WTO dan Perdagangan Multilateral  Yose Rizal Damuri  ;  Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies, Jakarta

                                                        KOMPAS, 18 Maret 2021

 

 

                                                           

Tahun ini, anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dijadwalkan bertemu dalam Konferensi Tingkat Menteri Ke-12 di Kazakhstan setelah ditunda tahun lalu akibat pandemi.   Pertemuan ini mempunyai arti strategis paling tidak dari dua hal. Pertama, ini pertemuan pertama dengan Amerika Serikat yang berada di bawah administrasi baru yang mungkin akan lebih kooperatif dengan sistem multilateral. Kedua, pertemuan ini membuka kesempatan bagi anggota untuk membicarakan kemungkinan inisiatif reformasi WTO yang telah didorong secara serius oleh negara-negara G-20 pada November 2020.   Di tengah semaraknya perjanjian regional, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), kemungkinan banyak pihak bertanya apa relevansi dari WTO saat ini. Aturan yang diterapkan WTO dianggap sudah tua dan macet di abad ke-20, sementara dunia telah berkembang dengan rantai nilai global, serta kemajuan perdagangan dan jasa digital.   Integrasi ekonomi juga lebih didorong oleh kesepakatan perdagangan regional (RTA), terutama setelah Putaran Doha yang dimulai sejak 2001 tidak dapat menghasilkan kesepakatan secara substansial. Namun, apakah memang WTO sudah tidak lagi diperlukan? Apakah berbagai RTA dapat menjadi substitusi dari organisasi perdagangan dunia tersebut?   Jawabannya mungkin tidak. WTO dinilai efektif mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan global. Nilai perdagangan meningkat empat kali lipat, sementara hambatan bea masuk turun secara signifikan hingga 50 persen. Lebih penting lagi aturan perdagangan yang berlaku saat ini tetap merujuk pada kesepakatan WTO.   Ketika negara-negara ASEAN ada sengketa perdagangan di antara mereka, misalnya antara Thailand dan Vietnam di 2008 atau Vietnam dan Indonesia di 2015, sengketa tetap diselesaikan di WTO meskipun kelompok negara ini sudah memiliki perjanjian perdagangan yang telah lama berjalan.   Perjanjian regional juga tak dapat sepenuhnya memberikan aturan bermain di bidang perdagangan karena variasi yang begitu besar antara satu dan lainnya. Aturan main yang terlalu beragam menyebabkan sistem perdagangan dunia jadi terfragmentasi dan membebani perekonomian dan dunia usaha. Bahkan, saat ini pun fenomena spaghetti-bowl dari RTA, yakni ada tumpang tindih aturan main antara satu perjanjian dan lainnya, kian terasa.   Reformasi WTO   Sistem perdagangan multilateral di bawah WTO masih terus dibutuhkan untuk mengelola perdagangan dunia secara baik. Perang dagang yang terjadi antara AS dan China hanya memperjelas bahwa sistem itu semakin dibutuhkan. Tanpa itu, tata kelola perdagangan dapat mengarah pada tindakan unilateral yang agresif dan merugikan seluruh pihak.   Oleh karena itu, sejak beberapa waktu lalu muncul berbagai usulan untuk melakukan reformasi terhadap WTO. Setidaknya reformasi diminta dilakukan atas empat area.   Pertama, terkait proses negosiasi dan beberapa prinsip yang saat ini dianut, terutama prinsip konsensus dan pendekatan single-undertaking, di mana semua anggota harus menyetujui seluruh bahasan yang dirundingkan sebelum dapat membuat kesepakatan. Seiring dengan kian beragamnya kepentingan anggota, semakin sulit untuk dapat mengambil keputusan dengan mengikuti kedua prinsip tersebut.   Kedua, kondisi pembuatan aturan di WTO kian mempersulit pencapaian konsensus dengan pendekatan single-undertaking dan konsensus. Oleh karena itu, idenya adalah untuk meningkatkan fleksibilitas WTO dengan tetap membuka opsi sistem plurilateral. Artinya, tak semua anggota harus dalam negosiasi, tetapi akan selalu terbuka dan mendorong anggota lain untuk terlibat.   Perubahan lain adalah mengenai status negara berkembang dan prinsip special and differential treatment (S&DT). Anggota WTO yang telah maju mempertanyakan definisi negara berkembang karena beberapa negara masih mendapat fasilitas S&DT meski seharusnya tak diperhitungkan sebagai negara berkembang lagi, seperti Singapura, Korsel, dan Taiwan. Jadi, diperlukan perubahan dari sisi kriteria ataupun fasilitas S&DT yang diberikan.   Perubahan ketiga adalah masalah transparansi dan pemantauan kebijakan perdagangan negara anggota. Ini dua fitur penting dalam peran WTO yang sayangnya masih belum dapat dipenuhi secara baik oleh negara-negara anggota. Perubahan keempat diusulkan juga pada aspek terkait proses dan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan, yang sering dianggap terlalu panjang dan memakan banyak sumber daya.   Selain keempat aspek ini, banyak area lain yang diusulkan oleh negara anggota, tetapi condong terkait aspek aturan perdagangan, bukan prinsip-prinsip sistem perdagangan itu sendiri. Saat ini proposal yang ada lebih banyak dari negara maju. Negara berkembang cenderung tak setuju atau tidak mempunyai pendapat. Ini dapat dimengerti karena mungkin banyak dari aspek reformasi itu akan merugikan negara berkembang, seperti dalam hal S&DT.   Negara berkembang sendiri sebaiknya aktif dalam menyuarakan reformasi ini. Beberapa agenda usulan bahkan dapat menguntungkan negara berkembang. Contohnya, kriteria dan status negara berkembang. Jika kriteria itu dapat dirumuskan secara sederhana, banyak negara berpenghasilan tinggi yang tak lagi memerlukan status itu. Status ini bisa diberikan kepada negara berkembang yang ”sebenarnya” sehingga fasilitas bisa dapat dimanfaatkan mereka secara lebih optimal.   Negara berkembang juga dapat aktif memberikan proposal terhadap berbagai aspek yang terkait pengembangan WTO untuk memperluas aspek pembangunan dari WTO.   Sebagai salah satu negara berkembang penting, Indonesia juga dapat lebih aktif mendukung reformasi itu. Dalam berbagai fora internasional, seperti G-20, Indonesia telah mendorong proses reformasi WTO, termasuk di KTT di Arab Saudi. Indonesia juga bisa mendorong agar pembicaraan mengenai reformasi menjadi agenda resmi WTO dan menggunakan kesempatan Konferensi Tingkat Menteri Ke-12 untuk mendorong agenda itu.   Tentu saja Indonesia perlu merumuskan posisi strategis terkait reformasi ini jika dapat dibicarakan secara resmi di WTO. Sekali lagi, beberapa perubahan dan perbaikan WTO sangat diperlukan agar WTO bisa menjalankan fungsinya dalam mendorong integrasi ekonomi, memantau kebijakan dan aturan perdagangan, serta membantu penyelesaian sengketa.   Keberhasilan WTO akan jadi kunci dalam membentuk tata kelola ekonomi dunia yang lebih utuh dan tak terfragmentasi, yang dibutuhkan di masa perubahan pascakrisis ini. ●

 

Reformasi Ekonomi, Kabinet, dan Visi Teknokratik

Reformasi Ekonomi, Kabinet, dan Visi Teknokratik

Oleh :  YOSE RIZAL DAMANIK

KOMPAS, 24 Oktober 2019

Sudah umum diketahui bahwa pengelolaan perekonomian Indonesia ke depan akan semakin berat. Dalam jangka pendek ada ancaman melambatnya perekonomian global yang menyebabkan ekspor akan turut melemah.

Sudah umum diketahui bahwa pengelolaan perekonomian Indonesia ke depan akan semakin berat.

Dalam jangka pendek ada ancaman melambatnya perekonomian global yang menyebabkan ekspor akan turut melemah, sementara investasi juga akan semakin sulit didapatkan. Dalam jangka menengah dan panjang, perubahan teknologi yang begitu masif akan membuat struktur ekonomi berubah dengan cepat, termasuk dalam ketenagakerjaan.

Pentingnya Perubahan Paradigma Kebijakan

YOSE RIZAL DAMURI

 K

KOMPAS, 16 Agustus 2019

 

Banyak sudah diskusi mengenai kebijakan yang harus diambil dalam memperkuat ekonomi Indonesia pada periode administrasi Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode 2019-2024. Pidato Presiden Jokowi pada 14 Juli lalu juga memberikan arah kebijakan ekonomi Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan fleksibel dalam menghadapi perubahan.

Menyiasati Dampak Gonjang-ganjing Rupiah

Menyiasati Dampak Gonjang-ganjing Rupiah Yose Rizal Damuri  ;  Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies

                                                    KOMPAS, 13 September 2018

                                                           

Nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp 15.000 per dollar AS pekan lalu. Secara prinsip, nilai tukar rupiah yang melemah saat ini bukanlah suatu keadaan yang terlalu perlu dikhawatirkan karena mata uang negara lain juga turut melemah. Rupiah saat ini berada di ranking ke-27 mata uang yang melemah, di mana selama setahun belakangan telah turun sebesar 11 persen. Namun, ada 26 negara lain yang mata uangnya lebih melemah dibandingkan dengan Indonesia, termasuk India, Afrika Selatan, Rusia, Brasil, dan Turki. Apalagi kondisi makroekonomi Indonesia masih kuat dengan risiko keuangan relatif rendah. Jadi, gonjang-ganjing nilai tukar ini bukanlah suatu hal yang perlu terlalu dikhawatirkan. Namun, pasar keuangan sering mengambil sikap yang berbeda dan cenderung panik. Ini terlihat dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan yang anjlok hingga 3,75 persen pada Rabu (5/9/2018) pekan lalu. Sikap ini disebabkan pelaku pasar belum melihat kebijakan yang jelas untuk mengurangi dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah. Pemerintah dan Bank Indonesia tidak perlu mempertahankan nilai tukar dengan mati-matian, tetapi pasar keuangan memerlukan bukti bahwa dampak dari melemahnya nilai tukar mata uang tidak akan menyebabkan kondisi buruk bagi perekonomian Indonesia. Saat ini diskusi yang berkembang adalah dampak pelemahan rupiah diperparah oleh defisit neraca transaksi berjalan yang diperkirakan mencapai 2,5-3 persen dari produk domestik bruto pada tahun ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan pembatasan impor dengan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) impor untuk 1.147 barang dengan harapan bisa menekan impor. Namun, hasil dari kebijakan ini mungkin tidak terlalu signifikan. Nilai impor barang-barang tersebut hanyalah 4 persen dari keseluruhan impor. Apalagi PPh impor juga dapat dikembalikan sebagai pengurang PPh dari pelaku impor, tidak seperti bea masuk yang memang harus dibayarkan. Kebijakan pembatasan impor juga dapat dianggap negatif oleh pelaku pasar. Ini dapat diartikan secara salah bahwa pemerintah Indonesia agak berlebihan dalam menyikapi depresiasi rupiah. Takutnya ada pemahaman bahwa Indonesia akan cenderung menerapkan kebijakan yang lebih proteksionis. Ini dapat mengurangi kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia harus mempertahankan kepercayaan dengan mengirimkan pesan bahwa perekonomian Indonesia tetap terbuka. Ini juga penting agar Indonesia tak menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran ancaman perang dagang Amerika Serikat. Jika Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang diwaspadai atau diincar (watch list) oleh AS, kepercayaan pasar keuangan akan semakin turun, seperti yang terjadi di Turki. Langkah alternatif jangka pendek Ada banyak hal lain yang sebenarnya pemerintah dapat lakukan dalam jangka pendek. Salah satu penyebab defisit neraca berjalan adalah meningkatnya impor produk minyak dan gas, baik minyak mentah maupun bahan bakar minyak (BBM). Nilai impor produk minyak selama paruh pertama 2018 naik sebesar 26 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Ini disebabkan peningkatan harga minyak bumi yang telah naik sekitar 45 persen. Kenaikan harga minyak seharusnya membuat konsumsi dan impor berkurang. Namun, penurunan volume impor hanya sekitar 2 persen. Ini disebabkan harga jual domestik BBM cenderung tidak berubah, terutama untuk BBM bersubsidi. Pemerintah dapat berusaha menurunkan impor minyak dengan penyesuaian harga jual BBM. Harga BBM dapat dikembalikan sesuai skema subsidi tetap yang sebelumnya dijalankan pemerintah, di mana harga jual BBM bersubsidi dapat berubah dalam jangka waktu tertentu. Penyesuaian harga BBM bukan hanya akan mengurangi defisit neraca berjalan, tetapi juga dapat memberikan sinyal positif kepada pasar keuangan bahwa Pemerintah Indonesia mau dan mampu melakukan kebijakan yang memang diperlukan meskipun tidak populer. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan ekspor dengan cara yang relatif mudah, yaitu dengan melonggarkan larangan ekspor mineral mentah dan setengah jadi. Larangan tersebut telah menyebabkan turunnya ekspor mineral dari sekitar 8,5 miliar dollar AS pada tahun 2013 ke hanya sekitar 3 miliar dollar AS. Sementara ekspor dari produk mineral olahan belum meningkat, bahkan mengalami penurunan. Pelonggaran ekspor mineral mempunyai potensi untuk memperkecil defisit yang terjadi. Selain masalah defisit transaksi berjalan, Indonesia juga memiliki struktur neraca modal dan keuangan yang riskan. Untuk menutupi defisit transaksi berjalan, perekonomian Indonesia bergantung pada arus modal jangka pendek dalam bentuk investasi portofolio dan pinjaman jangka panjang, yang dapat pergi kapan saja dari pasar keuangan Indonesia. Oleh karena itu, penting kiranya bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjalankan manajemen lalu lintas arus modal yang bersahabat. Wacana untuk memberdayakan devisa hasil ekspor sebaiknya dilakukan dengan memberikan insentif bukan kewajiban agar tidak diartikan sebagai upaya membatasi lalu lintas devisa. Ketergantungan terhadap modal jangka pendek seharusnya juga dapat diubah dengan cara memperbesar arus modal jangka panjang seperti modal asing langsung (Foreign Direct Investment). Pemerintah Indonesia telah melakukan perbaikan iklim investasi melalui berbagai paket kebijakan ekonomi yang saat ini sudah mencapai 16 paket. Ini harus terus dilanjutkan, terutama dalam implementasinya. Pemerintah Indonesia sudah waktunya mengeluarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang baru untuk menggantikan DNI 2016 yang sebelumnya. Pemerintah dapat mempercepat keluarnya DNI yang baru tersebut. Tentu DNI 2018 ini harus menunjukkan kebijakan yang lebih terbuka. Daftar negatif harus menjadi lebih pendek dari yang sebelumnya. Keluarnya DNI baru yang lebih terbuka juga akan diartikan positif oleh pelaku pasar keuangan dan investor di sektor riil. Pendek kata, pemerintah harus dapat meyakinkan pasar keuangan bahwa pelemahan rupiah bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan karena kondisi makroekonomi yang baik serta tersedianya berbagai kebijakan yang telah disiapkan. Untuk itu, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat dan dapat diterima pelaku pasar, serta tak terlihat ”panik” dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang tak perlu dan dapat menimbulkan permasalahan lain. ●

Agenda RI-EU CEPA Yose Rizal Damuri ;   Kepala Departemen Centre for Strategic and International Studies

                                                        KOMPAS, 20 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke beberapa negara Eropa menjadi indikasi pentingnya hubungan antara Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Dalam lima tahun belakangan, negara-negara Uni Eropa (UE) merupakan sumber investasi asing terbesar ketiga di Indonesia setelah Singapura dan Jepang. Sebagian besar investasi itu berasal dari Jerman, Belanda, dan Inggris, yang termasuk dalam agenda kunjungan ini. Lebih lagi, sebagian besar investasi tersebut berada pada sektor sekunder, seperti pengolahan produk makanan dan kimia dasar, dan pada sektor jasa, termasuk logistik, keuangan, dan hotel, yang dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian. Belum optimal Komplementaritas yang tinggi membuat banyak peluang untuk hubungan ekonomi yang lebih kuat. Namun, komplementaritas tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan optimal. Statistik menunjukkan, perdagangan antara keduanya cenderung stagnan. Produk-produk Indonesia juga cenderung kehilangan pangsa di pasar Eropa. Jika pada awal 2000-an pangsa pasar produk Indonesia di atas 1 persen, saat ini hanya sekitar 0,8 persen. Indonesia cenderung kehilangan pangsa pada banyak produk yang pasarnya berkembang pesat, seperti tekstil dan pakaian yang tumbuh 5 persen per tahun. Begitu pula produk seperti furnitur dan beberapa produk elektronik. Beberapa produk andalan Indonesia juga tidak mempunyai pangsa pasar tinggi. Kebanyakan hanya mempunyai pangsa pasar kurang dari 2 persen. Teori ekonomi menjelaskan, perdagangan antara negara yang berjauhan memang relatif lebih kecil dibandingkan yang berdekatan. Namun, tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda dan besarnya perekonomian akan mendorong perdagangan yang lebih intensif. Studi CSIS (2014) mengenai Indonesia dan UE menunjukkan, hubungan perdagangan keduanya masih di bawah potensial. Salah satu permasalahan utama, kurangnya kemampuan produk Indonesia memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku di Eropa. Negara UE memang menetapkan aturan yang ketat dalam menjamin perlindungan konsumen, kesehatan, serta lingkungan dalam produk yang diperjualbelikan. Produk makanan Indonesia terkadang ditolak untuk masuk ke UE karena tidak memenuhi berbagai ketentuan. Ketentuan tersebut bukan hanya menyangkut higienitas dalam pengolahan produk itu sendiri, melainkan juga ketentuan mengenai bahan makanan yang dipergunakan. Produk yang diekspor tidak boleh mengandung bahan berbahaya ataupun diproduksi dengan merusak lingkungan. Banyak produsen Indonesia yang mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa bahan yang mereka gunakan sudah diproses sesuai dengan aturan perlindungan kesehatan dan lingkungan. Ini terlihat jelas sekali dalam kasus produk kelapa sawit ataupun olahannya. Negara-negara UE mengharuskan produk kelapa sawit memenuhi standar produksi yang ramah lingkungan dan tak melanggar HAM yang dikenal dengan sertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dikeluarkan oleh Indonesia belum dapat diterima oleh UE, yang mengakibatkan produsen Indonesia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan ekspor ke UE. Produsen Indonesia juga mengalami permasalahan dalam ekspor produk elektronik. Negara UE mewajibkan bukan hanya kualitas produk yang baik, melainkan juga bebas dari substansi yang dianggap berbahaya. Selain itu, produk elektronik harus memenuhi waste electrical and electronic equipment directive, yang bertujuan mengurangi limbah dari produk tersebut. Dengan aturan tersebut, produk elektronik harus diproduksi dengan cara mengurangi limbah serta memiliki karakteristik yang mudah untuk didaur ulang setelah tidak lagi digunakan meskipun tujuannya sangat baik, kebanyakan produsen Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi aturan tersebut. Indonesia-EU CEPA Berbagai permasalahan itu memperlihatkan pentingnya hubungan lebih formal antara kedua ekonomi. Salah satu agenda dalam kunjungan ini adalah meninjau dimulainya perundingan kesepakatan perdagangan yang dikenal sebagai Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Berbagai aturan perdagangan yang dijelaskan sebelumnya, sering disebut sebagai non-tariff measures (NTM), akan menjadi agenda utama dalam negosiasi IEU-CEPA. Indonesia bisa meminta akses informasi yang lebih baik atas berbagai NTM agar para eksportir Indonesia mengetahui ketentuan yang berlaku. Lebih jauh lagi Indonesia dapat meminta agar sertifikasi yang dikeluarkan oleh badan- badan di Indonesia dapat diselaraskan dan diterima oleh aturan UE. Indonesia juga dapat meminta bantuan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para produsen untuk memenuhi berbagai ketentuan tersebut. Kesepakatan IEU-CEPA juga akan membahas penurunan bea masuk produk Indonesia ke pasar Eropa. Saat ini, hampir sekitar 50 persen dari ekspor Indonesia mendapatkan fasilitas Generalized Scheme of Preferences (GSP). Ini membuat bea masuk yang dibayarkan jauh lebih rendah daripada yang seharusnya. Beberapa produk bahkan bisa diekspor tanpa harus membayar bea. Permasalahannya adalah fasilitas GSP tidak berlaku selamanya karena hanya diperuntukkan bagi negara berkembang-bawah. Indonesia sebentar lagi akan memasuki kelompok negara berkembang-atas, yang tidak lagi berhak untuk fasilitas GSP. Akibatnya, ekspor Indonesia akan berpotensi mengalami penurunan karena harus membayar bea masuk yang lebih tinggi. Dalam studi mengenai IEU-CEPA, CSIS (2014) memperkirakan ekspor Indonesia turun hingga 12 persen jika tidak ada fasilitas bea masuk lain yang menggantikan GSP. IEU-CEPA diharapkan dapat memberikan berbagai fasilitas yang mengurangi hambatan bagi ekspor Indonesia ke UE, termasuk bea masuk preferensial untuk menggantikan GSP yang sebentar lagi akan hilang. Selain peningkatan hubungan perdagangan, kesepakatan ini juga diharapkan akan meningkatkan investasi yang datang ke Indonesia. Dengan menurunnya hambatan perdagangan dan kian mudahnya lalu lintas barang, daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dan basis produk juga akan meningkat. Selain itu, salah satu bagian dari CEPA adalah perjanjian mengenai investasi yang akan mendorong perbaikan iklim investasi di Indonesia. Perbaikan ini akan meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai bagian dari investasi global, bukan hanya untuk negara anggota UE. IEU-CEPA sendiri sebenarnya bukanlah inisiatif baru. Prosesnya telah dimulai sejak 2011, tetapi mengalami penundaan selama beberapa tahun belakangan. Indonesia mempunyai kepentingan untuk kembali melanjutkan prosesnya. Tidak hanya karena berbagai manfaat yang dapat dihasilkan, tetapi juga karena banyak negara pesaing, termasuk negara ASEAN lain, telah mempunyai kesepakatan dengan UE. Tanpa kesepakatan formal seperti CEPA, Indonesia akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan hubungan ekonomi dan tertinggal dari negara-negara pesaingnya. Kunjungan Presiden Jokowi ke Eropa dapat menjadi momentum tepat untuk memulai kembali proses kesepakatan antara kedua perekonomian besar ini. ●

Uber, Inovasi, dan Persaingan Usaha Yose Rizal Damuri ;  Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies

                                                       KOMPAS, 30 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Drama yang terjadi beberapa waktu belakangan dalam permasalahan antara armada transportasi umum, khususnya taksi, dengan penyedia transportasi umum berbasis aplikasi, seperti Uber dan Go-Jek, tampak begitu kompleks dan melibatkan berbagai aspek ekonomi serta kemajuan teknologi. Kejadian ini sebenarnya bisa dilihat sebagai contoh klasik dari meningkatnya persaingan usaha pada sektor yang selama ini menikmati perlindungan dari kompetisi. Persaingan yang selama ini mampu ditahan, terutama dengan mengandalkan aturan dari pemerintah, kini tidak lagi dapat dibendung. Teknologi baru dengan basis internet dan informasi, memungkinkan munculnya pemain baru yang tidak lagi memedulikan berbagai aturan yang ada. Para pelaku usaha lama tergopoh-gopoh dalam menanggapi kompetisi yang selama ini dapat diredam. Sementara pemerintah tampak kebingungan untuk mengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, regulator sektor tersebut berusaha ingin mempertahankan kemapanan yang membatasi persaingan. Di sisi lain, pemerintah juga ingin bersifat akomodatif terhadap kemajuan teknologi. Situasi persaingan usaha Studi terbaru dari CSIS (2016), menunjukkan bahwa selama 15 tahun terakhir berbagai indikator persaingan usaha di Indonesia terlihat memburuk. Kemunduran persaingan tersebut sangat terlihat pada sektor-sektor jasa, seperti transportasi, keuangan, serta telekomunikasi. Lebih jauh lagi, studi tersebut juga mengungkapkan bahwa kemunduran situasi persaingan banyak difasilitasi oleh kebijakan dan regulasi yang ditetapkan. Regulasi penetapan batas bawah tarif merupakan contoh kebijakan yang banyak diterapkan dalam sektor transportasi ataupun asuransi. Pelaku usaha tidak lagi dapat menetapkan tarif sesuai dengan struktur biaya yang mereka punyai. Pelaku usaha ”dipaksa” untuk menetapkan harga yang tinggi, meskipun mereka sudah bisa mendapatkan keuntungan dengan harga di bawah batas tersebut. Kebijakan tersebut kemudian disertai dengan regulasi yang membatasi jumlah pelaku usaha atau jumlah armada yang boleh beroperasi. Bermacam alasan dikemukakan sebagai rasional dari kebijakan tersebut. Faktor keselamatan, misalnya, menjadi alasan dalam penetapan tarif bawah untuk transportasi udara. Perlindungan konsumen merupakan justifikasi yang diberikan dalam pembatasan dan pemberian izin operasi. Skala ekonomi dan kewajiban untuk universal coverage juga sering dikemukakan dalam memberikan hak monopoli dan penjualan eksklusif. Namun, sering berbagai alasan tersebut tidak dapat diwujudkan, karena memang kebijakan yang diambil tidak langsung menyentuh permasalahan. Keselamatan penerbangan, misalnya, tentu lebih tepat diselesaikan dengan inspeksi dan pengawasan yang lebih ketat, bukan dengan penerapan batas bawah harga tiket. Pembatasan pelaku usaha bahkan membuat pemberi jasa tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas dan pemberian perlindungan konsumen. Yang pasti berbagai kebijakan tersebut memperburuk kondisi persaingan usaha di sektor tersebut. Konsumen menjadi pihak yang dirugikan karena produk dan jasa tidak tersedia secara cukup, sementara kualitasnya rendah. Mereka juga harus membayar harga yang lebih tinggi. Selain itu berbagai regulasi dan kebijakan tadi juga menghambat munculnya pelaku usaha baru yang biasanya membawa inovasi dalam sektor tersebut. Akibat dari regulasi yang tidak pro persaingan, banyak sektor ekonomi yang cenderung stagnan dan tidak dinamis. Kemunculan pelaku usaha baru yang membawa perubahan dalam kinerja industri jarang terjadi, karena ketatnya aturan yang memberikan proteksi bagi pelaku usaha lama. Namun, perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah mengubah lanskap dari model usaha, yang juga berdampak pada persaingan usaha. Teknologi informasi memberikan peluang bagi unit operasi yang lebih terdesentralisasi. Koordinasi tidak lagi hanya dapat dilakukan oleh suatu organisasi besar, tetapi dapat dijalankan secara independen melalui bantuan aplikasi berbasis internet. Akibatnya pelaku usaha tidak lagi perlu mengambil bentuk sebagai perusahaan besar, tetapi cukup dilakukan oleh individual ataupun kelompok kecil. Ini menyebabkan pemerintah sering tidak mampu untuk mengatur sektor usaha yang semakin tidak terkonsentrasi. Berbagai aturan yang sebelumnya membatasi persaingan, tidak lagi menjadi efektif, karena pelaku usaha baru cenderung tidak memerhatikan hal tersebut. Pemerintah tentunya tak tinggal diam menghadapi ini. Kementerian Perhubungan, misalnya, telah berusaha melarang jasa transportasi berbasis aplikasi, ataupun memaksa para pelaku baru mengikuti aturan yang telah ada. Ada wacana pula bahwa pelaku usaha transportasi baru juga harus menerapkan tarif sesuai dengan aturan batas bawah yang berlaku. Namun, sekali lagi teknologi telah mengubah situasi persaingan usaha. Dan, teknologi yang digunakan relatif dengan mudah dapat direplikasi. Bahkan jika pemerintah dapat memaksa pelaku usaha baru, seperti Uber dan Grab Car untuk mengikuti aturan pemberlakuan batas bawah tarif, akan muncul banyak pelaku usaha baru lain yang mungkin tak akan mengikuti aturan itu. Akibatnya berbagai aturan yang membatasi persaingan menjadi tak efektif lagi. Aturan pemerintah Saat ini, teknologi informasi telah mengubah persaingan dalam sektor transportasi. Namun, ke depannya, persaingan dalam sektor-sektor lain juga akan dapat berubah. Sektor kesehatan, khususnya jasa dokter, juga merupakan salah satu bidang yang sangat tertutup dan menikmati proteksi dari aturan yang ada. Teknologi informasi yang semakin canggih mempunyai potensi untuk mengubah situasi ini. Teknologi akan memungkinkan seorang pasien untuk dapat berkonsultasi dengan dokternya, tanpa harus berada pada satu tempat. Dokter juga akan bisa memberikan diagnosis berdasarkan informasi yang dikirimkan melalui telekomunikasi. Pada saatnya, tenaga medis lokal akan menghadapi persaingan yang selama ini mampu dibendung oleh aturan yang berlaku. Langkah terbaik yang dapat dilakukan pemerintah sebenarnya adalah mengurangi berbagai aturan yang selama ini membelenggu persaingan. Tanpa adanya aturan tersebut, pelaku usaha lama dapat bersaing dengan lebih baik. Mungkin keuntungan yang mereka dapatkan tidak lagi akan setinggi sebelumnya, tetapi ini akan merangsang munculnya inovasi dan cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi. Tentu saja aturan mengenai perlindungan konsumen dan kelayakan kendaraan tetap harus dijalankan. Namun, ini semua harus dijalankan melalui mekanisme yang lebih tepat sasaran, bukan lagi yang membelenggu persaingan. ●

Indonesia dan TPP Yose Rizal Damuri ;  Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies

                                                     KOMPAS, 18 November 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dalam rangka kunjungan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyiratkan keinginan Pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam blok perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik. Beberapa waktu sebelumnya Menteri Perdagangan bahkan menyatakan Indonesia menetapkan target dua tahun untuk bergabung dengan blok perdagangan tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan seberapa pentingkah Indonesia untuk bergabung dengan blok perdagangan ini. Dengan 12 negara Asia Pasifik, Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) menghasilkan suatu kawasan perdagangan yang mencakup sepertiga dari total perdagangan dunia dan menghasilkan hampir 40 persen total produk domestik bruto dunia. TPP disebut model bagi perjanjian perdagangan abad ke-21, disebabkan lingkup pembahasannya yang komprehensif dan mendalam. Liberalisasi perdagangan merupakan suatu prasyarat yang harus ada. Negara anggota TPP diharapkan dapat menghilangkan bea masuk ketika TPP mulai berlaku, kecuali untuk beberapa produk sensitif. TPP lebih menekankan perubahan berbagai aturan yang menghambat perdagangan di balik perbatasan (behind-border issues), seperti aturan mengenai pembatasan investasi asing, aturan terkait persaingan usaha dan BUMN, ataupun pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual. Negara anggota diharapkan dapat menjadikan berbagai aturan tersebut menjadi lebih selaras dan harmonis dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian. Indonesia tak hanya perlu melihat manfaat dan kerugian dalam bergabung dengan blok perdagangan ini, tetapi juga perlu mengkaji kesiapan pelaksanaannya, serta kerugian jika tak bergabung. Manfaat dan kerugian TPP Seperti umumnya usaha liberalisasi, akan ada pihak yang mendapatkan manfaat dan kerugian dari perubahan perekonomian menjadi lebih terbuka. Teori ekonomi mengajarkan bahwa konsumen merupakan pihak yang mendapatkan manfaat terbesar karena harga menjadi lebih terjangkau dan pilihan yang lebih banyak disertai kualitas yang lebih baik. Namun, manfaat liberalisasi dalam TPP juga akan dirasakan dunia usaha. Secara keseluruhan negara-negara TPP mengambil porsi sekitar 44 persen dari keseluruhan ekspor Indonesia, apalagi mengingat beberapa produk unggulan Indonesia masih merupakan produk yang terkena bea masuk tinggi. Beberapa produk alas kaki, misalnya, masih terkena bea masuk hingga 30 persen di AS. Bea masuk preferensial TPP yang sangat rendah akan meningkatkan peluang produk Indonesia untuk dapat memasuki pasar negara tersebut. Selain itu, produsen Indonesia akan mendapatkan kemudahan untuk tergabung dalam jaringan produksi internasional dari perusahaan yang berasal dari negara TPP lainnya. Bahan baku dan komponen yang diperlukan dalam proses produksi juga akan bisa didapatkan dengan lebih mudah dan murah. Akan tetapi, tentu saja selain kesempatan, banyak tantangan yang harus dihadapi ketika Indonesia bergabung dalam TPP. Beberapa negara TPP juga memproduksi barang yang sama dengan yang diproduksi produsen Indonesia. Ini menyebabkan persaingan menjadi lebih ketat, apalagi untuk para produsen yang selama ini lebih berorientasi pada pasar domestik. Beberapa dari para produsen itu mungkin akan tidak mampu bersaing dan terpaksa menghentikan usahanya. Akan tetapi, banyak dari produsen tersebut yang mampu memperbaiki diri dan meningkatkan daya saingnya akibat dari tekanan persaingan yang meningkat. Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) atas dampak dari kawasan perdagangan bebas (FTA) terhadap 450 perusahaan memperlihatkan bahwa sebagian besar responden (83 persen) menganggap mereka mampu mempertahankan tingkat produksi mereka, meskipun 86 persen menganggap persaingan domestik terasa lebih meningkat akibat dari FTA. Dalam meninjau akibat dari TPP, tidak cukup hanya melihat manfaat dan kerugiannya. Perlu pula dilihat apa konsekuensi jika Indonesia tidak bergabung di dalam blok perdagangan ini. Apalagi mengingat bahwa salah satu anggota TPP adalah Vietnam yang sangat giat melakukan reformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing selama beberapa tahun belakangan ini. Selama 10 tahun belakangan ini Vietnam mampu meningkatkan ekspor pakaian dan sepatu ke AS hingga 300 persen, sementara pada periode yang sama ekspor Indonesia hanya bertambah 100 persen. Situasi yang sama juga dapat dilihat dalam ekspor ke Jepang. Dapat dibayangkan bagaimana bergabungnya Vietnam dalam TPP akan semakin mengurangi pangsa pasar produk Indonesia di negara-negara tersebut akibat dari akses pasar yang lebih luas bagi Vietnam. Ancaman bukan hanya datang dalam bentuk peralihan perdagangan, melainkan juga datang dari kemungkinan peralihan investasi. Karena berbagai fasilitas di atas, banyak perusahaan yang lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara anggota TPP. Tidak tertutup kemungkinan perusahaan dari Indonesia mempertimbangkan untuk membuka unit operasinya di negara anggota TPP agar mendapatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Siapkah Indonesia bergabung? Dengan berbagai ancaman yang timbul dari tidak bergabungnya Indonesia, sangatlah beralasan jika negara ini menyatakan keinginan untuk menjadi bagian dari kawasan perdagangan tersebut. Akan tetapi, perlu juga dilihat apakah Indonesia siap untuk kesepakatan ini. Ini bukan semata tentang daya saing industri Indonesia untuk menghadapi persaingan yang lebih berat akibat liberalisasi. Persaingan yang ketat biasanya akan membawa perbaikan terhadap daya saing. Masalah akan timbul karena berbagai kesepakatan dalam TPP memerlukan perubahan dalam kerangka aturan dan kebijakan ekonomi domestik. Kesepakatan mengenai BUMN, misalnya, memerlukan perubahan atas berbagai keistimewaan yang selama ini diterima oleh perusahaan milik negara. TPP juga akan mengharuskan Indonesia untuk menerapkan perlindungan atas kekayaan intelektual dengan lebih ketat. Pembatasan atas investasi asing juga diharapkan untuk berubah sebagai komitmen di dalam TPP. Ini tidak hanya terkait dengan perubahan dalam daftar negatif investasi, tetapi juga berbagai perundang-undangan yang mengatur kebijakan perekonomian. Indonesia harus siap untuk melakukan berbagai kesepakatan tersebut jika bergabung dalam TPP. Akan tetapi, berbagai komitmen tersebut sebenarnya merupakan perubahan yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki daya saing perekonomian. TPP dapat berperan menjadi pendorong dan katalis dalam melakukan berbagai reformasi yang diperlukan. Apakah Indonesia sebaiknya bergabung? Ini semua menunjukkan bahwa bergabung tidaknya Indonesia dalam TPP memerlukan kajian yang mendalam terutama menyangkut berbagai hal yang diperlukan dalam melakukan reformasi ekonomi terkait perjanjian itu. Vietnam, misalnya, telah melakukan berbagai perubahan dalam aturan perundang-undangan mereka sejak beberapa tahun lalu untuk menyelaraskan dengan komitmen dalam berbagai perjanjian perdagangan yang diikuti. Indonesia harus mengambil sikap bahwa dengan atau tanpa TPP, reformasi ekonomi haruslah dilakukan. TPP dan berbagai perjanjian perdagangan lainnya, seperti Indonesia-EU CEPA, dapat menjadi momentum untuk mendorong perubahan tersebut. ●

Inflasi dan Kondisi Perekonomian Indonesia Yose Rizal Damuri  ;  Kepala Departemen Ekonomi, Centre for Strategic and International Studies Jakarta

                                                     KOMPAS, 18 September 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Di tengah ingar-bingarnya berita kenaikan nilai tukar rupiah, keluarnya data mengenai inflasi terakhir mungkin tidak terlalu menarik perhatian. Namun, ada beberapa hal mengenai tingkat harga yang berpotensi memperburuk keadaan ekonomi Indonesia. Berbeda dengan masalah pelemahan nilai tukar yang merupakan isu global dan terjadi di hampir semua mata uang, inflasi Indonesia saat ini tidaklah mengikuti pola global. Angka terakhir inflasi bulan Agustus masih bertengger pada angka 7,18 persen per tahun, tidak jauh berbeda dengan inflasi dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal ini agak mencemaskan karena tren harga dunia menunjukkan adanya penurunan. Harga-harga komoditas dan pangan terus mengalami penurunan sejak akhir tahun lalu. Inflasi di hampir semua negara tetangga tercatat sangat rendah. Vietnam, misalnya, hanya mencatatkan inflasi tahunan 0,9 persen, jauh di bawah inflasi rata-rata mereka yang mencapai dua digit. Thailand mencatatkan penurunan harga hingga 1,5 persen. Inflasi di Filipina bahkan mencapai tingkat terendah dalam dua dekade dengan perubahan harga tahunan kurang dari 1 persen. Kecenderungan untuk inflasi Indonesia yang tetap tinggi perlu mendapatkan perhatian. Penyumbang terbesar angka inflasi adalah kenaikan harga bahan pangan. Angka inflasi Agustus menunjukkan tingkat inflasi tahunan bahan makanan dan makanan jadi mencapai 9,26 persen dan 8,39 persen. Harga eceran beras rata-rata nasional saat ini masih sekitar 40 persen lebih tinggi dibandingkan harga internasional yang cenderung menurun. Dengan penurunan harga di pasar internasional, perlu ditanyakan mengapa harga pangan di Indonesia malah mengalami kenaikan secara signifikan. Mengapa penurunan harga internasional tidak tecermin di harga-harga domestik? Salah satu jawabannya, karena kelangkaan pasokan bahan makanan. Keengganan pemerintah melakukan impor berbagai bahan pertanian telah menyebabkan kenaikan harga yang sering tak terkontrol. Tata niaga bahan pertanian yang restriktif juga membuat tak adanya mekanisme penyaluran produk yang pada akhirnya membuat kenaikan harga terjadi terus-menerus. Harga pangan dan daya beli Kenaikan harga produk pertanian sering dianggap sebagai salah satu cara untuk mendukung program swasembada. Kenaikan harga pokok pembelian beras hingga Rp 8.000 per kilogram diharapkan akan lebih mendorong produksi beras di dalam negeri. Pembatasan impor bahan pangan yang mendorong kenaikan harga juga diharapkan memberi insentif bagi petani dalam produksi berbagai bahan pangan lainnya. Namun, tentu saja kenaikan harga tidak akan memberikan manfaat pada perekonomian secara keseluruhan, bahkan tidak untuk petani. Sebagian besar dari petani Indonesia adalah petani yang juga menjadi konsumen bahan pangan. Lebih dari 60 persen rumah tangga pertanian hanya memiliki lahan kurang dari setengah hektar dan tergantung dari bahan pangan yang mereka tidak hasilkan. Secara neto, dampak kenaikan harga bahkan mengurangi daya beli mereka. Selain itu, kenaikan harga bahan pangan juga akan memicu kenaikan upah yang diminta oleh para pekerja non-pertanian. Dengan hampir 70 persen pekerja Indonesia berada di luar pertanian, dampak kenaikan bahan pangan akan mendorong kenaikan upah dan harga produk-produk lain. Akhirnya, kenaikan harga produk pertanian tidak akan dinikmati para petani dan hanya menimbulkan dampak inflasi. Kombinasi antara pelambatan ekonomi dan kenaikan harga merupakan situasi yang jauh lebih mengancam daripada sekadar pelemahan nilai tukar. Kondisi stagflasi (stagnasi dan inflasi) akan menyebabkan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk untuk meningkatkan belanja pemerintah, tidak akan menjadi efektif. Kebijakan fiskal yang ekspansif hanya akan menyebabkan kenaikan permintaan. Tanpa adanya peningkatan pasokan, permintaan tersebut hanya akan meningkatkan tekanan inflasi. Kenaikan harga yang terus-menerus juga akan berpengaruh pada nilai tukar dalam jangka panjang. Jika tingkat harga di Indonesia terus meningkat, sementara tingkat harga internasional cenderung menurun, nilai tukar rupiah juga akan mengalami pelemahan. Kenaikan tingkat harga juga menyebabkan daya saing produk Indonesia tidak dapat meningkat walaupun nilai tukar sudah melemah secara signifikan. Ini sebagian menjelaskan mengapa meskipun sejak dua tahun belakangan ini rupiah telah melemah sekitar 20 persen, ekspor Indonesia belum menunjukkan perubahan yang berarti. Untuk mencegah kondisi yang lebih buruk, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada tingkat harga dan inflasi. Tingkat harga di Indonesia perlu diselaraskan dengan tingkat harga internasional, terutama untuk bahan pangan. Pemerintah perlu mengubah paradigmanya: impor bahan pangan bukanlah merupakan suatu hal yang memalukan; ketidaktersediaan dan ketidakterjangkauanlah yang harus dihindari. Swasembada bahan pangan harus dicapai bukan dengan mengorbankan konsumen dan rakyat, melainkan dengan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Cara-cara koersif dan pemaksaan dalam memengaruhi pasar tidaklah akan memberikan hasil yang baik dan akan memperburuk keadaan. Kebijakan-kebijakan restriktif yang meningkatkan harga pangan juga hanya akan memicu inflasi dan menaruh perekonomian pada posisi yang lebih membahayakan. ●