Intelektual Jalan Tengah  Novri Susan ; Sosiolog Universitas Airlangga

                                                         KOMPAS, 12 April 2021

 

 

                                                           

Konflik pemikiran ilmu sosial politik terjadi antara positivisme-obyektivisme dengan humanisme-subyektivisme pada abad ke-20. Konflik pemikiran tersebut masih menjadi beban dan dendam kesumat di antara para penganutnya sampai era masyarakat digital. Konflik itu merupakan dualisme pemikiran yang saling mempertentangkan teori dan ideologi pemikiran dalam interaksi zero-sum game.   Para intelektual penganut dualisme, baik positivisme dan humanisme, hanya berkutat pada usaha mereproduksi pemikiran parsialistik yang meyakini kebenaran adalah milik sendiri dan pemikiran lain salah, menguasai atau dikuasai. Jika para intelektual, akademisi, masih berkubang dalam dualisme, maka berbagai persoalan dari kegagalan hubungan politik dan sipil sampai reproduksi politik identitas tetap menjadi kebuntuan kolektif negara bangsa.   Kekuasaan   Reproduksi dualisme ini menghasilkan wacana kekuasaan (politik) pasti salah dan sipil (publik) pasti benar, atau sebaliknya. Mode berpikir dualisme menyebabkan pertentangan dan permusuhan yang konsekuensinya adalah kebuntuan atas pemecahan masalah.   Mode berpikir dualisme adalah cara usang yang tak layak lagi dalam demokrasi. Anthony Giddens dan Michel Foucault bersepakat kekuasaan bukan merupakan faktisitas negatif. Sebab, kekuasaan tak dibatasi oleh struktur yang memilah posisi sosial. Kekuasaan ada dalam politik dan dalam dunia sosial, ada dalam struktur pemerintah dan dalam struktur sipil (publik). Kekuasaan hadir dalam setiap relasi dan interaksi sosial.   Masalah pentingnya bukanlah distingsi kekuasaan, tetapi upaya membangun interaksi yang inklusif dan setara.   Kekuasaan merupakan realitas dalam dunia struktur dan manusia (agensi) yang hadir sebagai pembentuk proses dialektika. Oleh karena itu, sudah tak pantas para pemikir sosial politik menciptakan distingsi asimetris melalui mazhab positivisme dan humanisme ilmu sosial.   Pemisahan itu hanya memperluas pun memperdalam jurang antarnarasi kebaikan. Ini bukan persoalan kemampuan pengetahuan para pemikir ilmuwan sosial politik, tetapi kepekaan terhadap jerat mode berpikir dualisme.   Oleh karena itu, distingsi kekuasaan ala Antonio Gramsci tentang intelektual organik dan publik adalah masa lalu yang telah dijawab oleh komunikasi intersubyektivitas dari Jurgen Habermas ataupun dualitas struktural (strukturasi) dari Anthony Giddens.   Mode berpikir dualisme mereproduksi berbagai stigma bahwa, misal, para akademisi yang sibuk penelitian dan menerbitkan hasilnya sebagai tulisan buku atau jurnal ilmiah adalah agensi yang tidak peduli terhadap masyarakat. Selanjutnya, stigma ditimpakan kepada para ilmuwan yang bekerja melalui struktur kekuasaan politik sebagai musuh publik.   Stigma merupakan produk komunikasi nalar kekerasan dalam mode berpikir dualisme yang bertujuan menundukkan dan melemahkan. Pada komunikasi stigma inilah sebenarnya, klaim menjadi intelektual publik, atau intelektual organik, sedang mereproduksi habit dominasi. Habit yang menggambarkan krisis moral terhadap permasalahan negara bangsa yang makin kompleks.   Oleh karena itu, mode berpikir dualisme atas kekuasaan juga gagal dalam banyak masalah, seperti jalan keluar menghadapi reproduksi politik identitas sampai oligarki kekuasaan. Tak ada satu pun sejarah sosial politik dengan mode berpikir dualisme berhasil mengatasi masalah-masalah ini.   Demokrasi secara umum telah jadi modal untuk menciptakan interaksi setara antarkekuasaan, termasuk kekuasaan politik dan publik untuk mencapai common objective. Prosedur dan substansi demokrasi mendomestikasi (menjinakkan) kekuasaan dalam setiap kelembagaan interaksi berbagai aktor baik politik maupun sipil.   Maka, kunci menjadikan kekuasaan bisa bekerja untuk menyelamatkan negara bangsa adalah interaksi yang inklusif, saling mengerti, berprinsip pada tujuan kebaikan sebagai moral.   Interaksi inklusif   Jebakan mode berpikir dualisme dengan reproduksi komunikasi makna yang stigmatif secara fakta historis memberi kebuntuan dalam bentuk konflik zero-sum game. Mode berpikir yang dipakai Orde Baru dan berbagai bentuk kekuasaan otoriter lain dalam masyarakat dunia. Misal, stigma terhadap para akademisi dan berbagai riset mereka sebagai agensi tidak peduli pada masyarakat.   Padahal, para akademisi dengan tulisan jurnal ilmiah adalah kontribusi dalam ilmu pengetahuan yang akan berpengaruh dalam praktik-praktik kekuasaan, politik dan sipil, untuk memproduksi dan mereproduksi tujuan kebaikan.   Pada saat bersamaan, kelembagaan ilmu pengetahuan dalam universitas menyediakan dan mengharuskan pembelaan kepada publik melalui ”struktur signifikansi” pengabdian masyarakat. Para akademisi, ilmuwan, praktik turun dalam pengabdian masyarakat sebagai upaya implementasi hasil penelitian.   Para akademisi melakukan pemberdayaan masyarakat dari penguatan ekonomi, pengelolaan lingkungan, sampai kesehatan. Pada praktik inilah sebenarnya para intelektual akademisi mengambil posisi intelektual jalan tengah.   Intelektual jalan tengah generasi awal di Indonesia bisa dilihat dari Soekarno yang membentuk nasakom (nasionalis, agama, komunis) pada era itu. Nasakom adalah praktik intelektual jalan tengah yang menyadari bahwa setiap kekuasaan dari para aktor, dan kolektif, berpotensi mentransformasi sumber daya agar mencapai kebaikan.   Persoalannya adalah dualisme menyebabkan keterbatasan melalui reproduksi stigma sehingga terbentuk interaksi zero-sum game. Klaim dualisme dari agensi politik dan sipil waktu itu sudah disadari oleh Soekarno walaupun tanpa perangkat keilmuan memadai.   Kekuasaan dari setiap aktor dan strukturnya, seperti kekuasaan sebagai akademisi, pemimpin politik, atau media massa, harus menciptakan ”pertemuan” dalam rangka saling mengerti. Moral dasarnya adalah konsep-konsep kebaikan.   Maka, kesadaran atas kekuasaan secara dialektis memungkinkan transformasi yang transenden. Yaitu perubahan yang mungkin tidak harus tampil secara simbolik sama dengan klaim setiap aktor, tetapi menciptakan kebaikan bersama.   Pesan penting untuk para intelektual, kaum berpikir dan bekerja dalam tindakan, adalah jadikan interaksi inklusif sebagai jalan tengah, bukan stigma sebagai dualisme. ●

 

Rekonstruksi Habitus Politik

Rekonstruksi Habitus Politik

Oleh :  NOVRI SUSAN

KOMPAS, 2 Desember 2019 03:35 WIB

Habitus politik adalah salah satu kunci bagaimana praktik kekuasaan formal bekerja menciptakan kemunduran atau kemajuan suatu bangsa. Pengertian paling dasar, habitus politik adalah praktik elite-elite kekuasaan berdasar pada kesadaran umum, direproduksi untuk merealisasikan kepentingan umum.

REVISI UU KPK

Parsialisme Elite Politik

 NOVRI SUSAN

 

KOMPAS, 13 September 2019

 

Pengorganisasian kekuasaan negara, secara ideal demokrasi, bertujuan menciptakan kebaikan umum. Upaya pencapaian kebaikan umum sangat berkaitan dengan praktik-praktik elite politik dalam struktur kekuasaan negara. Jika praktik elite politik menjadi representasi nilai keadilan, misi mewujudkan kebaikan umum bukan utopia.

Menyelamatkan Politik Indonesia

Menyelamatkan Politik Indonesia Novri Susan ;  Sosiolog Politik Universitas Airlangga

                                                     KOMPAS, 10 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Hampir semua pemikir ilmu sosial membayangkan politik sebagai mekanisme pengorganisasian kekuasaan untuk mewujudkan harapan rakyat atas keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Ideal demokrasi merumuskan bahwa politik adalah mandat kekuasaan rakyat terhadap para elite dalam mewujudkan semua harapan tersebut. Hal ini mensyaratkan keterikatan para elite politik dengan harapan rakyat. Keterikatan itu adalah sistem relasi yang dikuatkan oleh komitmen, keberanian, dan kesetiaan elite terhadap kepentingan rakyat. Realitas tak menyenangkan di Indonesia, sebagian elite politik tidak memiliki ikatan kerakyatan ini. Kepentingan seksional Ketiadaan ikatan kerakyatan para elite mewujud ke dalam praktik meraih atau mempertahankan kekuasaan atas dasar kepentingan seksional. Sebuah bentuk kepentingan yang hanya memenuhi keinginan terbatas diri dan kelompok: membangun dinasti keluarga, melanggengkan primordialisme, dan golongan. Realitas ini semakin terasa getir ketika kepentingan seksional diperjuangkan tanpa malu, dijadikan sebagai kebenaran yang hakiki dan suci. Maka, wacana-wacana dari kepentingan seksional secara sistematis menciptakan polarisasi kelompok. Ruang publik menjadi sesak oleh wacana-wacana seksional yang berisi tentang nasib satu kelompok dan golongan semata. Pada kondisi ini, para elite politik sesungguhnya sedang menjebak masyarakat melalui wacana seksional. Jebakan wacana yang menumbuhkan kesadaran tertutup bahwa keyakinan kelompok atau golongan adalah yang paling benar. Pada gilirannya, kesadaran tertutup mengalienasi rakyat dari substansi harapan kerakyatan itu sendiri. Oleh karena alienasi tersebut, sebagian masyarakat tidak lagi akrab dengan wacana bagaimana politik bekerja mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Sebaliknya, wacana seksional, misal, rasisme dan primordialisme, lebih memadati ruang-ruang publik. Realitas kesadaran tertutup dalam masyarakat merupakan salah satu kunci bahwa bangsa ini-mengutip istilah William Maley (2006)-selalu berada dalam kondisi transisi berkepanjangan demokrasi (protracted transition). Transisi demokrasi adalah kondisi di mana kekuasaan politik belum memiliki kapasitas mewujudkan harapan kerakyatan. Ruang publik Indonesia makin keruh oleh beradunya wacana seksional antar-kesadaran tertutup. Mobilisasi dalam aksi demonstrasi menciptakan ketegangan dan kekerasan komunikatif. Aksi demonstrasi dalam ideal demokrasi merupakan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan yang dianggap keluar dari mandat konstitusi. Sebagian ilmuwan menyebutnya sebagai gerakan ekstra parlementer. Aksi demonstrasi seharusnya adalah kontrol terhadap kekuasaan negara terkait dengan proses realisasi harapan kerakyatan. Akan tetapi, saat ini, imbas dari kepentingan seksional elite politik yang menciptakan kesadaran tertutup masyarakat, aksi demonstrasi berisi rasisme, ego kelompok dan golongan. Pertaruhan mematikan dari ketidakhadiran ikatan kerakyatan dari sebagian elite politik Indonesia secara jangka panjang adalah masa depan dari bangsa. Narasi masa depan indah yang terukir jelas dalam konstitusi akan berubah menjadi narasi masa depan kelam. Suatu masa yang tertandai oleh praktik-praktik politik yang menguntungkan sepihak. Keuntungan sepihak menyebabkan kejahatan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengabaian keadilan sosial. Jalan keluar Kepentingan seksional elite harus dihapuskan dari politik nasional. Penghapusan tersebut merupakan jalan keluar dari narasi masa depan kelam yang mengancam eksistensi negara bangsa. Gagasan ini bukan absurditas dari keputusasaan atas realitas politik kebangsaan saat ini. Permasalahannya adalah siapa agensi yang memiliki kapasitas memulai gagasan tersebut. Agensi yang bisa dijadikan tumpuan dalam pencarian jalan keluar. Pertama, gagasan Max Weber, sosiolog abad ke-19, memperhatikan apa yang disebut sebagai kewenangan negara dalam pengaturan ketertiban. Konsep kewenangan negara dalam demokrasi, secara ideal, adalah mengatasi seksionalisme kepentingan. Sebab, kewenangan itu bekerja atas dasar kontrak sosial antara rakyat dan pemegang kekuasaan yang terwujud sebagai hukum negara. Tujuan substantif kontrak sosial dalam negara, salah satunya, adalah menciptakan ketertiban di ruang publik. Ketertiban adalah kondisi di mana warga negara-baik elite maupun massa-mempraktikkan ketaatan terhadap hukum negara selama proses memperjuangkan kepentingan. Ketaatan terhadap hukum, dalam demokrasi, berarti ketaatan untuk berbicara berdasarkan kepentingan umum. Pada tujuan substantif ini, negara harus memiliki kepercayaan diri sebagai penjaga aturan main. Mekanisme penjagaan aturan main adalah pelaksanaan sanksi kepada siapa pun pelaku pelanggaran. Saat ini negara dan struktur kelembagaannya masih terlihat belum memiliki kepercayaan diri. Misal, ancaman kelompok-kelompok tertentu tidak dihadapi secara tegas berdasarkan hukum negara. Imbasnya, praktik politik bersumber dari kepentingan seksional di ruang publik dan berbagai media menjadi tak terkendali. Kedua, adalah para pemikir sosial, ilmuwan sosial, yang tidak menasbihkan diri pada lingkaran kepentingan elite. Pemikir sosial harus selalu berpihak pada nilai-nilai keilmuan yang menjadi cahaya penuntun untuk mewujudkan harapan kerakyatan, bukan berpihak pada subyek politik tertentu. Para pemikir sosial yang berpihak pada nilai perlu konsisten melahirkan pemikiran kritis terhadap segala bentuk kepentingan seksional. Ia mestilah bergerak sebagai agensi pendidikan politik untuk menciptakan kesadaran terbuka. Suatu kesadaran yang menuntun pada visi kemaslahatan umum sehingga masyarakat menjadi kekuatan kolektif yang bersatu mengendalikan elite-elite politik yang tidak memiliki ikatan kerakyatan. ●

Keberpihakan Ilmuwan Sosial Novri Susan  ;   Kepala Sociology Center Departemen Sosiologi Unair

KOMPAS,  09 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

ILMUWAN  sosial merupakan agensi pengetahuan yang sangat berpengaruh dalam gerakan pembebasan masyarakat. Revolusi Perancis, reformasi 1998 di Indonesia, dan ”Arab Spring” banyak disokong oleh para ilmuwan sosial. Faktisitas historis tersebut mengatribusi makna bahwa keberpihakan ideal ilmuwan sosial adalah kepentingan pada pembebasan masyarakat dari tirani, ketakutan, dan ketidakadilan. Dalam konteks kekinian Indonesia, ilmuwan sosial kembali dihadapkan pada posisi keberpihakan. Namun, keberpihakan kali ini adalah keberpihakan yang partisan pada kepentingan seksional politik. Sebagian berpihak kepada Joko Widodo, dan sebagian lagi berpihak kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2014. Keberpihakan model ini menciptakan imajinasi kolektif seksional di ruang publik. Imajinasi tersebut mampu menjerumuskan masyarakat pada lingkaran kekerasan jangka panjang. Imajinasi kolektif Sudah merupakan genetik ilmuwan sosial untuk tumbuh sebagai agensi kompeten pengetahuan yang berpengaruh dalam mengonstruksi realitas di ruang publik. Sebab, pengetahuan ilmuwan sosial adalah hasil dari katarsis, yaitu proses penyucian pengalaman-pengalaman hidup manusia sebagai pengetahuan teoretis yang ilmiah dan mendekati pusat kebenaran. Teori selalu menjadi instrumen legitimasi terhadap bentuk realitas melalui reproduksi pengetahuannya, yakni sebagai bentuk benar-salah atau bentuk baik-buruk dalam ruang publik. Pada kompetensi mengonstruksi realitas tersebut, posisi keberpihakan pengetahuan teoretis di ruang publik sangat determinatif terhadap imajinasi-imajinasi kolektif. Imajinasi kolektif adalah struktur pengetahuan yang terbangun dalam banyak individu serta terikat oleh kesamaan konsep benar salah dan cita-cita. Teori dari para ilmuwan sosial memberikan basis legitimasi pada imajinasi kolektif tersebut karena kompetensi ilmiahnya. Pada gilirannya, imajinasi kolektif di ruang publik merupakan struktur pengetahuan yang taken for granted, yakni sudah tidak perlu dievaluasi secara ilmiah. Ketika ilmuwan sosial menempatkan kepentingan seksional politik pada teori-teorinya, imajinasi-imajinasi kolektif di ruang publik pun berkarakter seksional. Imajinasi kolektif seksional tersebut akan mereproduksi pengetahuan sebagai argumentasi di ruang publik yang membela dan membenarkan kepentingan terbatas politik tertentu. Dengan demikian, apa pun faktisitas historis Prabowo atau Jokowi akan mendapatkan pembelaan atau pembenaran teoretis. Pengetahuan pada kondisi imajinasi kolektif seksional ini tidak bersifat transendental. Sebab, pengetahuan-pengetahuan tersebut mengungkung diri dalam kotak kepentingan subyektif. Pengetahuan ini kehilangan kemampuan mendefinisikan kepentingan yang membela dan merealisasikan kebaikan umum. Pada konteks Pilpres 2014 di Indonesia, ruang publik sangat tegang oleh persaingan di antara imajinasi-imajinasi kolektif seksional tersebut. Ruang publik menjadi sempit oleh kengototan argumentasi dari kepentingan seksional. Pada situasi tersebut, ruang publik tidak lagi seperti yang dibayangkan oleh Habermas, yakni sebagai proses mencapai kebaikan bersama. Namun, ruang publik melahirkan mobilisasi kekerasan, di antaranya keras kepala, saling menyalahkan, dan zero-sum game. Pembebasan masyarakat Saya melihat ilmuwan sosial Indonesia adalah salah satu agensi yang paling berdosa dalam menciptakan imajinasi kolektif seksional di ruang publik. Pengetahuan teoretis yang dibubuhi keberpihakan pada kepentingan seksional politik telah menjadi basis-basis legitimasi kekerasan di ruang publik. Sangat mungkin, terjebaknya Indonesia pada kondisi transisi demokrasi yang tak berkesudahan adalah konsekuensi dari ilmuwan sosial yang menciptakan imajinasi-imajinasi kolektif seksional. Jika demikian, ilmuwan sosial Indonesia telah mencederai tanggung jawabnya yang paling hakiki, yaitu melakukan transformasi sosial berbasis pada kepentingan umum. Pada kondisi ini, genetik ilmuwan sosial membutuhkan fondasi moral yang kuat bagi setiap pengetahuan teoretisnya. Fondasi moral tersebut adalah pembebasan masyarakat. Pada faktisitas historis ilmu sosial, moral pembebasan masyarakat adalah konsep-konsep tentang perdamaian, keadilan, perlindungan dari penindasan, anti diskriminasi, dan penolakan terhadap dominasi. Oleh karena itu, pembebasan masyarakat tidak pernah menjadi bagian dari kepentingan seksional politik yang hanya memperjuangkan kepentingan subyektif. Setiap pengetahuan teoretis yang direproduksi ilmuwan sosial harus dihadapkan kepada fondasi moral tersebut. Artinya, pengetahuan teoretis ilmuwan sosial tidak berpihak pada entitas politik seperti Jokowi atau Prabowo, tetapi berpihak pada fondasi moral pembebasan masyarakat. Jika ilmuwan sosial mengambil keberpihakan pada kepentingan seksional politik, maka mereka telah gagal mencapai keilmiahan ilmu sosial. Secara radikal, kompetensi mereka sebagai agensi pengetahuan telah mendistorsi transformasi pembebasan masyarakat. Ilmuwan sosial Indonesia harus beranjak dari keberpihakan kepentingan seksional politik. Pengetahuan teoretisnya harus menjadi sumber gagasan bagi terbentuknya imajinasi kolektif pembebasan, yaitu imajinasi yang mampu melepaskan kepentingan seksional dari setiap argumentasi. Imajinasi yang memperjuangkan visi keadilan, perdamaian, dan  nir-kekerasan bagi seluruh subyek masyarakat. Jika ilmuwan sosial Indonesia mampu melepaskan keberpihakan pada kepentingan seksional politik, mereka tetap menjadi bagian dari faktisitas historis pembebasan masyarakat. Itulah jalan mulia ilmuwan sosial. ●

Distorsi Kekuasaan Demokratis Novri Susan  ;   Sosiolog Universitas Airlangga, Direktur Proyeksi Indonesia

KOMPAS,  15 Januari 2014

                                                                                                                        

SELAMA 2013, demokrasi Indonesia masih terdistorsi, antara lain ditandai dengan korupsi akut, kualitas pelayanan publik rendah, dan masalah kemiskinan. Pemimpin politik—pusat dan daerah—merupakan penanggung jawab paling depan. Sebab mereka memiliki sumber daya kekuasaan, yaitu kewenangan dan struktur pemerintahan untuk mengorganisasi berbagai kebijakan. Sumber daya kekuasaan itu semestinya didistribusikan berbasis pada prinsip demokrasi, seperti transparansi, kompetensi, dan penegakan hukum. Namun, praktik distribusi sumber daya kekuasaan telah dibajak oligarki politik keluarga. Praktik tersebut variabel mendasar yang memengaruhi bagaimana fungsi kekuasaan demokrasi terdistorsi dari pelayan kepentingan umum jadi pelayan kepentingan keluarga. Distorsi kekuasaan demokrasi merupakan kondisi yang diciptakan secara sistematis oleh kepentingan seksional elite politik. Kepentingan seksional, yaitu kepentingan yang mengutamakan diri dan segelintir orang terdekat, berakar kuat pada imajinasi elitisme identitas dan hasrat kekayaan. Elitisme identitas merupakan posisi istimewa dalam struktur sosial, diperoleh melalui justifikasi moral historis seperti trah raja atau tokoh besar. Hasrat kekayaan merupakan akar kepentingan seksional selanjutnya yang lazim dijumpai pada masyarakat manusia. Meskipun demikian, ketika hasrat kekuasaan bersekutu dengan elitisme identitas, karakter politik predatoris yang serakah dan menghalalkan segala cara pun lebih mungkin terlahir. Elitisme identitas dan hasrat kekayaan menemukan jejaring kerja kekuasaan yang paling efektif melalui ikatan keluarga, seperti oligarki keluarga Soeharto pada era Orde Baru. Politik berbasis pada ikatan keluarga menciptakan jejaring kerja sama yang diikat oleh kepercayaan dan ikatan emosional untuk mengamankan kepentingan seksional. Karakter politik predatoris diwujudkan dalam praktik pendistribusian kekuasaan strategis terhadap anggota-anggota keluarga. Jejaring tersebut merupakan oligarki keluarga yang kuat dan determinan terhadap roda pemerintahan. Pada konteks demokrasi Indonesia, oligarki keluarga selalu ditandai oleh praktik mengontrol posisi kunci dalam kekuasaan, seperti kepala pemerintahan dan ketua partai. Oleh sebab itu, beberapa anggota keluarga selalu maju sebagai kandidat bupati, wali kota, atau gubernur dan sekaligus menjadi elite dalam partai politik. Oligarki keluarga dalam demokrasi Indonesia makin tumbuh merata. Sebagaimana catatan Mendagri Gemawan Fauzi, sedikitnya ada 56 praktik politik berbasis keluarga selama periode demokrasi Indonesia. Oligarki keluarga dengan politik predatorisnya menjadi sumbu distorsi kekuasaan demokrasi. Akibatnya, demokrasi hanyalah pakaian luar, yang di dalamnya adalah kuasa oligarki keluarga yang terlalu peduli pada kepentingan seksional. Program-program pembangunan tidak pernah mencapai titik ideal sebab oligarki keluarga mengorupsinya habis-habisan. Perlawanan proletariat Saat ini DPR sedang merevisi UU Pilkada terkait wacana antipolitik dinasti. Salah satu wacana dalam naskah tersebut adalah pembatasan pencalonan anggota keluarga petahana ikut maju dalam pilkada. Namun, pelarangan anggota keluarga petahana berkompetisi dalam proses pilkada masih belum cukup. Oligarki keluarga dengan sumber daya kuat yang telah terbangun memiliki kemampuan mencurangi berbagai regulasi. Terlebih lagi, oligarki keluarga merupakan kelas borjuasi politik yang telah menjadi bagian dari proses pembentukan sistem dan perundangan itu sendiri. Alhasil, UU Pilkada tidak akan cukup menjinakkan kepentingan-kepentingan seksional mereka. Pada kondisi inilah oligarki keluarga tidak cukup diregulasi, tetapi harus dilawan. Perlawanan itu tentu dari kelas masyarakat bawah yang sesungguhnya tereksploitasi, tetapi tidak sadar. Karl Marx menggunakan istilah kelas proletariat. Kelas yang selalu dieksploitasi dalam hubungan produksi ekonomi kapitalisme. Pada konteks demokrasi Indonesia, oligarki keluarga sebagai borjuasi politik mengeksploitasi kelas proletariat politik melalui sistem kebijakan pembangunan. Menurut saya, proletariat politik adalah seluruh masyarakat yang tidak mendapatkan kesetaraan politik dan keadilan selama pengoperasian kekuasaan demokrasi. Susan Mendus (2007) dalam Impartiality in Moral and Political Philosophy  menyikapi secara kritis bagaimana demokrasi (liberal) hanya menjadi cara sekelompok politik dominan mendapatkan kekuasaan negara melalui pemilu. Selanjutnya kekuasaan dioperasikan berdasar pada kepentingan para elite tanpa pelibatan rakyat. Kekuasaan yang berasal dari rakyat tersebut tidak dikembalikan dalam bentuk keadilan hukum, perlindungan keamanan, dan keterlibatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Kondisi itulah yang dipandang sebagai bentuk-bentuk ketidaksetaraan politik dan ketidakadilan di kalangan masyarakat bawah. Apa yang disikapi secara kritis oleh Mendus, dalam konteks Indonesia, berakar dari menguatnya oligarki keluarga dalam pendistorsian kekuasaan demokratis. Oleh sebab itu, perlawanan kelas proletariat politik merupakan manifestasi tak terelakkan dari kepentingan publik menyelamatkan demokrasi. Langkah mendasar perlawanan proletariat adalah kehadiran para pemimpin politik  yang konsisten membela dan melibatkan masyarakat bawah ke dalam proses pengoperasian kekuasaan. Sebuah laku pemimpin yang tidak alergi berbaur dengan keringat kemiskinan demi menyerahkan kembali kekuasaan kepada rakyat. Dengan begitu, pembangunan sungguh-sungguh merupakan produk dan hak milik rakyat. Rakyat harus ikut gerbong para pemimpin politik yang teruji sebagai bagian perlawanan kelas proletariat politik. Paling tidak, sebagai gelombang pertama, perlawanan proletariat harus memenangi Pemilu 2014.  ●

Ketangguhan Pemimpin Demokratis

Ketangguhan Pemimpin Demokratis Novri Susan ;  Sosiolog Universitas Airlangga, Direktur Lembaga Konsultasi Konflik Indonesia KOMPAS, 07 Agustus 2013

Kegaduhan politik merupakan bagian dari kebebasan demokrasi yang sarat beragam konflik kepentingan.

Sebagai konsekuensi kebebasan berdemokrasi, kegaduhan politik akan sering direproduksi melalui isu-isu kebijakan negara; mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga subsidi BBM seperti terjadi belum lama ini.

Akan tetapi, kegaduhan politik yang sering berlangsung lama adalah indikator dari tidak adanya ketangguhan pemimpin demokratis, terutama kepemimpinan pemerintah eksekutif. Ketangguhan pemimpin demokratis mengambil keputusan penyelesaian konflik secara berani demi kepentingan umum tanpa mengabaikan konstitusi dan demokrasi. Kondisi tidak adanya ketangguhan pemimpin demokratis ini menyebabkan kegaduhan politik Indonesia sering terjadi.

Kegaduhan politik yang disarati praktik politik keras kepala (contentious politics) telah membawa Indonesia pada kondisi stagnasi dari kemajuan progresif nasional. Beberapa indikasi stagnasi adalah masyarakat rentan miskin masih besar, kesenjangan sosial makin lebar, pengelolaan pendidikan nasional buruk, masalah keamanan, sampai konflik-konflik kekerasan sosial masih intensif terjadi. Kondisi stagnasi tersebut merupakan konsekuensi kegaduhan politik berkepanjangan pada setiap isu kebijakan.

Sosiologi politik menjelaskan bahwa praktik politik keras kepala, selain pada hasrat menguasai dan keserakahan, juga berakar pada keyakinan ideologis. Setiap kelompok kepentingan, termasuk partai politik, selalu merasa sedang memperjuangkan ideologi. Keyakinan ideologis yang dianggap sebagai satu-satunya kebenaran berkontribusi terhadap praktik politik keras kepala. Oleh karena itu, konflik politik di antara banyak kepentingan juga merefleksikan benturan keyakinan ideologis.

Praktik politik keras kepala sering kali merupakan kombinasi antara hasrat kekuasaan, keserakahan, dan ideologi. Kombinasi yang mendorong kelompok kepentingan tampil sangat arogan. Akibatnya, konflik politik sering menemui kebuntuan, ditandai eskalasi debat kusir di panggung nasional. Setiap kelompok kepentingan menutup diri dari konsep atau pandangan baru yang keluar dari kotak pemahaman sempit ideologis. Permasalahan bangsa yang semestinya segera dijawab melalui kesepakatan politik pada gilirannya terbengkalai.

Stagnasi kemajuan nasional akibat kegaduhan politik berkepanjangan belum tentu langsung menciptakan keterbukaan pikiran tentang alternatif pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang diharapkan tidak saja menguntungkan kepentingan kelompok, tetapi yang lebih utama merealisasikan kepentingan umum. Itu karena kelompok kepentingan terpenjara dalam kotak ideologi, hasrat kekuasaan, dan keserakahan yang direproduksi sebagai praktik politik keras kepala. Oleh karena itu, kegaduhan demi kegaduhan politik terus tercipta sebagai halangan besar pembangunan nasional.

Menegakkan wewenang

Presiden dan wakilnya sering mengimbau para elite agar mengurangi kegaduhan politik. Imbauan tersebut baik. Namun, kegaduhan yang sarat politik keras kepala telah mendorong sejumlah kelompok kepentingan memobilisasi sumber daya kekuatan. Menghadapi kondisi semacam ini dibutuhkan praktik kepemimpinan yang lebih dari sekadar memberi imbauan.

Sumber daya kekuatan dalam bentuk jabatan politik, modal ekonomi, suara dalam parlemen, dan jejaring sosial akan dimobilisasi secara simultan ke ruang politik. Mobilisasi sumber daya tersebut tak akan berhenti sampai kepentingan kelompok terpenuhi pada level tertentu. Imbauan semata terbukti hanya dianggap angin lalu. Kegaduhan politik pun tak bisa dihentikan.

Kasus paling aktual adalah konflik kepentingan antara pro dan kontra pengurangan subsidi BBM dalam APBN 2013. Konflik ini telah berlangsung lebih dari tiga bulan sejak rencana pengurangan subsidi digulirkan pemerintahan SBY. Mobilisasi sumber daya kekuatan di antara kelompok kepentingan yang berpolitik keras kepala menciptakan kegaduhan nasional akut. Konsekuensinya: melemahnya kualitas politik demokrasi, ketidakpastian perekonomian sampai polarisasi sosial dalam masyarakat yang menajam. Konsekuensi-konsekuensi itu bisa meledak sebagai kekacauan multidimensi dan menyeret Indonesia pada kondisi rentan negara gagal.

Pemimpin eksekutif sebagai pelaksana mandat demokrasi harus menangani kegaduhan politik lebih dari sekadar imbauan. Presiden perlu mempraktikkan apa yang diistilahkan oleh Maarten A Hajer (2009) sebagai authoritative governance, yaitu keberanian pemimpin pemerintahan menegakkan wewenang yang dijamin konstitusi untuk menangani kegaduhan politik. Terutama Indonesia yang menganut sistem presidensial, wewenang presiden dalam konstitusi memiliki kekuatan ”interventif” atas dasar kepentingan nasional. Selain itu, kekuasaan politik yang diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat menjadi legitimasi besar.

Authoritative governance diperlihatkan oleh praktik mengoptimalkan wewenang politik konstitusional untuk menghentikan kegaduhan melalui kepastian kebijakan. Tentu saja kebijakan yang diformulasikan dari prinsip dasar demokrasi, yaitu kebaikan umum. Risiko selalu jadi bagian dari suatu keputusan politik. Pada dimensi inilah pemimpin negara diuji ketangguhannya untuk mengambil risiko pilihan kebijakan demi kemajuan bangsa. Terutama risiko yang terkait popularitas, citra pribadi, dan kepentingan kelompok.

Kegaduhan politik berkepanjangan yang menyebabkan stagnasi kemajuan bangsa hanya bisa ditangani oleh pemimpin pemerintahan yang tangguh. Dalam hal ini adalah pemimpin dengan dedikasi pengabdian kepada rakyat dan berani mengambil risiko tanpa menanggalkan prinsip demokrasi. Jika ketangguhan pemimpin demokratis tidak ada, kegaduhan demi kegaduhan politik akan direproduksi menghambat kemajuan bangsa. ● 

Berkonflik Tanpa Kekerasan

Berkonflik Tanpa Kekerasan Novri Susan  ;  Sosiolog Unair dan Direktur Lembaga Konsultasi Konflik

KOMPAS, 13 Mei 2013

Pada sistem demokrasi, salah satu ciri pengelolaan konflik politik yang buruk adalah mobilisasi kekerasan sampai pada level perusakan, teror, dan pembunuhan.

Contoh aktual: kekerasan dalam konflik politik dengan isu pemekaran wilayah di Muara Rupit, Sumatera Selatan, pada akhir April 2013 yang menewaskan empat warga.

Konflik politik yang sering melibatkan sentimen identitas dan heterogonitas kepentingan mampu menciptakan eskalasi ketegangan yang berlanjut pada praktik kekerasan, terutama pada situasi di mana komunikasi inklusif sebagai metode untuk mengungkapkan aspirasi dan negosiasi tak tersedia. Alhasil, konflik kekerasan di Muara Rupit mengindikasikan bahwa komunikasi inklusif telah gagal dikonstruksikan oleh para aktor berkonflik di dalamnya, baik aktor negara maupun non-negara.

Kelembagaan dialog

Komunikasi inklusif merupakan proses dinamis dari berbagai kepentingan untuk melakukan transformasi konflik, yaitu mengubah konflik menjadi pemecahan masalah yang konstruktif. Pada komunikasi inklusif, setiap aktor berkonflik berada pada relasi kuasa yang setara dan berpeluang sama dalam beraspirasi tanpa penggunaan kekerasan. Komunikasi inklusif sendiri butuh dua materi dasar: kelembagaan dialog dan kesadaran subyektif para aktor berkonflik.

Pada sistem demokrasi, kelembagaan dialog jadi bagian dari fungsi lembaga negara. Kelembagaan dialog secara normatif telah diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan sehingga negara harus menyediakan kelembagaan dialog untuk mengelola konflik politik secara konstruktif. Kelembagaan dialog memasukkan setiap aktor berkonflik ke dalam aturan main, yang salah satu substansi pentingnya adalah praktik nir-kekerasan.

Praktik nir-kekerasan selalu memungkinkan terjadi pertukaran informasi dan saling memahami tentang cara menyelesaikan masalah secara diskursif. Fase kesalingpahaman akan diikuti oleh kondisi konsensus di mana para aktor berkonflik harus mengikuti dan melaksanakan isi pemecahan masalah. Namun, dalam konteks konflik politik, kelembagaan dialog butuh niat baik dari kepemimpinan dalam struktur kekuasaan negara. Sebab, kelembagaan dialog pada dasarnya mengorbankan kepentingan sempit elitis dengan mengutamakan kepentingan umum.

Sayangnya, salah satu paradoks politik demokrasi Indonesia sesungguhnya terlihat dari keengganan kepemimpinan dalam struktur kekuasaan negara menyediakan kelembagaan dialog. Kuatnya kepentingan sempit para elite sering kali menghalangi kelembagaan dialog diciptakan dalam rangka mengelola konflik.

Akibatnya, konflik-konflik politik terkait isu sumber daya alam, tata ruang perkotaan, dan pemekaran wilayah disarati oleh mobilisasi kekerasan aktor negara. Hanya beberapa kasus kepemimpinan negara, terutama di level daerah, yang berani menyediakan kelembagaan dialog untuk mengelola konflik politik.

Kesadaran subyektif

Setelah kelembagaan dialog, materi kedua untuk mengonstruksi komunikasi inklusif adalah kesadaran subyektif berkonflik dalam sistem demokrasi. Sesungguhnya demokrasi menyediakan kebebasan sekaligus mengisi kesadaran subyektif dengan nilai kebaikan, seperti toleransi, keadilan, dan kesetaraan yang memihak praktik perdamaian.

Nilai kebaikan dalam kesadaran subyektif, meminjam istilah Hannah Arend dalam The Life of the Mind (1978), membangun kecerdasan berpikir dan bertindak. Dengan begitu, demokrasi secara ideal membentuk kesadaran subyektif masyarakat yang cerdas mengelola konflik secara demokratis. Suatu kecerdasan yang ditandai oleh reproduksi nilai kebaikan demokrasi yang damai.

Akan tetapi, runtutan konflik penuh adegan kekerasan di Indonesia mengindikasikan masyarakat masih tidak cerdas mengelola konflik. Masyarakat, dengan berbagai kelompok kepentingan di dalamnya, mudah merusak bangunan publik, menyerang tetangga desa, bahkan membunuh anggota komunitas lain. Praktik kekerasan menyebabkan masyarakat kian bodoh dan kehilangan kemampuan mendeteksi pemecahan akar masalah konflik.

Ketika ketidakhadiran kelembagaan dialog dan ketidakcerdasan mengelola konflik menyublim sebagai fakta sosial, komunikasi inklusif hanya fatamorgana. Oleh karena itu, sejarah konflik dalam kehidupan berbangsa-bernegara dalam rentang demokratisasi cenderung sarat oleh kekerasan. Laporan Sistem Nasional Pemantau Kekerasan periode Mei-Agustus 2012 di sembilan provinsi memperlihatkan 1.516 insiden konflik kekerasan, menyebabkan 192 orang tewas, 1.958 cedera, dan 261 bangunan rusak.

Laporan ini suatu peringatan: aktor negara dan non-negara telah gagal berkonflik secara demokratis. Untuk itu, kepemimpinan dalam struktur kekuasaan negara dan masyarakat perlu bekerja sama mengonstruksi komunikasi inklusif. Negara harus memasang niat politik lebih kuat dalam menyediakan kelembagaan dialog, sedangkan masyarakat mengisi kesadaran subyektif dengan nilai kebaikan demokrasi agar cerdas mengelola konflik. ●

Habitus Kepemimpinan Transformatif

Habitus Kepemimpinan Transformatif Novri Susan  ;  Sosiolog Universitas Airlangga

KORAN SINDO, 27 Maret 2013

  

Indonesia telah menjalankan mesin demokrasi untuk mencapai cita-cita konstitusi selama hampir dua dekade sejak 1998.  Harapan publik luas terhadap demokrasi adalah terbangunnya habitus kepemimpinan transformatif yang melakukan perubahan berarti dari keterpurukan sosial ekonomi. Akan tetapi demokrasi Indonesia ternyata lebih condong dikuasai oleh habitus kepemimpinan pencitraan dari level nasional sampai daerah. Habitus kepemimpinan pencitraan berciri pada penonjolan pesona bahasa politik untuk meraih simpati publik, dan komunikasi hegemonik untuk memengaruhi publik demi kepentingan sempit (vested interest).  Konsekuensi dari habitus kepemimpinan pencitraan adalah demokrasi yang tercedera. Demokrasi menjadi lumpuh kemampuannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya habitus kepemimpinan transformatif dengan ciri komunikasi politik terbuka, diskursif, dan kerja konkret di lapangan berdasarkan aspirasi publik masih belum terbangun kuat.  Habitus Kepemimpinan  Habitus, menurut Pierre Bourdieu (1984), merupakan praktik sosial yang direproduksi melalui interaksi dinamis antara pengetahuan subyektif dan konteks struktur. Terkait kepemimpinan politik, pengetahuan subjektif merujuk pada ideologi yang berisi konsep tentang apa yang baik dan buruk. Konsep itulah yang mendefinisikan kepentingan-kepentingan para elite terhadap otoritas kekuasaannya.  Secara diametrikal ada dua konsep kepentingan berseberangan yaitu kepentingan umum dan kepentingan sempit. Konteks struktur kepemimpinan politik merupakan sistem, desain kelembagaan politik dan birokrasi. Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem politiknya daripada otoritarianisme sehingga tatanan politik merupakan susunan kelembagaan yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi, transparansi, kesetaraan, dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara.  Habitus kepemimpinan transformatif merupakan praktik ideal dari interaksi dinamis antara kepentingan umum dan konteks struktur yang demokratis. Dengan begitu, elite kekuasaan dalam habitus kepemimpinan transformatif memilih praktik komunikasi diskursif dengan publik secara transparan dan partisipatif. Praktik komunikasi diskursif tersebut mengelola konflik secara negosiatif dan inklusif antara konsep kekuasaan dan aspirasi publik. Interaksi ideal konsep kepentingan publik dengan konteks struktur demokratis menciptakan praktik-praktik kepemimpinan yang bekerja menciptakan perubahan progresif.  Perubahan yang ditandai oleh kondisi yang lebih baik dari berbagai masalah kompleks kebangsaan. Seperti petani gurem mampu memiliki lahan garapan sendiri, rakyat kecil memiliki pekerjaan, perlindungan pada minoritas, perlindungan pada TKI menguat, dan transportasi publik makin aman dan nyaman.  Sebaliknya elite kekuasaan dalam habitus kepemimpinan pencitraan, praktek turun lapangan seringkali hanya bersifat seremonial, kadang-kadang dan basa-basi. Praktik politik yang tidak menghidupkan komunikasi diskursif secara intensif antara pemimpin dan rakyat akar rumput. Karena itu, para elite kekuasaan dalam habitus kepemimpinan pencitraan seringkali melahirkan kebijakan hipokrit.  Internalisasi  Masalah bangsa yang makin kompleks dan fenomena kebijakan pemerintahan pusat dan daerah yang tidak sehati dengan aspirasi rakyat merupakan imbas dari elite kekuasaan yang memupuk habitus kepemimpinan pencitraan. Sedangkan habitus kepemimpinan transformatif pada kenyataannya belum cukup kuat terbangun di republik. Perubahan progresif yang diharapkan oleh rakyat masih berada di jalan terjal.  Kecuali para pemimpin nasional dan daerah tergerak secara kolektif menanggalkan habitus kepemimpinan pencitraan dan membangun habitus kepemimpinan transformatif. Proses tersebut tidak mustahil apabila para elite kekuasaan yang telah membangun habitus kepemimpinan transformatif secara aktif melakukan internalisasi yaitu proses memengaruhi lingkungan politik untuk mempraktikkan kepemimpinan transformatif yang berbasis pada nilai dan prinsip demokrasi.  Sebagian elite kekuasaan dalam pemerintahan, terutama di tingkat daerah, sebenarnya telah membangun habitus kepemimpinan transformatif. Sebut saja beberapa di antaranya Bupati Herman Sutrisno di Kabupaten Banjar, Jawa Barat; Wali Kota Tri Rismaharini di Kota Surabaya, Jawa Timur; sampai Bupati La Tinro La Tunrung di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Pada konsistensi para elite kekuasaan tersebut disematkan harapan proses internalisasi habitus kepemimpinan transformatif. Ada dua arah internalisasi habitus kepemimpinan transformatif.  Pertama, internalisasi spesifik yang memengaruhi jajaran kepemimpinan di dalam wilayah otoritas politik seperti wali kota terhadap pejabat birokrasi, camat, dan lurah. Internalisasi spesifik ditandai oleh kemauan dan intensitas pemimpin turun ke lapangan untuk mendorong kepemimpinan di bawahnya menjalankan tugas kepemerintahan sesuai mandat konstitusi dan demokrasi. Kedua, internalisasi umum yang ditujukan kepada semua pemimpin dalam struktur kekuasaan daerah dan nasional. Internalisasi umum cenderung lebih sulit dilakukan karena pluralitas kepentingan dan jejaring politik lebih kompleks. Kendati demikian, praktik habitus kepemimpinan transformatif yang saat ini mulai mendapatkan dukungan publik luas memiliki pengaruh kuat. Jika para pemimpin dalam struktur kekuasaan tetap memelihara habitus kepemimpinan pencitraan, mereka akan ditinggalkan oleh publik. Jejaring elite yang membangun habitus kepemimpinan transformatif merupakan urgensi demokrasi Indonesia agar cita-cita konstitusi dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan untuk bangsa bisa terwujud. KPU melaporkan bahwa tahun ini akan dilaksanakan 15 pilkada provinsi, 104 pilkada kabupaten, dan 33 kotamadya.  Rakyat Indonesia perlu melakukan evaluasi kritis terhadap para elite politik yang menjadi kandidat pemimpin daerah. Para kandidat yang telah memiliki jejak rekam sebagai pemimpin yang korup, abai pada aspirasi rakyat, dan enggan berdialog dengan rakyat perlu ditinggalkan. Dengan begitu, pilkada tahun ini bisa dimenangkan oleh para elite politik yang berkomitmen terhadap habitus kepemimpinan transformatif. ●