Penyadapan dan Prioritas

Penyadapan dan Prioritas Pongki Pamungkas  ;   Penulis

TEMPO.CO,  28 November 2013

Ini suatu copy-paste dari kawan di dunia maya, dan seribu persen guyonan. Aparat intelijen Australia menafsirkan hasil penyadapan terhadap komunikasi SMS (short message service) dari Ani Yudhoyono ke sang suami, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia. Isinya, "Indonesia merencanakan untuk membeli 2 kapal selam dari Rusia, yang akan ditempatkan di Surabaya. Selanjutnya akan dipergunakan untuk menyerang Darwin, Australia. Rekomendasi: segera, urgen! Sadap telepon Ibu Negara! Dia seorang ahli strategi militer!" Gawat dan genting, bukan? Padahal, SMS Ani Yudhoyono kepada Presiden dalam bahasa Indonesia sekadar soal ini, "Pak, beliin pempek kapal selam 20, ya… Tempatnya dekat Konsulat Rusia. Itu lo, yang di sebelahnya Soto Surabaya. Mau arisan, nih. Sama jeruk 2 kilo. Sekalian beli sop torpedo di Bang Darwin--Kumis." Guyonan itu amat menyegarkan di tengah kehebohan penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden RI dan orang-orang terdekatnya. Kehebohan itu berwujud aneka rupa. Beberapa politikus, juga pelbagai demo oleh beberapa kalangan, menghendaki pelbagai rupa tindakan yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia. Ada yang meminta agar hubungan diplomatik Indonesia-Australia diputuskan. Ada yang meminta agar Dubes Australia dipulangkan. Ada yang mengusulkan perang. Sementara itu, pemerintah sudah menyikapinya dengan beberapa tindakan. Memanggil pulang Dubes Indonesia di Australia. Meminta penjelasan kepada pemerintah Australia. Menghentikan beberapa program bersama. Lebih lanjut, semoga akal sehat kita tetap terjaga dengan baik. Semoga kita tak lepas kendali sekadar mengumbar kemarahan. Asas manfaat versus mudarat perlu dipergunakan sedalam mungkin. "Amarah tidak pernah datang tanpa alasan, tapi jarang sekali itu berwujud alasan yang baik," kata Benjamin Franklin. Sementara, "Menyimpan kemarahan ibarat menggenggam bara panas dengan niat melemparkannya ke orang lain; dan itu ternyata akan membuat Anda sendiri terbakar," kata Buddha. Sepanjang hayat, yang namanya spionase dan intelijen akan terus ada. Dalam bentuk pengintaian, pencurian dokumen, termasuk penyadapan, segala sesuatunya adalah aktivitas yang akan terus terjadi antarnegara. Yang mampu kita kendalikan adalah kita harus menjaga segenap informasi rahasia negara kita sebaik-baiknya. Sistem kontra intelijen dan kontra spionase kita harus dibangun secara baik. Bahkan, Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama, dalam arah yang lain, menyatakan, "Apanya yang perlu rahasia? Saya terbuka terus, kok. Enggak ada yang diumpetin." Ketimbang kita terus menguras energi, menghebohkan soal penyadapan ini-lebih masuk akal-kita kembali berfokus pada masalah-masalah bangsa yang lebih mendasar. Bagaimana menanggulangi soal krisis ekonomi yang masih berkepanjangan, soal bencana alam di pelbagai wilayah, soal tata-niaga pelbagai kebutuhan pokok masyarakat, pemutakhiran data pemilih secara benar untuk pemilu, pembasmian korupsi secara efektif, dan pelbagai masalah besar lainnya. ●

Hubungan Lancung Negeri Tetangga

Hubungan Lancung Negeri Tetangga Yusa Djuyandi  ;   Peneliti Bidang Politik Pertahanan di Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Dosen Politik Binus University

MEDIA INDONESIA,  23 November 2013

  

BERITA tentang penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sebagian pejabat tinggi negara Indonesia pada 2009 tentu sangat mengusik. Terbongkarnya penyadapan itu tidak dapat dilepaskan dari adanya informasi berharga yang dibocorkan Edward Snowden kepada media massa. Snowden ialah orang yang pernah bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) dan Central Intelligence Agency (CIA) sehingga informasi yang diungkapkannya hampir dipastikan akurat sebab disertai dengan data-data. Meskipun bekerja di NSA, dirinya memiliki cukup banyak informasi tentang aktivitas intelijen yang dilakukan sekutu Amerika, seperti Inggris dan Australia. Langkah Snowden untuk memaparkan informasi yang tidak diketahui masyarakat umum merupakan suatu hal yang perlu diapresiasi meskipun dirinya harus menghadapi berbagai tuntutan dan ancaman dari Amerika Serikat ataupun sekutunya. Setidaknya beberapa negara yang mengetahui aktivitas penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, memberikan sikap untuk mengecam dan lebih waspada, seperti halnya Jerman dan pemerintah beberapa negara Uni Eropa lain yang mengecam Amerika Serikat dan Inggris. Skandal penyadapan Salah satu informasi berharga yang diungkapkan Snowden bagi Indonesia ialah adanya aktivitas penyadapan Australia terhadap para pejabat tinggi negara Indonesia pada 2009 meskipun sebenarnya aktivitas penyadapan itu diyakini telah dimulai sejak 2007. Walaupun penyadapan itu terjadi beberapa tahun yang lalu, tidak menutup kemungkinan intelijen Australia juga melaku kan aktivitas yang sama setelah itu. Mengingat Australia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kepentingan atas Indonesia, mereka akan berusaha mendapatkan berbagai macam informasi melalui berbagai sumber yang ada. Tidak bisa dimungkiri, skandal itu berdampak pada tegangnya hubungan kedua negara karena PM Tony Abbott enggan menyampaikan permohonan maaf atau menjelaskan keadaan yang sebenarnya-berbeda dengan koleganya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, yang menyampaikan permohonan maaf kepada Kanselir Jerman Angela Merkel dan mengungkapkan dirinya (Obama) tidak akan melakukan hal yang serupa seperti pemimpin Amerika sebelumnya. Ketegangan hubungan Indonesia dan Australia semakin diperkeruh sikap negatif penasihat senior Partai Liberal Australia Mark Textor yang merendahkan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. Melihat sikap para elite `Negeri Kanguru' yang cenderung tidak acuh dan menganggap kecil persoalan gap kecil persoalan tersebut, maka respons yang telah ditunjukkan pemerintah Indonesia dengan menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, menghentikan sementara kerja sama pertahanan dan keamanan lintas wilayah, setidaknya sudah memperlihatkan ketegasan pemerintah. Perlu dipahami bahwa aktivitas penyadapan dapat menjadi ilegal manakala dilakukan bukan untuk peruntukannya. Penyadapan dapat dibenarkan ketika digunakan untuk proses penindakan hukum, proses pengamanan yang sekiranya ada potensi berbahaya. Secara etika hubungan antarnegara, penyadapan tidak dapat dibenarkan saat dilakukan dalam keadaan damai (bukan perang atau konflik). Hubungan Indonesia dan Australia berada dalam keadaan damai dan tidak berkonflik, karenanya tidak etis bagi Australia menyadap pembicaraan para pejabat tinggi negara tetangganya itu. Kalaupun penyadapan itu dilakukan pada masa perdana menteri sebelumnya, yaitu Kevin Rudd, setidaknya Abbott memberikan pernyataan yang serupa seperti Obama kepada Merkel. Penyadapan merupakan salah satu aktivitas intelijen yang bertujuan memperoleh informasi sehingga memberikan keuntungan bagi pihak yang melakukan penyadapan. Akan tetapi, jika berbicara soal aktivitas memperoleh informasi itu sendiri, Australia punya berbagai cara untuk mendapatkan informasi berharga dari Indonesia, tentu selain dari aktivitas penyadapan. Dari pengamatan yang telah dilakukan penulis, mereka melakukan beberapa aktivitas penelitian (riset) dalam skala kecil ataupun besar, dan memanfaatkan berbagai jaringan perantara untuk memperoleh informasi. Dalam beberapa hal, kerja sama pertahanan juga dapat mereka manfaatkan untuk menggali informasi, dari yang terkecil sampai terbesar, tentang kekuatan Indonesia. Hubungan dua negara Harus diakui bahwa sebagai negara yang bertetangga, hubungan bilateral Indonesia dan Australia tidak selalu berjalan harmonis. Kedua negara itu pernah bersitegang ketika Australia turut campur dalam persoalan Timor Timur sehingga wilayah tersebut terlepas dari Indonesia. Kepentingan Australia atas Timor Timur pada saat itu ialah adanya celah Timor yang mereka anggap memiliki potensi cadangan minyak. Belum lagi terkait dengan ambiguitas kebijakan Australia atas persoalan Papua dan berkembangnya gerakan separatis, di saat pemerintah Australia tidak memiliki kejelasan sikap dalam mendukung kebijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam persoalan gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), cukup banyak gerakan itu memperoleh dukungan dari beberapa elite politik Australia. Akan tetapi, terkadang hubungan Indonesia dan Australia dapat berlangsung dengan sangat baik, tetapi menurut penulis hal itu lebih disebabkan kebutuhan dan kepentingan sesaat. Sebagai contoh, pascaaksi terorisme yang terjadi di Bali, hubungan kedua negara kembali membaik karena Australia membutuhkan Indonesia untuk menanggulangi ancaman jaringan teroris global yang berpotensi masuk ke wilayah mereka. Pada saat itu, cukup banyak bantuan diberikan Australia bagi Indonesia, baik dalam bentuk keuangan maupun pelatihan dan kerja sama di bidang pertahanan, keamanan, serta intelijen. Skandal penyadapan yang baru diketahui belakangan ini semakin memunculkan asumsi tentang ketidakseriusan Australia untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Indonesia. Sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Australia dianggap perlu karena mereka tidak memosisikan diri sebagai mitra dan sahabat yang baik bagi Indonesia.  Langkah pemerintah untuk menghentikan sementara waktu berbagai bentuk berbagai bentuk kerja sama dengan Australia adalah diperlukan. Meski demikian, agar Indonesia tidak dianggap sebelah mata, di sisi lain pemerintah juga perlu mengurangi sikap ketergantungan kepada Australia. Beberapa cara mengurangi sikap ketergantungan dapat dilakukan melalui kerja sama pertahanan dengan negara selain Australia. Hal itu dimaksudkan untuk meminimalkan terjadinya penyerapan informasi atas kekuatan pertahanan Indonesia oleh pihak Australia. Indonesia perlu memiliki teknologi satelit yang mandiri. Hal itu bertujuan menghindari terjadinya kebocoran informasi. Selain itu, mengembangkan teknologi dan industri nasional yang bersifat mandiri di bidang telekomunikasi dan pertahanan. Juga, mengembangkan kemampuan intelijen Indonesia dalam hal kontraintelijen. ●

Menyadap dan Keberadaan Negara

Menyadap dan Keberadaan Negara W Riawan Tjandra  ;   Pengajar pada FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pernah menjadi Visiting Scholars di Flinders Law School, Adelaide, South Australia, Doktor Ilmu Hukum UGM

MEDIA INDONESIA,  22 November 2013

TERUNGKAPNYA operasi intelijen Australia yang melakukan penyadapan saluran komunikasi elektronik pribadi para pejabat tinggi negara RI, termasuk Presiden, saat ini telah memanaskan relasi bilateral di antara kedua negara yang oleh Tony Abbott, PM Australia, selalu dipidatokan sebagai negara yang bersahabat dan bertetangga baik. Di kalangan dalam negeri Indonesia, semakin meluas dukungan terhadap pemerintah RI untuk mengambil sikap tegas yang kemudian berujung pada pemanggilan dubes RI untuk Australia. Namun, penya dapan telepon Presiden SBY dan pejabat Indonesia lainnya oleh badan intelijen Australia DSD (kini berubah menjadi Australian Signals Directorate) ternyata juga memicu reaksi luas di kalangan politikus Australia sendiri. Dalam sidang di parlemen Senin (18/11/2013) siang, anggota parlemen dari Partai Hijau Adam Bandt bertanya kepada Perdana Menteri Tony Abbott, “Apakah benar Australia menyadap telepon Presiden Indonesia, apakah masih berlangsung, dan apakah Anda mendukung hal itu?”. PM Abbott menjawab secara diplomatis dengan mengatakan, “Semua pemerintah melakukan pengumpulan informasi. Saya tidak akan berkomentar tentang masalah intelijen. Saya tidak ingin merusak hubungan dengan Indonesia.“ Jawaban itu tak memuaskan bagi sebagian politikus di Australia. Bahkan, sebagian besar masyarakat Australia juga mengecam kebijakan pemerintahnya sendiri yang tidak bersedia meminta maaf atas kegiatan operasi intelijen yang melakukan penyadapan atas telepon pejabat-pejabat tinggi di Indonesia. Bahkan, pemimpin Partai Hijau, Senator Christine Milne, juga sampai menyatakan, bahwa penyadapan tersebut akan mempermalukan Indonesia yang kini mengetahui ke tika Tony Abbott berbicara tentang persahabatan dengan Indonesia, ternyata Australia melakukan hal yang sebaliknya. Mayoritas publik di Indonesia memberikan dukungan atas tiga langkah yang diambil pemerintah Indonesia atas terung kapnya penyadapan telepon para pejabat tinggi RI tersebut. Kebijakan yang diambil pemerintah RI saat merespons sikap pemerintah Aus tralia adalah: (1 Meminta klarifikasi dari dubes Austra lia untuk Indonesia Greg Moriarty, (2) duta besar Indonesia untuk Australia Najib Riphat Kesoema dipulangkan ke Indonesia untuk dimintai keterangan mengenai sejumlah t informasi yang didapatkannya selama mengemban tugas di sana, dan (3) pemerintah Indonesia juga akan mengkaji ulang hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Nantinya, Indonesia akan lebih membatasi dan menjaga jarak dengan Australia yang selama ini dianggap sebagai negara tetangga dan sahabat. Laporan sejumlah media asing yang membongkar operasi intelijen Australia memberitakan badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY dan istri Presiden, Ani Yudhoyono, serta sejumlah menteri dalam kabinet SBY. Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan 9 orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon selulernya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia. Daftar target penyadapan juga mencakup Wakil Presiden Boediono, yang pekan lalu berada di Australia, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juru bicara presiden untuk urusan luar negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hasil pooling harian terkemuka di Australia, Sidney Morning Herald (SMH), sekitar 62% dari 10.717 responden di ‘Negeri Kanguru’ itu setuju Australia harus meminta maaf kepada Indonesia terkait dengan skandal penyadapan yang dilakukan terhadap SBY, Ani Yudhoyono, dan beberapa pejabat tinggi. Sejumlah tokoh oposisi dan politisi Australia juga menilai Abbott harus segera meminta maaf dan tidak perlu merasa ‘gengsi’ untuk melakukannya. Bahkan, mantan duta besar Australia untuk Indonesia, John McCarthy,  mengatakan Abbott seharusnya melakukan pendekatan personal kepada Presiden SBY untuk menenangkan perselisihan. McCarthy yang menjadi dubes Australia untuk Indonesia selama periode 1997-2001, dan kini bergabung dengan mantan Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, dan tokoh oposisi Bill Shorten, mendesak Abbott segera mengambil langkah-langkah untuk menenangkan situasi diplomatik dengan Indonesia yang memanas akibat skandal penyadapan. Bocornya informasi penyadapan ini seharusnya bisa menjadi momentum bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk konvensi antipenyadapan yang kemudian bisa ditindaklanjuti dengan ratifikasi di negara-negara dengan mengeluarkan produk hukum berupa undang-undang antipenyadapan. Namun, sebenarnya hukum nasional Indonesia sudah mengatur persoalan larangan penyadapan tersebut. Sesuai dengan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi, pada pasal 40 disebutkan tentang larangan penyadapan. Dalam aturan tersebut, tidak hanya WNI saja, tapi juga WNA bisa terjerat. Dalam pasal tersebut, sanksi pidana yang dikenakan berupa hukuman maksimal selama 15 tahun. Selain itu, dalam UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di jelaskan bahwa masih terbuka peluang untuk tindakan penyadapan. Namun, tindakan tersebut hanya bisa dilakukan oleh aparat pe negak hukum dalam rangka penyidikan, di antaranya kepolisian dan KPK. Dengan terungkapnya kasus penyadapan tersebut, PBB bisa didorong untuk segera menge ntuk segera menge luarkan konvensi internasional antipenyadapan. Hal itu bisa mendorong lahirnya sanksi hukum yang tegas bagi tindakan negara-negara yang melakukan operasi intelijen dan melakukan penyadapan di negara lain. Saat ini, Indonesia memang tengah berjuang bersama Brasil dan Jerman untuk mendorong mekanisme antipenyadapan di tingkat internasional. Ketiga negara itu sedang intensif menyusun resolusi ke PBB. Melakukan penyadapan terhadap negara lain sebenarnya mendekonstruksi keberadaban negara pelaku karena wilayah pelanggarannya sudah bukan lagi merupakan pelanggaran kesopanan internasional semata-mata, melainkan sudah memasuki ranah pelanggaran hukum sebagai suatu tindakan yang ilegal. Namun, kompleksitas masalah penegakan hukum nasional di suatu negara untuk menghadapi aksi penyadapan tersebut terbentur pada mekanisme hukum internasional yang sering kali dihadapkan pada hubungan diplomatik yang diatur berbagai konvensi internasional. Oleh karena itu, langkah pemerintah RI untuk mendorong lahirnya resolusi kepada PBB agar mengeluarkan konvensi internasional antipenyadapan akan berpengaruh terhadap negara-negara yang gemar melakukan penyadapan. Resolusi tersebut diperlukan untuk mengkaji ulang tindakan matamata yang dilakukan sebuah negara di luar wilayah mereka. Saat ini, resolusi tersebut sedang dibahas di Komisi III PBB yang khusus menangani masalah HAM. Operasi penyadapan di Indonesia dan sejumlah negara juga dilakukan oleh AS. Resolusi itu akan mendorong adanya aturan baku dan mengikat di internasional tentang praktik penyadapan dan matamata. Dengan begitu, kegiatan mata-mata dan penyadapan selama ini yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain bisa dikaji ulang. Tujuannya agar bisa dibuat mekanisme pengawasan global tentang penyadapan. Negara yang beradab tak perlu saling menyadap! ●

Menghalau Demoralisasi

Menghalau Demoralisasi Toeti Prahas Adhitama  ;   Anggota Dewan Redaksi Media Group

MEDIA INDONESIA,  22 November 2013

PENYADAPAN telepon sejumlah tokoh Indonesia oleh Australia menjadi skandal hubungan diplomatik. Indonesia memanggil pulang Duta Besar Indonesia di Australia untuk konsultasi. Tentang penyadapan itu, Perdana Menteri Australia Tony Abbott sepintas menyatakan negaranya bermaksud membantu. Apa arti membantu? Siapa yang dia bantu? Di Indonesia sebagian anggota masyarakat menafsirkannya sebagai pelanggaran etika moral dalam hubungan diplomatik yang menghina NKRI. Penyadapan antarnegara sebenarnya biasa dilakukan, masing-masing demi keamanan maupun kepentingannya. Indonesia pun melakukannya. Namun, tentu akan timbul masalah bila tindakan itu terungkap. Indonesia sebagai negara besar Asia yang berpenduduk ke-4 terbesar di dunia wajar bahwa rawan terhadap penyadapan. Di harian Sydney Morning Herald minggu ini, ahli pertahanan dan hubungan nasional Australia Philip Dorling menyampaikan opini bahwa pemerintahan Australia tidak pernah percaya pada Indonesia yang sistem politiknya meragukan, penuh teka-teki, dan korupsi. Ada sentimen seperti itu yang membuat pejabat-pejabat dan politisi mereka merasa perlu mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang Indonesia. Di pihak lain, ada juga penafsiran bahwa tujuan Australia membantu karena menganggap sejumlah elite Indonesia tidak transparan. Penyadapan atas sejumlah tokoh Indonesia mungkin mereka harapkan bisa mengungkap fakta tersebut. Karut-marut situasi politik Indonesia akhir-akhir ini, yang banyak tercemar oleh perilaku pelaku-pelaku politik yang melanggar sopan santun pergaulan antarmanusia dan antarpribadi, bisa menimbulkan berbagai interpretasi, termasuk di kalangan masyarakat luar negeri. Dilema kita bersama Jawaban untuk menghadapi dilema yang kita hadapi tidak sederhana. Manusia masih saja menempuh jalan historis ke arah persaingan yang menimbulkan permusuhan. Yang memisahkan satu negara dengan negara lain, antara satu manusia dan manusia lain, terutama ialah keakuan dan keinginan untuk menang. Sebagian didasari keserakahan. Kita sadar akan krisis ini. Untuk mencoba mengatasinya, kita selama ini mencoba mengubah sikap dan perilaku kita. Namun rencana-rencana, pakta-pakta, konferensi-konferensi yang bersifat nasional maupun internasional terbukti tidak mampu memecahkan inti persoalannya. Problem ini menjadi problem dunia yang menuntut penyelesaian bersama. Itulah yang antara lain menyebabkan masyarakat modern di mana-mana tertarik pada politik. Masa depan terletak di tangan orang-orang yang memiliki ideologi dan memandang jauh ke depan. Ada kaitan antara kemerdekaan, demokrasi, dan ideologi. Ideologi bisa memberi penyelesaian masa kini untuk problem-problem yang ditemui manusia sejak masa lampau. Tanpa ideologi, demokrasi ibarat etalase toko yang terang-benderang tanpa barang. Dengan ideologi, demokrasi akan bergerak dari sekadar ungkapan-ungkapan menjadi tindakan-tindakan, karena bukan dilakukan oleh orang per orang atau kelompok, melainkan dilakukan bersama atas dasar kesepakatan bersama. Bisa disimpulkan, ideologi tanpa demokrasi akan mudah hilang. Sebaliknya kemerdekaan dengan ideologi akan membantu kita bersama mengatasi masalah-masalah hingga kita bisa mengharapkan datangnya masa depan yang kita idamkan. Rujukan lima M Menurut pemberitaan minggu ini, pembukaan Sidang Paripurna ke-2 DPR RI hanya dihadiri kurang dari separuh anggotanya. Itu membuktikan kurangnya komitmen para anggota dalam peran mereka sebagai wakil rakyat sekalipun orang-orang terhormat itu mendapat remunerasi tinggi, belum lagi fasilitas-fasilitas lain yang memadai. Dalam kaitan ini, perbincangan televisi banyak membahas masalah kurangnya program pendidikan kepemimpinan, khususnya di kalangan kader-kader partai politik. Yang dimaksud bukan hanya kemampuan mereka sebagai wakil rakyat, tetapi bahwa sikap dan perilaku mereka tidak menggambarkan peran sebagai pemimpin yang wakil rakyat. Dalam peran itu mereka dituntut menjadi pemimpin yang memberikan teladan kepada rakyat. Kenyataannya, sebaliknya sebagian malahan melakukan pelanggaran etika moral; bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi bahkan sebagai anggota masyarakat biasa. Berita-berita tentang korupsi besar-besaran yang tak kunjung reda sebagian menyangkut anggota-anggota DPR. Hukum terkesan diputar-putar tanpa menemui titik kesimpulan. Penyakit suap menjangkiti sebagian petinggi pengadilan. Berita-berita itu terbukti telah meluas ke luar negeri dan menimbulkan bermacam interpretasi. Kapan berakhirnya? Menghadapi kesulitan sekompleks ini, memang paling gampang menunjukkan sikap kecemasan, putus asa, dan angkat tangan. Sikap itu bahkan ada di antara kaum cerdik cendekia. Pemikiran apatis semacam itu akan membawa masyarakat menuju bencana. Mungkin itu menyebabkan keresahan meluas yang sering berakhir dengan kerusuhan dan kekerasan. Bila kita tinjau sejarah peradaban lokal kita, kelemahan manusia yang terpapar di sini sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Kearifan lokal mengajarkan kepada masyarakat Jawa tradisional, misalnya, agar menjauhi kemaksiatan yang disebut lima M (maling, main, madat, madon, dan minum).  Dalam kehidupan modern, lima M meliputi `maling' yang artinya pencurian atau penipuan dan korupsi, `main' berarti perjudian, `madat' berarti penggunaan obat terlarang termasuk narkoba, `madon' menyangkut pornografi dan perselingkuhan, sedangkan `minum' artinya mabuk-mabuk an. Apakah larangan lima M yang menjadi rujukan masyarakat masa lalu bisa berlaku untuk masyarakat modern Indonesia? ●

Polemik Penyadapan Asing : Potret Relasi Politik dan Diplomatik RI-Australia

Polemik Penyadapan Asing : Potret Relasi Politik dan Diplomatik RI-Australia Anindya Daly  ;   Praktisi Seni Budaya Paksi Katon, Yogyakarta

OKEZONENEWS,  22 November 2013

  

Bangsa Indonesia yang sedang mempersiapkan Pesta Demokrasinya pada Pemilu 2014 mendatang, tiba-tiba, digegerkan dengan munculnya isu penyadapan oleh intelijen asing? Bahwa isu penyadapan itu sebelumnya terbongkar berdasarkan dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (National Security Agency), yang dibocorkan oleh Edward Snowden, mantan agen spionase Amerika. Dalam pemberitaan media, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menegaskan, bahwa “penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia ini telah mencederai kemitraan strategis dengan Indonesia. Apalagi, Indonesia dan kedua negara itu adalah sama-sama negara demokrasi!”.   Sejak adanya informasi terkait penyadapan oleh Amerika Serikat dan Australia terhadap Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menanggapi hal tersebut dengan sikap protes keras pemerintah melalui jalur birokrasi (Kemenlu), dan pernyataan di berbagai media. Meski demikian, Australia tak urung memperlihatkan itikad baik sebagai negara tetangga yang mengaku menjadi mitra strategis Bangsa Indonesia? Misalnya, melakukan proses klarifikasi, penyelidikan kasus, penanganan hukum, bahkan permohonan maaf pun tidak? Sementara, bahwa dari Canberra, Perdana Menteri Australia Tony Abbott justru bersikap menolak menanggapi klaim bahwa badan intelijen Australia telah menyadap komunikasi Presiden SBY pada 2009.    Bahkan, Abbott menilai jika penyadapan itu suatu kewajaran? Karena, semua pemerintah negara di dunia tahu, bahwa pemerintah negara lain mengumpulkan informasi (dikutip BBC). Sungguh sikap Australia sangat lucu, dan sekaligus ngawur! Bagaimana tidak?, Perdana Menteri Australia Tonny Abbott menganggap jika penyadapan yang dilakukan melanggar hukum? Luar biasa, atau justru, Australia tak lagi menganggap keramahan Indonesia sebagai mitra strategisnya, melainkan potensi ancaman bagi masa depan negaranya?   Selasa (19/11/2013), di Gedung DPR RI Jakarta, Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya bahkan menyatakan tinggal selangkah lagi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia berakhir. Hal ini diapresiasi melalui langkah tegas pemerintah yang menarik Dubes RI di Australia sebagai bentuk protes. Dengan penarikan duta besar Indonesia untuk Australia, itu berarti selangkah lagi Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia. Selain itu,  masyarakat Indonesia juga sedang menunggu sikap tegas dan keras dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Barack Obama dan Perdana Menteri Australia Tonny Abbott soal penyadapan ini. Meskipun, sikap pemanggilan Duta Besar kedua negara telah dilakukan, namun yang kiranya diperlukan adalah klarifikasi dari Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Australia sesuai dengan otoritas dan kewenangannya. Bagaiana pun, persoalan penyadapan ini bukanlah hal biasa-biasa saja seperti yang dikatakan oleh PM Australia? Sebab, yang menjadi korban penyadapan adalah negara sahabat sendiri.   Namun di tengah kegaduhan pemberitaan tentang isu penyadapan itu, bagaimana kelanjutan pemberitaan tentang Edward Snowden?, agaknya mantan agen spionase Amerika itu justru terlepas dari lingkaran jerat polemik permasalahan yang ditimbulkannya? Pertanyaannya, apakah kepentingan Edward Snowden atas konspirasi operasi penyadapan intelijen Amerika Serikat dan Australia di Indonesia selama ini? Dan, sejak kapan Intelijen Australia melakukan operasi penyadapan intelijennya di lingkar birokrasi pemerintah Indonesia? Serta, bagaimana sikap dan tindakan politik pemerintah Indonesia didalam menanggapi isu penyadapan intelijen asing yang mulai menggugah rasa nasionalisme rakyat?     Pertama, siapakah Edward Snowden? Edward Joseph Snowden (lahir 21 Juni 1983), adalah mantan kontraktor teknik Amerika Serikat dan karyawan Central Intelligence Agency (CIA) yang menjadi kontraktor untuk National Security Agency (NSA) sebelum membocorkan informasi program mata-mata rahasia NSA kepada pers. Snowden membocorkan informasi rahasia seputar program-progam NSA yang sangat rahasia seperti PRISM kepada The Guardian dan The Washington Post pada Juni 2013. Snowden mengatakan, bahwa pembocoran PRISM dan perintah FISA terkait dengan aksi pengambilan data oleh NSA bertujuan mengungkapkan apa yang ia yakini sebagai tindakan berlebihan oleh pemerintah untuk memantau aktivitas warga Amerika Serikat. Skandal Snowden telah menyebabkan hubungan luar negeri Amerika Serikat dengan beberapa negara di Eropa seperti Prancis dan Jerman menjadi terganggu, termasuk bocoran informasinya terkait penyadapan intelijen Australia di Indonesia yang menggegerkan Istana Negara beberapa pecan ini. Berdasarkan pemberitaan media, bahwa Snowden saat ini berada dibawah perlindungan  suaka politik pemerintah Russia. Apakah Snowden ini juga merupakan agen ganda Russia?      Kedua, sejak kapan Intelijen Australia melakukan operasi penyadapan intelijennya di lingkar birokrasi pemerintah Indonesia?    Sebagaimana artikel Philip Dorling yang berjudul “Canberra Doesn't Trust Jakarta” dalam SKH. Australia The Age, edisi 19 November 2013. Dorling menyebutkan, bahwa Australia telah memata-matai Indonesia sejak 1954, tepatnya sejak negeri Kanguru itu membangun kantor kedutaan luar negeri pertama di Jakarta. Menurut Dorling, dibalik deklarasi persahabatan antara kedua negara bertetangga ini, Australia tidak pernah percaya dengan Jakarta, meski  sudah menjalin kerja sama bidang keamanan dan intelijen dengan Indonesia. Kami tidak menganggap Indonesia sebagai sahabat sejati, dan kami tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa suatu hari, jauh di masa depan, (Indonesia) mungkin menjadi ancaman," kata Dorling.    Lebih lanjut dikatakan Dorling, "Kami telah memata-matai Jakarta untuk waktu yang sangat lama. Kedutaan Australia di Jakarta adalah lokasi stasiun luar negeri pertama dari Intelijen Rahasia Australia, didirikan pada tahun 1954, dan ASIS (Australian Secret Intelligence Service) selalu membuat Indonesia sebagai prioritas utama."   Buku harian Duta Besar Australia pertama Sir Walter Crocker di Indonesia mengungkap intelijen Australia melakukan penyadapan sinyal direktorat pertahanan secara rutin sejak pertengahan 1950-an. Pada 1960, badan intelijen Inggris bernama GCHQ (The Government Communications Headquarters), membantu Australia membongkar sinyal pertahanan dari mesin sandi Hagelin yang diproduksi Swedia. Mesin ini dipakai kedutaan besar Indonesia di Australia. Berikutnya pada 1970-an, fasilitas radio sinyal pertahanan yang ada di Shoal Bay, di luar Darwin, telah memantau komunikasi militer Indonesia, misalnya rencana Indonesia ketika hendak menginvasi serangan ke pendudukan Timor-Timur. Operasi intelijen Australia terus bekerja hingga 1999. Sejak saat itu Australia masih memiliki akses luas untuk merekam komunikasi militer dan sipil Indonesia. Sesudah Timor-Timur merdeka melalui jajak pendapat pada 1999, operasi intelijen Australia terus berlanjut. Dan sepertinya, operasi intelijen Australia sejak 1954 sampai 1999 ini berlanjut hingga pemerintahan Presiden SBY kini.    Ketiga, bagaimana sikap dan tindakan politik pemerintah Indonesia didalam menanggapi isu penyadapan intelijen asing yang mulai menggugah rasa nasionalisme rakyat?     Setelah berulang-kali meminta konfirmasi Australia terkait penyadapan intelijennya di Indonesia, maka Pemerintah akhirnya memanggil pulang Duta Besar Indonesia Nadjib Riphat Kesoema, di Canbera, Australia untuk pulang ke tanah-air. Hal ini membuktikan, bahwa pemerintah telah bertindak tegas dan terukur dalam menanggapi polemik politik bilateral dengan Australia. Selain itu, pemerintah juga sedang meninjau-ulang berbagai kesepakatan strategis dengan Australia, terutama berhubungan dengan sektor perekonomian nasional. Dalam pemberitaan media, bahwa Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto juga menyatakan akan memanggil Duta Besar Australia, Greg Moriarty untuk dimintai keterangan terkait penyadapan.   Sebagaimana pernyataan tegas Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, bahwa Australia telah melanggar privasi individu dan hak asasi manusia serta melukai hubungan antara kedua negara.  Sebagaimana pemberitaan media, bahwa sejumlah pejabat pemerintah Indonesia yang menjadi target penyadapan pemerintah Australia selain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, adalah Ibu Negara H. Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, nama lainnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Menpora Andi Mallarangeng, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan mantan Panglima TNI Widodo AS. Demikian bocoran dokumen dari whistleblower NSA, Edward Snowden yang dilansir Australian Broadcasting Corporation dan The Guardian.   Akhirnya, jikalau dalam waktu dekat Perdana Menteri Australia Tony Abbot tidak juga mau meminta maaf secara resmi, maka hal itu berarti Negeri Kangguru siap melepas hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dan, bila benar pemutusan hubungan diplomatik itu terjadi?, maka Duta Besar Australia di Indonesia terpaksa kembali ke negaranya. Maka, bahwa penjelasan resmi dari Dubes Indonesia untuk Australia terkait penyadapan?, serta sikap resmi Tony Abbot untuk meminta maaf dari batas waktu yang ditentukan?, jelas akan menentukan nasib hubungan diplomatik kedua Negara (terhitung sejak November 2013). Dan sebagai pertimbangan, bahwa banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang kini berdomisili di Benua Suku Aborigin itu?   Terakhir, sebagai rakyat Indonesia, kita, seyogyanya senantiasa mendukung langkah kebijakan nasional yang ditempuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyelesaikan polemik penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia. Maka, ketenangan, kehati-hatian dalam beropini, dan fase kebangkitan rasa nasionalisme yang lama mati suri kini dinantikan oleh Ibu Pertiwi Tercinta, demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ●

Posisi Australia

Posisi Australia Donny Syofyan  ;   Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

REPUBLIKA,  21 November 2013

  

Pascakebuntuan pembicaraan seputar manusia perahu pekan lalu, hubungan antara Indonesia dan Australia kembali memanas. Pemerintah Indonesia memanggil pulang Duta Besar RI di Canberra atas tuduhan bahwa agen mata-mata Australia menyadap ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono.  Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam konferensi pers pada Senin (18/11) menyatakan bahwa Indonesia sangat terganggu oleh hal ini. Lebih lanjut ia menegaskan, aksi penyadapan ini bukanlah perbuatan cerdas karena melanggar asas-asas kepatutan serta hukum nasional dan internasional. Sungguhpun Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, sangat menyesalkan implikasi dari pemberitaan media terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi ia menolak minta maaf. Abbott berdalih bahwa Australia tak perlu meminta maaf atas langkah-langkah yang diambil untuk melindungi negaranya sekarang atau di masa lalu. Ini sama halnya dengan mengharapkan negara-negara tertentu meminta maaf kepada negara lain atas kesalahan yang dilakukan pemerintah negara itu di masa lalu. Tanpa tedeng aling-aling, sikap Abbott ini sudah menegaskan bagaimana pendirian seorang Perdana Menteri Australia terhadap skandal yang mereka lakukan terhadap simbol negara lain yang bernama presiden. Bagi Indonesia, aksi penyadapan ini memang tidak bisa ditoleransi.  Tindakan The Defence Signals Directorate (DSD)--yang sekarang disebut The Australian Signals Directorate (ADS)--sama saja dengan membiarkan pihak Australia mengobok-obok bendera negara atau kedaulatan bangsa. Aksi ini seharusnya dijadikan sebagai momen untuk meneguhkan resistensi domestik berupa penguatan kemandirian bangsa. Dalam banyak hal, semisal sektor pendidikan dan perdagangan, posisi Australia sangat diuntungkan dalam hubungannya dengan Indonesia. Asia Research Centre (ARC) dari Universitas Murdoch (2013) melaporkan bahwa terdapat sekitar 12 ribu mahasiswa Indonesia studi ke Australia setiap tahun, sedangkan siswa Australia yang belajar di Indonesia hanya sekitar 50 orang per tahun. Jumlah mahasiswa Indonesia yang beroleh beasiswa Australian Development Scholarship (ADS) sekitar 300-400 orang per tahun tak sebanding dengan jumlah mahasiswa Indonesia lainnya yang menuntut ilmu ke Negeri Kanguru tersebut dengan dana pribadi. Ketimpangan proporsi peluang pendidikan ini seharusnya mendorong perguruan tinggi di Indonesia mengambil peran lebih dominan dan proaktif meningkatkan kemandirian bangsa lewat jalur perguruan tinggi. Perlu percepatan untuk mentransformasikan pelbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai universitas berbasis riset, bukan semata-mata pengajaran.  Inilah kunci untuk mendongkrak kualitas perguruan tinggi di Tanah Air untuk bisa menyamai berbagai universitas ternama di Australia, Singapura, atau Malaysia. Hingga kini, puluhan sekolah di Australia datang ke Indonesia saban tahun guna menjemput rezeki mengingat tingginya animo kelas menengah ke atas untuk menyekolahkan anak-anaknya ke Australia. Dalam perdagangan, Indonesia memiliki pasar yang lebih besar dan lebih dinamis daripada di Eropa, belum lagi bahwa Indonesia merupakan pasar terdekat untuk pemasaran produk-produk Australia dibandingkan pasar lainnya yang lebih besar di seluruh dunia. Bagaimana dengan nasib sapi-sapi Australia, ke mana akan diekspor? Indonesia adalah pasar ekspor terbesar sapi-sapi Aus tralia meskipun Australia hanya menempati urutan ke-12 sebagai negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia. Kemandirian ekonomi sejatinya dimulai dengan mengembalikan kedaulatan peternak atau para pengusaha ternak Tanah Air. Kita memiliki areal peternakan yang sangat luas dengan pasar yang sama luasnya. Basrizal Koto (Basko), sebagai misal, memiliki kawasan peternakan sapi terbesar di Asia Tenggara yang berada di wilayah Riau, lebih kurang 300 hektare.  Ia adalah pengusaha sukses (from zero to hero) yang berpengalaman untuk memberdayakan para peternak juga menumbuhkan kelas-kelas pengusaha baru. Kerja sama antara petani, peternak, dan pengusaha menjadi keniscayaan untuk mengembangkan kemandirian ekonomi lokal demi terciptanya pengawasan mutu, akses ke pasar, dan ketersediaan finansial. Aksi penyadapan ini pun mengingatkan banyak pihak bahwa tidak ada makan siang yang gratis (there is no free lunch). Amerika Serikat dan sekutunya seperti Australia ingin tetap mendominasi dunia dengan memonopoli informasi. Mereka menggunakan segala cara yang halus, tersembunyi, dan tidak disadari.  Putra-putri Indonesia yang tengah menuntut ilmu di Negeri Down Under tak perlu gentar bersikap kritis hanya karena mereka beroleh beasiswa dari Pemerintah Australia. Para intelektual yang didanai beasiswa Fullbright di AS tetap saja kritis terhadap kebijakan negara Paman Sam itu, semisal Arief Budiman, Amien Rais, dan Syafii Maarif. Jauh sebelumnya, Hatta sudah menunjukkan dengan mendirikan Perhimpunan Indonesia di Belanda, mekipun ia ke kesana untuk belajar atas beasiswa dari Kerajaan Belanda. Di pihak Australia, Abbott bukanlah seorang pembelajar yang arif. Presiden Obama telah meluncurkan telaah komprehensif terhadap seluruh program pengawasan AS dalam menanggapi tuduhan serupa tatkala intelijen AS memata-matai panggilan pribadi dari banyak pemimpin dunia, termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel. Obama menelepon Merkel dan tokoh-tokoh lain dan mengutarakan penyesalannya. Abbott seharusnya bisa menempuh upaya serupa. ●

Penyadapan dan Sikap Kita

Penyadapan dan Sikap Kita Budi Kurniawan  ;   Pengajar di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, Alumni Australian National University Canberra

REPUBLIKA,  21 November 2013

  

Terbongkarnya skandal penyadapan terhadap Presiden, Ibu Negara, dan sejumlah menteri membuat hubungan Indonesia-Australia kembali mengalami ketegangan. Sebuah situasi yang sebenarnya sangat disayangkan ketika dua negara ini sedang berada dalam hangatnya persahabatan sebagai tetangga.  Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik menjadi presiden, Canberra menunjukkan iktikad baiknya dengan kehadiran Perdana Menteri John Howard di acara pelantikan, suatu tradisi baru yang positif. Presiden SBY pun diundang untuk berbicara di Parlemen Australia, sebuah undangan yang sangat terhormat dari sedikit kepala negara terpilih yang pernah diundang pada era pertama pemerintahan Kevin Rudd.  Ketika PM Julia Gillard terpilih, ia pun memilih Indonesia sebagai negara yang pertama ia kunjungi sebagai kepala pemerintahan. Dan, tradisi inipun dilanjutkan oleh penerusnya yakni perdana menteri yang baru, Tony Abbot, baru-baru ini. Dapat dikatakan bahwa peme rintahan SBY saat ini adalah pemerintah yang paling dekat hubungannya dengan Aus tralia sejak era Paul Ketting dan Pak Harto. Namun, hubungan tersebut akhir-akhir ini berada di titik terendah lagi setelah pemerintah Koalisi Liberal pimpinan Perdana Menteri Tony Abbot diam seribu bahasa terhadap isu penyadapan yang dilakukan atas perintah sekutu mereka, Amerika Serikat. Publik negara Australia pun terpecah. Ada yang mengecam terutama dari pihak oposisi, yang melihat seharusnya Indonesia didekati sebagai mitra strategis, tetangga terdekat dari utara, pemimpin ASEAN, dan negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di Asia selain Cina dan India. Pendapat pertama ini datang dari akademisi kritis dan pendukung partai oposisi yakni Partai Buruh.  Ada yang menganggap penyadapan adalah hal yang biasa dan wajar, sewajar seperti hidup bertetangga yang dimaklumi jika tetangga ingin tahu apa yang dilakukan tetangga sebelah. Pendapat terakhir ini adalah kira-kira suara pendukung partai koalisi yang sedang berkuasa. Sikap kedua inilah yang dipilih Pemerintah Australia saat ini. Sikap Pemerintah Australia ini menunjukkan bukti bahwa Australia bukanlah partner yang setara dalam diplomasi, bukan pula tetangga yang baik, tetapi Australia adalah wakilnya polisi dunia Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Tanggapan PM Tony Abott yang cenderung menganggap peristiwa ini sebagai kewajaran adalah juga bukti bahwa Australia bukanlah Asian looking country, tetapi orang Barat yang tinggal di kawasan selatan.  Ini juga bukti bahwa masih ada kecurigaan yang besar terhadap Indonesia yang dianggap mengancam Australia di benak pengambil kebijakan di negeri kangguru itu. Tetapi, tentulah mereka tidak tahu bahwa sikap itu justru merugikan mereka. Kepentingan Australia akan terhambat jika Pemerintah Indonesia berani keras dalam isu manusia perahu, misalnya. PM Abbot dalam kampanye selama pemilu yang lalu selalu menjanjikan menyelesaikan masalah imigran gelap yang menggunakan perahu ini sebagai kebijakan yang harus dituntaskannya. Nah, untuk itulah mengapa Indonesia penting bagi Australia. Dengan adanya kasus ini tentu saja Australia akan kesulitan bernegosiasi dengan Indonesia untuk mencegah para imigran gelap memasuki wilayah mereka. Mau tidak mau, Pemerintah Australia harus melibatkan Indonesia dalam masalah ini.  Kepentingan yang lain adalah kepentingan dagang. Indonesia adalah pasar utama peternak sapi Australia. Ketika Kementerian Pertanian membatasi kuota impor daging sapi, peternak Australia mengalami kerugian yang besar.  Kepentingan Indonesia yang paling besar dengan Australia adalah masalah stabilitas dan dukungan politik dalam menyelesaikan masalah konflik di Papua. Isu Papua adalah isu yang mudah bagi Pemerintah Australia untuk dijadikan kartu truf penting yang bisa dimain kan dalam perundingan-perundingan penting dengan Indonesia. Bisa dikatakan isu Papua inilah yang menjadi ganjalan utama bagi Indonesia dalam perundingan-perundingan internasional. Sikap Pemerintah Indonesia yang menggalang kekuatan bersama negara lain seperti Jerman yang juga dirugikan dalam kasus penyadapan ini patut diapresiasi. Kasus ini harus dikapitalisasi agar menjadi concern bersama dunia internasional untuk mendesak Pemerintah Amerika dan sekutunya tidak hanya berkata halus di meja diplomasi namun menelikung di luar. Presiden harus turun tangan untuk mendesak Pemerintah Australia meminta maaf dan jika tidak, Indonesia berhak mengusir dubes Australia di Jakarta sebagai reaksi keras akan masalah ini. Penarikan Dubes RI di Canberra patut kita apresiasi.  Reaksi akan penyadapan ini harus pada level presiden bukan pada level menlu apalagi juru bicara. Presiden jangan sampai dikritik hanya berani pada isu pribadi seperti isu Bunda Putri ketimbang isu publik yang menyangkut kedaulatan negara. Contohlah Angela Markel, wanita kanselir dari Jerman. Dia dengan tegas meminta klarifikasi Inggris dan Amerika akan isu penyadapan ini. SBY sebenarnya punya modal yang kuat untuk berani mendesak Australia dan menyadarkan publik Australia bahwa Indonesia bisa marah jika tetangganya berlaku bak asisten sherif di Asia. Tentu saja bahasa konfrontasi seribu persen penting untuk bahasa diplomasi bukan saja untuk masalah pribadi. ●