bashar Al-Assad (Suriah) yang juga pernah bertugas di militer hingga kini masih belum tumbang.

Di Indonesia hal serupa juga pernah terjadi, ketika para mahasiswa dan rakyat menuntut agar mantan Presiden Soeharto untuk lengser dari tampuk kekuasannya. Gerakan demonstrasi untuk menurunkan Soeharto pun berlangsung sangat masif terjadi di seluruh belahan nusantara.

Tumbal tewasnya beberapa mahasiswa tak dapat ditolak dan ini yang kemudian menjadi martir utama bagi turunnya orang nomor satu di Indonesia para rezim Orde Baru yang kemudian melahirkan rezim Reformasi.

Kontan reformasi pun digulirkan ditubuh TNI, politik dwifungsi yang saat itu dijalankan dipreteli, kini TNI diminimalisasi untuk terlibat dalam kegiatan berpolitik dan hanya diperbolehkan bila telah memasuki masa pensiun atau mengundurkan diri dari ikatan kedinasan. Dengan kata lain TNI diminta untuk netral dalam berpolitik.

Secara kasat mata memang TNI diminta untuk netral dalam menjalankan tugasnya, namun kenyatannya kenetralan tersebut masih patut dipertanyakan kembali, mengingat keberpihakan angkatan perang yang kita cintai ini masih sangat kental untuk membela kepentingan partai tertentu dalam memenangkan satu kondisi politik (political conditional).

Puluhan Jenderal kini aktif dalam kehidupan politik dan berpartai, banyak pengurus partai yang berasal dari TNI dan memiliki tugas serta fungsi yang sangat strategis. Mungkinkah ketentuan dan netralitas yang melingkupi TNI bisa dijalankan dengan murni dan konsekuen.

Para Jenderal itu, tidak akan mungkin untuk tidak menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya terhadap mantan anak buahnya yang kini menduduki posisi penting di jajaran TNI. Doktrin untuk patuh terhadap atasan pasti masih tertanam dalam setiap anggota TNI (back frame). Jadi masih sangat mungkin bila TNI kemudian ditarik ke sana dan kemari untuk sekedar turut meramaikan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Tampaknya bangsa ini memerlukan aturan dan sanksi yang tegas terhadap para mantan Jenderal yang dengan sengaja menggunakan pengaruhnya untuk untuk me"main"kan TNI yang kita sayangi ini! Selamat hari TNI. ● 

Innocence of Muslims = Politik AS

Innocence of Muslims = Politik AS Kentos Artoko ; Wartawan Suara Karya

SUARA KARYA, 26 September 2012

September bagi sebagian negara merupakan bulan suka cita. Termasuk di Indonesia, bagi kaum muda bulan ini kerap di analogikan dengan sikap semringah dan ceria. Tak heran kalau kemudian para muda-mudi menyebutnya dengan September Ceria.

Namun tidak demikian dengan di belahan lain, keceriaan berubah seketika menjadi bulan yang penuh dengan murka, dendam dan dengki. Beberapa tahun lalu, tepatnya 9 Sepember 2001-menurut literatur negara-negara barat-19 pembajak dari kelompok militan yang dikenal dengan Al-Qaida, membajak empat pesawat jet penumpang.

Para pembajak sengaja menabrakkan dua pesawat ke Menara Kembar World Trade Center di New York City, kedua menara runtuh dalam kurun dua jam. Pembajak juga menabrakkan pesawat ketiga ke Pentagon di Arlington, Virginia. Ketika penumpang berusaha mengambil alih pesawat keempat, United Airlines Penerbangan 93, pesawat ini jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania dan gagal mencapai target aslinya di Washington, D.C. Menurut laporan tim investigasi 911, sekitar 3.000 jiwa tewas dalam serangan ini. Semenjak itu, AS dan sekutu-sekutunya menyatakan perang terhadap terorisme di dunia dan menyatakan duka mendalam pada bulan September.

Pada bulan ini pula satu film amatir, Innocence of Muslims diputar untuk pertama kalinya di Amerika Serikat yang kemudian mengundang sejumlah kontroversi. Film itu bercerita tentang Nabi Muhammad SAW yang dinilai menderita kelainan psikologis (paedophilia) karena mengawini Siti Aisyah ketika berusia 8 tahun dan homoseksual.

Mulanya film ini bisa diunggah dan disaksikan langsung melalui situs Youtube, tapi karena alasan keamanan pihak Youtube menutupnya. Sebagai sebuah piranti dari kemajuan teknologi, film tersebut sempat disaksikan oleh jutaan pemeluk muslim di seluruh dunia dan langsung mengundang protes keras.

Adalah Dubes Amerika Serikat untuk Libia Christopher Stevens yang menjadi korban. Dia tewas ditembak dengan menggunakan roket sesaat akan keluar dari tempat kerjanya. Bukan hanya Stevens, empat staf Kedubes AS yang menyertai sang Duta Besar pun ikut tewas seketika.

Bagai efek domino, berbagai belahan dunia yang memiliki umat muslim pun mengikuti protes keras yang dilakukan oleh Libia. Jutaan umat muslim melakukan protes masif dan berkelanjutkan di hampir seluruh Kedutaan Besar AS di berbagai belahan dunia.

Presiden AS Barack Obama pun didesak untuk menyampaikan permintaan maaf terhadap umat muslim di seluruh dunia, akibat penayangan film tersebut. Di lain pihak, Obama yang sedang dalam masa kampanye untuk memertahankan posisinya sebagai presiden negeri Paman Sam menghadapi kenyataan pahit. Dunia muslim kini memusuhinya. Padahal, pada masa awal pemerintahannya, Obama menjanjikan untuk menjalin hubungan yang jauh lebih erat dengan negara-negara pemeluk muslim. 

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah ini merupakan satu trik politik khusus yang diciptakan oleh tim Obama dengan maksud mengambil simpati negara lain, bila pada saatnya Obama berhasil mengatasi kerikil tajam ini. Atau, hal ini merupakan tindak balas dendam dari penganut agama lain terhadap tindakan para teroris yang dengan tega menghabisi nyawa ribuan orang, ketika merontokkan gedung WTC itu?

Dari sisi politik internasional, bila asumsi trik politik yang diambil, Obama telah setengah jalan dan berhasil untuk mencabik-cabik emosi umat muslim dunia dan kita tinggal menunggu ungkapan politis Obama untuk menentramkan hati umat muslim. Dengan langkah ini, Obama berhasil menaklukan dunia dan mengundang simpati yang pada akhirnya bakal kembali mendongkrak popularitasnya dalam percaturan politik domestik November nanti.

Bila ini merupakan tindak balas dendam dari penganut agama lain, maka siapa yang menungganginya? Bodoh sekali aktor di belakang pembuatan film tersebut. Sebab, film itu telah berhasil menyatukan umat muslim di seluruh dunia dalam satu komando untuk membenci Amerika Serikat. Bukankah hal ini lebih mahal dan lebih berisiko?

Asumsi penulis, pada awalnya film ini dibuat, memang untuk tujuan hiburan dan sinematografi belaka, mengingat sangat jarang film mengenai sejarah Nabi Muhammad, setelah The Message (periode 1970-an) yang fenomenal.

Nakoula Basseley pembuat film Innocence of Muslims pasti sedikit banyak telah belajar mengenai sejarah Islam. Tidak mungkin sang sutradara mampu merangkai berbagai kejadian tanpa belajar sejarah. Persoalan yang kemudian diungkap bahwa dialog dalam film tersebut diubah dan tidak sesuai dengan skenario hanya merupakan alibi saja.

Yang pasti, film ini berkaitan erat dengan percaturan politik di Amerika Serikat yang akan segera mencapai titik klimaksnya pada November mendatang. Sebab sebagai satu negara adidaya, AS adalah barometer dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, misalnya, kebijakan apapun yang ditempuh oleh pemerintah dan bank sentral (The Federal Reserve) akan sangat berpengaruh pada sistem dan roda perekonomian internasional, terutama yang menjadikan dolar sebagai mata uang patokan.

Begitu pula dalam bidang politik, saat ini Obama menunggu satu momentum yang pas untuk mampu keluar sebagai pemenang atas saingan utamanya Mitt Romney yang berasal dari Partai Republik. Jika sebelumnya, kebijakan domestik akan berpengaruh dalam policy global, yang dimainkan oleh Obama saat ini adalah, sebaliknya.

Dengan kata lain, kemampuan Obama untuk menyelesaikan berbagai tuntutan dan desakan internasional akan digunakan sebagai kartu truf terakhir dan tampaknya presiden kulit hitam pertama yang pernah tinggal di Indonesia ini mengerti benar menggunakan momentum tersebut. Apakah Obama mampu untuk merangkul rakyat AS melalui masalah ini, kita tunggu saja! ●