Indonesia Rumah Bersama

Indonesia Rumah Bersama A Kardiyat Wiharyanto ;  Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

SUARA KARYA, 03 Mei 2013

  

Sadar atau tidak, bangsa kita saat ini mulai mengingkari kebhinekaan. Hidup tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai budaya dan cita-cita mulia kehidupan berbangsa seperti yang digariskan para pendiri bangsa. Hati nurani tidak dipergunakan, perilaku tidak dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama.

Yang lebih menyedihkan lagi: moral, sikap dan perilaku lebih dikendalikan oleh emosi dan perkara-perkara yang menarik indera dan menguntungkan sejauh perhitungan materi, uang dan kedudukan di tengah masyarakat. Dalam kehidupan bersama, terutama kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bangsa kita menjadi egoistik, konsumeristik dan materialistik. Untuk memperoleh jabatan, orang sampai hati mengorbankan kepentingan orang lain, sehingga martabat menusia diabaikan.

Bertolak dari kecenderungan tersebut, maka Indonesia sejak memasuki masa reformasi, belum pernah atau hampir selalu gagal memiliki pemerintahan yang bersih dan baik. Keadilan dan hukum tidak dapat ditegakkan, korupsi merajalela. Semua itu membuat orang menjadi rakus, yang akan mengancam kehidupan masyarakat.

Bisa saja kita menyalahkan masa-masa sebelumnya yang menjadi dasar kebobrokan. Tetapi, juga perlu disadari bahwa kita tidak berjuang untuk melepaskan diri dari kebobrokan itu tetapi justru ikut merusak dengan cara lain. Dengan reformasi negeri ini akan kita bangun, namun kenyataannya reformasi justru menjadi sebuah arena perebutan kepentingan pribadi atau golongan dan bukan sebuah alat untuk memperbaiki secara total sistem lalu. Para pemimpin negeri ini kurang peduli lagi terhadap keadilan, sebab kepentingan pribadi dan golongan lebih menonjol.

Tujuan negara hendaknya tidak hanya dipahami dari sudut perkembangan objektif semata, tetapi juga dalam ruang politik pembentukan negeri ini dan kebutuhan survival sebuah negara baru dalam pergaulan internasional. Tidak dimungkiri, saat terbentuk negara bernama Indonesia, konteks sejarah saat itu menunjukkan beragamnya pikiran dan ideologi manusia Indonesia yang mengambil inspirasi dari gagasan-gagasan religius atau sekuler.

Pada saat ini, nuansa seperti itu mengalami suatu erosi integrasi. Dalam sebuah negara, seperti Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan mungkin ribuan dialek, masalah integrasi dan disintegrasi yang terkandung di dalamnya merupakan tuntutan dan kemestian yang tiada hentinya.

Perjuangan pribadi atau kelompok politik yang masing-masing berjuang atas nama rakyat, pada dasarnya adalah murni persoalan yang berorientasi pada kepentingan masing-masing. Karena itu, tidak mengherankan kalau rakyat menilai banyak elite masyarakat maupun elite politik tidak mau berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Amat sulit menemukan pemimpin yang layak dijadikan panutan, diteladani dan diamini tiap kata-katanya, pemimpin yang mampu berpikir besar dengan langkah-langkah besar demi bangsa dan negara.

Di sisi lain, perkembangan situasi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini berubah sangat cepat sehingga mudah mengendorkan rasa persatuan dan kesatuan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan rasa persaudaraan semakin terkikis, tetapi egoisme golongan semakin mencuat. Banyak kebijakan-kebijakan yang diambil berdasar kepentingan golongan, akibatnya rasa keadilan semakin terpinggirkan. Kondisi ini menyebabkan sensitifnya sikap-sikap terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Perubahan dan perkembangan ini tidak saja memperhebat ancaman disintegrasi masyarakat, yang pada gilirannya akan semakin membingungkan lapisan masyarakat yang ingin memahami arah perkembangan negeri ini sebagai rumah bersama. Kondisi seperti itu banyak berpengaruh terhadap dirinya sebagai individu tetapi juga sebagai warga negara.

Kita sadari pula bahwa bangsa kita terlalu cepat melompat ke demokrasi modern, sehingga seolah-olah sudah kehabisan tenaga. Kondisi yang terpola dalam waktu kurang lebih tiga dasawarsa dalam kungkungan realitas semu, merupakan kendala yang begitu berat bagi bangsa kita, baik sebagai individu maupun warga negara, untuk beranjak ke pemikiran masa depan.

Model kepemimpinan, sharing sosial, politik dan tentu saja ekonomi tampak jelas bahwa banyak orang baru berada dalam tahap demokrasi dini. Masing-masing individu masih memberi penilaian moral atas dasar kepentingan egoisnya sendiri. Yang baik adalah yang menyenangkan dan menguntungkan dirinya sendiri, sedangkan yang buruk adalah yang kurang enak. Sehingga, praktik monopoli dan skandal-skandal korupsi pun merebak hingga menjadi pekerjaan rumah yang nyaris tak terselesaikan pemerintah atau mungkin akan terbengkelai.

Dengan kondisi yang masih memprihatinkan itu, apakah proses demokrasi bisa mempengaruhi pola pikir bangsa ini menuju ke masyarakat baru Indonesia yang menyejukkan atau sebaliknya? Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sepercik masalah yang menyangkut kepentingan golongannya akan bisa mengobarkan gerakan-gerakan yang sulit dikendalikan seperti yang terjadi di beberapa tempat, akhir-akhir ini.

Bertolak dari kondisi-kondisi tersebut, jelaslah bahwa kesadaran Indonesia sebagai rumah bersama, diharapkan bisa memupuk persaudaraan sejati. Adalah benar, korupsi harus diberantas, disiplin nasional ditegakkan dan moral bangsa diperbaiki. Hal itu akan bisa diwujudkan jika keadilan bisa ditegakkan tanpa harus memandang perbedaan dan latar belakang.

Bagaimanapun tetap tegaknya negeri ini harus ditopang oleh kebhinekaan. Tanpa kebhinekaan, Indonesia akan runtuh. Berdirinya negeri ini, karena para pendiri negara menerima perbedaan sebagai fakta dan menghormatinya. Indonesia bukan rumah pribadi atau golongan, tetapi rumah bersama. ●

Indonesia Rumah Kita

Indonesia Rumah Kita

Muhammad Elvandi LC, WNI DI SAINT-ETIENNE, PRANCIS

Sumber : REPUBLIKA, 24 Februari 2012

Sesak dada saat mendengar umat Islam di Indonesia tergopoh-gopoh membuka medan-medan perang ideologi dan pemikiran. Sekitar 31 ribu orang menggalang dukungan lewat facebook, “Bubarkan FPI”, hingga gerakan media menjadi        gerakan turun ke jalan, yang kian memanas setelah penolakan FPI di Kalimantan Tengah. Dari sana, bergejolaklah FPI dan kadernya, dan para pendukungnya, ditambah dukungan mereka yang menolak liberalisme dengan slogan “Indonesia Tanpa Jaringan Islam Liberal”.

Insiden di Kalimantan Tengah pada akhirnya ditarik menjadi persoalan umat. Ia menjadi momentum untuk me mulai kembali skenario-skenario lama agar umat Islam terbesar di dunia ini selalu berbantah-bantahan dan bertikai.

Mengapa? Terlalu banyak yang mampu dilakukan Muslim Indonesia jika ia berjalan mulus dalam demokrasinya. Karena di dalam sistem ini, Muslim Indonesia mampu berpikir dan berbicara bebas. Mampu berdialog dan menabung solusi kebangsaan dari rekening setiap pemikiran entitas Muslim. Dalam tabungan itu, ide-ide terbaik umat disaring untuk kemudian digunakan demi tegaknya bangunan Indonesia. Jika bangunan itu tegak, banyak peran yang bisa di pikul Muslim Indonesia, bukan hanya di Asia Tenggara, melainkan menjadi model dunia untuk negara demokratis yang berpenduduk Muslim.

Tapi, siapa yang merancang skenario ini? Sepotong kisah dalam sejarah Islam mungkin bisa membantu. Umat Islam tetap kokoh dalam persatuannya sepeninggal Rasulullah dan pasca-Perang Riddah (melawan para peng khianat), hingga tahun-tahun terakhir pemerintahan Usman bin Affan. Muncullah seorang tokoh publik bernama Abdullah bin Saba keturunan Yahudi-Persia. Ia membangun basis massa yang merongrong pemerintahan sekaligus pembunuhan atas diri Usman.

Para pembunuh itu terdiri atas suku yang berbeda-beda dan umat Islam mengenal mereka. Namun, butuh waktu panjang untuk mengejar para pembunuh itu. Pascatragedi tersebut, meletuslah demonstrasi di mana-mana. Negara dalam kondisi krisis dan kepemimpinan Ali bin Abu Thalib pun belum stabil.

Dari sini, pilihan umat Islam ada dua. Menyelesaikan krisis dan stabilitas dalam negeri, baru mengejar dan menga dili pada pembunuh; atau mengadili terlebih dahulu dibandingkan menyelesaikan krisis. Risiko pilihan pertama, mengecewakan para loyalis Usman untuk menyelamatkan negara dari krisis. Sedangkan risiko kedua, runtuhnya negara demi simpati para loyalis Usman.

Kedua pendapat itu adalah hasil ijtihad manusia-manusia terbaik zaman itu. Ali dan mayoritas ulama saat itu memilih yang pertama, sedangkan Aisyah dan para pembesar sahabat, seperti Zubair, Thalhah, dan Muawiyah memilih yang kedua. Mereka semua berijtihad dengan niat suci, bukan mengejar kursi. Kelompok Aisyah mengambil langkah sendiri. Ia membangun pasukan untuk mengadili para pembunuh. Tapi, langkah inisiatif ini membuat krisis bertambah. Karena keluarga para pembunuh melindungi mereka dan pengejaran pasukan Aisyah terhadap pembunuh itu tidak sistematis, sehingga jatuhan korban.

Untuk menyelesaikan masalah, Ali membawa tentara untuk menghentikan Aisyah dari aksinya agar korban sipil yang bukan menjadi target tidak bertambah. Ali mengajak Aisyah berdiskusi untuk mencari jalan tengah. Ia mengutus Qa’qa bin Amr at-Tamimi. Di pihak lain, Aisyah, Thalhah, dan Zubair. Solusi yang ditawarkan Qa’qa hanya satu kata: at-Taskin (penghentian), hingga kondisi negara stabil. Tawaran ini diterima kelompok Aisyah. Dan malam itu, tidurlah kedua kelompok di tenda masing-masing dengan sangat tenang. Namun, siapa yang tidak tenang? Tentu, para perusuh dan pembunuh. Karena saat negara stabil, hukuman siap menanti mereka. Pihak Ali dan Aisyah akan ber satu dan bersamasama meringkusnya.

Apa yang mereka butuhkan? Hanya langkah yang sederhana. Membakar pemusuhan di kedua kelompok. Dibuatlah teamwork yang solid sekaligus menyebarkan fitnah sehingga akhirnya timbul pertikaian dalam Perang Jamal antara kelompok Ali melawan Aisyah.

Insiden penolakan FPI di Kalimantan Tengah sama sekali bukan esensi persoalan yang besar. Ia lazim terjadi dan merupakan tantangan dakwah biasa bagi organisasi Islam manapun. Tapi, membuat persoalan ini menjadi besar, mencipta blok-blok baru, menjadi ladang adu kekuatan dan suara, dan menjadi medan tarung dukungan dan massa, ini yang membahayakan.

Pihak-pihak yang tidak ingin melihat Indonesia bangkit menuju kursi peradabannya sebagai negara demokratis berpenduduk Muslim terbesar tidak akan membiarkan umat Islam rukun, apa lagi ber satu. Siapa pihak yang paling diuntungkan jika umat Islam di Indonesia terpecah, hingga menyeret disintegrasi bangsa? Kurang lebih merekalah yang memperbesar persoalan lokal menjadi perdebatan dan keributan nasional.

Umat Islam di Indonesia yang tetap ingin melihat negerinya tegak harus mampu melihat persoalan dengan komprehensif dan tidak terbawa arus perseteruan buatan. Sikap yang sangat di butuhkan di depan situasi ini adalah at-taskin (penghentian). Menghentikan saling memaki dan membuat permasa lahan menjadi besar.

Indonesia adalah rumah untuk semua, baik FPI, JIL, juga entitas Muslim lainnya, seperti Muhammadiyah, NU, ataupun Persis. Ini tidak berarti menyeragamkan semua organisasi Islam karena harus ada evaluasi bagi setiap organisasi Islam di Indonesia agar dakwahnya produktif untuk umat, saling menghargai, dan bukan saling menghakimi di media. ●