|
Saya
baru saja kembali dari pesisir Timur Aceh, menelusuri jalan darat dari
Lhokseumawe, melewati Bireun, Desa Matang yang terkenal dengan satai
lembunya, terus ke atas hingga dataran tinggi di Takengon dan kembali
lagi ke Bireun, dan menembus Sigli dan masuk ke Banda Aceh.
Berbeda
dengan kondisi jauh sebelum tsunami yang jalannya buruk, kini Aceh telah
menjelma menjadi provinsi dengan jaringan infrastruktur terbaik
Indonesia. Kondisi jalan berkualitas tinggi yang dibangun dengan dana
bantuan internasional, lapangan terbang, pelabuhan, rumah sakit bantuan
asing, perumahan rakyat yang dibangun dengan perencanaan matang, yang dipimpin
putra terbaik Indonesia, Prof Kuntoro Mangkusubroto.
Kawasan
pelabuhan bebas Sabang juga mulai bergeliat, setelah proses rekrutmennya
berhasil mengedepankan merit system.
Ir Fauzi Husin, mantan presiden PT Arun, sudah aktif bekerja dan beberapa
rombongan kapal pesiar sudah singgah di sana. Ternyata benar nikmat
menjadi Jokowi. Nikmatnya blusukan benar-benar saya rasakan. Bahkan
mungkin lebih nikmat daripada menjadi gubernur karena saya bisa melakukan
apa saja tanpa pengawasan kamera televisi atau kawalan birokrat yang
mengatur perjalanan. Blusukan versi saya ini murah meriah.
Tetapi,
sampai di dataran tinggi Gayo, saya harus kecewa: tak ada kedai kopi yang
besar, seharum nama kopinya yang terkenal seantero jagat raya ini. Hanya
ada kedai nasi biasa yang menjual kopi seperti di pasar tradisional
lainnya dan hanya ada kebun-kebun kopi yang bijinya dijemur di
jalan-jalan raya.
Mana Wirausahanya?
Semua pejabat
tinggi Indonesia berbicara tentang kewirausahaan dan semuanya berbicara
tentang pentingnya infrastruktur. Tetapi, dua-duanya jalan
sendiri-sendiri. Yang satu bicara infrastruktur terus, yang satunya
kewirausahaan terus. Yang mengorkestrasi keduanya praktis tidak ada.
Contoh kasusnya bisa dilihat di Aceh: infrastrukturnya bukan saja baik,
melainkan yang terbaik, tetapi ekonominya masih mengandalkan
sektor-sektor tradisional. Industri besar belum masuk.
Sebagian
besar perekonomiannya masih sangat mengandalkan perdagangan dari Kota
Medan. Kalau di era BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) banyak
serpihan usaha kontraktor yang bisa diambil, kini sudah tidak ada lagi.
Perdagangannya masih sama, dijalankan orang-orang asli Sigli yang sejak
dulu dikenal ulet dan rajin merantau. Kedai kopi yang dulu jumlahnya
terbatas, kini tambah banyak, tetapi di pusatnya di Gayo malah tak
terlihat. Sedangkan bisnis rempah-rempah masih berjalan seperti dulu.
Belum tampak
industri baru yang dulu benar-benar diniatkan pemerintah pusat seperti
yang dilakukan di era Soeharto. Harap maklum, kewirausahaan ekonomi
rakyat belum banyak bergerak. Kewirausahaan baru menjadi “mainan” indah
anak-anak muda di Pulau Jawa dan kota-kota besar tertentu yang kampusnya
dipimpin rektor-rektor yang terpanggil. Sebut saja UGM, ITS, ITB, dan
IPB. Maka tak heran kalau konsentrasi wirausaha muda Indonesia masih
terkonsentrasi di Bandung, Yogya, Malang, Surabaya, Makassar, dan
Denpasar.
Kemudian
perlahan-lahan mulai menggema di Medan, Palembang, dan Pontianak.
Selebihnya ia masih menjadi wacana yang indah ketimbang sebuah gerakan
yang benar-benar terstruktur. Kembali ke Aceh, harap maklum, pada 2014
gas yang disedot dari ladang kaya di Lhokseumawe akan habis dan PT Arun
akan berhenti beroperasi, kecuali pemerintah serius menyelamatkannya.
Kalau gasnya
habis, Pupuk Iskandar Muda akan ikut berhenti beroperasi, mengikuti
saudaranya: ASEAN Aceh Fertilizer yang sudah lebih dulu dibiarkan menjadi
besi tua. Kita akan bahas khusus turnover PT Arun pekan depan. Tetapi
tanpa keseriusan membangun wirausaha ekonomi kerakyatan, saya kira sulit
bagi Indonesia menurunkan tingkat ketimpangan sosialnya.
Rakyatnya
hanya akan bertarung memperebutkan pekerjaan dan koneksi melalui pilkada,
dan beramai-ramai melakukan intervensi politik terhadap unit-unit ekonomi
milik pemerintah daerah maupun pusat. Sedangkan kekayaan yang sebenarnya
tak ada yang menyentuhnya. Tak ada kedai kopi yang memadai di Takengon atau
kedaikedai kopi yang dibangun orang Takengon di kota-kota lain di
Provinsi Aceh merupakan salah satu indikasinya. Bank-bank pembangunan
daerah belum cukup terpanggil untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan yang
naik kelas dan dikelola secara profesional.
Mereka masih
menutup mata menyaksikan kedai-kedai ekonomi milik rakyat yang kini
diserbu kalangan berpendidikan yang menawarkan grobakchise-grobakchise yang dijajar di kaki-kaki lima.
Wirausaha baru tanpa visi itu dibiarkan menjadi kompetitor berat ekonomi
rakyat yang berbisnis “as usual”.
Jelaslah
grobakchise berlampu terang dengan “branding”
yang lebih mencolok jauh lebih menarik bagi kaum muda ketimbang kerak
telor yang dipikul Bang Miun atau soto ayam Pak Kasdu yang tendanya sudah
lusuh. Singkatnya, tanpa wirausaha yang memadai, tanpa kewirausahaan,
infrastruktur hanya akan jadi hiasan provinsi. Rakyat hanya punya impian
bagaimana menjadi konsumen, bukan penggerak perekonomian.
Peta yang
demikian hanya akan mendorong partisipasi untuk korupsi ketimbang sebuah civil society yang sehat. Tanpa
kesadaran itu, kita akan melaksanakan model yang sama di NTT, Papua,
Maluku, dan sebagian provinsi di Kalimantan dan Sulawesi. ●
|
