Najib dan Gejolak Politik Malaysia Hamdan Daulay  ;  Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Peneliti Politik Islam di Malaysia Tahun 2006-2011

                                                     KOMPAS, 01 September 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Najib Razak tampaknya mengalami hari-hari kelam dari karier politiknya seiring dengan semakin derasnya arus demonstrasi yang menuntutnya mundur dari kursi kekuasaan. Gejolak politik yang melanda Malaysia dengan munculnya demonstrasi besar-besaran merupakan babak baru dalam panggung politik Malaysia.Selama ini sangat jarang terjadi demonstrasi semacam itu di Malaysia karena pengaruh sultan di setiap negara bagian yang dihormati warga. Kini puluhan ribu rakyat Malaysia turun ke jalan menuntut Najib Razak mundur dari kursi Perdana Menteri karena diduga terlibat kasus megakorupsi 700 juta dollar AS (Rp 9 triliun). Demonstrasi kali ini tidak hanya dilakukan oleh kelompok oposisi (pembangkang), tetapi juga tokoh-tokoh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) sebagai partai penguasa. Bahkan Dr Mahathir Mohamad sebagai tokoh utama UMNO turut bersuara keras, menuntut Najib Razak segera mengundurkan diri. Persaingan Selama ini persaingan politik yang sering terjadi di Malaysia adalah antara UMNO dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS), terutama dalam memperebutkan massa Melayu dengan isu keislaman. Persainganbanyak menjurus kepada kaidah dan bentuk Islamyang hendak dipaparkan kepada masyarakat. Kedua belah pihak mencobameyakinkan rakyat bahwa perjuangan merekalah yang lebih benar. UMNO mengalami pergeseran strategi politik seiring dengan dinamika politik di Malaysia. Ketika UMNO berdiri tahun 1946, predikat sebagai partai sekuler begitu melekat. Predikat ini tidak bisa lepas dari sejarah pembentukan partai UMNO, sebagai organisasi bangsa Melayu bersatu yang berjuang untuk Malaysia dengan realitas penduduk yang multietnik dan multiagama. Sebagai partai yang direstui oleh pemerintah kolonial Inggris dan dengan tokoh-tokoh UMNO yang banyak berlatar belakang pendidikan Barat, partai ini memang semakin kuat bercitra sebagai partai sekuler. Namun, kebijakan politik yang dibuat Mahathir Mohamad dan juga Abdullah Ahmad Badawi semakin lama semakin Islami sehingga membuat PAS yang selama ini mengusung isu Islam merasa tersaingi. UMNO lewat Abdullah Ahmad Badawi dengan cerdas membawa wacana Islam Hadhari yang moderat dan bisa diterima oleh sebagian besar umat Islam Malaysia. Pasang surut dukungan politik dialami UMNO/BN (Barisan Nasional) terlihat dari naik turunnya perolehan kursi parlemen pada setiap pilihan raya umum (PRU). Penurunan drastis dukungan politik kepada UMNO/ BN terjadi pada PRU 2013 dengan hanya mendapatkan 140 kursi (63,10%) dari 222 kursi. Selain PRU 2013, UMNO/BN juga pernah memperoleh kursi parlemen di bawah 75%, yaitu pada PRU 1959, dengan perolehan 74 kursi (71,15%) dari 104 kursi yang ada. PRU 1969, dengan perolehan 95 kursi (66,00%) dari 144 kursi yang ada. PRU 1990, dengan perolehan 127 kursi (70,55%) dari 180 kursi yang ada. Namun, dalam sejarah politik Malaysia, baru pada PRU 2008 UMNO/BN mendapat dukungan paling rendah dari pemilih. Aspek nilai Sepanjang 1990-an perdebatan politik tentang Islambanyak menyentuh aspek nilai dan pelaksanaan Islam dan diselaraskan dengan cita-cita Dr Mahathir Mohamad untuk memodernkanmasyarakat Malaysiamelalui dasar perindustrian. Bagi Mahathir, umat Islam harus banyak melakukan ijtihad untuk mengikuti kemajuan zaman. Kalau umat Islam ingin maju dalam semua aspek kehidupan, konsep Islam tradisional yang diusung PAS selama ini tidak relevan lagi. Untuk itu, Islam harus menyesuaikan diri dengan kemodernan. Pendidikan umat Islam harus ditingkatkan dalam segala bidang, tidak hanya dalam ilmu keislaman, tetapi juga teknologi. Menurut Mahathir, itulah cara umat Islam untuk maju. UMNO di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad dan Najib Razak memang memiliki corak dan gaya politik yang berbeda. Mahathir yang memimpin UMNO dan Malaysia selama lebih dari 20 tahun memang telah banyak memajukan dan menyejahterakan Malaysia. Namun, di sisi lain, Mahathir juga dinilai memiliki sisi negatif: otoriter dan dengan berbagai cara menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Tindakan politik Mahathir terhadap Anwar Ibrahim, misalnya, menjadi catatan hitam yang sulit dilupakan rakyat Malaysia. Kurang stabil Pasca kepemimpinan Mahathir Mohamad, dengan tampilnya Abdullah Ahmad Badawi dan dilanjutkan dengan Najib Razak, ternyata memunculkan suasana politik yang kurang stabil. Pengaruh UMNO sebagai partai penguasa di Malaysia secara perlahan semakin redup seiring dengan berbagai kasus korupsi yang melanda elite partai. Kejayaan UMNO semasa kepemimpinan Mahathir Mohamad seolah tidak bisa dipertahankan tokoh-tokoh UMNO berikutnya. Popularitas Abdullah Ahmad Badawi dan Najib Razak tidak mampu menandingi Mahathir Mohamad. Kini gejolak politik yang melanda Malaysia bagaikan prahara yang sulit dipadamkan. Kasus megakorupsi yang melanda Najib Razak barangkali menjadi babak akhir kejayaan UMNO dalam panggung politik Malaysia yang sudah berkuasa puluhan tahun. Atau, masih adakah tokoh-tokoh UMNO yang kuat, jujur, dan bersih yang diharapkan mampu membawa kejayaan Malaysia seperti yang pernah dilakukan Mahathir Mohamad? ●

Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Muktamar Hamdan Daulay  ;  Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KOMPAS, 07 November 2014

                                                                                                                       

MUKTAMAR PKB yang diselenggarakan di Surabaya akhir Agustus lalu tampaknya belum memberi suasana politik yang sehat dan menyejukkan. Setelah muktamar, PKB belum mampu melahirkan kader-kader politik andal karena tersumbatnya iklim demokrasi. Kuatnya dominasi Muhaimin Iskandar dalam memimpin PKB selama ini membuat kader-kader PKB tidak ada yang berani tampil menjadi kandidat ketua umum. Maka, terjadilah ”sandiwara politik” yang dengan aklamasi memilih Muhaimin Iskandar menjadi Ketua PKB. Catatan politik Muhaimin dalam pertarungan politik di PKB, yang berani melawan Gus Dur dan tokoh-tokoh PKB yang lain, membuat iklim demokrasi kurang berkembang di partai ini. Namun, seiring dengan dinamika politik di Tanah Air, sinar politik Muhaimin mulai redup. Kuatnya ambisi Muhaimin untuk rangkap jabatan Ketua Umum PKB dan masuk kabinet JKW-JK ternyata tidak bisa direalisasikan. Berbagai analisis pun muncul. Ada yang menilai karena ia terbentur kebijakan Jokowi yang tegas tidak membolehkan menteri rangkap jabatan, hingga dikait-kaitkan dengan KPK yang memberi warna kuning dan merah. Secara diplomatis dan apologis, Muhaimin mengatakan bahwa ia ingin lebih fokus mengurus PKB. Gus Dur sesungguhnya sudah lama memprediksikan perkembangan PKB ke depan setelah konflik internal. Bahkan, waktu itu Gus Dur menyebut beberapa nama yang dianggap ”merusak” PKB. Menurut Gus Dur, dalam buku Muslim di Tengah Pergumulan (1994: 86), syahwat politik yang berlebihan menjadi ancaman utama yang merusak partai. Berkembang atau terpuruknya PKB ke depan tentu tidak lepas dari dukungan warga NU dan kiai-kiai karismatik. Ketika elite PKB bisa menjalin komunikasi yang baik dengan kiai dan komponen NU dari berbagai lapisan, PKB akan eksis. Sebaliknya, manakala elite PKB salah dalam menjalin komunikasi dengan kiai dan komponen NU, PKB semakin terpuruk dan ditinggal massa pendukung. Keberhasilan PKB meraih suara signifikan pada pemilu 9 April yang lalu, salah satunya adalah karena semakin baiknya komunikasi elite PKB dengan kiai dan komponen NU di berbagai lapisan. Kiai jadi kunci Martin van Bruinessen dalam buku Nahdlatul Ulama menilai bahwa karisma kiai sebagai perekat ukhuwah di NU yang dilambangkan dengan sembilan bintang dan seutas tali kini mulai pudar. Lunturnya karisma kiai antara lain dipengaruhi oleh keberpihakan kiai pada politik praktis, bahkan tidak jarang mereka menjadi juru kampanye partai politik sehingga terjadi pertentangan tajam kiai satu dengan kiai lainnya. Akibatnya, tugas utama kiai sebagai pengemban dakwah dan pendidikan Islam semakin terbengkalai. Menurut Martin, kiai yang dianggap sebagai perekat keutuhan ukhuwah di tubuh NU telah mengalami pergeseran nilai. Ormas Islam seperti NU, tempat berkumpulnya kiai, ulama, dan santri, seharusnya bisa fokus pada bidang dakwah dan pendidikan Islam. Namun, dalam realitas banyak tugas utama NU yang terbengkalai karena kesibukan para kiai berpolitik praktis. Ikrar yang sudah diucapkan NU di Situbondo pada 1984 untuk kembali ke khitah 1926 juga tak kunjung teraktualisasikan. Fenomena relasi politik NU dengan PKB ke depan tampaknya cukup menarik untuk dikaji. Sebagai ormas Islam yang mempunyai puluhan juta warga, dengan basis pesantren dan kiai-kiai karismatik, NU adalah kekuatan besar yang patut diperhitungkan. Menurut Deliar Noer dalam buku Partai Islam di Pentas Nasional, NU adalah aset besar bangsa yang telah berperan penting dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, NU tidak boleh terjebak pada politik praktis, tetapi harus konsisten pada perjuangan dakwah dan pendidikan untuk rakyat. Patut kiranya menjadi catatan bagi kiai-kiai NU tentang risiko jika mereka terlalu intens dalam dunia politik. Sebagai panutan umat hendaknya mereka men¬jadi teladan (uswatun hasanah) termasuk dalam bidang politik. Sikap istiqomah ini harus dipegang teguh agar umat tidak menjadi bingung melihat tindakan kiai mereka. Kiai yang memiliki wawasan luas dan pengaruh besar di masyarakat akan memilih yang terbaik untuk umat. PKB ke depan dengan nakhoda Muhaimin tentu akan menghadapi banyak tantangan seiring dengan dinamika politik yang begitu cepat berubah. Muhaimin tentu mampu membaca dinamika politik yang ada agar PKB bisa tetap eksis. Iklim demokrasi yang sehat harus diupayakan dalam memimpin NU sehingga bisa lahir kader-kader andal. Kalau iklim demokrasi disumbat, cepat atau lambat PKB akan terpuruk di tengah semakin cerdas dan kritisnya masyarakat pemilih. Iklim demokrasi yang tak sehat akan berkembang menjadi penyakit kanker ganas, yang cepat atau lambat akan membuat kekuatan partai itu semakin rapuh dari waktu ke waktu. Seyogianya ke depan PKB menjadi partai yang benar-benar demokratis, bukan partai yang seolah-olah demokratis, tetapi realitasnya menjalankan sistem yang otoriter. Jangan menyepelekan kritik yang masuk, apalagi menganggap pihak yang mengkritik sebagai musuh. Justru kritik itu adalah obat untuk menyehatkan PKB ke depan. ●

Memahami Persaingan Politik Malaysia

Memahami Persaingan Politik Malaysia Hamdan Daulay  ;  Dosen UIN Yogyakarta; Peneliti Politik UMNO dan PAS di Malaysia pada 2006-2010

KOMPAS, 08 Mei 2013

Pada 5 Mei 2013, Malaysia telah melaksanakan pemilu untuk menentukan pemimpin politik lima tahun ke depan.

Sejak merdeka pada tahun 1957 hingga saat ini, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) selalu menjadi partai pemenang dan berkuasa di Malaysia. Namun, pada Pemilu 2008 yang lalu, UMNO dikejutkan koalisi partai oposisi—Democratic Action Party, Parti Islam Se-Malaysia (PAS), dan Partai Keadilan Rakyat (PKR)—yang mampu meraih 82 kursi dari total 222 kursi di parlemen.

Sebelumnya, UMNO selalu dominan dengan menguasai lebih dari dua pertiga kursi parlemen. Keberhasilan oposisi meraih 82 kursi parlemen dan menang di 5 negara bagian (Selangor, Kelantan, Kedah, Terengganu, dan Penang) itu merupakan pukulan telak bagi UMNO. Hal tersebut tidak lepas dari ketokohan Anwar Ibrahim yang mampu menghimpun kekuatan oposisi.

Persaingan politik di Malaysia tidak bisa lepas dari pengaruh budaya Melayu dan Islam yang begitu dominan. Budaya Melayu dan pengaruh kerajaan yang masih eksis membuat politik Malaysia menjadi lebih santun dan jarang terjadi demonstrasi yang anarki. Masyarakat Malaysia yang majemuk, baik dari segi agama, budaya, maupun etnis, tidak menjadi penghalang untuk membangun negara yang kuat dan rukun. Budaya Melayu dan nilai-nilai Islam yang dominan menjadi semakin kuat karena faktor kesultanan yang memberi dukungan kepada eksistensi Islam dan budaya Melayu.

Potensi konflik

Potensi konflik politik di Malaysia memang tidak bisa dihindari, khususnya antara UMNO yang dianggap sekuler dan PAS sebagai partai Islam. Kedua partai sama-sama memperebutkan pemilih dari massa Melayu dan Islam. Lebih-lebih pada masa kampanye politik, potensi konflik itu semakin nyata.

UMNO sebagai partai sekuler berbasis etnis Melayu mengklaim berkomitmen kuat mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dan menuduh PAS sebagai partai tradisional yang menghambat kemajuan. PAS sebagai partai Islam mengklaim lebih Islami dan menuduh UMNO banyak menyimpang dari nilai-nilai Islam.

Sumber konflik kedua partai tersebut adalah isu-isu Islam dengan penafsiran masing-masing. Strategi politik itu wajar mengingat suara pemilih yang mereka perebutkan adalah masyarakat Melayu yang berkomitmen kuat kepada Islam.

Bagi masyarakat Melayu, budaya mereka tak bisa dipisahkan dari Islam. Itu sebabnya, partai-parti yang berbasis Melayu, baik UMNO, PAS, maupun PKR, selalu membawa isu Islam dalam strategi politik mereka.

Bahkan, UMNO—baik di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad, Abdullah Ahmad Badawi, maupun Najib Razak—memunculkan gagasan baru Islam Hadhari. Konsep Islam Hadhari adalah menegaskan peran utama pengetahuan dalam Islam dan berupaya mencapai sepuluh prinsip utama mulai dari keimanan, keadilan, hingga kehidupan yang berkualitas.

UMNO sebagai partai penguasa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menjawab berbagai kritik yang dilontarkan PAS terkait dengan kemajuan Islam di Malaysia. Meskipun UMNO sebagai partai sekuler, kebijakan politik UMNO banyak yang mendukung kemajuan Islam. Pemerintah mendirikan Bank Islam, Universitas Islam Internasional, Asuransi Islam, hingga mendukung kemajuan dakwah lewat berbagai dukungan dana dari tingkat desa hingga nasional.

Sejumlah tindakan nyata UMNO selama ini tetap dalam bingkai pluralisme sehingga tidak memicu gejolak. Sebagai partai penguasa, UMNO bisa lebih leluasa membuat sejumlah kebijakan yang menguntungkan semua lapisan masyarakat, apa pun etnis dan agamanya.

UMNO yang dominan etnis Melayu tidak hanya mengutamakan pembangunan untuk Melayu dan Islam, tetapi juga bagi etnis China dan India. Dengan demikian, nilai-nilai pluralisme di Malaysia dikelola dengan baik dalam prinsip kesatuan.

Bagi PAS sebagai partai oposisi, sejumlah kebijakan politik yang dibuat pemerintah/UMNO hanyalah strategi politik untuk memengaruhi masyarakat Melayu. Menurut PAS, dukungan UMNO terhadap Islam belum menyentuh esensi Islam.

Negara bernilai Islam

Perjuangan politik PAS adalah mendirikan negara yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Namun, idealisme itu tampaknya sulit diwujudkan di tengah pluralisme masyarakat. PAS dinilai sektarian sehingga sulit diterima masyarakat yang mendambakan keutuhan dan persatuan bangsa.

Melihat persaingan politik yang terjadi antara UMNO dan PAS dengan mengangkat isu-isu keislaman, sesungguhnya yang lebih dominan lagi adalah aspek penafsiran. Bagi UMNO, perjuangan politik untuk memajukan Islam di Malaysia tidak harus dengan menjadikan Malaysia negara Islam, tetapi yang lebih penting justru esensi nilai-nilai Islam bisa diaktualisasikan dalam berbagai kebijakan politik.

Bagi PAS, perjuangan Islam itu harus diwujudkan secara formal dengan menjadikan Malaysia negara Islam. Dalam hal ini, UMNO tampaknya lebih realistis strategi politiknya di tengah kondisi rakyat Malaysia yang majemuk. ●