Pelayan Kita : Jokowi-Ahok

Pelayan Kita : Jokowi-Ahok Jannus TH Siahaan ;  Analis Sosial Kemasyarakatan, Tinggal di pinggiran Bogor - Jawa Barat

SINAR HARAPAN, 08 April 2013

  

Kamis, 4 April 2013, pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sudah memasuki 200 hari memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sejak sumpah jabatan diucapkan, bertenggerlah amanat mahaberat di pundak mereka. Beragam cara dilakukan untuk memenuhi janji kampanye mereka. Sebagai nakhoda kapal induk, Jokowi, utamanya, sudah 154 hari blusukan di belantara Ibu Kota. Pengalaman melayani warga Solo, Jawa Tengah, sebagai wali kota mempermudah Jokowi mempendek jarak protokoler dengan rakyat. Kini, warga Ibu Kota harap-harap cemas: bisa tidak ya, Jokowi-Ahok? Jakarta pernah memiliki gubernur tipikal pendobrak, seperti Ali Sadikin. Sebagai orang yang dibesarkan dalam tradisi marinir, Ali Sadikin memimpin Jakarta dengan segala ketegasan dan kharismanya. Untuk kebaikan Jakarta, Ali bahkan pernah harus melawan tabu, termasuk “melegalkan” judi untuk kepentingan sosial, misalnya. Atau figur seperti Sutiyoso yang kerap bersikap “biar anjing menggonggong kafilah berlalu”. Di eranya, Sutiyoso berani menantang siapa saja demi kebaikan Jakarta. Salah satu proyek mercusuarnya adalah TransJakarta. Bahkan, Jakarta pernah dipimpin seorang teknokrat seperti Fauzi Bowo (Foke). Pengalamannya yang panjang di birokrasi serta pendekatan kepemimpinannya yang teknokratik membuat Foke lebih berwarna dari para pendahulunya. Tetapi Jakarta adalah Jakarta dengan segala kekhasannya. Berbagai masalah belum bisa diurai tuntas dengan tipe kepemimpinan yang berbeda-beda itu. Reparasi Mental Kini Jakarta membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki keahlian di bidang bongkar pasang dan reparasi mental, terutama mental para birokrat sebagai mesin yang menggerakkan roda pemerintahan. Para birokrat sejatinya adalah kumpulan para pelayan. Tentu saja pelayan dengan kualifikasi tertentu. Mereka bekerja sesuai bidang tugas, keahlian, dan kemampuan yang dipersyaratkan alias tupoksi—tugas pokok dan fungsi. Karena itu, mereka bukan sembarang pelayan. Keberadaan mereka dilindungi oleh konstitusi, dan konstitusi memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi mereka. Kalau tidak ada jaminan, tidak akan ada calon pegawai negeri sipil (PNS) yang begitu besar animonya untuk bisa menjadi pelayan masyarakat. Lihatlah setiap kali dibuka bursa kerja, ratusan ribu lamaran kerja dikirim. Sudah 154 hari Jokowi-Ahok menjadi bos besar bagi ratusan ribu pelayan yang mengabdikan waktu-waktunya untuk tuan mereka: warga Jakarta. Pelayan yang baik adalah yang paham benar kebutuhan tuannya. Pelayan yang baik biasa menyiapkan beragam masukan sebelum tuannya menjatuhkan pilihan. Di balik kisah sukses seseorang, selalu ditemukan sesosok pelayan di belakangnya. Sebagai pelayan, sudah barang pasti seseorang pantang petantang-petenteng apalagi bersikap jumawa. Pakaian kebesaran hanyalah milik tuannya, dan dia sudah cukup bangga menjadi bayangan di balik sepak terjang tuannya. Pelayan adalah sosok yang sederhana. Tetapi sifat dan sikap kepelayanan tidak monopoli milik kasta tertentu dalam masyarakat. Sifat kepelayanan melekat pada siapa saja yang mengabdikan hidupnya untuk kebaikan semua. Karena tak terbatas kepedulian-Nya kepada alam semesta, Tuhan menahbiskan diri sebagai Yang Maha Pelayan. Dalam konteks inilah, para pemimpin yang melayani umat, sejatinya merupakan pengejawantahan sifat kepelayanan Tuhan di alam semesta. Kepada Jokowi-Ahok, tetaplah bersikap sederhana sebagai sepasang pelayan kemanusiaan. Sejarah kemanusiaan begitu kaya akan khazanah para pelayan yang sukses sehingga derajatnya mengungguli raja-raja. Tidak kurang, manusia-manusia agung dalam lintasan sejarah adalah mereka yang sukses menerjemahkan konsep kepelayanan dalam kehidupan umat manusia. Beberapa manusia suci seperti nabi dan santo adalah para pelayan yang dikaruniai totalitas luar biasa dalam mengabdi kepada kehidupan dan melayani secara tanpa tendensi bagi seluruh anak manusia. Bahkan, glamor kehidupan tak akan mampu merusak kesederhanaan para pelayan sejati. Meski memanggul tugas profetik, mereka tetap berada dalam gambaran yang sederhana. Alangkah biasa dan rendah hatinya para pelayan yang merupakan pemimpin agung itu. Sikap dan gaya hidup sederhana sebagaimana “hamba biasa” itu agaknya memang sudah dipilihkan Tuhan bagi para pelayan rakyat. Ini karena jika para pelayan hidup mewah dengan busana keagungan, sudah barang pasti tidak akan ada bedanya antara pelayan dengan sang majikan. Karena itulah, jabatan jangan pernah mengubah sikap dan gaya hidup sederhana Jokowi-Ahok dalam menyelesaikan problema Jakarta. Tetaplah menjadi orang biasa, meski tentu saja, karena berbagai faktor seperti prosedur protokoler, tidaklah mudah bagi para pelayan untuk bisa bersikap biasa. Terlebih, tidak sedikit di antara kita yang hanya karena jabatan tertentu sudah merasa berbeda dalam segala hal dengan orang lain. Apalagi, memang tidak mudah untuk bisa bersikap biasa dalam sebuah kekuasaan yang membuai. Apalagi bagi mereka yang berambisi menjadi luar biasa atau mereka yang suka kurang sabar dengan ketidakbiasaan. Situasi bertambah rumit karena lingkungan justru mempersulit penguasa untuk bersikap biasa. Psikologi semipermisif warga Jakarta dalam beberapa bulan ini jangan dirasakan sebagai nasib baik yang akan membuat Jokowi-Ahok menjadi manusia-manusia istimewa. Ulama kharismatis dari Rembang, Jawa Tengah, KH Mustofa Bisri, menyebutkan, keistimewaan orang istimewa terutama terletak pada kekuatannya untuk tidak terlena dan terpengaruh oleh keistimewaannya itu. Keistimewaan wakil Tuhan terutama terletak pada kekuatannya untuk tidak terlena oleh busana kekuasaannya, dan tetap mampu menjaga sikap untuk selalu menjadi hamba bagi Tuhan. Jokowi-Ahok berpasangan bukan di tengah situasi yang bertabur bunga. Mereka dipasangkan dalam belantara Ibu Kota yang penuh kompleksitas kehidupan. Sekali tersesat, mereka akan sulit menemukan jalan keluar. Sebagai belantara, Jakarta menyimpan semak belukar yang tak berujung, gambut yang menjebak serta lahan kering menantang dan lahan basah yang menjanjikan. Jakarta bukan kapal pesiar yang hanya diisi oleh kalangan jetset tertentu dari kalangan masyarakat. Jakarta bukan kapal pesiar yang sepanjang siang dan malam hanya bertabur gemerlap bintang kehidupan. ●

Menunggu Gebrakan Jokowi

Menunggu Gebrakan Jokowi Syamsudin Haris ;  Kepala Pusat Penelitian Politik  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

SINDO, 25 September 2012

Ketika saya menyapa Joko Widodo alias Jokowi dan meyakinkan dia bakal menang dalam Pilkada Jakarta, Wali Kota Solo itu dengan ringan menjawab, “Agak berat, Mas. Saya hanya ikut meramaikan saja.”

Pertemuan singkat di Starbucks, Terminal II Bandara Soekarno-Hatta, sekitar satu setengah bulan menjelang pilkada putaran pertama itu meninggalkan kesan dalam buat saya. Kesan itu tidak lain adalah sosok personal Jokowi yang rendah hati. Saya menduga, personalitas Jokowi inilah sebenarnya yang menjadi faktor kunci kemenangannya bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada putaran pertama dan kedua Pilkada Jakarta yang lalu.

Sebab saat ini tidak banyak pemimpin dan calon pemimpin yang rendah hati dan mau mendengar aneka persoalan yang dihadapi masyarakat kita. Kecenderungan hampir semua politisi, pejabat pemerintah ataupun pejabat negara, bahkan tokoh masyarakat kita dewasa ini, adalah membangun pencitraan diri secara berlebihan. Sebagian tokoh bahkan cenderung menggurui, arogan, dan tidak mau mendengarkan orang lain.

Akibatnya, tujuan semula hendak merebut simpati dan hati publik, namun karena berlebihan, bahkan mungkin dilakukan secara manipulatif, pencitraan diri akhirnya berbuah antipati publik. Karena itu, sosok personal Jokowi yang rendah hati, terbuka, jujur, dan tampil apa adanya, benar-benar ibarat oase yang tiba-tiba hadir di tengah padang tandus kepemimpinan negeri ini.

Blunder 

Kecenderungan pencitraan diri secara berlebihan seperti inilah yang menjadi faktor penting kegagalan Fauzi Bowo alias Foke memperpanjang masa jabatannya sebagai gubernur. Dalam berbagai kesempatan yang diliput media, Foke mencitrakan diri sebagai sosok gubernur yang berhasil memimpin ibu kota negara.Klaim yang sering kali didukung angka-angka statistik ini memang sangat meyakinkan.

Namun Foke lupa bahwa masyarakat Jakarta adalah pemilih kritis dan paling terdidik se-Tanah Air. Angka-angka statistik cenderung tidak berguna ketika dalam keseharian masyarakat menghadapi realitas kemacetan, ketidaknyamanan, dan semakin hilangnya rasa aman akibat tindak kekerasan dan premanisme yang tidak pernah berkurang. Ironisnya Nachrowi Ramli alias Nara, calon wakil gubernur pendamping Foke, kurang cerdas dalam memahami karakter masyarakat Jakarta yang kritis, heterogen secara sosial dan amat plural secara kultural.

Dalam sejumlah forum kampanye, penampilan Nara kurang memperoleh simpati publik karena pernyataan pernyataan yang acap mendiskreditkan pihak lain. Penampilan Nara dalam debat di Metro TV yang menyapa Ahok dengan kata-kata “haiyya Ahok” yang cenderung bernada rasial sangat mungkin justru menjadi blunder bagi pasangan Foke-Nara dalam meraih dukungan. Blunder lain yang tampaknya tidak diduga Foke-Nara kecenderungan mengungkit latar belakang etnis dan agama Jokowi-Ahok.

Baik Foke maupun Nara bukannya mengklarifikasi atau mengoreksi kampanye hitam para pendukung dan simpatisan mereka, tetapi justru “menikmatinya”, seolah-olah masyarakat Jakarta memilih pemimpin berdasarkan preferensi etnis dan agama. Foke-Nara lagi-lagi lupa bahwa Jakarta adalah miniatur Indonesia, sehingga tidak pernah menjadi milik etnis atau agama tertentu, melainkan menjadi milik semua etnis dan agama yang ada di Tanah Air.

Tidak Ada yang Menonjol 

Di luar soal sosok personal Jokowi yang sangat “menjual”, secara jujur harus diakui sebenarnya hampir tidak ada prestasi dan pencapaian menonjol Fauzi Bowo selama lima tahun menjadi gubernur Jakarta. Berbagai proyek transportasi massal yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan Jakarta yang amat parah, seperti proyek kereta layang rel tunggal (monorel) dan mass rapid transit (MRT), berhenti sebagai rencana.

Menjelang Pilkada Jakarta baru muncul kembali baliho-baliho besar mengepung kota yang berbunyi, “MRT Mulai Dibangun Akhir Tahun 2012”. Padahal, studi proyek MRT sendiri sudah dirintis sejak tahun 1986 alias 26 tahun yang lalu. Dengan nilai total APBD DKI Jakarta sebesar lebih dari Rp138 triliun selama lima tahun (2007-2012), sebenarnya proyek transportasi massal bukanlah persoalan besar bagi seorang gubernur.

Soalnya biaya pembangunan MRT diperkirakan hanya mencapaiRp14-16triliun rupiah, suatu jumlah yang relatif “kecil” dibandingkan manfaatnya dalam menanggulangi kemacetan dan ledakan sepeda motor yang menyesaki setiap ruang di Jakarta.Toh, nilai total pembiayaan pembangunan MRT itu bisa dialokasikan setiap tahun anggaran selama lima tahun. Beban sang Gubernur tentu bakal berkurang lagi jika sebagian pembiayaan MRT ditanggung oleh swasta yang akan mengelola pengoperasiannya selama jangka waktu tertentu.

Pengalaman berbagai kota besar dunia lainnya menunjukkan tidak ada yang sulit dilakukan dalam membangun sistem transportasi massal yang layak jika ada visi, komitmen serius, dan kepemimpinan dari otoritas kota atau daerah. Kota Bangkok yang semula lebih macet dibandingkan Jakarta kini relatif terurai dan lancar karena berhasil membangun transportasi massal yang memadai. Begitu pula kota-kota besar dunia lainnya di Asia, Eropa, dan Amerika. Jadi, wajar saja jika kemudian Foke-Nara tidak dipercaya lagi oleh mayoritas warganya untuk mengurus Jakarta.

Tantangan Jokowi 

Jika pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan Jokowi-Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur baru, tantangan terbesar yang segera menghadang adalah mengonversi kepercayaan dan harapan publik yang begitu besar menjadi kerja serius, terencana, dan terukur, sehingga kelalaian Fauzi Bowo tidak terulang. Jakarta jelas bukan Solo yang memiliki kompleksitas persoalan tidak serumit ibu kota negara.

Karena itu, yang ditunggu masyarakat Jakarta pasca-pilkada bukan lagi sekadar sosok personal Jokowi yang rendah hati, terbuka, dan jujur, tetapi juga kepemimpinan institusional yang tegas dan benarbenar berpihak pada kepentinganmayoritaswargaJakarta. Bujuk rayu para pengusaha dan pemodal besar,tekanan kekuatan- kekuatan politik besar, dan tindakan premanisme para raja jalanan Jakarta adalah gabungan persoalan yang hampir pasti bakal dihadapi Jokowi.

Dalam situasi demikian tidak ada pilihan lain bagi Jokowi kecuali bersikap tegas dan bertindak keras, tentu atas dasar hukum yang berorientasi rasa keadilan bagi masyarakat. Kita semua menunggu gebrakan kebijakan Jokowi bagi Jakarta, sehingga benar-benar bisa menjadi inspirasi bagi para pemimpin dan calon pemimpin daerah lain untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. ●