Siapa yang Pantas? Makki Omar Parikesit  ;   Musisi

KORAN SINDO,  05 Juli 2014

                                                

Tanggal 9Juli tinggal sebentar lagi. Banyak hal akan mendadak berakhir pada hari itu. Ingar-bingar pemilu yang memekakkan telinga akan mereda, spanduk dan atribut kampanye yang mengganggu mata akan perlahan menghilang, timeline di media sosial yang tadinya cenderung monotopical akan kembali normal. Namun, yang pasti hari itu kita akan memilih siapa yang akan kita percaya untuk memegang kepemimpinan bangsa ini untuk lima tahun ke depan. Dua alternatif gaya dan persona kepemimpinan yang ditawarkan di podium bangsa ini menampilkan dua pilihan yang cukup berbeda, sepertinya. Ada tawaran seorang purnawirawan jenderal yang gemar berkuda dengan solusi ekonomi kerakyatan dengan orientasi pertanian, kembalinya kedaulatan pangan, dan kewibawaan bangsanya. Atau ada tawaran solusi revolusi mental seorang eks wali kota populer yang demen musik heavymetal dan sepertinya sangat menikmati teknologi informasi dengan platform ”e-everything”-nya. Keduanya tentu orangorang yang luar biasa karena sudah dapat merebut hati bangsa ini sehingga sampai pada posisinya sekarang. Tidak kurang liputan dan analisis mengenai latar belakang, prestasi, rekam jejak, character make-up, dan keseluruhannya tentang siapa mereka di hampir seluruh outlet berita di negara selama masa pemilu ini berlangsung. Masing-masing mendapatkan dukungan yang bisa terhitung luar biasa dari para suporternya. Dinamika proses kampanye kali ini menjadi saksi terhadap banyak inovasi cara dan gaya berkampanye yang sebelumnya–mungkin–belum pernah ada. Ragam dukungan dari yang wajar sampai yang cenderung miring pun banyak terlihat. Seperti babak final pertandingan sepak bola karena timnya tinggal dua. Fanatisme pengikutnya makin menjadi, mungkin.  Siapa pun yang terpilih nanti, yang pasti mereka adalah pilihan mayoritas rakyat bangsa ini. Terlebih lagi, siapa pun yang terpilih nanti adalah cerminan siapa dan bagaimana pemimpin dan kepemimpinan yang menurut kita sebagai bangsa pantas bagi negara ini untuk saat ini. Sang pemimpin adalah pemangku mandat kepercayaan yang diberikan para pendukungnya. Adalah tugasnya sebagai kandidat untuk meraup kepercayaanitudari para pemilihnya saat kampanye dan mengemban kepercayaan itu ketika terpilih. Di lain pihak para pemilih secara sadar memilih berdasarkan keyakinan dan informasi yang dimilikinya tentang sang calon. Para pemilih berharap bahwa yang terpilih akan mengerti, mampu menjaga, dan membawa aspirasi dan kepercayaan yang diamanatkan kepadanya pada keadaan yang lebih baik pada masa depan. Harapannya adalah rakyat berkehendak, pemimpin bertindak. Ini sebuah proses dua arah yang sama-sama saling bergantung satu sama lain. Sebuah proses yang sangat bergantung pada persamaan informasi, paham, persepsi, dan kejujuran– atau kemampuan marketing– para participant-nya. Every nation gets the government they deserve (Joseph de Maistre, 1811). Karena apa dan bagaimana bentuk dan prestasi sebuah pemerintahan, sebuah kepemimpinan negara atau bangsa adalah refleksi dari cara bangsa itu mendefinisikan kepemimpinan yang mereka inginkan, butuhkan. Yang mereka rasa pantas untuk mereka peroleh. Jadi, seperti apa yang pantas untuk kita ? Kita pantas untuk mendapat pemimpin yang mampu mendefinisikan keunikan dan kekuatan kita sebagai bangsa dan negara. Mengolah keunikan dan kekuatan itu menjadi identitas kebangsaan yang mandiri mempunyai wibawa. Kekuatan identitas yang mandiri dan rasa kebangsaan yang inklusif terhadap kemajemukan unsur bangsa akan menjadi dasar yang kuat untuk terbentuknya identitas bersama sebagai bangsa. Kita pantas untuk mendapat pemimpin yang sederhana dan tegas. Pemimpin yang dapat dimengerti rakyatnya, mampu mengurai dan menerjemahkan peliknya masalah bangsa dalam bahasa yang lugas dan mudah dimengerti, dengan action plan penanganan permasalahan itu yang jelas, dan menyelesaikannya dengan efisien, tuntas. Kita pantas mendapat pemimpin yang berwawasan luas, yang mampu menggalang aset-aset bangsa, keseluruhan kekuatan dan kemampuan bangsa untuk menyempurnakan dan menyelenggarakan blue print tumbuh kembang dan arah langkah maju bangsa ini pada masa yang akan datang sehingga dapat menjadi bangsa yang mandiri, kuat, dan berwibawa, berdaulat. Kita pantas mendapat pemimpin yang mampu menciptakan rasa tenang dan aman untuk dapat hidup dan berkarya di negeri sendiri tanpa harus takut akan infiltrasi pihak mana pun yang bermaksud untuk mengganggu ketenangan itu. Pemimpin yang mendahulukan kepentingan internal daripada kepentingan eksternal. Bukan harapan-harapan yang berlebihan sepertinya. Bukankah kepemimpinan yang arif seharusnya mampu memberikan semua itu kepada mereka yang dipimpinnya? Sepertinya sudah waktunya kita memilih pemimpin yang mengerti rakyatnya, not the other way around. Pertanyaannya menjadi, siapa yang pantas memimpin kita? What goverment deserve us as its nation? 4 hari lagi!  ●

Saatnya Kebaikan Memimpin Benny Susetyo  ;   Pemerhati Sosial

KOMPAS,  02 Juli 2014

                                                

SEMINGGU lagi menjadi momentum kita untuk memilih pemimpin yang mampu mengembalikan harapan akan masa depan. Pemimpin yang memperkuat cita-cita besar menjadi sebuah bangsa yang merdeka dari penindasan dan ketakutan, pemimpin yang menyadari bahwa kedaulatan bangsa harus dipulihkan agar tidak dikendalikan bangsa lain. Kita ingat salah satu pidato Bung Karno, ”Apakah kita mau Indonesia merdeka dengan kaum kapital yang merajalela atau yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang dan pangan?” Ungkapan di atas masih menjadi pilihan sampai hari ini. Jurang kesenjangan semakin lebar. Saat kaum kapitalis lebih berkuasa dari pemimpin dan rakyat. Saat kepentingan kapitalis lebih diutamakan daripada kesejahteraan rakyat. Beragam kasus muncul di depan mata kita, dan kita merasakan relevansi ungkapan Bung Karno di atas saat ini karena daulat negeri terus tergerus. Tanpa perubahan, kita akan kehilangan daulat dan masa depan semakin suram. Momentum inilah saatnya perubahan. Mari mencari pemimpin yang mampu menciptakan perubahan mendasar. Memutuskan ketergantungan pangan, energi, dan utang luar negeri. Untuk itu, semuanya bisa dimulai dari mental. Dengan meyakinkan diri bahwa kita memiliki kemampuan mengolah sumber daya dan mengoptimalkannya demi kesejahteraan rakyat. Mentalitas elite yang korup harus dibabat habis. Kebijakan yang cenderung hanya menguntungkan mereka dan kaum kaya (karena kepentingan politik dinasti) harus dienyahkan jauh-jauh. Itu semua hanya akan membuat mereka tidak akan mampu menjadi pelayan terbaik buat rakyat. Saatnya rakyat memilih pemimpin dengan visi yang jelas dan terukur. Bukan pemimpin yang asal berjanji. Kecerdasan rakyat sangat menentukan nasib masa depan negeri ini. Perubahan Indonesia masa depan akan ditentukan pada pemimpin yang bisa mengombinasikan keberanian, kebajikan, dan kemampuan dalam tata kelola pemerintahan untuk melayani rakyat dengan sikap jujur dan tulus. Jujur dalam kuasa Sikap jujur dalam berkekuasaan memang sering disebut sebagai sebuah kemustahilan. Namun, dalam banyak fenomena kekuasaan masih ada orang baik dan jujur di tengah kemunafikan dan keserakahan. Kita merindukan sosok pemimpin otentik dan berkeutamaan. Pemimpin yang mampu membawa menuju gerbang perubahan sesungguhnya. Seorang pemimpin yang sanggup berempati secara mendalam dengan kemauan rakyatnya. Pemimpin yang mengubah dari bangsa yang tidak memiliki kepercayaan diri menuju Indonesia yang kuat dan tangguh. Indonesia adalah bangsa besar, tetapi sering kali itu hanyalah dalam angan-angan. Kenyataannya kita sebagai bangsa kerap masih terjajah oleh bangsa lain. Masih terlalu sedikit contoh untuk pola kepemimpinan impian yang dibutuhkan negeri ini. Justru yang banyak adalah mereka yang memimpin dengan kecenderungan layaknya seorang pebisnis. Barter kepentingan dalam dunia politik dan ekonomi justru sering kali melahirkan kebijakan-kebijakan yang menyakitkan. Sebab, tak jarang di dalamnya mengendap kepentingan yang bersifat pribadi dan golongan. Pemimpin terbaik akan mengembalikan kepercayaan diri sebagai bangsa yang luntur seiring dengan waktu. Kita bisa bangkit melalui kepercayaan diri yang kuat. Perilaku politik para elite selama ini banyak melunturkan kepercayaan diri kita sebagai bangsa. Pemimpin hendaknya menjadi tonggak agar kita bisa kembali bangga menjadi Indonesia. Mencari negarawan Kepercayaan diri sebagai bangsa meluntur karena para elite negeri ini banyak berperan sebagai calo, bukan negarawan yang tulus. Kita bisa melihat praktik di negara yang mendeklarasikan ratusan tahun kebangkitan nasionalnya ini, yaitu bagaimana semuanya bisa dibeli dan dijual. Kebangsaan kita tak lebih dari kebangsaan upacara, bukan kebangsaan perilaku. Banyak fenomena yang bisa menjelaskan mengapa perjalanan kita sebagai sebuah bangsa sering terseok-seok di tengah jalan. Kekayaan sumber daya alam melimpah tak kunjung bisa dinikmati demi kemakmuran rakyat, tetapi justru dikuasai oleh kepentingan golongan tertentu. Sumber daya alam yang melimpah belum benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat semesta. Kemiskinan, pengangguran, dan perbaikan kualitas pendidikan belum menjadi cita-cita bersama yang mendesak untuk dicarikan jalan keluar. Kebijakan publik pun tidak disusun atas dasar kepentingan publik secara sungguh-sungguh. Lahirlah kenyataan yang sering disebut orang sebagai para calo politik (rent seeker). Di balik praktik percaloan itu ada kekuatan para pemilik modal besar yang berperan. Maka, kita membutuhkan pemimpin yang tulus mengabdi untuk kesejahteraan bangsa ini. Pemimpin yang betul-betul memperhatikan nasib masa depan bangsa, bukan nasib dirinya sendiri. ●

Menjaring dan Menyaring Capres Salahuddin Wahid  ;   Pengasuh Pesantren Tebuireng

KOMPAS, 27 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

PEMILIHAN presiden langsung pada 2004 adalah  pengalaman pertama bagi kita. Maka, kita belajar dari pengalaman negara lain, khususnya Amerika Serikat, yang berpengalaman sekitar 60 kali menyelenggarakan pilpres langsung. Dalam tiga kali pilpres,  tampaknya ada perubahan mendasar dalam menjaring dan menyaring calon presiden dan calon wakil presiden. Banyak tokoh ingin jadi capres/cawapres dan berjuang untuk mewujudkan mimpi itu yang datang dari berbagai latar belakang. Ada yang memenuhi syarat, ada yang tidak. Ada yang dikenal masyarakat, ada yang tidak. Harian Kompas pada pertengahan 2003 pernah memuat foto sekian puluh nama itu dalam dua halaman penuh. Pilpres 2004 dan 2009 Pada 2004, Partai Golkar menjaring dan menyaring tokoh yang berminat menjadi capres melalui semacam konvensi. Langkah itu bagus dan strategis. Namun, sayang, menurut Nurcholish Madjid alias Cak Nur, konvensi itu tidak menitikberatkan pada visi-misi, tetapi pada gizi sehingga dia mengundurkan diri. Waktu itu survei belum jadi acuan sehingga tidak masuk dalam kriteria yang dinilai. Pemenangnya adalah Wiranto. Pada Pilpres 2004, syarat untuk mengajukan capres amat rendah (3,5 persen) sehingga muncul lima pasangan capres-cawapres. Sepuluh calon tersebut terdiri dari 3 jenderal purnawirawan, 3 ketua umum parpol, 2 tokoh ormas, dan 2 orang lagi pengusaha sukses yang pernah menjadi menteri. Dana sudah menjadi faktor yang menentukan. Pemilihan dilakukan dua putaran. Pemenangnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jenderal purnawirawan. Dalam Pilpres 2004, ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah menjadi tujuan untuk menjaring dan menyaring capres/cawapres dengan mengharapkan dukungan warga ormas tersebut. Dari lingkungan Muhammadiyah, Amien Rais yang menjadi Ketua Umum DPP PAN menjadi capres dari PAN. Dari NU, ada dua orang yang menjadi cawapres, yaitu Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid. Ternyata langkah itu tidak efektif. Warga NU lebih memilih SBY daripada Ketua Umum PBNU. Dalam Pilpres 2009, pasangan capres-cawapres harus diajukan oleh (gabungan) partai dengan perolehan minimal 25 persen suara atau 20 persen kursi DPR. Maka, yang maju sebagai capres-cawapres hanya tiga pasangan, yaitu 3 mantan jenderal, 2  ketua umum partai, dan seorang guru besar yang mantan menteri. Dua orang punya latar belakang pengusaha. Tidak ada lagi tokoh ormas yang menjadi calon. Kondisi mutakhir Pada Pilpres 2014, keadaan dan paradigmanya sudah amat berubah. Peran media dan survei, yang tentu butuh dana amat besar, jauh lebih menonjol. Sudah disadari tentang perlunya strategi pemenangan yang butuh ahli pemasaran dan psikologi masyarakat. Prabowo Subianto sudah sejak lama (2-3 tahun) memanfaatkan televisi untuk sosialisasi diri ke masyarakat luas sehingga Partai Gerindra jadi pemenang ketiga Pemilu 2014. Peran pemilik dana makin menonjol. Aburizal Bakrie, yang selama ini lebih dikenal sebagai pengusaha daripada politisi, berhasil jadi Ketua Umum Partai Golkar setelah mengalahkan Surya Paloh yang juga pengusaha. Setelah itu Surya Paloh mendirikan Partai Nasdem, partai baru yang mampu mengalahkan partai-partai lama. Hary Tanoesoedibjo ke Partai Hanura meski akhirnya meninggalkan partai tersebut. Secara mendadak, pengusaha Rusdi Kirana diangkat menjadi Wakil Ketua Umum DPP PKB. Ini berarti peran uang makin besar dalam politik. Dalam memilih capres-cawapres pada Pilpres 2014, peran survei dan upaya rekayasa sosial amat menentukan. Joko Widodo adalah produk rekayasa sosial yang amat berhasil. Perancang strategi sosialisasi Jokowi amat berhasil dalam tugasnya. Mereka pandai memilih tokoh yang akan diorbitkan dan pandai juga dalam mengorbitkan. Mereka mampu mengenali sesuatu dalam diri Jokowi yang akan bisa dieksploitasi untuk menarik pemilih. Prabowo yang sudah mulai sosialisasi sejak 2009 juga memetik jerih payahnya itu dengan menjadi capres karena punya tingkat keterpilihan yang tinggi. Aburizal, yang memaksakan diri untuk menjadi capres dari Partai Golkar sehingga pantas memasang iklan di TV One selama bertahun-tahun, ternyata tidak bisa mencapai tingkat keterpilihan yang memadai. Aburizal pun terpaksa menelan pil pahit: tak bisa menjadi capres atau cawapres. Hal itu memberikan pelajaran bahwa ketersediaan dana yang amat besar dan dukungan partai saja ternyata  tidak cukup untuk bisa membuat seorang tokoh menjadi capres/cawapres. Masalah pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi sorotan publik, tetapi makin berkurang. Surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira tentang pemberhentian Prabowo dari TNI baru kini diungkap kepada masyarakat. Agum Gumelar dan Fachrul Rozi menjelaskan bahwa TNI tidak memecat Prabowo karena dia adalah menantu Presiden. Tentu itu bukan kesalahan Prabowo. Lebih sulit kita pahami ketika Panglima TNI menyatakan bahwa surat keputusan itu tidak ada di arsip Mabes TNI. Mau tidak mau kita jadi teringat pada Supersemar yang masih misterius. Kecenderungan ke depan Keempat calon yang maju dalam Pilpres 2014 adalah pengusaha. Sejumlah menteri juga punya latar belakang pengusaha. Di masa depan calon berlatar belakang pengusaha akan tetap banyak yang tampil, baik sebagai kepala daerah, menteri, maupun capres/cawapres. Pengusaha dianggap punya kemampuan menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan punya dana. Salah satu fenomena baru adalah munculnya kepala daerah jadi capres. Di masa depan kecenderungan ini akan meningkat. Kita melihat cukup banyak kepala daerah yang berhasil mengembangkan daerahnya, misalnya Wali Kota Surabaya dan Bupati Bantaeng. Masih banyak lagi kepala daerah yang menerima penghargaan dari sejumlah lembaga dan media, baik di dalam maupun luar negeri. Sebaiknya bupati/wali kota menjadi gubernur dulu dalam waktu lima tahun baru capres/cawapres. Tokoh militer yang akan menjadi capres di masa depan tentu masih ada, tetapi belum terlihat yang punya kapasitas seperti SBY, Prabowo, dan Wiranto. Jika memang ada jenderal purnawirawan yang berpotensi dan punya niat kuat untuk maju pada 2019, mereka harus berani dan mampu mendirikan partai baru atau mengambil alih partai yang ada seperti yang dilakukan seniornya. Dari segi usia, kecenderungannya yang akan menjadi capres adalah mereka yang lahir pada dasawarsa 1960-an, bahkan awal 1970-an. ●

Memilih Pemimpin

Memilih Pemimpin

Sudjito ; Guru Besar dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UGM

SUMBER :  SINDO, 8 Juni 2012

 

Ingar-bingar kursus dan Kongres Pancasila IV di Balai Senat UGM telah usai.Pada satu sisi,kita bersyukur masih sedemikian banyak manusia Indonesia cinta pada Pancasila dengan semangat tinggi.

Apabila tekad dan semangat mereka terjaga dan mampu dikonsolidasikan secara rapi sebagai gerakan nasional, sungguh bukan mustahil ke depan bangsa ini akan kuat, berdaulat, dan mampu menjadi kiblat bagi bangsa asing. Ini merupakan harapan sekaligus pekerjaan rumah bagi panitia kongres dan bangsa Indonesia pada umumnya. Di balik sikap optimistis akan masa depan bangsa, tak bisa ditutup-tutupi bahwa dari kursus dan Kongres Pancasila IV ada kegelisahan, waswas, atau kekhawatiran. Hal dimaksud adalah kecenderungan sikap pragmatis dalam pemilihan umum (pemilu), baik untuk jabatan kepala daerah, anggota legislatif, maupun presiden dan wakil presiden.

Pada pesta demokrasi itu, sangat dikhawatirkan rakyat (calon pemilih) maupun (calon) pemimpin cenderung mengedepankan segi kepraktisan, dan seiring dengan itu melupakan tanggung jawab masa depan bangsa. Lebih konkret (tetapi sungguh buruk), yaitu rakyat hanya mau memilih (calon) pemimpin yang nyata-nyata mau ”membeli” suaranya. Dalam kamus politik,sikap pragmatis dapat diidentikkan dengan money politic. Pada hemat saya, ”dosa besar” eksponen reformasi bagi negeri ini adalah dibukanya keran kebebasan berbicara, bersikap, dan berperilaku begitu lebar tak terbatas alias liberal.

Apa pun boleh dilakukan dengan dalih demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan. Implikasinya,maraknya kekerasan sebagai bagian tak terpisahkan dari semua pemilu kepala daerah, anggota legislatif, atau presiden dan wakil presiden bertali-temali dengan maraknya isu money politic,hampir tidak mungkin dicegah,bahkan eskalasinya meningkat. Dalam banyak kasus, hirukpikuknya praktik money politic berupa pembelian suara dalam berbagai event politik adalah akibat langsung dari sikap pragmatis itu, yaitu menggunakan jalan pintas,yang penting tujuan tercapai, tanpa peduli apakah cara yang ditempuhnya melawan etika,moral,hukum atau tidak.

Mudah diduga mengapa seorang kandidat pemimpin melalui kader-kadernya begitu dermawan membagi-bagikan uang kepada para calon pemilih. Sejatinya,mereka sedang mengadu untung melalui ”jual-beli suara rakyat”. Tak seorang pun bisa membantah bahwa demi kelangsungan pemilu, uang penting guna menunjang administrasi, sarana- prasarana, dan mobilitas. Apabila uang dimaksud sematamata untuk anggaran itu, tentu jumlahnya terbatas. Artinya, biaya pemilu bisa ditekan menjadi cukup murah, tetapi justru masalahnya bahwa sedemikian besar dana pemilu diperuntukkan menaklukkan hati pemilih.

Sikap pragmatis demikian itu sejatinya merupakan pelecehan terhadap harkat dan martabat rakyat dikarenakan memosisikannya sebagai pihak yang dapat dibeli, terutama cita-cita dan idealismenya. Dari manakah uang itu diperoleh? Kajian empiris menunjukkan ternyata ada cukong- cukongnya. Mereka itu adalah para pengusaha (calon investor) untuk berbagai proyek infrastruktur ataupun sumber daya alam setempat. Secara diam-diam telah ada memorandum of understanding (MoU) antara calon pemimpin dan calon investor tersebut.

Maka ketika jabatan betul-betul telah dimenangkan, kontrak pun segera ditandatangani. Dengan kata lain,sumber daya alam dan segala inf-rastruktur telah digadaikan lebih dulu kepada calon investor tersebut. Semakin menyesakkan dada ketika rakyat sendiri sebagai pemilih juga bersikap pragmatis. Untuk apa berpikir tentang idealisme pemimpin, toh janji-janji mereka tak bisa dipegang untuk ditepati. Rakyat telah tercekoki dengan berbagai slogan bahwa: politik itu kotor, politisi ulung adalah orang yang pandai berbohong, dan pemilu merupakan perjuangan mencari nafkah melalui jabatan.

Sikap pragmatis (calon) pemilih itu, sungguh telah berseberangan dengan slogan ”suara rakyat adalah suara Tuhan” (vox populi, vox Dei). Slogan yang bernilai religius dan terasa anggun itu, secara perlahan tapi pasti telah bermetamorfosa menjadi suara gemerencing uang (vox populi, vox argentums). Nyatalah bahwa melalui proses reformasi, pemimpin dan rakyat sama-sama terlibat dalam sikap pragmatis. Kondisi seperti ini mengingatkan kita pada perilaku agresor pada era penjajahan.Pada era kolonialisasi itu, agresor menggunakan kekuatan senjata untuk menaklukkan pendudukan di daerah jajahannya.

Sementara era reformasi,pemimpin memperoleh jabatannya dengan cara membeli suara menaklukkan rakyat pemilih dengan kekuatan uang yang dimilikinya. Setelah jabatan diperoleh, pemimpin itu tak bedanya dengan penjajah, akan berperilaku gemar memeras, menindas, dan korupsi melalui berbagai kebijakan yang dibuatnya. Dihadapkan pada kondisi perpolitikan yang cenderung pragmatis itu,kiranya perlu disimak ajaran moralitas hukum bahwa pemimpin adalah cermin dari keadaan masyarakatnya.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menangkap aspirasi masyara-katnya, memberi contoh-keteladanan serta senantiasa berbuat baik untuk yang dipimpinnya; sedangkan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mampu memilih pemimpin yang amanah. Ajaran demikian mendorong semua komponen bangsa agar mau mawas diri, diikuti dengan usaha menangkal ter-hadap kecenderungan sikap pragmatis yang semakin menggejala itu.Koreksi sosial perlu dilakukan secara menyeluruh,dan hal demikian dilakukan mulai dari diri masing-masing.

Janganlah memilih pemimpin atau merasa layak menjadi pemimpin, sedangkan kesadaran diri membisikkan bahwa ada orang lain yang lebih pantas, cakap, dan bijaksana daripada dirinya. Saya yakin, ajaran mo-ralitas hukum di atas sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.Agar nilai-nilai itu mengejawantah sebagai budaya bangsa, marilah kita pikirkan bersama strategi pelembagaannya! ●