Tampilkan postingan dengan label Subsidi BBM - Solusi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Subsidi BBM - Solusi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 11 November 2014

Mengalihkan Subsidi BBM ke Sektor Produktif

Mengalihkan Subsidi BBM ke Sektor Produktif

A Tony Prasetiantono  ;  Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada
MEDIA INDONESIA, 10 November 2014
                                                
                                                                                                                       


TIGA pekan yang lalu saya berkunjung ke Shanghai dan Beijing, Tiongkok. Dalam sebuah diskusi di Shanghai, seorang ekonom Tiongkok terperanjat ketika saya beritahu bahwa harga eceran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia ialah Rp 6.500 per liter. Di Tiongkok, harga eceran BBM sekitar 8 yuan, atau setara Rp16 ribu per liter. Itu pun masih belum apa-apa jika dibandingkan dengan di Turki, tempat harga BBM sekitar Rp 32 ribu per liter. Turki bersama Norwegia merupakan dua negara dengan harga eceran BBM tertinggi di dunia. Negara-negara yang masuk 10 besar ialah Belanda, Italia, Swedia, Yunani, Prancis, Portugal, Belgia dan Jerman.

Lalu, bagaimana pemerintah Tiongkok melindungi daya beli (purchasing power) rakyatnya dengan penduduk saat ini mencapai 1,36 miliar orang? Seperti praktik di negara-negara maju, mereka memberikan bantuan tunai langsung (cash transfer) kepada kelompok penduduk miskin. Bagi pemerintah Tiongkok, subsidi terhadap barang (BBM) tidak layak diberikan, tetapi yang lebih tepat ialah memberi transfer tunai kepada kelompok rakyat yang termiskin. Itu akan lebih efektif dan kena sasaran (targeted).

Menurut The Economist (20/10), jumlah penduduk miskin Tiongkok resminya ialah 83 juta pada akhir 2013. Meski demikian, data itu bisa jadi mengecoh (misleading). Kriteria miskin menurut Bank Dunia US$ 1,25 per orang per hari, sebenarnya jumlah penduduk miskin Tiongkok 200 juta. Angka itu lebih masuk akal, yang berarti penduduk miskin masih 14,7%. Mereka itulah yang menjadi sasaran pemberian bantuan tunai langsung. Cara itu dianggap lebih efektif untuk memproteksi kelompok sasaran termiskin.

Bagaimana skenarionya jika kebijakan di Tiongkok tersebut diterapkan di Indonesia? Saat ini (APBN 2014) subsidi BBM dan listrik ialah Rp 350 triliun, yang terdiri dari subsidi BBM Rp 246 triliun dan subsidi listrik Rp104 triliun. Jika suatu saat nanti subsidi BBM bisa dihilangkan (tentu saja secara bertahap), kita akan mendapatkan ruang fiskal hampir Rp 250 triliun.

Jika kita asumsikan dana sebesar itu dibagi dua sama rata untuk kepentingan (1) pembangunan infrastruktur dan (2) melindungi daya beli kelompok miskin, tiap pos mendapatkan Rp125 triliun.Besaran tersebut sangat signifikan. Sebagai perbandingan, biaya pembangunan mass rapid transit (MRT) di Jakarta, untuk jalur Lebak Bulus hingga Hotel Indonesia (tahap pertama), kemudian ke stasiun Kota (tahap kedua), biaya totalnya `hanya' Rp27 triliun. Itu pun diamortisasi sampai tujuh tahun (2013-2020) sehingga berarti biaya per tahun `hanya' Rp4 triliun.

Biaya pembangunan bandara megah Kualanamu di Sumatra Utara juga `hanya' Rp 5,6 triliun dalam tempo delapan tahun. Artinya, kebutuhan dananya `cuma' Rp 700 miliar per tahun. Bandara di Balikpapan yang indah itu juga hanya Rp 2 triliun; Bandara Ngurah Rai di Bali cuma Rp 2,7 triliun; rel kereta ganda (double track) Jakarta-Surabaya sepanjang 727 km hanya Rp10,6 triliun; jalan tol di atas laut di Bali sepanjang 12 km cuma Rp 2,7 triliun, dan seterusnya. Dengan kata lain, dana Rp125 triliun per tahun untuk menambah anggaran infrastruktur tersebut sangatlah besar!

Kesalahan alokasi

Lalu, bagaimana dengan dana Rp 125 triliun jika kita berikan secara tunai kepada penduduk miskin? Itu juga sangat dahsyat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2014 jumlah penduduk miskin kita ialah 28,3 juta, yang terdiri dari 10,5 juta di perkotaan dan 17,7 juta di perdesaan. Jika kita transfer dana Rp125 triliun kepada mereka, akan diperoleh angka Rp 6 juta/ orang/tahun.

Taruhlah data BPS tersebut sesungguhnya misleading (terlalu rendah). Kita ambil data lain. Kriteria Bank Dunia US$1,25/orang/hari, akan ditemukan angka penduduk miskin 65 juta orang. Dengan data itu, akan diperoleh bantuan tunai langsung Rp 2,7 juta/orang/tahun. Jika diasumsikan per keluarga kita berisi 4-5 orang, akan diperoleh Rp10 juta/keluarga/tahun, atau Rp 800 ribu/keluarga/ bulan.

Dengan kata lain, subsidi BBM Rp250 triliun tersebut luar biasa besarnya. Angka itu akan naik ke Rp 263 triliun pada 2015 dan akan terus naik pada tahun-tahun berikutnya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya penduduk. Karena itu, keputusan pemerintahan baru Presiden Jokowi untuk merealokasikan subsidi BBM ke belanja lain yang lebih produktif merupakan suatu keniscayaan, bahkan keharusan. Studi International Monetary Fund (IMF) pada 2010 sudah secara jelas menunjukkan terjadi kesalahan alokasi subsidi BBM (misallocation of resources) di negara-negara yang memberlakukan subsidi BBM.

Negara-negara tersebut ialah Irak, Arab Saudi, Mesir, Ekuador, Turkmenistan, Venezuela, Yaman, Iran, Kirgizstan, Indonesia, Yordania, Nigeria, Angola, Kongo, dan Uni Emirat Arab. Hasilnya 80% subsidi BBM dinikmati penduduk berpendapatan menengah ke atas. Selebihnya, 20% dinikmati penduduk menengah ke bawah). Itu sungguh tidak adil. IMF menyimpulkan betapa subsidi BBM justru menyakiti kelompok penduduk miskin (how subsidies hurt the poor...).

Karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah besar, untuk secara berangsur-angsur mengubah situasi ini. Subsidi BBM harus secara bertahap dikurangi, bahkan akhirnya menghilangkannya dalam beberapa tahun ke depan.
Hambatan terbesar saat ini ialah secara psikologis masyarakat (termasuk sebagian politikus kita) mengasumsikan Indonesia ialah pemilik cadangan minyak yang besar sehingga rakyat layak mendapatkan subsidi BBM. Padahal, asumsi itu telah lama berlalu dan kini sudah tidak valid lagi. Indonesia kini hanyalah produsen kecil (800 ribu barel per hari ber banding produksi total dunia 94 juta barel per hari). Cadangan minyak yang terbukti pun (proven oil reserves) juga kecil, hanya 3,7 miliar hingga 4 miliar barel. Padahal, peringkat ke-10 di dunia, Nigeria, cadangannya sekitar 10 kali lipat Indonesia, yaitu 37 miliar barel. Pemilik cadangan minyak terbesar saat ini ialah Venezuela dengan 300 miliar barel.

Konon Brasil juga bakal menjadi nomor satu dengan 320 miliar barel, tetapi data ini belum resmi. Jika dibandingkan dengan pemilik cadangan minyak terbesar di dunia, cadangan Indonesia hanya 1 berbanding 80. Fakta itu tampaknya belum banyak diketahui orang. Mereka menganggap Indonesia pemilik cadangan minyak yang besar. Itu jauh dari data dan fakta. Pemerintah harus menyosialisasi data tersebut kepada politikus dan masyarakat.

Karena kelangkaan cadangan minyak, kita pun harus berhemat dan mengendalikan konsumsi secara efektif, tidak boleh sembrono. Pemberian subsidi yang besar terhadap BBM jelas tidak mendukung upaya penghematan tersebut.

Pemerintah harus memulai kampanye alokasi subsidi yang lebih efektif, tepat sasaran, serta mengontrol penggunaan minyak secara efektif. Subsidi BBM justru menimbulkan moral hazard; penerima subsidi ialah kelompok yang tak berhak (kelas menengah ke atas), yang mobil-mobilnya boros dan bertangki besar, serta mengabaikan prinsip berhemat. Praktik semacam itu harus dihentikan.

Tekanan inflasi

Kebijakan realokasi subsidi yang pada akhirnya dilakukan dengan menaikkan harga eceran BBM itu tentu saja menimbulkan banyak penentangnya. Salah satu argumentasinya ialah akhir-akhir ini harga minyak dunia turun dari US$100-US$110 per barel menjadi US$ 85 per barel, yang memang membuka peluang penurunan subsidi BBM dalam APBN kita. Namun, masalahnya, sampai kapan harga US$ 85 per barel itu bakal berlangsung? Sebulan, dua bulan, setahun? Tidak ada yang tahu.

Harga minyak dunia bakal dipengaruhi permintaan (demand). Sementara itu, prospek perekonomian global 2015 masih tetap terjaga. Perekonomian AS bakal tumbuh di atas 3%. Pemerintah Tiongkok menargetkan pertumbuhan 7,5%, meskipun Bank Dunia merekomendasikan 7% saja agar Beijing tidak terlalu berat menderita polusi. Kombinasi pertumbuhan ekonomi AS dan Tiongkok diyakini dapat mendorong permintaan energi minyak pada 2015 sehingga harga akan kembali ke level di atas US$90, bahkan menuju US$100 per barel.

Rasanya sulit berharap harga minyak dunia bakal bertahan lama di level US$85 per barel. Kalaupun harga minyak dunia menjadi pertimbangan penting bagi penaikan harga BBM bersubsidi, menurut saya, hal itu bisa sedikit menurunkan penaikan harga dari semula diprediksi Rp 3.000 per liter menjadi naik Rp 2.500 per liter. Jadi, harga eceran BBM naik dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 9.000 per liter.

Hal itu juga diperlukan agar tekanan inflasi bisa sedikit dikurangi. Jika penaikan harga BBM sebesar Rp3.000 per liter, inflasi 2014 saya proyeksikan mencapai 7,5%-8%. Namun, jika penaikan harganya Rp2.500 per liter, inflasi 2014 bisa ditekan menjadi 7%-7,5% saja. Level itu relatif masih dapat dijangkau (affordable), jika dibandingkan dengan inflasi tahun lalu yang 8,38%.

Presiden Jokowi direncanakan akan mengumumkan langsung penaikan harga BBM, sepulang dari kegiatan di luar negeri di Tiongkok, Myanmar, dan Australia. Hanya Presiden Jokowi-lah yang paling tepat untuk mengumumkan isu sensitif itu, bukan Menko Perekonomian atau Menteri ESDM, sebagaimana pernah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya.

Gaya komunikasi khas Presiden Jokowi juga akan sangat membantu masyarakat untuk memahaminya. Presiden Jokowi sudah memberi contoh hidup sederhana tanpa dibuat-buat sebagaimana observasi kita selama ini terhadapnya sehingga resistensi pun bisa diminimalkan. ●

Selasa, 02 September 2014

Solusi Pengendalian Subsidi BBM

Solusi Pengendalian Subsidi BBM

Sunarsip  ;   Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI)
REPUBLIKA, 01 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

Menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dimulainya era pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) kini menjadi isu yang paling mendapat perhatian. Ini wajar karena BBM bersubsidi masih menjadi "komoditas" strategis yang dibutuhkan masyarakat.

Sayangnya, sebagian besar penikmat BBM bersubsidi adalah mereka yang berada dalam kelompok kelas menengah ke atas. Sehingga wajar bila muncul gagasan agar harga BBM bersubsidi ini dinaikkan.

Namun, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi juga harus dilakukan pada saat (timing) yang tepat. Kita memiliki pengalaman yang kurang baik pada saat menaikkan harga BBM bersubsidi. Contohnya pada 2013, di saat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada Juni, yaitu ketika tekanan inflasi sedang tinggi. Akibatnya, kebijakan kenaikan harga BBM ini mendorong kenaikan inflasi secara masif. Pada 2013, inflasi kita tergolong tinggi, yaitu 8,38 persen.

Pertanyaannya, apakah bila harga BBM bersubsidi dinaikkan saat ini merupakan waktu yang tepat? Untuk menjawabnya, mari kita lihat perkembangan berikut. Pertama, saat ini inflasi kita masih relatif rendah, sampai dengan Juli 2014 baru mencapai 2,94 persen. Bila harga BBM bersubsidi dinaikkan pada kisaran yang tepat, dampaknya terhadap inflasi tahunan masih dalam jangkauan.

Namun, kita juga punya pengalaman buruk dengan kenaikan harga BBM ini. Pada 2005, situasi inflasi sebelum kenaikan harga BBM juga relatif aman, yaitu 6,24 persen. Begitu harga BBM naik hingga 80 persen pada 1 Oktober 2005, inflasi  Oktober langsung menjadi 8,70 persen dan inflasi tahunan 17,11 persen.

Kedua, terdapat faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan bila pemerintah menaikkan harga BBM. Saya melihat tantangan eksternal saat ini hampir sama dengan situasi pada 2008. Krisis ekonomi di Amerika Serikat dan berimbas ke krisis global saat itu menyebabkan harga minyak mentah sangat tinggi. Tidak hanya harga minyak, harga komoditas pangan juga sangat tinggi.

Sektor keuangan kita turut terkoreksi dan rentan gejolak. Nilai tukar rupiah sempat tembus di kisaran Rp 12 ribu per dolar AS. Akibatnya, kenaikan harga BBM saat itu mengerek laju inflasi pada level yang tinggi, inflasi 2008 sebesar 11,06 persen. Padahal, inflasi sebelum kenaikan harga BBM pada Mei 2008 baru sebesar 5,35 persen.

Situasi yang hampir sama juga terjadi pada saat ini. Saat ini, situasi pasar finansial kita juga cukup rentan terhadap gejolak eksternal. Nilai tukar rupiah saat ini berada di kisaran Rp 17.700-an.

Kita juga menghadapi kemungkinan dampak kebijakan tapering dan pengakhiran kebijakan quantitative easing di AS. AS diperkirakan menaikan tingkat suku bunga acuannya dan ini berpotensi menimbulkan krisis likuiditas bagi Indonesia, sama persis dengan 2008.

Padahal, saat ini saja bank-bank sudah kesulitan likuiditas terlihat dari tingginya loan to deposit ratio (LDR) yang di atas 90 persen. Konsekuensinya, kurs rupiah terancam semakin melemah dan inflasi karena faktor eksternal (imported inflation) akan meningkat.

Dengan pertimbangan di atas, tampaknya pilihan yang sangat sulit bagi pemerintah (baik pemerintahan SBY maupun Jokowi) untuk menaikkan harga BBM di sisa akhir 2014. Kenaikan harga BBM mungkin bisa dilakukan, tapi besarannya tidak bisa tinggi.

Oleh karenanya, dalam jangka dekat ini pemerintah harus mengefektifkan langkah-langkah pengurangan subsidi BBM di luar kenaikan harga BBM bersubsidi. Apa itu?

Pertama, saya berpendapat, kebijakan yang paling realistis saat ini dengan mempercepat program konversi ke gas, tidak terbatas pada minyak tanah ke LPG, termasuk pula konversi BBM untuk transportasi. Data menunjukkan, sekitar 60 persen BBM bersubsidi berasal dari BBM jenis Premium, selebihnya 34 persen Solar dan enam persen minyak tanah.

Bila dilihat dari penggunanya, hampir 90 persen pengguna BBM bersubsidi adalah transportasi darat. Yang paling mengejutkan, penikmat BBM bersubsidi ternyata sekitar 50 persen pemilik mobil pribadi, dan motor sekitar 40 persen. Sedangkan, kendaraan umum tidak lebih dari lima persen.

Dengan komposisi tersebut, bila konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi khususnya kendaraan roda empat dilakukan intensif, dampak pengurangan beban subsidi BBM akan cukup signifikan. Penggunaan compressed natural gas (CNG) untuk mobil merupakan pilihan yang atraktif untuk mengurangi beban subsidi energi. Penggunaan CNG telah sukses dipraktikkan di sejumlah kota di Asia, seperti New Delhi, Mumbai, dan Bangkok.

Untuk menyukseskan konversi ke BBG ini memerlukan pendekatan yang terintegrasi dengan menggabungkan beberapa elemen, seperti (i) insentif ekonomi bagi konsumen, produsen, dan penjual serta harga yang optimal sebagai kompensasi kepada konsumen atas biaya investasi yang dikeluarkannya untuk mengubah komponen kendaraannya setidaknya selama 12 bulan; (ii) produsen dan supplier mendapatkan tingkat pengembalian yang cukup atas investasinya; (iii) penjual memperoleh margin keuntungan yang cukup; (iv) dukungan regulasi yang mewajibkan (mandatory) adanya perubahan (switch) ke CNG untuk alat-alat transportasi; dan (v) menyiapkan infrastruktur penting untuk memungkinkan pemasangan converter kits dapat dilakukan serta pembangunan SPBG pada lokasi yang mudah dijangkau konsumen.

Kedua, pemerintah perlu segera menerapkan instrumen lindung nilai (hedging), baik hedging valuta asing maupun harga minyak dan BBM untuk kepentingan pengadaan BBM bersubsidi. Indonesia semestinya telah menjadikan oil hedging sebagai kebutuhan sejak lama. Ini mengingat, berdasarkan fakta empiris, realisasi harga minyak (ICP) hampir selalu lebih tinggi dibandingkan asumsi di APBN. Perkembangan nilai tukar rupiah kita juga cenderung melemah.

Kebijakan oil heding tidak hanya penting bagi APBN, juga bagi perekonomian keseluruhan. Pertamina (selaku pelaksana PSO BBM bersubsidi) memiliki kebutuhan dolar AS terbesar di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi di dalam negeri yang terus meningkat, Pertamina harus melakukan impor minyak dan BBM. Kondisi ini akan berakibat meningkatnya kebutuhan valas Pertamina dan berpotensi menaikkan harga dolar AS. Karenanya, jika kebijakan oil hedging (khususnya untuk BBM bersubsidi) dilakukan pemerintah akan turut menjaga volatilitas kurs rupiah.

Saya berpendapat bahwa kebijakan yang tepat juga harus dilakukan pada waktu yang tepat pula. Kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi adalah hal yang tepat. Namun, mengingat situasi saat ini yang kurang mendukung bila dilakukan kenaikan harga BBM secara signifikan, maka untuk mengurangi beban subsidi energi, mengefektifkan langkah-langkah di luar kenaikan harga BBM yang sudah tersedia, menjadi pilihan yang paling rasional. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah saat ini (SBY) dan nanti (Jokowi). ●