Kekaisaran Organisasional China Seno Gumira Ajidarma ;  Wartawan

KOMPAS, 23 Agustus 2021

 

 

                                                           

Seberapa jauh “abad penghinaan” yang diderita China mendorong kebijakan politik internasionalnya? Seratus tahun Partai Komunis China bermakna kelanjutan kekaisaran di masa modern, meski bukan kekaisaran individual, melainkan organisasional.   Michael Spavor, satu dari “dua Michael” dalam sengketa China dan Kanada, akhirnya dihukum 11 tahun penjara, dengan tuduhan melakukan kegiatan spionase, seperti diberitakan BBC News pada 11 Agustus 2021. Sebelumnya, bersama Michael Kovrig, keduanya telah ditahan tanpa alasan yang jelas, selain—meski tidak diakui—bahwa Kanada sebelumnya telah menahan warga China, perempuan pebisnis Meng Wanzhou, sejak 2018.   Alasan pemerintah Kanada cukup jelas: Meng, pejabat finansial Huawei, yang kebetulan anak pendirinya, dituduh telah menggunakan anak perusahaan Huawei, Skycom, untuk menghindari sanksi Amerika Serikat kepada Iran antara 2009 dan 2014. Kanada dan Amerika Serikat terikat oleh perjanjian ekstradisi. Berbeda dengan nasib “dua Michael” di Beijing, Meng ditahan di rumah yang nyaman di Vancouver, meskipun tetap terdapat tag elektronik pada tubuhnya. Menurut The Economist edisi 8 Maret, Meng masih bisa menerima tamu dan pergi shopping.   Michael Korvig pun dituduh melakukan kegiatan spionase. Para analis menduga, ini merupakan usaha retaliasi pihak China agar terjadi pertukaran. Namun pihak Kanada tampaknya tidak bersedia dipojokkan ke dalam permainan tukar sandera. Kepada dubes Kanada di Bejing, Michael Korvig yang mantan diplomat pernah minta dibawakan buku Franz Kafka (1883-1924) yang kisahnya mirip nasib mereka, Der Process (The Trial). Mungkin untuk memahami pengalaman kafkaesque, ketika memasuki labirin peradilan yang absurd alias tidak masuk akal.   Absurditas adalah sahih dalam penggambaran seni dan susastra, tetapi tidak dapat tetap dibiarkan absurd dalam kehidupan praktis, yang kini seolah-olah mewarnai perilaku politik internasional China.   Mengatasi sengketa hukum laut internasional di Laut China Selatan misalnya, selain tidak melayani berbagai kesepakatan dan perjanjian dengan negara-negara ASEAN, China mengajukan argumen ad nauseam (“sudah diajukan berkali-kali sampai bosan”) perkara “tradisi” pencarian ikan seluas sembilan garis putus (nine-dash lines) di lepas pantai negara-negara tersebut, ditambah Taiwan. Dengan klaim historis yang membentang 5.000 tahun, dalam hak pelayaran dan pencarian ikan di perairan bebas (The Economist, 26 Maret 2016), kesan absurd dalam cara berpikirnya tidak bisa dihindari.   Data lain, China menolak sama sekali kritik negara-negara G7 dalam pertemuan mereka di Inggris, yang mengecam pelanggaran HAM di Xinjiang dan Hong Kong. Bahkan mengirim 28 pesawat tempur ke wilayah udara Taiwan, justru setelah diimbau untuk menciptakan perdamaian di Selat Taiwan dalam pertemuan G7 itu juga. Dalam The Economist 19 Juni 2021 itu, juga diberitakan bahwa undang-undang untuk membalas sanksi (sekali lagi: membalas sanksi!) dari negara-negara lain sudah diterbitkan.   Tentu jangan dilupakan tanggapan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan 14 negara, dalam investigasi asal pandemi di Wuhan, seperti diberitakan CNN pada 31 Maret 2021, bahwa keterbukaan China jauh dari harapan.   Pertanyaannya, adakah suatu sumber yang dapat menjelaskan, bahwa setidaknya bagi China sendiri semua ini dapat diterima? Apakah kiranya yang bisa menjelaskan, bahwa yang absurd bagi dunia di luar China bisa diterima oleh bangsa China sendiri? Apakah yang bisa diperbincangkan dari budaya politiknya?   Kekaisaran dalam reproduksi   Dengan pengertian budaya politik, jika diberlangsungkan penelusuran konstruksi budaya kekuasaan, sampai 5.000 tahun ke belakang, bukan dalam kerincian historis, melainkan dalam pengenalan konsep kekuasaan, akan terlacak betapa Partai Komunis China (PKC) yang pada 2021 memasuki tahun ke-100 adalah reproduksi budaya politik kekaisaran tradisional di masa modern. Kesinambungan historis dan budaya akan menunjukkan, bahwa keterlibatan PKC dalam era reformasi dan kebijakan pintu-terbuka sepeninggal Mao Zedong pada 1976, adalah juga reproduksi dari budaya ini (Zheng, 2010: 25).   Budaya dan lingkungan kelembagaan mempengaruhi identitas partai, dan itulah PKC di dalam budaya politik China. Seperti juga kaisar dalam dinasti China, yang oleh diri sendiri maupun khalayaknya dianggap satu-satunya penguasa yang sah sebagai pribadi, PKC juga merasa diri mereka satu-satunya partai sebagai organisasi yang berkuasa—dan begitu pula yang dirasakan organisasi lain-lainnya di China.   Inilah yang disebut kekaisaran organisasional, bahwa PKC adalah produk transformasi atau pemrograman kembali budaya politik kekaisaran China. Dalam proses, terbentuklah kombinasi kekaisaran tradisional dengan elemen modern, bahkan juga elemen demokrasi.   Demokrasi seperti apa? Istilah “partai politik” sendiri adalah konsep impor setelah China memasuki abad modern. Namun, walau PKC menghadirkan dirinya sebagai partai Leninis, adalah keliru menyamakannya begitu saja dengan partai bersistem Leninis di negeri-negeri komunis Eropa dalam sejarah. Pemikiran seperti ini telah mengecoh banyak analis, dengan pertimbangan atas keruntuhannya, menyusul nasib partai komunis Uni Soviet, ketika berlangsung peristiwa Tien An Men pada 1989.   Sementara mempertahankan struktur Leninis, PKC telah beradaptasi terhadap perubahan kondisi sosio-ekonomi, dengan memperkenalkan lembaga-lembaga negara modern, bahkan menggabungkan elemen demokratis ke dalam struktur politik yang ada. Betapapun perkembangan politik menunjukkan, meski berlangsung perubahan sosio-ekonomi yang drastis, China tidak akan perlu bergerak menuju pluralisme dan demokrasi seperti dipahami dunia Barat.   Proses terbentuknya kekaisaran organisasional dimulai dengan jatuhnya Dinasti Qing pada 1912, ketika banyak kekuatan politik gagal mengembalikan kekaisaran. Sebelum PKC, Partai Nasional atau Kuomintang telah berusaha membangun kekaisaran organisasional, yang mempunyai ciri keterpusatan tingkat tinggi.   Setelah sempat mencoba sistem multi-partai a la Barat dan gagal, Kuomintang mengimpor sistem Leninis, dan menata lembaga yang memberi jalan para pemimpin partai mengembangkan kediktatoran personal. Masalahnya, seperti juga kemudian PKC di bawah Mao Zedong, yang berhasil memojokkan kaum nasionalis ke Pulau Taiwan, ketika pemimpin partai kuat, partainya sendiri menjadi lemah.   Posisi Mao Zedong sebagai kaisar modern, menjadi penanda budaya politik tradisional dari kuasa imperial, sebagai pola pikir yang sangat melembaga dalam kuasa politik. Dengan segala perubahan politik pada era pasca-Mao, struktur seperti ini tetap utuh. Nilai-nilai budaya tradisional bukan saja memungkinkan para pemimpin partai membangun partai yang sangat terpusat, yang juga berarti negara nan sangat terpusat, tetapi juga identitas politik baru bagi khalayak.   Kekaisaran organisasional telah berhasil mencapai pembebasan nasional, memburu kemerdekaan dan kedaulatan nasional, dan memimpin perkembangan sosio-ekonomi—dan bersama dengan itu mengubah lingkungan yang mempertahankannya. Maka partai pun terlibat dalam transformasinya sendiri, yakni reproduksi kuasa imperial, dominasi atas negara, maupun dominasi negara-partai atas khalayak. Inilah yang terjadi dengan PKC semenjak reformasi dan kebijakan pintu terbuka.   Dalam reformasi negara-partai pasca-Mao secara top down ini, memang tidak ada usaha mengganti sosialisme dengan kapitalisme, maupun kediktatoran partai tunggal dengan demokrasi liberal. Tujuannya adalah membersihkan, memperbaiki, dan membangun kembali koneksi yang menghubungkan kuasa tersebar di antara khalayak dengan kuasa terpusatnya negara, yang telah menjadi berkarat akibat Revolusi Kebudayaan (1966-1976).   Betapapun, reproduksi kekaisaran organisasional tidaklah dianggap berada dalam kontradiksi dengan kapitalisme dan demokrasi. Dalam kenyataannya, selama proses reproduksi justru PKC harus mengakomodasi kapitalisme dan elemen-elemen demokrasi, jika bukan demokrasi liberal—sejauh membantu perawatan dominasi PKC (ibid., 20, 54, 61, 80).   Partai lebih besar dari negara   Hubungan antara partai dan negara adalah kunci pemahaman politik China, yakni bahwa terdapat hubungan antara partai dan negara di satu pihak serta negara-partai dan khalayak di pihak lain, tempat berlangsungnya kontinuitas antara kekaisaran tradisional dan kekaisaran organisasional. Sebagai perumpamaan, jika dalam dinasti-dinasti tradisional, kaisar menjadi pemilik negeri yang ditundukkannya; dalam China kontemporer, PKC adalah pemilik negeri karena partai mendirikan Republik Rakyat China (RRC) pada 1949.   Apabila kepemilikan berada di tangan kaisar, tidak berarti dirinya mesti mengelola negeri sendirian, karena dapat mendelegasikan kuasa kepada lembaga administrasi untuk mengelolanya. Hubungan yang mirip berlangsung antara partai dan negara dalam China kontemporer. Apabila PKC adalah pemilik ‘hak-kepemilikan’ dari RRC, pemerintah bisa dianggap sebagai pengelola negara.   Dalam China tradisional, kaisar dapat dipinggirkan dan dilemahkan oleh pemerintah, bahkan lebih sering kekuasaannya simbolik, karena kekuasaan yang nyata berada di tangan administrasi. Sebagai kaisar, PKC lebih mampu daripada setiap kaisar dalam sejarah China untuk mendominasi pemerintahan. Jika ungkapan ‘segalanya yang berada di bawah langit menjadi milik kaisar’, berlaku bagi dinasti-dinasti China, kini berlaku ‘segalanya yang berada di bawah langit menjadi milik PKC’.   Pandangan heuristik ini, tidak sekadar diterima sebagai alamiah dan logis, tetapi merupakan kondisi yang selalu diperjuangkan PKC, sebagai kekaisaran organisasional. Perkembangan ekonomi yang berlangsung sangat cepat, membuat PKC harus selalu menata kembali hubungan dengan negara, agar tetap tersesuaikan dengan lingkungan sosio-ekonomi baru. Hubungan partai dan negara ini masih sangat menentukan berhasilnya transisi China menuju pemerintahan yang modern dan efisien.   Dengan memudarnya kepemimpinan ‘orang kuat’ semasa Mao, yang berarti sentralisasi di tangan partai, dan lebih cocok untuk situasi perang dan revolusi, Deng Xiaoping merombak sistem organisasi kerja yang membuat kuasa tersebar berdasarkan fungsi dan yurisdiksi. Dalam sistem ini, komite sentral dan komite lokal partai tidak lagi mengarahkan dan mengambil keputusan, sehingga bukan saja pemerintah terkuatkan, tetapi juga partai yang kini terbebaskan dari manajemen harian (ibid., 103-4).   Menurut Deng, konsentrasi kepada kerja pemikiran politik, organisasional, dan supervisi, akan memperbaiki dan memperkuat kepemimpinan partai (Deng, 2002: 163-4). Terpisahnya partai dan negara yang digarisbawahi Deng, bagaikan representasi demokrasi modern Barat, tetapi superiotas partai cukup menjadikannya representasi demokrasi modern China—yang sungguh tidak sama pemahaman demokrasinya, sehingga gerakan pro-demokrasi 1989 tidak bisa diterima.   Hegemonisasi partai   Seperti dapat diperiksa dari kedudukan kekuatan-kekuatan sosial dalam masa kejayaan ekonomi hari ini, meski sektor swasta berperan penting, untuk tidak mengatakannya sangat penting sejak 1980-an, baru tahun 2000 partai meluncurkan konsep ‘tiga perwakilan’ (sange daibiao). Maksudnya bahwa PKC adalah representasi ‘cara termaju dari (1) kekuatan produktif, (2) budaya, dan (3) kepentingan mayoritas penduduk’.   Konsep ini dianggap sebagai afirmasi sektor ekonomi non-negara oleh PKC, dan merupakan penanda PKC mempertimbangkan bahwa kepentingan kelas dan kelompok sosial yang baru tumbuh dapat diwakili. Di satu sisi, partai mengembangkan cara baru dalam mengelola negeri; di sisi lain dengan cara ini partai dapat mempertahankan dominasinya atas peningkatan keberagaman khalayak—dalam arti berada di atas semua kelompok sosial, dan melakukan koordinasi atas perbedaan maupun pertentangan kepentingannya. PKC pun menjadi sahih sebagai perwakilan kepentingan kekuatan sosial yang baru tumbuh, dan ‘mengalokasikan’ sebidang ruang bagi mereka di dalam regim kekuasaan (Zheng, op.cit., 59, 92).   Simulasi dalam analisis yang dilakukan peneliti Zheng Yongnian (2010, 195-8) memperlihatkan bagaimana terdapat sejumlah skenario pembagian kekuasaan antara kelompok teknokrat, kapitalis, serta buruh dan petani, tentunya di dalam ruang yang diberikan partai. Namun hasil pembagian yang mana pun, terdapat di dalam peta politik Mao Zedong sebagai “kelompok-kelompok di luar partai yang berkuasa”, bukan “faksi-faksi di dalam partai”. Dalam anggapan bahwa partailah yang mendirikan negara, logika hegemonisasi PKC ini cukup jelas. Demokrasi di dalam kekaisaran organisasional tidak diberi jalan mengancam kekaisaran itu sendiri.   Keseimbangan pandangan   Dengan latar budaya politik yang boleh ditarik 5.000 tahun ke belakang, dapatkah dipinjam sebuah sudut pandang China dalam politik internasional? Apakah dimungkinkan betapa yang tampak absurd dalam pandangan non-China, terandaikan wajar dan sudah semestinya dalam konteks China?   Di Indonesia orang boleh teringat tahun 1292, ketika Khubilai Khan, kaisar keturunan Mongol yang sedang menguasai China, mengirimkan armada multirasial (Mongol, China, Uighur) sebanyak 20.000 orang dalam 1.000 kapal berawak China dan Muslim ke Jawa, untuk menghukum Kertanegara dari Singasari yang “menulisi” wajah Meng Chi dengan amanat menolak tunduk pada 1289 (Clements, 2010: 215-6). Kata “menghukum” ini menjelaskan cara pandang terhadap diri sendiri, mewarisi ungkapan ‘segalanya yang berada di bawah langit menjadi milik kaisar’ dengan khusyuk.   Sudut pandang China terhadap dunia ini terbalik-balik ketika berbenturan dengan superioritas Barat. Telah dikenal terdapatnya “penghinaan Barat” selama 100 tahun (tepatnya 109 tahun—dihitung dari penguasaan Canton pada 1840 oleh Inggris pada Perang Candu I). Dalam Perang Candu II, Istana Musim Panas di Beijing pada Juni 1860 dibakar oleh tentara Inggris, menyusul gagalnya negosiasi perdagangan candu dengan Dinasti Qing. Dalam peringatan 100 Tahun PKC, ini menjadi “150 tahun penghinaan”.   Pembakaran istana yang dikenal sebagai Yuanmingyuan ini sebetulnya secara militer tidak perlu, selain kepentingan untuk menghina dan mempermalukan. Hanya setelah Mao berdiri di atas Gerbang Kedamaian Langit di Beijing, memproklamasikan Republik Rakyat China pada 1 Oktober 1949, maka “abad penghinaan” itu dianggap berakhir. Latar belakang historis ini digenjot para pemimpin China dari saat ke saat, sebagai mitos yang mesti dilampaui oleh realitas kejayaan China masa kini (Schiavenza, 2013).   Pada 1 Juli 2021, dalam perayaan 100 tahun PKC di Lapangan Tien An Men, pemimpin China hari ini, Xi Jinping, menyatakan bahwa pihak asing yang mencoba merundung China “kepalanya akan terbentur Tembok Besar baja yang terbuat dari darah dan daging 1,4 milyar rakyat China”. The Economist edisi 3 Juli 2021 mencatat, setelah 40 tahun kemajuan ekonomi, teknologi, dan militer, PKC siap mendulang kredit sebagai sumber kebijakan nan sangat dibutuhkan, yang telah memandu kebangkitan China.   Namun dari sudut pandang reformasi politik China pasca-Mao sendiri, kecenderungan (terlalu) menonjolnya Xi Jinpin seharusnya menjadi masalah. Reproduksi kekaisaran dalam perubahan lingkungan sosio-ekonomi terkini, dalam mekanisme PKC sendiri mestilah menjadi kekaisaran organisasional. Dalam konsep Gramsci yang dikutip Zheng, “Pangeran modern sebagai pangeran-mitos tidak bisa merupakan pribadi nyata, individu yang konkret, (melainkan) suatu organisme, elemen kompleks dari khalayak yang kehendak kolektifnya telah dikenali, dan meyakinkan dirinya dalam bentuk konkret … suatu partai politik.” (Zheng, op.cit., 63)   Kekaisaran yang mana pun, individual atau organisasional, dalam tiga dekade telah memperlihatkan identitas politik yang China-sentris. Menurut Shi-xu, seorang intelektual-organik (intelektual yang berpihak) dari Universitas Zhejiang, “… model-model komunikasi, metode analisis, kriteria kritik, isyu penting, dan lain sebagainya mengalir dari pusat-pusat metropolitan Amerika/Barat ke seluruh dunia; tetapi sekarang semakin meningkat gema dan pembergandaannya secara tak-kritis, dalam pelampiasan dan usaha melebihi dari (dunia) akademik non-Barat.” (Xu, 2014: 12).   Kiranya terbaca sentimen nasionalisme dalam wacana konflik. Ini juga berarti absurditas kebijakan politik internasional China, hanya bisa terpecahkan dan diterima, jika sudut pandang China digunakan sepenuhnya—sebelum kembali ke sudut pandang pengamatan yang mana pun jua. Tanpa melakukannya, pertimbangan seperti apapun tidak akan berimbang. ●   Sumber :  https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/23/kekaisaran-organisasional-china/

 

 

China, Ikan, dan Perairan  Seno Gumira Ajidarma ;  Wartawan

                                                        KOMPAS, 29 Maret 2021

 

 

                                                           

Bagaikan apa yang disebut déjà vu (”seperti sudah tahu”), terbaca kembali gugatan atas kapal-kapal nelayan China yang melanggar perairan teritorial di Laut China Selatan. Berita harian tanggal 22 Maret 2021 yang dilansir The Economist menyebutkan tuntutan Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana agar China menarik lebih dari 200 kapal nelayan yang melakukan penangkapan ikan liar (illegal fishing) di perairan Filipina. Para nelayan ini juga disebut sebagai milisi maritim.   Istilah milisi maritim ini merupakan ungkapan pihak China sendiri. Setidaknya disebut ketika pada 1974 kapal-kapal penangkap ikan China jenis trawl bersenjata, merebut bagian selatan Kepulauan Paracel dari rezim militer Vietnam Selatan. Taktik yang sama dilakukan bagi perebutan Gosong Mischief pada 1995 dan Beting Scarborough pada 2012 di perairan Filipina.   Sejak lama kapal-kapal nelayan China telah dipergoki dan ditangkap di Jepang, Filipina, Taiwan, bagian Timur Jauh Rusia, Korea Utara, Korea Selatan, Sri Lanka, Palau, dan Argentina. The Economist edisi 14 April 2016 mencatat, tidak kurang dari dua lusin negeri-negeri Afrika menyerukan agar China menghentikan penangkapan ikan liar di lepas pantai bagian barat Afrika.   Sebulan sebelumnya, kejadian di Indonesia lebih sensasional: kapal pengawal pantai China membebaskan kapal nelayan China yang sedang digiring kapal patroli RI di perairan Natuna.   Tampak berpola, apakah ini merupakan kebijakan terencana?   Insiden demi insiden   Dalam kasus Natuna, sementara perairan itu jelas berada di wilayah Indonesia, pihak China menyatakan wilayah itu termasuk dalam zona ekonomi eksklusif (EEZ) mereka karena tercakup di dalam lengkungan ”batas sembilan-garis” (”nine-dash lines”). Garis-garis ini digambarkan terletak di lepas pantai Vietnam, Malaysia bagian Borneo, Palawan dan Luzon di Filipina, bahkan sampai Taiwan.   Perairan di dalam sembilan garis yang membentuk U itu, diklaim China sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional mereka. Nyaris sudah seluruh perairan Laut China Selatan. Meskipun klaim ini dianggap tidak berdasarkan hukum laut internasional, dan tidak diakui Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), China memiliki dalih lain.   Di Kepulauan Spratly, China telah membangun pulau-pulau buatan, dengan reklamasi gosong-gosong karang, yang masih menjadi sumber klaim tumpang-tindih antara Malaysia, Filipina, dan Vietnam.   Di Kepulauan Paracel, tempat China pernah memenangi sengketa hukum dengan Filipina, dibangun landasan udara (air strip) di Pulau Woody dekat Hainan. Begitu pula di bekas gosong karang Fiery Cross di bagian selatan Spratly. Dengan pengandaian reklamasi di Pulau Triton, dan gosong karang Subi, Gaven, Mischief, Selatan Johnson, dan Cuarteron telah selesai, setelah dilengkapi landasan udara, pelabuhan, serta radar militer, terbentuk ”segitiga strategis” yang membuat China dominan di Laut China Selatan.   Hukum laut internasional perihal EEZ, dimanfaatkan China untuk melindungi kesahihan penangkapan ikan para nelayannya sejauh 200 mil dari setiap pulau buatan. Tanpa peduli akan bertumpang tindih dengan batas teritorial 12 mil dari Kepulauan Natuna, maupun bahwa kepemilikan dan kesahihan reklamasinya berada dalam sengketa. Ditambah klaim 5.000 tahun pelayaran dan penangkapan ikan tradisional, sebagai ”hak sejarah”, lengkap sudah absurditas kebijakan perairan internasional China.   Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) sejak 2002 sebetulnya telah mendesak China duduk bersama, dan menandatangani deklarasi ”kode etik” (”code of conduct”) berperilaku di Laut China Selatan, guna meredam konflik sejenis yang telah merebak berpuluh tahun sebelumnya. Insiden demi insiden menunjukkan bahwa China telah mengabaikannya.   Negeri kurang ikan   Urgensi apakah kiranya yang membuat China berperilaku dan berkebijakan seperti itu? The Economist menunjukkan: China adalah konsumen (dan eksportir) terbesar ikan di dunia. Konsumsi ikan per orang di China adalah dua kali rata-rata penduduk dunia. Budidaya perairan (aquaculture) China disebut memenuhi kebutuhan ini.   Namun, angka-angka penangkapan ikan liarnya, pada 2012, misalnya, sungguh spektakuler: 13,9 juta ton, dibanding 5,4 juta ton tangkapan (legal) Indonesia, 5,1 juta ton tangkapan Amerika Serikat (AS), 3,6 juta ton tangkapan Jepang, dan 3,3 juta ton tangkapan India.   Betapapun penangkapan ikan berlebihan (over fishing) dan polusi di perairan China sendiri telah mencederai perikanan di dekat pantai. Di Laut China Selatan tersedia 1/10 dari tangkapan ikan global, padahal hanya tersisa 5-30 persen dari stok yang dimiliki China pada 1950-an. Inilah yang membuat sebagian dari 14 juta nelayan China terdorong—atau didorong—mencari ikan di luar perairannya.   Tak kurang dari Presiden China Xi Jinping pada 2013, menyatakan di Hainan, agar para nelayan, ”Membangun kapal yang lebih besar, berlayar ke perairan yang lebih jauh, dan menangkap ikan yang lebih besar.”   Didukung pemerintah dengan kapal baru, bahan bakar, dan bantuan navigasi, ternyata dukungan bagi petualangan nelayan ini bagai muslihat yang selalu mengundang kerawanan. Sebelum kasus Natuna pada 2016, pada 2010 di Laut China Timur sebuah trawler China sengaja menabrak kapal pengawal pantai Jepang di dekat pulau tak berpenghuni Senkaku (nama Jepang) atau Diaoyu (nama China), setelah kepergok menangkap ikan secara ilegal.   Upaya menggeser AS   Adakah modus lain, selain faktor perut 1.443.282.209 penduduknya? Faktor kehadiran militer Amerika Serikat (AS) menjadi dalih.   AS selalu mengajukan prinsip ”kebebasan pelayaran” (freedom of navigation) untuk mengesahkan kehadiran kapal-kapal induknya di lautan mana pun. Namun, meski AS terikat perjanjian militer dengan Filipina, dan unjuk gigi pula dengan latihan militer dan penerbangan pesawat tempur di Laut China Selatan, tidaklah terandaikan suatu konflik militer akan menjadi perlu—meski kemungkinannya selalu terpikirkan.   Kepentingan China sendiri terdengar seperti politik identitas: menegaskan kejayaan, sebagai kompensasi segala dampak Revolusi Kebudayaan 1966-1976. Dalam Kongres Rakyat Nasional tahunan yang berakhir 11 Maret 2021, Xi Jinping menyatakan, ”Kini China sudah bisa menatap mata dunia, tidak seperti di masa lalu ketika kita masih orang udik.” (The Economist, 11 Maret 2021).   Ini, antara lain, dilakukan dengan menggugurkan kredibilitas AS, untuk menjadi kekuatan militer yang unggul di bagian barat Pasifik—tanpa harus mengancam AS secara langsung. Dalam bahasa agitasi kantor beritanya, cukuplah dinyatakan bahwa AS, ”mengeruhkan perairan” atau ”membuat Asia-Pasifik sebagai Timur Tengah kedua”.   Negara-negara ASEAN, yang kedaulatannya terganggu oleh berbagai insiden di Laut China Selatan, tidak dapat memperlihatkan keberpihakan kepada AS, tanpa risiko kehilangan keberuntungan ekonomi. Disebutkan bahwa AS akan tetap bisa membangun relasi dengan ASEAN melalui Jepang atau Korsel, yang tidak akan memengaruhi sikap China terhadap ASEAN. Selama China masih membutuhkan ikan dari kolam tetangga, situasi yang sama masih akan terus berulang. ●

 

 

Solilokui Para Koruptor  Seno Gumira Ajidarma  ;  Wartawan

                                                     KOMPAS, 28 Februari 2021

 

 

                                                           

Tahar Ben Jelloun, penulis Maroko yang tinggal di Perancis, berada di Jakarta pada 1992. Maksud hati menemui Pramoedya Ananta Toer, tetapi dianjurkan untuk tidak melakukannya karena—dalam kondisi Orde Baru—akan menjadi masalah bagi penulis Indonesia itu.   Sebagai gantinya, Tahar membaca Korupsi (1954), novel Pram yang diterjemahkan ke bahasa Perancis oleh Denys Lombard sebagai Corruption (1969). Buku ini membuat Tahar menulis novel L’Homme rompu (1994).   Judul bahasa Perancis yang artinya Lelaki yang Patah ini adalah permainan antara kata ”rompu” (patah) dan ”corrompu” (korup). Okke KS Zaimar yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia mengembalikannya ke judul Korupsi (2010). Garis yang tumbuh melingkar bertemu asalnya setelah 56 tahun.   Solilokui dalam jazz   Saya membaca kedua buku dalam bahasa Indonesia secara kronologis dari Pram ke Tahar, dan menemukan keserupaannya. Masing-masing narator (”Aku” sebagai orang pertama) adalah koruptor dalam posisi psikososial sejenis, orang jujur yang lemah, sehingga menyerah atas desakan situasi di sekitar: lingkungan kerja (semuanya korupsi), lingkungan pribadi (istri atau kekasih), dan kondisi finansial (terlalu miskin).   Disebutkan, persamaan kondisi sosial ekonomi Indonesia dan Maroko sebagai negara berkembang menjadi pemantik Tahar menulis novel serupa. Namun, meski faktanya tidak keliru, perbandingan kedua novel menunjuk fakta lain.   Keserupaan itu menunjukkan, seperti dalam musik jazz, pemain kedua telah mengulang lagu pemain pertama, dengan permainan yang berbeda. Dalam hal Pram dan Tahar, lagu itu adalah alur yang mirip, tapi peran tokoh-tokohnya saling bertukar. Narator masih sama posisinya, tetapi pada Pram peran istri mengingatkan agar jangan korupsi, pada Tahar peran istri selalu merendahkan suaminya karena tidak berani korupsi.   Kedua suami ini mempunyai kekasih di luar rumah tangga, yang pada Pram mendorong korupsi, sedangkan pada Tahar membuatnya merenung. Masa depan anak-anak, pada Pram maupun Tahar, menjadi bagian pertimbangan apakah korupsi harus dilakukan, seolah-olah kedua koruptor adalah kepala rumah tangga yang ”bertanggung jawab”.   Fakta-susastra adalah naratif masing-masing peran sebagai solilokui (soliloquy): wacana dalam kepala diutarakan, seperti aktor di panggung berujar tanpa mesti ada peran pendengarnya. Dalam novel, pembaca mengikuti percakapan batin orang pertama, yang kepada dirinya sendiri terandaikan jujur, dan dalam gaya aku-an, puisi dan refleksi berkelindan.   Dengan puisi artinya kalimat-kalimat tertata dalam efek-susastra; dengan refleksi terbaca kegelisahan manusia, yang dalam kelemahannya tiada berdaya mengatasi tekanan, dan dalam kejujurannya tersiksa.   Idealisme dan realisme   Dalam kedua novel, terdapatlah cuplikan solilokui itu, percakapan seseorang dengan dirinya sendiri:   ”Dari kaca kupandangi anak-anakku seorang demi seorang. Kurus-kurus kurang makan, tapi mereka mengalami hidup sebagai kanak-kanak. Tidak seperti aku dahulu. Aku tak pernah hidup sebagai kanak-kanak. Ayahku itu – ah, dia terlampau keras dan saban waktu aku diwajibkan belajar bekerja keras. Dan ibuku – ibuku yang keras itu juga – selalu dia mendorong aku ke depan meja dan dialah yang mengontrol pelajaranku. Dan apa hasilnya semua itu! Apa? : inilah yang nampak seluruhnya di depan cermin – aku. Sudah tua, kehabisan waktu untuk hidup berbahagia dengan usaha yang sewajarnya dan akan memilih jalan yang paling revolusioner.” (Toer, 2002: 46).   ”Kamu harus punya teman-teman baru, pergi keluar, menunjukkan dirimu, pergi ke bar-bar, menyuguhkan minuman, mengatur makan malam, pesta-pesta, pendeknya masuk ke dalam kulit orang-orang yang korup. Pada mulanya, kamu tidak akan merasa nyaman. Namun, sesudah beberapa hari akan kamu rasakan bahwa kamu dapat menempatkan diri dengan baik dalam situasi itu. Kamu akan terbiasa dan akan kamu lihat dunia dengan mata yang sama sekali baru. Dalam hidup, kita tak akan punya apa-apa kalau tak mau mengambil risiko.” (Ben Jelloun, 2010: 108).   Menarik untuk membandingkan akhir kedua novel. Pada Pram, tokohnya justru lega ketika dipenjara karena anak buahnya tetap idealis, seperti metafor keselamatan bangsa. Pada Tahar, tokohnya berdamai dengan diri sendiri karena dirinya hanyalah sebagian dari keluarga besar para koruptor.   Pram dan Tahar seperti bertukar tempat. Pram dengan segenap pengalaman (sampai tahun 1954) maupun realisme penulisannya menunjukkan tokohnya masih idealis. Sebaliknya Tahar, yang permainan ulangnya atas alur Pram berbumbu surealisme dalam solilokui tokohnya, menjadikan tokoh itu seorang realis.   Koruptor dan konstruksi   Lepas dari susastra, menengok teori-teori korupsi, dalam konteks psikososial kedua insan koruptor ini terdorong oleh stimuli negatif: perasaan tidak aman (insecurity) yang selain terhubung dengan masa kanak-kanak (individual), berkombinasi dengan tekanan di tempat kerja maupun oleh pasangan (sosial).   Konsep ini bekerja sama dengan teori peluang (opportunity theory): manusia akan mengambil keuntungan dari munculnya peluang pada ruang dan waktu yang tepat. Juga terhubung dengan teori pilihan rasional (rational choice theory): korupsi tetap dilakukan setelah untung-rugi dipertimbangkan (Holmes, 2015: 56-8).   Betapapun, korupsi hitam, abu-abu, bahkan putih sekalipun (keluarga polisi disandera misalnya), semuanya berkategori melanggar hukum.   Begitulah susastra membuat pembaca mengerti karena ikut merasakan dan mengalami pandangan subyek. Teori-teori membuat pembaca memahami konstruksi budaya korupsi. Hukum menunjukkan betapa pengertian dan pemahaman tidak harus berarti memaklumi, apalagi mengampuni. ●

 

Propaganda: Halus atau Kasar

SENO GUMIRA AJIDARMA

 

KOMPAS, 24 Agustus 2019 · 03:45 WIB

 

Komik propaganda hidup berdampingan dengan komik (sejarah) perjuangan. Namun, jika komik perjuangan bertujuan agar publik menghargai fakta historis dan terkobarkan patriotismenya, seperti khawatir sejarah dan kepahlawanan memudar dalam jarak waktu, komik propaganda lahir dari situasi konflik.

Mantra: Positif/Negatif

Oleh : SENO GUMIRA AJIDARMA

 

KOMPAS, 3 Juli 2019 · 03:45 WIB

 

Mantra dalam susastra Indonesia menjadi perbincangan tahun 1973 dan beberapa tahun seterusnya setelah Sutardji Calzoum Bachri (1941) melayangkan ”Kredo Puisi”.

Pokok-pokoknya: Kata-kata bukanlah alat mengantarkan pengertian / Kata-kata harus bebas dari penjajahan pengertian, dari beban idea. Kata-kata harus bebas menentukan dirinya sendiri / Menulis puisi bagi saya adalah membebaskan kata-kata, yang berarti mengembalikan kata pada awal mulanya. Pada mulanya adalah Kata. Dan kata pertama adalah mantera. Maka menulis puisi bagi saya adalah mengembalikan kata kepada mantera. 

Jurnalisme dalam Sinema Politis 357 Menit

Jurnalisme dalam Sinema Politis 357 Menit Seno Gumira Ajidarma ;  Wartawan

                                                         KOMPAS, 28 April 2018

                                                           

Setidaknya tiga film Hollywood terhubungkan dalam satu loop (apabila ujung awal dan akhir, setelah diurutkan, saling disambungkan, sehingga bisa berputar tanpa henti), yakni All The President’s Men (Alan J Pakula, 1976), Mark Felt (Peter Landesman, 2017), dan The Post (Steven Spielberg, 2017). Ketiga film ini alurnya berkaitan, merupakan integrasi wacana sinema, jurnalisme, dan politik. Pers dan kekuasaan Dari ketiga film ini, All The President’s Men dibuat paling awal, empat tahun setelah skandal Watergate mulai dilacak The Washington Post, dan Presiden AS Richard Nixon mengundurkan diri sebagai akibat pengungkapan keterlibatannya dalam usaha penyadapan markas Partai Demokrat. Dua wartawan koran itu, Bob Woodward dan Carl Bernstein, pun ”mendadak selebritas”. Star reporter sendiri memang terminologi tak resmi jurnalistik. Dalam investigasinya, mereka mengalami kesulitan dengan tabir yang dipasang Gedung Putih, tetapi atas bantuan sumber rahasia, yang disebut ”Deep Throat” (mengacu film Swedia tahun 1973 yang menggemparkan), keduanya terarahkan dengan tepat. Terlacak, dana dan peralatan lima penyusup itu berasal dari tim sukses Nixon dalam Pilpres AS 1972, yang sebagian besar dananya ilegal. Baru 35 tahun kemudian, Deep Throat mengungkapkan siapa dirinya. Riwayatnya ditulis Woodward dalam The Washington Post tanggal 20 Juni 2005. Deep Throat adalah Mark Felt (1913-2008), yang pada saat peristiwa Watergate menjabat Wakil Ketua Biro Investigasi Federal AS (FBI). Kebijakannya untuk mengarahkan kedua wartawan itu berdasarkan situasi: FBI terancam kehilangan independensi. Penjabat direktur L Patrick Gray, pengganti Edgar J Hoover yang meninggal, tidak dipercayainya dalam sikap terhadap skandal Watergate. Berdasarkan buku Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House (2006), film Mark Felt dibuat tahun 2017. Jika dibandingkan All The President’s Men, kedua film bagaikan pasangan berpadan karena bermain lebih kurang pada masa yang sama, pertengahan 1972 dan seterusnya, tentang kasus yang sama. Khususnya scene pertemuan Bob Woodward dan Deep Throat/Mark Felt bagaikan saling meniru, dialognya pun mirip (semestinya bahkan sama). Namun, dalam perbandingan total, pengertian berpadanan bukan karena sama, melainkan saling melengkapi sebagai dua film tentang Watergate dari sudut pandang berbeda: yang satu jurnalistik, yang lain intelijen. Jika The Washington Post mesti obyektif, FBI mesti netral. Ditambah The Post, terdapat satu lagi sequence, yang paralel dalam ketiga film, yakni penyusupan ke markas Partai Demokrat di Gedung Watergate, meski pada film terakhir hanya sebagai audio berita di akhir film. Ini berarti The Post bisa menjadi prequel bagi kedua film lain, dan karena kedua film itu berpadanan, maka akibat kronologi dari Deep Throat ke Mark Felt, urutannya tentu All The President’s Men lantas Mark Felt. Dengan meletakkan The Post sebagai prequel, film ini dipasang setelah Mark Felt karena akhir film The Post adalah awal film All The President’s Men. Terjadi looping dengan sekali putaran 357 menit. Adapun The Post tidak berkisah tentang Watergate, tetapi peranan The Washington Post dalam memuat Dokumen Pentagon yang dipasok analis militer Daniel Ellsberg pada 1971. Isi dokumen adalah analisis tentang Perang Vietnam di bawah koordinasi Robert McNamara, Menteri Pertahanan AS pada 1961-1968. Terungkap bahwa ternyata sudah disimpulkan, AS tidak mungkin menang dalam perang itu, tetapi masih mengirim pasukan, yang menjadi bulan-bulanan di hutan tropis negeri asing. Sebetulnya, The Post adalah tentang Katherine Graham (1917-2001), yang menerima The Washington Post sebagai warisan keluarga, tetapi keawamannya dalam jurnalistik tidak menghalangi kepemimpinan tegar, menghadapi musim politik tersulit. Dokumen Pentagon dan skandal Watergate adalah di antaranya ketika jurnalisme The Washington Post, yang saat itu dikelola Ben Bradlee (1921- 2014), mendapat tekanan berat penguasa. Ketiga film berada dalam jenis political thriller, yang meskipun mengikatkan diri kepada fakta historis, janganlah disamakan dengan film dokumenter. Bukan heroisme wartawan Ketiga thriller ini disebut politis, bukan hanya karena situasi politik merupakan andalan dramatiknya, melainkan karena pesan yang dibawanya pun politis. Kedua film terbaru berjarak cukup lama dari sumber perkara, Mark Felt tak kurang 11 tahun dari bukunya, The Post, bahkan 41 tahun dari All The President’s Men. Apa pasal? Mingguan The Economist edisi akhir Februari 2018 melaporkan: bukan rahasia lagi, Spielberg membuat The Post untuk melawan serangan Presiden AS Donald Trump kepada pers. Namun, ini tidak berarti heroisme wartawan yang menjadi daya tariknya karena Mark Felt pun bukan tentang wartawan. Mengingat konteksnya, diperkirakan The Post hanya akan laku di kota- kota besar sepanjang pantai dan di kota-kota pelajar, tetapi persentasenya over-performing, bahkan di wilayah basis Partai Republik. Di Myers, Florida, tiket terjual 87 persen di atas perkiraan. Penerimaan The Post di daerah para pemilih Trump juga menunjukkan film ini tidak eksklusif bagi khalayak kota besar. Fenomena jurnalisme dalam film itu, dalam analisis The Economist ditengok dengan metode pemeriksaan silang atas empat konteks: politik, usia, pers, dan pasar film jurnalistik. Dalam (1) konteks politik, orang kiri, kaum hipster,dan pensiunan moderat menjadi pasar baru karena beroposisi terhadap Trump. Dalam (2) konteks usia, meski dibuat untuk 13 tahun ke atas, penonton The Post cenderung lebih tua; bukan nostalgia, tetapi keprihatinan dari kaum Republik ataupun Demokrat. Dalam (3) konteks pers, menurut lembaga riset Gallup, kepercayaan kepada pers meningkat, menjadi 27 persen pada 2017, dibandingkan 20 persen pada 2016; meski hampir separuh Demokrat percaya, hanya 13 persen dari kaum Republik—dukungannya miring. Adapun dalam (4) konteks pasar film jurnalistik, The Post ataupun Spotlight (Tom McCarthy, 2015), film investigasi jurnalistik lain, menyedot lebih sedikit penonton dibandingkan All The President’s Men yang pada masanya berekuivalensi 300 juta dollar AS. Beredar tahun 1976, artinya hanya berjarak empat tahun dari megaskandal tahun 1972 itu. Perubahan iklim politik berkontribusi pada perbedaannya. Semua data ini belum cukup untuk menyimpulkan faktor kewartawananlah yang ditanggapi pasar. Jurnalisme dalam film Sebagai teks, dari ketiga film terlihat hubungan jurnalisme dan politik bahwa jurnalisme tampak heroik dalam kebusukan politik. Dalam konteks ini, jurnalisme adalah politis tanpa menjadi alat politik. Namun, jika Mark Felt melengkapi siapa Deep Throat dalam All The President’s Men, jurnalisme klasik dalam The Post terhadirkan dalam peleburan dua tanggapan: nostalgia sekaligus alternatif, akibat tenggelamnya fakta teruji dalam tsunami post-truth yang mengacak peta orientasi. Dalam makna film Hollywood sebagai hiburan, pemahlawanan wartawan adalah suatu trik. Bukan berarti film itu bohong, tetapi kontras yang dipertajam melalui alur konflik adalah manipulasi, yang kepadanya bergantung pada berhasil tidaknya sebagai hiburan. Apa yang menghibur? Ilusi bahwa ”kebenaran” akan selalu menang. Masalahnya, ketika sebuah film menjadi politis, tujuan menghalalkan cara berbahasa film, dan suatu ilusi tersahihkan menjadi kelinci idealis di depan moncong anjing penjaga (watchdog = pers), yang kini berbalap melawan gerombolan dubuk di luar track dalam rimba milenial. Mungkinkah jurnalisme old school kembali ketika bahkan pembocoran telah menjadi genre dominan di internet? Kebusukan politik yang tertutup rapi tidak akan terbongkar oleh ”jurnalisme” yang sama busuknya. ●