Sains sebagai Basis Formulasi Kebijakan Satryo Soemantri Brodjonegoro ;  Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

KOMPAS, 30 April 2021

 

 

                                                           

Formulasi kebijakan sering kali dilakukan tanpa menggunakan basis bukti ilmiah sehingga kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasi dengan baik dan benar, bahkan tidak jarang kebijakan tersebut justru menimbulkan permasalahan baru.   Terutama, dalam bidang kesehatan, khusus saat pandemi sekarang, vaksin baru dapat digunakan setelah melalui uji klinis yang cukup ketat secara prosedur ataupun ilmiah. Hasil uji klinis tersebut harus akurat dan sesuai dengan kaidah ilmiah, setelah itu digunakan sebagai basis dalam formulasi kebijakan penggunaan vaksin.   Dalam bidang lain, formulasi kebijakan harus disusun berdasarkan basis bukti ilmiah yang sahih meskipun tidak semudah di bidang kesehatan karena dapat melakukan uji klinis yang terukur dan berkaidah.   Dalam bidang sosial kemanusiaan diperlukan suatu metode yang mampu menghasilkan basis bukti ilmiah yang diperlukan untuk formulasi kebijakan terkait, tidak mungkin dilakukan ”uji klinis” seperti pada bidang kesehatan.   Proses untuk menghasilkan basis bukti ilmiah umumnya melalui kegiatan riset dan kajian ilmiah oleh para ilmuwan dan periset. Hasil riset dan kajian dimaksud harus melalui proses sanctioning/peer review yang ketat sesuai dengan kaidah keilmuan dan kebenaran ilmiah yang mutakhir.   Salah satunya adalah melalui publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi dan bermartabat. Kuncinya terletak pada kebenaran ilmiah, di mana dengan kebenaran ilmiah tersebut, suatu kebijakan dapat diformulasikan dengan baik dan benar.   Dalam kenyataannya, implementasi kebijakan yang berbasis bukti ilmiah harus didukung oleh political will (kemauan politik) supaya berdampak dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat/pemangku kepentingan.   Sebagai contoh, riset membuktikan bahwa merokok akan menimbulkan kanker paru-paru dan berbagai penyakit lain sehingga terbitlah kebijakan untuk mengurangi (karena tidak mungkin menghilangkan) kebiasaan merokok.   Sementara itu, industri rokok besar bertahun-tahun berupaya mematahkan basis bukti ilmiah bahaya merokok di hadapan publik sambil menyembunyikan temuan-temuan mereka tentang bahaya merokok.   Formulasi kebijakan yang bersifat lintas sektor dan kompleks tidak dapat hanya mengandalkan eksperimen ilmiah, tetapi tinjauan (review) sistematis terhadap bukti-bukti ilmiah yang relevan (evidence summit).   Tinjauan sistematis tak sekadar tinjauan riset sederhana terhadap topik yang dipilih, tetapi tinjauan terhadap sejumlah bukti ilmiah yang relevan dengan persoalan spesifik yang akan diselesaikan.   Kebijakan berinformasi bukti ilmiah   Dalam beberapa kasus, beberapa eksperimen yang bermutu tinggi dapat dilengkapi oleh lebih banyak kumpulan data bermutu yang memberikan bukti ilmiah tambahan yang berharga terhadap aplikasi yang lebih luas dari suatu kegiatan. Dalam hal terjadi hasil review yang bertentangan, kualitas bukti ilmiah akan sangat menentukan interpretasi dan kesimpulan yang dihasilkan.   Riset ilmiah sangat penting sebagai informasi yang dibutuhkan dalam formulasi kebijakan, khususnya di bidang kesehatan, karena dapat mengidentifikasi persoalan yang mengemuka, memberikan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut, dapat memprediksi dampak yang mungkin terjadi dari pilihan kebijakan yang diambil.   Potensi informasi riset ilmiah itu tak berarti pertimbangan demokratis dan hak asasi manusia dapat atau bahkan harus dikesampingkan. Karena itu, pendekatannya tak semata-mata ”formulasi kebijakan berbasis bukti ilmiah”, tetapi lebih kepada ”formulasi kebijakan berinformasi bukti ilmiah”.   Formulasi kebijakan kesehatan harus mempertimbangkan pengaruh faktor kekuatan lain selain sains. Hal ini untuk memastikan akuntabilitas para politisi dan para ilmuwan, dan untuk menjustifikasi kebijakan yang melanggar prinsip dasar masyarakat demokratis.   Kita tak perlu mempertentangkan antara sains dan politik karena kami para ilmuwan punya komitmen politik dan norma tersendiri. Dan dalam hal itu kami berdiri sama tinggi dengan masyarakat, tidak lebih tinggi. ●

 

PENDIDIKAN TEKNIK

Pendidikan Tinggi Teknik Indonesia

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

 

KOMPAS, 15 Agustus 2019

 

Sidang International Engineering Alliance (IEAM 2019) di Hongkong tanggal 12 Juni 2019 telah menetapkan secara aklamasi Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) sebagai provisional member dari Washington Accord (WA).

Pengembangan Kapasitas SDM

Pengembangan Kapasitas SDM Satryo Soemantri Brodjonegoro ;  Dirjen Dikti (1999-2007);  Direktur SDM dan Pengembangan Kapasitas Pada Komite Percepatan Pernyediaan Infrastruktur Prioritas

                                                         KOMPAS, 19 April 2018

                                                           

Dalam tiga tahun terakhir pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur secara intensif untuk mendorong perekonomian, meningkatkan daya saing, produktivitas dan pemerataan pembangunan. Untuk tahun 2019 dan seterusnya, pembangunan fisik akan mulai dialihkan pada pembangunan manusia dalam rangka merawat infrastruktur yang telah dibangun, serta memastikan masyarakat dapat terus menerima manfaat pembangunan. Presiden Jokowi menekankan bahwa dalam APBN 2019 pemerintah akan masuk pada tahapan besar kedua setelah infrastruktur, yakni pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Tahapan besar kedua ini diharapkan terlihat masif, tampak hasil dan pergeserannya. Untuk itu, kementerian diminta secara serius untuk menyiapkan program investasi SDM. Proyek strategis nasional Salah satu tugas Komite Percepatan Pernyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) adalah memastikan ketersediaan dan kesiapan SDM untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Berdasarkan kajian KPPIP, untuk memenuhi kebutuhan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada saat seluruh proyek selesai dan mulai beroperasi, diperlukan sekitar 350.000 lulusan program diploma politeknik dan 250.000 lulusan program sarjana. Saat ini, untuk ketersediaan calon lulusan program diploma, yang sedang menempuh pendidikan di politeknik berjumlah sekitar 113.000. Sementara untuk program sarjana tersedia calon lulusan 102.000 orang. Berarti terjadi defisit lulusan program diploma 237.000 dan 148.000 orang untuk program sarjana. Guna menutupi defisit SDM tersebut, perlu strategi yang rasional dengan mempertimbangkan kapasitas dan daya tampung lembaga pendidikan, animo lulusan untuk bekerja di fasilitas maupun instalasi serta industri dalam lingkup PSN, kemampuan ekonomi peserta didik, dan biaya operasional lembaga pendidikan. Dengan target proyek untuk memulai konstruksi atau mencapai pemenuhan pembiayaan (financial close) pada 2019, proyek-proyek PSN ini akan selesai secara bertahap dan diperkirakan paling lambat tahun 2023. Berarti tersedia waktu empat tahun dari tahun 2019 untuk menutupi keseluruhan defisit SDM. Seperti kita ketahui, SDM dibutuhkan pada tiga tahap proyek: saat pembangunan instalasi atau pabrik; saat operasional, termasuk perawatan; dan untuk kegiatan riset dan pengembangan. Dengan pendekatan sederhana, maka setiap tahun—mulai 2019 sampai 2023—diperlukan peserta didik baru sekitar 60.000 untuk politeknik dan sekitar 37.000 untuk universitas dan institut. Pemenuhan defisit tersebut tidak perlu dengan membentuk lembaga pendidikan baru. melainkan memaksimalkan kapasitas lembaga pendidikan yang ada, sehingga investasinya tak terlalu besar. Standar biaya operasional pendidikan tinggi saat ini dan ke depan akan tetap pada kisaran Rp 25 juta per mahasiswa per tahun, sehingga dibutuhkan dana pendidikan Rp 2,425 triliun per tahun di atas dana pendidikan tinggi yang selama ini dianggarkan melalui APBN. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah insentif agar para lulusan mau bekerja di berbagai proyek dan industri PSN. Saat ini animo mahasiswa ataupun lulusan untuk mendukung PSN belum terlalu tinggi. KPPIP menghubungi 40 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 12 perguruan tinggi swasta (PTS), dan yang mendukung PSN hanya 18 PTN dan 8 PTS. Seandainya lebih banyak PTN dan PTS yang mendukung maka pemenuhan defisit SDM akan lebih cepat. Insentif dimaksud dapat berbentuk beasiswa ikatan dinas, gaji yang kompetitif, serta prospek karier dan kebanggaan bahwa PSN akan meningkatkan daya saing bangsa. Pemerintah juga perlu memberi kepastian bahwa PSN akan menggunakan lulusan dalam negeri semaksimal mungkin, karena pada dasarnya tidak ada teknologi yang tidak dikuasai oleh anak bangsa. Efektivitas investasi pendidikan Investasi bidang pendidikan tak terlihat perubahannya secara instan, perlu waktu cukup lama untuk mengetahui hasilnya, sedangkan dana investasi berasal dari rakyat dan rakyat akan menuntut bahwa hasil pendidikan harus bermanfaat bagi rakyat. Dengan kata lain investasi pendidikan harus akuntabel. Akuntabilitas publik investasi pendidikan dapat dicapai melalui proses akreditasi yang berbasis dampak (outcome) yang dilakukan entitas independen non-pemerintah, yang secara universal sudah diterapkan. Untuk mencapai hal itu, Indonesia sedang menerapkan pendidikan tinggi dan akreditasi berbasis outcome. Postur anggaran pendidikan 20% dari APBN sebenarnya mencukupi kebutuhan pendidikan nasional jika didistribusikan secara proporsional, di mana porsi terbesar untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi. Perlu penataan kembali postur anggaran dengan memperkecil porsi administrasi dan manajemen serta belanja pegawai. Anggaran pendidikan seyogyanya dirasakan manfaatnya langsung oleh para peserta didik. Saat ini seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian juga dapat porsi anggaran pendidikan, sehingga anggaran pendidikan yang setiap tahun Rp 400 triliun lebih jadi kurang efektif karena yang akhirnya dialokasikan untuk Kemristek-Dikti dan Kemdikbud masing masing hanya Rp 40 triliun. Sebenarnya anggaran untuk Kemristek-Dikti dan Kemdikbud dapat ditingkatkan secara signifikan apabila diadakan penataan kembali pendidikan kedinasan yang ada di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK). Dalam banyak hal terjadi tumpang tindih dan duplikasi pendidikan kedinasan dengan yang diselenggarakan PTN maupun PTS. Sebagian besar pendidikan kedinasan seyogyanya ditutup karena perannya dapat dilaksanakan oleh PTN dan PTS. Dengan demikian anggaran pendidikan kedinasan dapat dialihkan ke Kemristek-Dikti dan Kemdikbud sehingga sekolah dan perguruan tinggi dapat meningkatkan kapasitas dan kualitasnya. Penataan kembali pendidikan kedinasan sebenarnya untuk merespons permintaan Presiden, yaitu setiap kementerian secara serius menyiapkan program investasi sumber daya manusia. Permintaan tersebut tidak diartikan bahwa setiap kementerian diminta mendidik SDM untuk mendukung PSN, melainkanuntuk memetakan kebutuhan SDM sesuai sektor masing-masing yang terkait PSN. Berdasarkan peta kebutuhan tersebut maka pemerintah menugaskan PTN dan PTS untuk memenuhinya. Dengan demikian program pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. ●

Kecakapan Era 4.0

Kecakapan Era 4.0 Satryo Soemantri Brodjonegoro  ;   Dirjen Dikti (1999-2007); Guru Besar Emeritus ITB; Wakil Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

                                                     KOMPAS, 14 Februari 2018

                                                           

Era 4.0 (revolusi industri keempat) dicirikan oleh kompleksnya persoalan yang akan dihadapi penduduk dunia. Semua jenis pekerjaan akan semakin kompleks. Hal ini disebabkan kombinasi globalisasi dengan teknologi informasi yang kecepatan perkembangannya sangat di luar dugaan. Untuk dapat berkiprah di era 4.0 diperlukan kecakapan menangani persoalan yang kompleks. Dalam buku The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab menggambarkan adanya sejumlah jenis pekerjaan yang akan hilang dalam waktu dekat. Juga sejumlah jenis pekerjaan yang akan bertahan terus bahkan makin banyak dibutuhkan. Jenis pekerjaan yang akan segera hilang antara lain telemarketers (pemasaran jarak jauh), tax preparers (penyiapan dokumen pajak), umpires-referees-other sport officials (wasit-hakim garis-petugas olahraga lainnya), legal secretaries (sekretaris urusan peraturan), real estate brokers (perantara tanah-bangunan), farm labour contractors (kontraktor buruh tani), dan couriers-messengers (kurir). Hilangnya jenis pekerjaan tersebut disebabkan adanya otomatisasi berbasis teknologi informasi. Sebaliknya, jenis pekerjaan yang akan langgeng antara lain mental health and substance abuse social workers (pekerja sosial yang menangani mereka yang mengalami gangguan kejiwaan atau kekerasan), choreographers (koreografer), physicians-surgeons (dokter-dokter bedah), psychologists (psikolog), human resources managers (manajer sumber daya manusia), computer systems analysts (analis sistem komputer), anthropologists-archeologists (antropolog-arkeolog), marine engineers-naval architectures (ahli teknik perkapalan), sales managers (manajer penjualan), dan chief executives (direktur utama). Jenis pekerjaan ini tidak dapat digantikan fungsinya oleh komputer ataupun teknologi otomasi. Kecakapan sosial semakin diperlukan Majalah The Economists edisi 14 Januari 2017 menampilkan laporan khusus yang menggambarkan pentingnya kecakapan sosial (social skills) dalam bekerja. Pola perekrutan tenaga kerja di Amerika Serikat menunjukkan bahwa sejak tahun 1980 yang dibutuhkan adalah mereka dengan kecakapan sosial yang tinggi meskipun keterampilan matematikanya rendah. Mereka dengan keterampilan matematika yang tinggi, tetapi kecakapan sosial rendah tidak dibutuhkan. Hasil kajian penulis yang disajikan dalam Laporan ACDP-016 Balitbang Kemdikbud tahun 2015 menunjukkan bahwa ada pergeseran kecakapan di negara maju (OECD) sejak tahun 1960, di mana kebutuhan akan kecakapan non-rutin analitis dan kecakapan non-rutin interaktif meningkat terus. Sebaliknya, kecakapan rutin kognitif, non-rutin manual, dan rutin manual menurun terus kebutuhannya. Dalam bidang teknik, negara anggota Washington Accord telah menyepakati profil lulusan pendidikan tinggi teknik sejumlah 12 atribut. Ke-12 atribut itu terdiri atas pengetahuan keteknisan (engineering knowledge), analis persoalan (problem analysis), perancang/pengembangan untuk solusi (design/development of solutions), investigasi (investigation), penggunaan perangkat mutakhir (modern tool usage), insinyur dan masyarakat (the engineer & society), lingkungan dan keberlanjutan (environment & sustainability), etika (ethics), kerja individu dan kerja bersama (individual & teamwork), komunikasi (communication), manajemen proyek dan keuangan (project management and finance), pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning). Dari 12 atribut tersebut, tujuh di antaranya termasuk kategori kecakapan (soft skills), sedangkan lainnya termasuk kategori keterampilan (hard skills). Kecakapan di sini termasuk kecakapan sosial dan kecakapan non-rutin. Salah satu jenis pekerjaan yang akan langgeng adalah dokter dan dokter bedah karena kemampuannya menangani pasien (sebutan pasien seyogianya diganti menjadi mitra karena sejajar dengan dokter) yang unik dan kompleks. Setiap orang memiliki keunikan sehingga dokter harus mampu menangani mitra sesuai dengan keunikannya. Terapi dan obat yang cocok untuk satu mitra belum tentu cocok untuk mitra lain dengan penyakit yang sama. Oleh karena itu, seperti halnya di bidang teknik, di bidang kedokteran perlu ditekankan pentingnya kecakapan (soft skills) sehingga peran dokter tidak tergantikan oleh teknologi informasi. Pada saat ini sudah sangat tersedia berbagai perangkat lunak untuk diagnosis penyakit dan alternatif penanggulangannya, seorang mitra dapat mendiagnosis dirinya kemudian mencari alternatif obat dan terapi yang tersedia. Berdasarkan deskripsi di atas, jelas bahwa kecakapan era 4.0 adalah kemampuannya dalam menangani persoalan yang kompleks melalui kecakapan non-rutin dan kecakapan sosial. Program pengembangan kapasitas sumber daya manusia di era 4.0 harus dilakukan melalui pendidikan yang memberikan kecakapan non-rutin dan kecakapan sosial, sedangkan untuk kapasitas lainnya, seperti keterampilan dan kecakapan rutin, diberikan melalui pelatihan. Dengan demikian terdapat pembagian peran yang jelas antara pendidikan (non-rutin) dengan pelatihan (rutin), dan ini dapat menjadi rujukan dalam merancang sistem pembangunan sumber daya manusia era 4.0. ●

Revitalisasi Pendidikan Kejuruan Satryo Soemantri Brodjonegoro ;   Dirjen Dikti (1999-2007); Guru Besar Emeritus ITB,  Wakil Ketua AIPI

                                                         KOMPAS, 10 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan Instruksi Presiden tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia dengan melibatkan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Rupanya kebutuhan akan tenaga terampil tingkat menengah oleh industri dan proyek pembangunan sektoral sangat tinggi. Pendidikan kejuruan saat ini masih jauh dari ideal bahkan cenderung makin jauh dari harapan masyarakat. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan di atas. Pendidikan kejuruan memerlukan investasi yang sangat mahal karena memerlukan guru atau instruktur yang mempunyai keahlian tinggi dan memerlukan peralatan yang selalu mutakhir sesuai dengan perkembangan industri. Untuk menghindari pemborosan investasi, perlu ditemukenali penyebab masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan kejuruan di Indonesia. Penambahan fasilitas praktik berupa penambahan peralatan dan penambahan jumlah guru belum tentu mampu meningkatkan mutu dan relevansi karena faktor utama justru terletak pada kemampuan murid sekolah menengah kejuruan (SMK). Lulusan SMA lebih disukai Hasil survei penulis pada 2015 terhadap 460 perusahaan tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan beragam bidang usaha dan beragam ukuran, menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan cukup puas dengan lulusan SMK yang telah mereka rekrut meski tingkat keahliannya belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pendidikan kejuruan bertujuan menyiapkan generasi muda yang siap latih untuk memasuki dunia kerja formal sesuai bidang keahlian yang dipelajarinya. Hasil survei juga menunjukkan bahwa separuh populasi lulusan SMK tidak memperoleh pekerjaan formal, artinya terjadi ketidaksesuaian antara keahlian yang dipelajari di SMK dan harapan dan kebutuhan perusahaan. Hal ini perlu jadi perhatian pembuat kebijakan agar program revitalisasi efektif dan tidak justru menjadi suatu pemborosan investasi. Hal lain yang mengemuka dari hasil survei adalah bahwa perusahaan lebih memilih lulusan sekolah menengah atas (SMA) daripada lulusan SMK. Perusahaan lebih memilih mereka yang siap latih karena dinamika pekerjaan yang demikian cepat dalam era persaingan global sehingga diperlukan calon pekerja yang adaptif mampu mengikuti perkembangan. Dengan kondisi faktual seperti itu, keberadaan atau peran SMK perlu ditinjau kembali supaya cita-cita SMK dapat terwujud. Reformasi total pendidikan kejuruan perlu dilakukan agar eksistensi SMK tetap terjaga melalui upaya bagaimana menjadikan SMK sebagai pilihan oleh masyarakat (orangtua dan murid) karena SMK menjanjikan suatu prospek masa depan generasi muda dengan keahlian tertentu. Selama ini SMK hampir selalu jadi pilihan kedua setelah SMA. Artinya, orangtua dan murid pada umumnya ingin masuk SMA, tetapi karena daya tampung SMA terbatas, mereka yang nilainya lebih rendah terpaksa harus masuk SMK daripada tidak bersekolah. Tentu saja tak sedikit mereka yang menjadikan SMK sebagai pilihan pertama karena berbagai pertimbangan dan mereka umumnya adalah outlayer (kelompok di atas rata rata). SMK harus unik Adanya dikotomi antara pendidikan umum dengan pendidikan kejuruan juga memicu orangtua dan murid lebih memilih SMA karena prospek masa depannya yang lebih terbuka. Pendidikan kejuruan memberikan kemampuan khusus bagi murid sehingga prospek masa depannya memang lebih terbatas. Di samping itu pendefinisian pendidikan kejuruan oleh pemerintah terkesan melemahkan SMK di mana keterampilan lebih diutamakan ketimbang pengetahuan, padahal untuk mempunyai keterampilan yang tinggi dibutuhkan pengetahuan yang tinggi. Tantangan global saat ini sudah tak lagi terlalu membedakan antara pengetahuan dan keterampilan, bahkan sudah terjadi komplemen antara keduanya. Dengan demikian, antara pendidikan umum dan pendidikan kejuruan sudah tidak perlu dipisahkan atau dibedakan, keduanya dapat dilaksanakan dalam satu lembaga di mana peserta didik dapat memilih bidang keahlian yang diminatinya setelah memenuhi kecukupan pengetahuan, minimal pengetahuan dasar. Idealnya di SMA ada peminatan bagi murid sesuai dengan bakat dan kapasitasnya, penjurusan di SMA sebaiknya ditiadakan karena pada usia semuda itu para murid belum dapat menentukan masa depannya, terlalu dini mereka membuat keputusan. Dengan demikian, tak ada lagi SMK dan tak akan ada perbedaan antara lulusan SMA dan SMK. Seandainya SMK tetap dipertahankan keberadaannya, harus ada reformasi total di mana SMK harus betul-betul spesifik dan unik dan menjanjikan keahlian khusus yang dibutuhkan masyarakat. Karena keunikannya, SMK yang demikian sangat sedikit jumlahnya dan tiap SMK itu punya keluwesan mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Di Jepang hanya ada lima technical college (semacam SMK) dan seluruhnya terintegrasi dengan industri besar, seperti Toyota dan lainnya. Kita di Indonesia dapat membuat SMK yang menarik karena keunikannya, misalnya, SMK untuk fashion design, SMK untuk menyiapkan master chef, dan lainnya. SMK seperti itu kalau ditangani tenaga profesional dan ditangani secara profesional, bukan birokrasi, pasti akan menjadi unggulan dan diminati para orangtua dan murid dari kalangan mampu. Tantangan ke depan dalam revitalisasi pendidikan kejuruan adalah bagaimana agar SMK diminati kalangan mampu, bukan sekadar tempat bersekolah demi status sosial dan bukan sekadar upaya untuk peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan menengah. ●

Bom Waktu Fakultas Kedokteran Satryo Soemantri Brodjonegoro  ;   Dirjen Dikti (1999-2007);  Wakil Ketua II Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

                                                        KOMPAS, 22 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pembukaan fakultas kedokteran oleh perguruan-perguruan tinggi negeri dan swasta akhir-akhir ini menjamur sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya persepsi yang salah mengenai pendidikan kedokteran di Indonesia. Persepsi yang berkembang di masyarakat adalah bahwa fakultas kedokteran akan mendatangkan pendapatan cukup besar bagi perguruan tinggi dan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan menerapkan uang pendaftaran dan uang kuliah yang sangat tinggi kepada para calon mahasiswa. Besaran uang tersebut bahkan mencapai ratusan juta rupiah, suatu besaran yang sangat tidak manusiawi dan tidak sepatutnya diberlakukan. Motif komersial Animo masyarakat untuk masuk fakultas kedokteran sangat tinggi, bahkan mereka bersedia membayar berapa pun asalkan diterima sebagai mahasiswa kedokteran. Mereka beranggapan, pekerjaan sebagai dokter akan menghasilkan pendapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya. Perguruan tinggi mengantisipasi gejala tersebut dengan mengajukan pembukaan fakultas kedokteran. Karena motifnya hanya mencari uang, perguruan tinggi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan izin pembukaan fakultas kedokteran, bahkan apabila perlu melanggar ketentuan yang berlaku. Pada saat ini sedang terjadi komersialisasi pendidikan kedokteran yang jika dibiarkan terus akan menjatuhkan reputasi pendidikan kedokteran Indonesia. Pada saat ini telah ada 75 fakultas kedokteran dan jumlah tersebut sudah terlalu banyak. Idealnya Indonesia hanya perlu 30-35 fakultas kedokteran. Jumlah dokter saat ini sudah mencukupi jika dilihat dari perbandingan dengan jumlah penduduk. Masalah distribusi dokter sampai saat ini belum terselesaikan sehingga banyak daerah kekurangan dokter, sedangkan sebaliknya di kota besar terjadi penumpukan dokter. Adanya kekurangan dokter di daerah dijadikan dalih oleh pemda dan perguruan tinggi setempat untuk mengajukan pembukaan fakultas kedokteran meskipun perguruan tinggi pengusul tidak mempunyai kompetensi dan kapasitas sama sekali untuk menyelenggarakan pendidikan dokter. Banyak pengusul yang hanya mengandalkan dana besar untuk merekrut tenaga pengajar untuk membangun fasilitas fisik dan membeli rumah sakit. Pembukaan fakultas kedokteran diibaratkan seperti membuka toko dengan hanya menyediakan fasilitas fisik dan tenaga pelaksana. Padahal, kegiatan pendidikan apa pun bidang keahliannya memerlukan panggilan hati (passion), baik dosennya maupun mahasiswanya. Dapat dibayangkan apabila pendidikan dokter dilaksanakan tanpa panggilan hati, maka tujuan mulia pengabdian seorang dokter tidak akan terwujud. Krisis kompetensi Fakta menunjukkan bahwa ke 75 fakultas kedokteran mempunyai kesenjangan mutu yang sangat besar, sebagian besar masih terakreditasi C, sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam ujian kompetensi dokter, bahkan sebagian besar mahasiswa yang mengulang ujian (retaker) sudah mengulang berkali-kali dan tetap tidak lulus. Mereka ini tidak akan pernah lulus karena memang tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menjadi seorang dokter. Hal ini karena proses seleksi mahasiswa baru tidak dilakukan secara teliti di mana banyak mahasiswa diterima walaupun tidak memenuhi syarat karena hanya mengejar jumlah atau kuota agar memperoleh uang yang cukup besar dari mahasiswa baru. Inilah gambaran sulitnya mengelola pendidikan dokter yang dilakukan secara massal dengan membiarkan banyaknya fakultas kedokteran yang beroperasi. Aspek kualitas dan keselamatan publik telah dikesampingkan oleh sebagian besar pengusul pembukaan fakultas kedokteran, mereka hanya peduli dengan besarnya uang yang akan mereka terima. Hal ini yang akan menimbulkan bom waktu karena pada saat ini sudah ada puluhan usulan pembukaan fakultas kedokteran baru yang telah diajukan kepada pemerintah, dan jumlah tersebut akan meningkat terus karena mereka terbuai dengan besaran uang yang menggiurkan. Pembukaan fakultas kedokteran telah menjadi bisnis pendidikan yang sangat komersial dan hal ini akan menjatuhkan hakikat pendidikan dokter. Sudah saatnya negara menyatakan bahwa tidak ada lagi pembukaan fakultas kedokteran baru. Tidak hanya itu, bahkan fakultas kedokteran yang ada sekarang ini pun perlu dievaluasi ulang keberadaannya, dan apabila perlu sebagian besar ditutup. ●

Dokter Keluarga dan Indonesia Sehat Satryo Soemantri Brodjonegoro ;   Dirjen Dikti (1999-2007); Wakil Ketua II Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

                                                       KOMPAS, 01 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan seharusnya menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat sebab kemampuan masyarakat untuk mencegah sakit dengan cara hidup sehat amat penting. Sektor pendidikan dan kesehatan harus bersinergi untuk menciptakan Indonesia Sehat dan harus didukung penuh oleh sektor keuangan, infrastruktur, dan juga sektor lainnya. Peran sentral dalam pencapaian Indonesia Sehat adalah dokter. Dokter mempunyai kewenangan penuh mengambil tindakan yang tepat dan terbaik untuk pasien yang ditangani. Selama ini, dokter dididik dan dipersiapkan untuk mampu mengobati dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pendidikan yang ditempuh para dokter di Indonesia membuat mereka ahli dalam mengobati dan menyembuhkan serta melakukan tindakan operasi. Pendidikan mereka sedemikian rupa sehingga semua penyakit yang ada di daerah tropis ini dapat disembuhkan. Jelas bahwa dokter kita dipersiapkan untuk melayani masyarakat yang mempunyai beragam masalah kesehatan. Hal ini bahkan diperkuat oleh adanya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, yang salah satu tujuannya adalah mempersiapkan dokter layanan primer (DLP). Dengan adanya DLP ini, diharapkan terjadi peningkatan kesehatan masyarakat sebab dokter mendapatkan pembekalan yang dianggap cukup untuk melayani masyarakat. Jika dicermati, pendidikan kedokteran yang saat ini berlaku di Indonesia dan sudah berjalan puluhan tahun masih bersifat penyembuhan (kuratif) dan hampir tidak ada yang bersifat pencegahan (preventif). Memang pendidikan keahlian pada umumnya bersifat memecahkan masalah dan tidak ada pendidikan yang mengarah kepada pencegahan. Paradigma sehat Pendidikan dokter di Indonesia sudah merujuk kepada World Federation of Medical Education (WFME) yang berbasis kepada kompetensi atau keahlian. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah kemampuan tindakan penyembuhan terhadap suatu penyakit. Dalam implementasinya, pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi berbentuk pembelajaran berbasiskan masalah. Dalam hal ini, peserta didik dipersiapkan untuk dapat menangani suatu kasus secara komprehensif. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan dokter di Indonesia sudah memenuhi kaidah universal dan dipastikan bahwa hasil didiknya akan mampu berkontribusi kepada program kesehatan nasional.  Letak permasalahan saat ini adalah pada tataran kebijakan nasional: kebijakan belum berpihak kepada paradigma sehat, kebijakan saat ini masih bersifat tindakan kuratif mengingat banyaknya persoalan kesehatan nasional yang dihadapi negara. Berbagai jenis dan bentuk penyakit dialami berbagai lapisan masyarakat. Dengan kondisi masyarakat yang majemuk dan populasi penduduk yang besar, kompleksitas persoalan semakin tinggi. Dapat dipahami bahwa kesulitan yang dihadapi Kementerian Kesehatan ataupun dokter di Indonesia untuk mengatasi persoalan kesehatan nasional semakin kompleks. Persoalan yang kompleks seperti ini harus diatasi dengan paradigma yang baru, yaitu paradigma sehat. Dengan paradigma itu, pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Kalau masyarakat sehat, persoalan kesehatan nasional akan menurun drastis. Maka, sebetulnya persoalan kesehatan nasional  yang kompleks ini dapat diatasi oleh kita sendiri dengan suatu pendekatan yang strategis. Dokter keluarga Untuk menerapkan paradigma sehat, diperlukan perubahan pola pikir para birokrat kementerian dan dokter sebagai pelaku utama pelayanan kesehatan. Pada para birokrat perlu ada perubahan indikator keberhasilan dari kuantitas ke kualitas. Demikian juga dengan dokter: perlu ada perubahan indikator prestasi dari kuantitas ke kualitas. Keberhasilan pelayanan kesehatan diukur dengan berkurangnya pasien karena pola hidup sehat yang dijalankan masyarakat.  Prestasi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, seharusnya berupa peningkatan kualitas hidup sehat masyarakat yang berkelanjutan, sedangkan prestasi dokter seharusnya adalah kalau jumlah pasien berkurang karena penyuluhan yang sangat efektif untuk hidup sehat. Perubahan paradigma tersebut seharusnya tidak sulit asalkan ada komitmen penuh baik oleh pemerintah, dokter, maupun masyarakat. Pemerintah dan dokter harus mengubah indikator kinerjanya sehingga sejalan dengan paradigma sehat. Pencapaian Indonesia Sehat bukanlah hal yang mustahil karena yang dibutuhkan adalah kemauan mengubah pola pikir kuratif menjadi pola pikir preventif untuk kesehatan. Dalam tataran kebijakan teknis, pemerintah perlu mengembangkan konsep dokter keluarga, yakni setiap dokter akan menangani sekitar 20 sampai 30 keluarga dan berkedudukan di puskesmas. Mereka akan tersebar di seluruh puskesmas di Indonesia. Dokter keluarga akan mengikuti perkembangan kesehatan keluarga sejak kelahiran sampai dengan kematian sehingga sejarah perkembangan kesehatan dapat direkam dan digunakan dalam pengambilan putusan tindakan medis yang diperlukan. Pada saat ini, ramai dibahas mengenai status dan definisi dokter layanan primer. Ada pihak yang mendefinisikannya sebagai dokter yang bekerja di unit layanan primer, ada juga yang mendefinisikannya sebagai dokter yang mampu memberikan layanan primer bagi masyarakat. Pembahasan mengenai DLP sampai saat ini belum final karena masih dipertanyakan tambahan dua tahun pendidikan setelah pendidikan dokter umum. Seharusnya, DLP dicapai tanpa harus ada tambahan pendidikan dua tahun setelah dokter umum, artinya kurikulum pendidikan dokter umum sudah diarahkan sedemikian sehingga bisa mencapai kompetensi DLP. Bagaimana bila DLP diarahkan sebagai dokter keluarga sehingga Indonesia Sehat terwujud segera? ●