Meski Tidak Terlibat Perang Dingin, NATO Terancam Kebangkitan China Pascal S Bin Saju ;  Wartawan Kompas

KOMPAS, 15 Juni 2021

 

 

“China bukan seteru kami, bukan musuh kami. Tetapi kami sebagai aliansi perlu mengatasinya secara bersama tantangan yang ditimbulkan oleh kebangkitan China terhadap keamanan kami”

 

 

                                                           

Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yang menggelar pertemuan tingkat tinggi di Brussels, Belgia, Senin (14/6/2021), tidak sedang memasuki era Perang Dingin baru dengan China. Namun, para pemimpin NATO melihat kebangkitan China memberikan risiko keamanan bagi aliansi 30 negara itu.   Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO), Jens Stoltenberg, menggambarkan KTT NATO, yang dihadiri Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk pertama kalinya, sebagai "momen penting". Stoltenberg menegaskan, tidak ada Perang Dingin baru dengan China,  namun NATO harus mengantisipasi kebangkitan militer Beijing.   "Kami tidak memasuki Perang Dingin baru. China bukan seteru kami, bukan musuh kami" kata Stoltenberg kepada wartawan. “Tetapi kami sebagai aliansi perlu mengatasinya secara bersama tantangan yang ditimbulkan oleh kebangkitan China terhadap keamanan kami,”  ujarnya lagi.   KTT NATO kali ini bertujuan selain untuk memulihkan kembali hubungan aliansi dengan AS, anggota terkuatnya, juga untuk menyikapi ancaman Rusia dan kebangkitan militer China. Aliansi pertahanan berusia 72 tahun itu ingin menegakkan perdamaian dan demokrasi di seluruh dunia, termasuk melawan China dan kebangkitan militernya yang cepat.   "Kami tahu bahwa China tidak memiliki nilai-nilai yang sama dengan kami ... kami sebagai aliansi perlu merespons bersama," kata Stoltenberg.   "China semakin dekat dengan kami. Kami melihat China di ruang siber. Kami melihat China di Afrika. Kami juga melihat China berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur penting kami sendiri," katanya, merujuk pada pembangunan pelabuhan dan jaringan telekomunikasi di Eropa.   China telah menanaman investasi di pelabuhan-pelabuhan besar Eropa. China juga rencana untuk mendirikan pangkalan militer di Afrika hingga latihan militer bersama dengan Rusia di Laut Baltik. NATO sekarang sepakat bahwa kebangkitan Beijing layak mendapat respons yang lebih kuat.   Para diplomat mengatakan, komunike terakhir KTT NATO tidak akan menyebut China sebagai musuh. Tetapi NATO akan memperlihatkan kekhawatirannya dengan menyebut China sebagai tantangan "sistemik" untuk keamanan Atlantik. Terutama karena China sudah dan akan melakukan latihan militer bersama Rusia, meluncurkan serangan dunia maya, dan telah dengan sangat cepat membangun angkatan lautnya.   Sehari sebelumnya negara-negara kaya dari Kelompok Tujuh atau G-7 mengeluarkan pernyataan prihatin tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan isu Taiwan. Pemimpin G-7 juga menyerukan agar Beijing menjunjung tinggi otonomi Hong Kong dan menuntut penyelidikan penuh dan menyeluruh terkait asal-usul virus korona di Wuhan, China.   Kedutaan Besar China di London merespons pertanyataan G-7 itu sebagai upaya merendahkan reputasi China. Beijing dengan tegas menentang situasi di Xinjiang, Hong Kong, dan Taiwan. Kedubes China menyebut G-7 telah memutarbalikkan fakta dan terkandung "niat jahat dari beberapa negara seperti AS ". "Reputasi China tidak boleh difitnah," kata Kedubes China di London, Senin.   Selain soal China, para sekutu NATO akan menyetujui pernyataan yang menekankan kesamaan sikap dalam mengamankan penarikan pasukan mereka dari Afghanistan dan ancaman Rusia. Penarikan pasukan NATO dari Afghanistan dilakukan tergesa-gesa setelah Biden membuat langkah mengejutkan sekutunya dengan memerintahkan penarikan penuh pasukan AS paling telat 11 September.   Sejak pencaplokan Krimea oleh Rusia pada 2014, NATO telah memodernisasi pertahanannya. Para diplomat mengatakan, upaya Rusia untuk memecah belah Barat akan dilakukan dalam sebuah diskusi khusus, menjelang pertemuan antara Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin, Selasa ini di Geneva.   “Hubungan antara NATO dan Rusia berada pada titik terendah sejak berakhirnya Perang Dingin,” kata Stoltenberg kepada The Times Radio, Minggu.   "Kami melihat kesiapan (Rusia) untuk menggunakan kekuatan militernya terhadap tetangga Ukraina dan Georgia. Tetapi kami juga melihat serangan dunia maya. Kami melihat upaya untuk mencampuri proses demokrasi politik kami, untuk merusak kepercayaan pada institusi kami, dan upaya untuk memecah belah kami," katanya.   Para diplomat Eropa bersikeras bahwa menghadapi Rusia yang kian agresif tetap menjadi prioritas "nomor satu" untuk NATO, aliansi yang lahir untuk melawan ancaman Soviet setelah Perang Dunia II.   Mengingat semua ancaman itu, para pemimpin NATO berharap Biden menegaskan kembali komitmen AS untuk memperkuat pertahanan kolektif NATO. Hubungan NATO dan AS selama empat tahun kepemimpinan presiden AS terdahulu, Donald Trump, merendahkan NATO dengan berupaya menarik diri dari NATO dan mengurangi bantuan keuangan terhadap sekutu pada 2017-2019.   Biden menegaskan, NATO sangat penting bagi AS dan sebaliknya. "Saya ingin mereka tahu bahwa NATO adalah kewajiban suci," kata Biden, Minggu pada penutupan G-7 sebelum terbang ke Brussel.   Ketika tiba di KTT NATO, Biden duduk berdampingan dengan Stoltenberg. Dia  menggarisbawahi komitmen AS terhadap Pasal 5 piagam NATO, yang menjelaskan bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua dan harus dibalas dengan respon kolektif.   “Pasal 5 kita ambil sebagai kewajiban suci,” kata Biden. “Saya ingin NATO tahu bahwa Amerika ada di sana.” ●

 

 

Reorientasi Strategis India dan Dunia Multipolar Pascal S Bin Saju ;  Wartawan Kompas

KOMPAS, 22 Mei 2021

 

 

                                                           

Di tengah derasnya gelombang kedua pandemi Covid-19 melanda India, Perdana Menteri India Narendra Modi belum lama ini menggelar pertemuan virtual dengan mitranya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Seusai berbicara dengan Johnson, Modi pun mengadakan konferensi tingkat tinggi serupa dengan para pemimpin Uni Eropa.   Dua peristiwa tersebut menandai titik balik yang berbeda dalam pendekatan India ke Eropa. Inggris dan beberapa negara Eropa pernah menjajah India dan negara-negara Asia pada era kolonialisme yang kelam. New Delhi tampaknya ingin meninggalkan obsesi anti-kolonialismenya dan bersiap merangkul Eropa.   Upaya merangkul Eropa (Inggris dan Uni Eropa/UE) dipandang sebagai bagian dari pergeseran orientasi strategis yang lebih luas di tengah upaya New Delhi menghadapi tantangan yang semakin besar dari China. India menekankan penguatan kerja sama ekonomi dan keamanan dengan Inggris dan UE.   Kerja sama itu terjadi dalam kerangka keamanan Indo-Pasifik yang diimbangi dengan komitmen baru untuk mengupayakan liberalisasi perdagangan dengan Eropa juga. Minat baru memperdalam dan meningkatkan hubungan komersial muncul di tengah upaya India untuk memisahkan ekonominya dari China.   C Raja Mohan, Direktur Institut Studi Asia Tenggara Universitas Nasional Singapura (NUS) dan mantan anggota Dewan Penasihat Keamanan Nasional India, mengatakan bahwa India baru saja mengadakan “pemanasan” ke Eropa. India berusaha menstabilkan keseimbangan kekuatan Asia dan membatasi ketergantungannya pada tatanan ekonomi Asia yang didominasi China.   Langkah itu dinilai Mohan mengejutkan. Sebab, kebijakan luar negeri India sejak lama berakar pada prinsip-prinsip seperti nonalignment dan solidaritas dengan sesama negara berkembang. Juga karena New Delhi sebelumnya giat mempromosikan dunia multipolar dalam kemitraan dengan kekuatan bukan Barat, seperti China dan Rusia.   "Anggapan bahwa New Delhi selamanya akan anti-kolonialisme dan Barat dalam orientasinya, sebenarnya mitos belaka. Mitos itu dibangun oleh kelas politik dan intelektual India, serta oleh studi akademis Barat tentang hubungan luar negeri India," kata Mohan dalam artikelnya di Foreign Policy, 18 Mei 2021.   Meskipun orientasi itu berlangsung selama beberapa dekade pascakemerdekaan India, kata Mohan, tidak ada alasan untuk mengharapkannya menjadi permanen dan tidak berubah. Kebijakan, bahkan yang paling berakar kuat, pasti akan berubah sebagai respons atas perubahan yang terjadi secara radikal.   Sikap India terhadap Barat memang telah berevolusi sejak akhir Perang Dingin. Negara itu perlahan-lahan membuka ekonominya ke Amerika Serikat (AS),  menjajaki perdagangan dengan Eropa, dan menerima teknologi Eropa. India berupaya merevitalisasi keterlibatan politik dengan negara-negara demokrasi utama dunia dan berusaha mendiversifikasi kemitraan keamanannya.   Kita mengetahui bahwa kerja sama strategis India dengan AS mulai berkembang pada abad ke-21, yang berpuncak pada pembentukan kelompok empat kekuatan baru di Indo-Pasifik. Kelompok ini dinamai Quadrilateral Security Dialogue (QSD) atau lebih dikenal dengan sebutan Quad.   Forum Quad yang beranggotakan Australia, India, Jepang, dan AS ini bertujuan membendung China. Quad dimulai pada tahun 2007 atas inisiatiff Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, dan didukung Wapres AS Dick Cheney, PM Australia John Howard dan PM India Manmohan Singh.   Namun, hubungan New Delhi dengan kekuatan Eropa tersisihkan. Situasi mulai berubah di bawah Modi. Penasihat kebijakan luar negeri Modi bertekad meningkatkan kemitraan India dengan Eropa. Peningkatan mulai terlihat sejak jauh-jauh hari sebelumnya, pada Oktober 2019, Parlemen Eropa mengunjungi Kashmir, India utara, sebagai bentuk dukungan terhadap India.   Awali dengan Perancis   Langkah pertama dalam oritentasi strategis itu, India memanfaatkan peluang atau kemungkinan barunya dengan Perancis. Seperti Washington, Paris siap untuk mengejar kebijakan yang memprioritaskan New Delhi di Asia Selatan. Paris juga mendukung India dalam sengketa regional dengan Pakistan.   Perancis, seperti AS,  juga dengan cepat manfaat kerangka kerja Indo-Pasifik. Pada gilirannya, hal itu mendorong Paris untuk memperluas kerja sama politik dan keamanan dengan New Delhi.   Washington dan Paris juga berbagi pemahaman New Delhi tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Beijing secara umum. London dan Brussel awalnya enggan melihat tantangan ini, tetapi sekarang lebih dekat dengan persepsi AS. Jerman dan Belanda juga telah mengartikulasikan strategi Indo-Pasifik mereka sendiri dan ingin melihat India dalam perspektif yang lebih baru.   New Delhi, di bawah Modi, lebih terbuka untuk membuang keraguannya tentang London dan Brussel. India menginvestasikan sumber daya politik dan birokrasi dalam memulihkan kembali hubungan dengan Inggris dan Uni Eropa. Eropa pun sudah menggadang-dagang kerja sama dengan India sejak 2019, seperti yang dilaporkan New Europe dan dari sisi India niat itu sudah tersampaikan sejak 2016, seperti diberitakan India Times.   AS dan sekutunya di Asia tetap sangat penting bagi India dalam menyeimbangkan China. Namun, New Delhi sekarang melihat betapa pentingnya Eropa dalam memberikan kalkulus kekuatan besar India. Meminjam kata-kata Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, yang dimuat Hindustan Times, India sedang berupaya "melibatkan AS, mengelola China dan Eropa, meyakinkan Rusia, dan mengajak Jepang ke dalam permainan."   Menurut Mohan, itu pertama kalinya kepemimpinan politik India memasukkan Eropa—termasuk Inggris—sebagai bagian dari kalkulus geopolitiknya. Namun, di satu sisi Modi dan penasihatnya mengakui keutamaan hubungan strategis dengan Inggris dan UE. Di sisi lain, dia harus meyakinkan lembaga politik dan birokrasi India untuk bergerak maju.   Merangkul Inggris   Di New Delhi, kebencian yang berkepanjangan terhadap Inggris, bekas penjajahnya, tidak pernah benar-benar hilang. Sangat mudah untuk meremehkan Inggris sebagai "kekuatan kelas tiga". Kebijakan London yang adil terhadap India dan Pakistan, posisinya dalam sengketa Kashmir, dan kecenderungannya untuk ikut campur dalam perkembangan internal India pasti memicu bentrokan politik anti-Inggris.   Dalam beberapa tahun terakhir, Jaishankar telah berbicara tentang kepentingan strategis Inggris untuk khalayak domestik. Dia juga menggarisbawahi keberlangsungan arti-penting globalnya sebagai aktor ekonomi, teknologi, politik, dan keamanan.   New Delhi juga melihat bahwa Partai Konservatif Inggris yang berkuasa tidak begitu tertarik dibandingkan dengan pimpinan Partai Buruh yang lama dalam mengotak-atik politik dalam negeri India. Partai Buruh juga lebih terbuka untuk membuat kesepakatan praktis dengan India, termasuk pada pertanyaan kontroversial tentang migrasi India ke Inggris.   Negosiasi yang intens dalam beberapa tahun terakhir kini telah menghasilkan peta jalan untuk mengubah hubungan bilateral pada tahun 2030 yang diumumkan pada pertemuan virtual Modi-Johnson. Peta jalan tersebut mencakup komitmen untuk kerja sama yang lebih intensif di bidang pertahanan dan keamanan, perdagangan dan investasi, dan perubahan iklim, serta sains, teknologi, pendidikan, dan inovasi.   Modi-Johnson juga menandatangani perjanjian tentang migrasi dan mobilitas. Inggris akan mengizinkan lebih banyak imigrasi resmi oleh para profesional India. Sedangkan India akan menjemput kembali migran India yang tinggal secara ilegal di Inggris.   Menurut Mohan, New Delhi tidak lagi terobsesi dengan kemarahan terhadap masa lalu kolonialisme Inggris atau mengeluh tentang dukungan Inggris yang dirasakan untuk Pakistan dan posisi yang terakhir di Kashmir. Sebaliknya, pemerintah Modi bertekad untuk meningkatkan bobot keterlibatan strategisnya sendiri dengan London.   Modi juga memanfaatkan kekuatan Inggris yang lebih bertahan lama untuk pembangunan nasional India dan memanfaatkan ambisi pasca-Brexit Inggris untuk peran global India. Modi-Johnson menemukan cara praktis untuk mengelola hubungan India-Inggris.   Menoleh ke Brussels   Jika New Delhi dan London terlihat lebih intim, jarak dan pengabaian telah menjadi masalah di Brussels. Sudah terlalu lama, New Delhi memandang Eropa dari sudut pandang London atau Moskwa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, New Delhi telah mengakhiri pengabaian politik Eropa dan mendesak keterlibatan yang lebih strategis dengan UE. Dalam beberapa tahun ini, Brussels semakin aktif di India dengan meluncurkan strategi India pada 2019.   Di akhir pertemuan virtual yang jarang terjadi, dengan partisipasi semua pemimpin UE dalam dialog dengan Modi, kedua belah pihak mengungkapkan kerangka kerja yang ambisius untuk kerja sama yang luas. Hal ini akan mencakup perdagangan, konektivitas, rantai pasokan global yang tangguh, perubahan iklim, dan transformasi digital.   Meskipun mengubah persepsi Inggris dan UE tentang China, Indo-Pasifik, dan kontribusi potensial India terhadap tatanan regional dan global memberikan dasar baru bagi kemitraan India dengan Eropa, New Delhi juga menyadari bahwa perdagangan adalah mata rantai yang lemah. Di London dan Brussel, bagaimanapun, kemitraan perdagangan menjadi pertimbangan pertama.   New Delhi sangat ingin memperdalam hubungan perdagangan dengan Barat. Itu sebabnya India keluar dari perjanjian perdagangan bebas di seluruh Asia yang didominasi China, yakni Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), pada November 2019.   Sekarang telah setuju untuk mengintensifkan negosiasi dengan Inggris tentang perjanjian perdagangan bebas dan membujuk UE untuk melanjutkan negosiasi liberalisasi perdagangan yang telah lama macet. Ini tentu melibatkan Modi yang membuat birokrasi perdagangan bandel India berpikir secara strategis tentang perdagangan dengan Inggris dan UE.   Jika gagasan bahwa New Delhi melihat ke Eropa untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Timur mengejutkan, hal itu membantu untuk mengenali betapa persatuan Asia yang selalu sulit dipahami. Meskipun ada banyak solidaritas anti-kekaisaran antara gerakan nasional India dan China pada periode menjelang Perang Dunia II, kerja sama di antara mereka selama perang menjadi tidak mungkin. Kaum nasionalis India berfokus untuk mengakhiri kekuasaan Inggris, dan rekan-rekan China mereka berfokus pada pembalikan pendudukan Jepang.   Selama Perang Dingin, konflik atas Tibet dan perbatasan yang disengketakan antara India dan China merusak rasa solidaritas. Saat Beijing melakukan lawatan ke Washington pada 1970-an, New Delhi memasuki aliansi semu dengan Moskwa. Sekarang, saat China menekan India di berbagai bidang dan memperdalam hubungan dengan Rusia, New Delhi semakin dekat ke Barat.   Reorientasi strategis India ke Barat bukan hanya dengan AS, tetapi sekarang juga menjadi lebih kuat karena melibatkan Inggris dan UE. Di masa lalu, pencarian New Delhi untuk dunia multipolar adalah tentang kerja sama dengan Moskwa dan Beijing untuk membatasi bahaya momen unipolar.   Saat menghadapi China yang sedang bangkit, India membutuhkan AS dan Eropa untuk membangun Asia yang multipolar. Dengan India-AS, kemitraan dengan pijakan yang semakin kuat, New Delhi sekarang melengkapi pergeseran strategisnya dengan semakin dekat dengan Inggris dan UE juga.   Namun, kini di tengah pandemi, dunia termasuk Inggris dan UE mulai melihat kemampuan Modi dalam menangani penyakit Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditumbulkan. Setidaknya pesan itu disampaikan oleh The Economis dalam laporan edisi Mei 2021, bertajuk As a Second waves devastates India, Narendra Modi vanishes. Kepercayaan terhadap kemampuan Modi secara luas menurun dan dikecam di dalam negeri karena lamban mengantisipasi persoalan domestik. ●

 

Pelajaran Penting dari Ebola

Laporan Akhir Tahun Internasional Pelajaran Penting dari Ebola Pascal S Bin Saju  ;  Wartawan Kompas

KOMPAS,  23 Desember 2014

                                                                                                                       

EBOLA muncul sebagai penyakit yang paling fenomenal dan amat mematikan abad ini. Betapa tidak, dalam beberapa hari, seseorang yang terjangkit virus ebola bisa kehilangan nyawanya. Hanya dalam beberapa minggu, virus mematikan itu sudah menjangkiti ratusan orang, hingga kini menjadi belasan ribu orang dengan hampir 6.900 orang tewas dalam 10 bulan sejak Maret lalu. Korban tewas terbanyak terjadi dalam kurun Juni-September. Meski penyebaran virus ebola masih terpusat di tiga negara di Afrika Barat, yakni Guinea, Sierra Leone, dan Liberia, ketakutan merebak luas ke banyak negara. Terutama setelah orang-orang terjangkit di tiga negara itu melakukan perjalanan ke negara lain dan mereka menjangkiti warga di negara tujuan. Itu sebabnya, kasus ebola menjalar ke Nigeria, Mali, Senegal, Jerman, Spanyol, dan Amerika Serikat. Virus tersebut menyebar dengan cepat, menyerang siapa saja, termasuk para petugas kesehatan, seperti paramedis dan dokter, yang justru menjadi garda terdepan dalam penanganan ebola. Siapa lagi yang bisa diandalkan jika petugas medis yang telah mengenakan kostum pelindung khusus ebola saja terjangkit, bahkan juga berujung maut? Selain itu, ketakutan meluas juga karena belum ada vaksin atau serum yang ampuh menghentikan laju penularan virus dari manusia ke manusia. Teknologi farmasi baru terbatas pada menghasilkan vaksin untuk bisa mencegah penyebaran virus ebola pada binatang (kera) yang menjadi asal-muasal penyakit itu ketika pertama kali ditemukan sekaligus di dua tempat pada 1976, yakni di Nzara, Zaire (kini bagian dari Sudan Selatan), dan Yambuku, Republik Demokratik Kongo. Hingga dua bulan pertama 2014, kemunculan virus ebola tidak mencemaskan. Namun, virus ebola mulai mewabah sejak ditemukan kasus pertama di Guinea pada Maret lalu. Virus menyebar cepat karena dibawa para pelintas jalur darat dari Guinea ke Sierra Leone dan Liberia, satu kasus penyebaran lewat udara ke Nigeria, dan satu kasus lewat darat ke Senegal. Pada saat tulisan ini diturunkan, lebih dari 18.100 orang terinfeksi virus ebola dengan hampir 6.900 kasus kematian dan 99 persen di antaranya terjadi di tiga negara di Afrika Barat itu. Separuh kematian, yakni sekitar 3.000 kasus, terjadi di Liberia. Tiga negara bertetangga di Afrika Barat itu menjadi pusat penyebaran virus ebola. Mengubah segalanya Virus paling ganas itu telah mengubah segalanya di wilayah Afrika Barat. Ketakutan dan kecemasan sangat kental. Warga lokal justru mencurigai petugas kesehatan dan pegiat kemanusiaan sebagai penyebar penyakit. Lalu lintas atau pergerakan orang dibatasi dan daerah berisiko tinggi dikarantina. Sekolah dan kantor ditutup, klinik kesehatan lumpuh, kegiatan ekonomi tidak berjalan, termasuk para pedagang sayur, buah, dan bahan pangan guling tikar. Apa yang dapat dipetik umat manusia dari wabah ebola ini? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat bagaimana virus itu muncul, lalu menyebar, dan kemudian begitu cepat mematikan ribuan orang, hingga sejumlah negara di belahan lain pun berusaha mengantisipasi agar virus tidak sampai masuk. Penyakit virus ebola (EVD), sebelumnya dikenal sebagai demam berdarah ebola (EHF), adalah penyakit yang parah dan sering fatal pada manusia. Gejala yang paling menonjol bahwa seseorang terjangkit EVD adalah demam tinggi, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan sakit kepala. Biasanya diikuti dengan mual, muntah, diare, serta menurunnya fungsi hati dan ginjal, hingga pendarahan akut. Menurut situs Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rata-rata angka kasus kematian EVD sekitar 50 persen. Angka kasus kematian bervariasi dari 25 persen hingga 90 persen pada wabah virus ebola pada masa lalu. Wabah EVD pertama terjadi di desa-desa terpencil di dekat kawasan hutan hujan tropis di Afrika Tengah. Namun, wabah terbaru, yang paling dahsyat, kompleks, dan paling memusingkan umat manusia adalah yang terjadi di Afrika Barat. Virus tidak saja menggerogoti warga di daerah pedesaan terpencil, tetapi juga hingga ke masyarakat perkotaan modern. Virus yang semula menular dari binatang ke manusia bergeser menular dari manusia ke manusia. Di sinilah letak persoalannya: hingga sejauh ini para pakar ilmu sains kesehatan atau teknologi farmasi belum menemukan vaksin atau serum penangkal ebola. Negara-negara yang terparah dilanda EVD di Afrika Barat itu juga memiliki sistem kesehatan yang amat tidak memadai, minim sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Liberia, Sierra Leone, dan Guinea juga baru keluar dari periode panjang konflik serta ketidakstabilan politik dan keamanan. Meski Spanyol dan AS sempat panik karena terjangkitnya sejumlah warga mereka oleh EVD, mereka juga dapat mengatasi dengan baik. Hal itu karena sistem dan infrastruktur kesehatan yang dimiliki lebih modern dengan sumber daya manusia yang lebih unggul dibandingkan Afrika. Ada pelajaran penting yang dapat dipetik dari Nigeria dan Senegal. Nigeria, misalnya, sempat diguncang oleh wabah virus yang paling mematikan itu. Meski dengan situasi politik dan keamanan yang rapuh karena gangguan kelompok separatis dan radikal Boko Haram, negara ini ternyata mampu mencegah laju penyebaran ebola sehingga akhirnya dinyatakan bebas dari EVD. Nigeria, negara terpadat penduduknya di Afrika, mendapat pujian WHO karena bertindak cepat setelah seorang diplomat Liberia yang terinfeksi pada Juli lalu. Pada 20 Oktober, badan kesehatan PBB itu menyatakan, Nigeria bebas ebola setelah sebelumnya, 17 Oktober, Senegal dinyatakan bebas ebola. Dari Nigeria, Senegal, Spanyol, dan AS, kita belajar bahwa keterlibatan masyarakat adalah kunci untuk sukses dalam mengendalikan wabah. Pengendalian wabah yang baik bergantung pada penerapan paket intervensi, yaitu manajemen kasus, pengawasan, pelacakan kontak, layanan laboratorium yang prima, penguburan yang aman, dan mobilisasi sosial. Perawatan suportif dini dengan rehidrasi dan perawatan simtomatis meningkatkan kelangsungan hidup. Tanpa itu, virus ebola nyaris tidak terkendali. ●

Era Baru Turki dan Fenomena Erdogan Pascal S Bin Saju ;   Wartawan Kompas

KOMPAS, 14 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

TURKI telah menggelar untuk pertama kali pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dengan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan keluar sebagai pemenang. Erdogan bertekad menjalankan ”era baru” rekonsiliasi nasional. ”Kita mungkin memiliki pandangan politik, gaya hidup, aliran, nilai-nilai, dan akar etnis berbeda. Tetapi, kita semua adalah anak negeri ini. Kita adalah pemilik negara ini,” kata Erdogan, Minggu malam, seperti dikutip Gulf Daily News. Berada di dua benua—sebagian kecil di Eropa tenggara dan sebagian besar di Asia barat—Turki adalah negara sekuler, multikultur, dan demokratis. Namun, perilaku Erdogan yang cenderung otoriter beberapa tahun terakhir ini membuat rakyatnya khawatir tentang kebebasan dan tunas-tunas demokrasi. Erdogan, yang menjabat PM Turki tiga periode sejak 14 Maret 2003, sering dihantam gelombang unjuk rasa untuk mendesak dia mundur. Dia sempat menjadi target arus protes Musim Semi Arab yang menjalar ke negerinya. Dia juga telah berkali-kali dituding korup dan otoriter. Akhir-akhir ini, Erdogan memperlihatkan sedikit minat dalam melestarikan sistem berdasarkan checks and balances dan pemisahan kekuasaan. Tindakan keras Erdogan terhadap oposan politiknya dan retorika agresifnya memberi kesan kuat bahwa dia ingin Turki menjadi negara demokrasi liberal. Dengan langkah itu, Erdogan dan partainya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), bisa menggunakan mandat hasil pemilu untuk memerintah sesukanya dan dengan sedikit atau tak ada pertimbangan perbedaan pandangan. Dia pun membuat media ketar-ketir karena isu pengebirian kebebasan pers. Oleh karena itu, publik Turki pantas khawatir. Gelombang protes massal nasional tahun lalu menunjukkan, mayoritas warga Turki bertekad menolak ambisi otokrasi Erdogan. Pendukung mereka di media, masyarakat sipil, sistem peradilan, dan birokrasi bergabung meletakkan dasar blok demokrasi yang bertekad mencegah pengambilalihan mayoritas oleh Erdogan dan sekutunya. Meski demikian, demokrasi Turki terbukti lebih tangguh. Ada alasan baik untuk percaya bahwa demokrasi sejati akan menang, apa pun hasil dari pemilihan presiden langsung ini. Perubahan sistem Perubahan sistem politik dari parlementer ke presidensial merupakan taruhan politik tertinggi Erdogan. Sistem baru ini memberi Erdogan hak prerogatif untuk membubarkan DPR. Langkah besar itu didahului reformasi di Mahkamah Konsitusi (MK) dan diikuti referendum konstitusi. Menurut Seyla Benhabib, profesor di Universitas Yale dalam opininya di New York Times, usulan Erdogan untuk mereformasi MK merupakan bentuk penataan ulang paling luas sistem politik Turki sejak berdirinya republik sekuler itu pada tahun 1923. Erdogan sadar, perbedaan pandangan politik dan gejolak sosial yang tinggi berpotensi merongrong kesatuan bangsa. ”Hari ini kita menutup era lama dan mengambil langkah pertama menuju era baru,” kata dia dalam pidato kemenangan dari balkon markas AKP di Ankara, seperti dikutip AFP. Membangun untuk kepentingan rakyat serta melupakan perbedaan dan pertikaian politik adalah spirit kepemimpinan baru Erdogan. ●

Campur Tangan AS Hanya Memperburuk Pascal S Bin Saju ;   Wartawan Kompas

KOMPAS, 13 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

AMERIKA Serikat akhirnya melakukan serangan udara terhadap militan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) yang membantai warga minoritas di Irak utara. Presiden AS Barack Obama langsung memperingatkan, serangan itu tidak akan cepat selesai. Sementara itu, Israel dan Hamas masih terjebak konflik berdarah setelah rencana gencatan senjata permanen menemui jalan buntu. Korban terbesar konflik ini adalah warga sipil Jalur Gaza. Libya pun kembali kusut dengan pertempuran antarmilisi, dan perang saudara di Suriah masih bergulir. Bagaimana menilai kondisi terkini di Timur Tengah itu? Stephen M Walt dari Universitas Harvard, AS, menilai semuanya itu akibat keterlibatan kuat AS di kawasan. ”Setiap kali AS menyentuh Timur Tengah, hanya akan membuat keadaan makin buruk. Sudah saatnya keluar dan tidak melihat ke belakang,” tulis Walt di majalah Foreign Policy, Kamis (7/8). Eliot A Cohen, dalam tulisannya di The Washington Post, 31 Juli lalu, semua masalah itu sebagai puing-puing kebijakan AS di Timur Tengah. Pakar Timur Tengah dari Universitas Johns Hopkins, AS, itu melihat semua masalah di kawasan itu akibat kegagalan Obama mengakui ”perang adalah perang”. Reruntuhan kebijakan luar negeri AS berserakan di Gaza dan belahan lain Timur Tengah, Asia Selatan, bahkan Afrika Utara. Perang Gaza adalah contoh tragedi kemanusiaan yang muncul dari reruntuhan itu. Cohen menyebutnya ”perang barbar”. Perspektif lebih meyakinkan datang dari mantan Duta Besar AS untuk Arab Saudi, Charles W Freeman, yang menyurvei campur tangan AS di Timur Tengah. Dia sampai pada kesimpulan, ”Sulit memikirkan aksi AS apa pun di Timur Tengah yang saat ini tidak menemui jalan buntu.” Freeman menyampaikan hal itu pada konferensi ke-77 Dewan Kebijakan Timur Tengah (MEPC) di Capitol Hill, AS, seperti dirilis situs www.mepc.org. Setelah AS datang dan mengonfigurasi ulang Timur Tengah tahun lalu, hasilnya malah membuat kawasan itu dan posisi AS berantakan. Bukan perdamaian tercapai, melainkan perang. Banyak hal terlihat tak bisa dipulihkan. Kekacauan di Timur Tengah, seperti di Mesir, Irak, Israel, Suriah, Jordania, Lebanon, dan Palestina, tidak hanya produk dinamika kawasan. ”Itu akibat AS tidak berpikir dan bertindak strategis,” kata Freeman. Urusan bisnis Sejak Perang Dunia II, campur tangan AS dilakukan lewat kemitraan dengan sekutu regional. Menurut Walt, keberpihakan ini mungkin karena kebutuhan strategis selama Perang Dingin. Fakta yang menyedihkan adalah AS tidak lagi memiliki sekutu yang sejati di kawasan, termasuk Israel, atau bahkan dengan Qatar dan Bahrain sekalipun. AS mempertahankan hubungan dengan Timur Tengah murni karena urusan bisnis. Hal ini mengasumsikan keterlibatan mendalam dengan daerah rawan ini masih penting untuk kepentingan nasional AS. Jika kini AS mengebom NIIS, itu juga karena kepentingan nasionalnya terganggu. Namun, dengan kondisi terbaru kawasan dan kondisi sebagian besar sekutu AS itu, asumsi itu semakin dipertanyakan. Warga AS perlu mengingat, AS mungkin memiliki kepentingan permanen di sana, tetapi belum tentu memiliki sekutu abadi. Beberapa pihak berpendapat, AS memiliki tanggung jawab moral mengakhiri penderitaan di kawasan itu. Ada keharusan strategis untuk memberantas teroris dan mencegah penyebaran senjata pemusnah massal. Sejarah 20 tahun terakhir mengajarkan, persepsi AS itu, diikuti kehadiran pasukannya di kawasan, justru membuat situasi semakin buruk. ●

Radikalisme Mengancam Umat Manusia Pascal s bin saju  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS, 22 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Radikalisme kini jadi ancaman serius umat manusia. Aksinya terbuka, kejam, dan sel-selnya berkembang cepat. Kekejian kelompok ini cenderung di luar batas kemanusiaan, seperti di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Negara kuat pun bisa rapuh jika lengah mendeteksi benih radikalisme yang menjalar liar. Sekitar 12 hari lalu kita dikejutkan oleh sepak terjang koalisi milisi garis keras merebut sebagian besar wilayah di Irak utara. Mulai dengan merebut Mosul, ibu kota Provinsi Nineveh. Lalu, Kamis (19/6), mereka memperebutkan kontrol atas kilang minyak terbesar di Baiji. Jumat (20/6), mereka bertekad merebut Diyala. Hingga sejauh ini, itulah puncak pencapaian sel-sel radikal, yang telah mengerucut dalam wujud kelompok yang jauh lebih besar lagi, yang disebut milisi Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Para pejuang mereka sangat militan dan terlatih. Harian The Guardian mencatat, NIIS mempunyai aset 2 miliar dollar Amerika Serikat. Dibandingkan dengan kelompok radikal lainnya, NIIS paling kaya. Sekitar 75 persen dari kekayaan itu didapat setelah mereka menguasai Mosul, 10 Juni. International Business Times menyebutkan, sebagian dana NIIS itu dijarah dari Bank Sentral Mosul sebesar 429 juta dollar. Analis regional Brown Moses, seperti dirilis Washington Post, menulis, dari uang itu NIIS bisa merekrut dan mengupah 60.000 petempur atau militannya dengan upah 600 dollar per bulan untuk satu tahun. Irak, negara besar dan berdaulat, yang dari kerajaan menjadi republik pada 14 Juli 1958, kini sedang dirongrong oleh aliansi militan pimpinan NIIS yang baru seusia jagung. Persatuan nasional Irak terancam tidak saja oleh perebutan teritorial oleh NIIS, tetapi menguatnya isu sektarian yang memecah belah Syiah dan Sunni, seperti tergelar dalam perang saudara terburuk pada 2006 dan 2007. Fox News melaporkan, dalam melancarkan operasinya NIIS memakai senjata, kendaraan, dan seragam tentara buatan AS. Pemberontak garis keras Pemerintahan Perdana Menteri Nouri al-Maliki pun kewalahan. Dia telah meminta bantuan serangan udara AS meski belum ditanggapi serius. Pemimpin spiritual Syiah Irak, Ayatollah Besar Ali al-Sistani, Jumat, menyerukan persatuan nasional. Ia meminta masyarakat Syiah dan Sunni untuk bersatu mendukung pemerintah melawan koalisi militan NIIS. Kelompok ini terdiri dari dan didukung sel-sel pemberontak garis keras. Mereka termasuk organisasi pendahulu NIIS, yakni Dewan Syura Mujahidin, Al Qaeda di Irak (AQI), dan kelompok-kelompok kecil lainnya yang berpopulasi Sunni. Menurut harian The Independent, tujuan NIIS adalah untuk mendirikan kekhalifahan di daerah mayoritas Sunni Irak dan menerapkan penuh hukum syariah. Mereka hendak memperluasnya dengan memasukkan Suriah, sebagai efek perang saudara di Suriah. Pada Februari 2014, Al Qaeda memutus semua hubungan dengan NIIS karena dinilai ”terlalu ekstrem” setelah lama sebagai sayap Al Qaeda. NIIS terkenal sadis ketika bertempur di Suriah. Mereka membunuh atau membantai dengan cara-cara keji melampaui rasa kemanusiaan. Tindakan yang sama kini mereka lakukan terhadap pasukan Irak, warga, ulama, atau tokoh masyarakat tertentu. Tujuh hari lalu, mereka mengeksekusi 12 ulama di Mosul. Selain itu, mereka juga mengeksekusi 170 tentara Irak. Invasi militer AS ke Irak selama hampir satu dekade sejak 19 Maret 2003, dengan sandi Operasi Pembebasan Irak, ternyata tidak banyak berpengaruh bagi penguatan negara itu. Setelah AS menarik pasukannya pada Desember 2011, Irak kembali membara dan tentaranya belum benar-benar mampu. Jika kita mengikuti krisis Irak, lalu Suriah, NIIS mulai muncul dengan sebuah pasukan petempur tangguh sejak dua tahun lalu. Didahului oleh keterlibatan AQI atau Negara Islam Irak untuk mendukung oposisi Suriah, termasuk Al Nusra, memerangi pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Bersama Al Nusra, NIIS bertindak amat brutal ketika mengeksekusi ratusan warga sipil di Aleppo, Homs, dan Damaskus di Suriah. Belakangan, militan Irak dan Suriah bersatu dan memproklamirkan wilayah NIIS pada Januari 2014. Menurut Washington Post, selain melancarkan teror, NIIS juga mengklaim wilayah dari selatan Turki melewati Suriah ke Mesir, termasuk Lebanon, Israel, Palestina, dan Jordania. Tujuan mereka adalah mendirikan negara Islam di seluruh daerah itu. Mesin pembunuh Tindakan sadis terhadap musuh juga dianut kelompok radikal lainnya, seperti Boko Haram di Nigeria, Al-Shabab di Somalia, Al Qaeda di Afrika Utara (AQIM), Al Qaeda di Semenanjung Arab (AQAP), bahkan Ansar Dine di Mali, serta Taliban di Asia Selatan. Namun, di antara mereka, Boko Haram dikenal lebih brutal lagi. Semuanya berpayung pada Al Qaeda. Sejak dipimpin Abubakar Shekau pada 2009, Boko Haram berubah jadi mesin pembunuh. Lebih dari 5.000 orang tewas di tangan mereka. Tak hanya menarget kelompok tertentu, Muslim yang berseberangan dengan sepak terjang Boko Haram juga dijadikan musuh dan dibantai. Radikalisme mengancam stabilitas, melemahkan, dan menyebabkan disintegrasi negara. Pemerintahan yang lemah, yang tak didukung aparatur keamanan dan intelijen yang kuat, cenderung jadi lahan subur bagi kelompok ini. Al-Shabab membuat Somalia menjadi negara gagal. Pemerintah Nigeria yang lemah dan sektarianis menjadi lahan subur Boko Haram. Padahal, Nigeria pernah menjadi model ekonomi dan demokrasi bagi Afrika dan khususnya di kawasan Afrika Barat. Taliban juga telah merongrong Afganistan dan Pakistan di Asia Selatan. ●