Krisis Pembaruan Agraria

Krisis Pembaruan Agraria Juwita Hayyuning Prastiwi ;  Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya JAWA POS, 25 September 2013

 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 1960 yang merupakan bagian dari upaya pembaruan agraria dirayakan pula setiap 24 September (kemarin) sebagai Hari Agraria Nasional atau Hari Tani Nasional. Gaung pembaruan agraria demi kedaulatan bangsa itu sudah lama melemah. Kini yang terdengar adalah tersudutnya kultur agraris bangsa. 

Kasus mogok produksi perajin tempe beberapa waktu lalu justru merupakan salah satu manifestasi akan runtuhnya kedaulatan pangan nasional. Kelangkaan kedelai membuka tabir politik impor pangan yang akut.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebut Januari-Juli 2013 sekurang-kurangnya terdapat 28 jenis kebutuhan pangan yang harus diimpor. Beras secara berkala didatangkan dari Vietnam, Thailand, India, Pakistan, dan berbagai negara lain sebesar 266,88 juta kg atau setara USD 137,19 juta. Kedelai terutama dibeli dari Amerika Serikat senilai USD 670,46 juta. Bahkan, garam yang seharusnya dengan mudah disediakan oleh negeri yang dikelilingi lautan seperti Indonesia harus diimpor sebanyak USD 55,9 juta untuk kebutuhan 1,2 miliar kilogram.

Ketergantungan yang menguntungkan asing ini merupakan pengulangan ironis zaman kolonial. L.H. Palmier dalam bukunya Indonesia menuliskan, pada 1870-1900 ekspor gula melambung hingga mencapai 74 juta gulden. Ekspor tembakau pun mengalami perkembangan yang sama, dari senilai 4 juta gulden pada 1870 menjadi 24 juta gulden pada 1900. Kekuasaan kolonial atas tanah ketika itu benar-benar merayakan laba yang tiada tara. Sementara nasib inlander hanya meneguk peluh deritanya.

Setelah merdeka pada 1945, akses rakyat ke tanah masih sama payahnya. Pada 12 September 1960, dalam pidatonya selepas sidang pembahasan Rancangan UUPA Mr Sardjawo menyatakan, "...perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkeraman, pengaruh, dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing."

Setelah UUPA berusia 53 tahun, tetap terjadi ketimpangan yang luar biasa dalam penguasaan sumber-sumber agraria. Joyo Winoto, ketika menjabat kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) menyebut 56 persen aset nasional dikuasai oleh hanya 0,2 persen penduduk. Dari aset nasional yang dikuasai tersebut, 87 persennya berupa tanah. Rusman Heriawan, wakil menteri pertanian, baru-baru ini juga menyebut 40 juta keluarga petani, rakyat kita, hanya menguasai lahan rata-rata 0,3 hektare. Para pejabat, yang mestinya memberikan solusi, malah melemparkan statistik sedih. 

Pertanian kehilangan daya tariknya. Menurut BPS, Febuari 2012-Febuari 2013 jumlah angkatan kerjanya turun dari 41,20 persen menjadi 39,96 persen. Keluarga petani di pedesaan terlalu sesak untuk mencari makan dari lahan yang menciut. 

Selama ini kebijakan pemerintah lebih memprioritaskan hak kelola tanah, berupa HGU ataupun HPH (yang secara riil sekuat hak milik), kepada perusahaan-perusahaan perkebunan besar. Berbagai usaha perkebunan skala besar terus menangguk keuntungan dari kebijakan ini. Sementara di sisi berbeda, sulit dibantah langkah tersebut justru turut memberikan konstribusi besar atas pemiskinan masal dan keterbelakangan di pedesaan.

Daripada menata dan memperbarui struktur kepemilikan aset agraria dan membina petani, rakyat kita, pemerintah lebih suka jalan pintas, yakni "panen di pelabuhan" atau impor. Di antara berbagai komoditas impor, biji gandum, dan meslin, serta gula tebu menempati peringkat teratas. Nominal impor untuk komoditas-komoditas tersebut terbilang sangat fantastis. Impor biji gandum dan meslin sampai dengan Juli 2013 mencapai nilai USD 1,46 miliar. Sementara gula tebu menembus angka USD 1,04 miliar.

Besarnya kapasitas impor yang terus berlangsung hingga waktu yang belum bisa ditentukan ini selanjutnya melahirkan aktivitas spekulan dan praktik kartel yang sangat merugikan. Kebutuhan pangan yang harus dibeli masyarakat sering mengalami kenaikan harga yang luar biasa secara tiba-tiba. Selain itu, besaran impor akan menambah beban neraca perdagangan di saat nilai tukar rupiah menyusut.

Politik impor pangan sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari ditelan mentah-mentahnya pakta perdagangan bebas yang ditakzimi pemerintah. Bukannya mendorong dan mengembangkan strategi ketahanan pangan nasional, tetapi malah kecanduan memberikan kemudahan impor. Pemerintah jelas mengabaikan para petani, tetapi memanjakan importer. 

Cara instan atas nama perdagangan bebas ini, ironisnya, telah mendudukkan Indonesia pada ancaman bahaya kerawanan pangan. Global Food Security Index yang dikeluarkan Economist Intelligence Unit pada 2012 menempatkan keamanan pangan Indonesia di urutan 64 dari 105 negara di dunia.

Peringatan Hari Agraria Nasional sebagaimana semangat dasarnya, mestinya bisa menggugah kembali visi keadilan sosial serta kemandirian nasional. Perlu diingat, siapa pun yang tak acuh pada persoalan-persoalan genting yang terjadi di bidang agraria seperti sedang menyalakan api dalam sekam dalam hati rakyat terbawah.  ●

Jejak Global Neolib Thatcher

Jejak Global Neolib Thatcher Juwita Hayyuning Prastiwi  ;  Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya

JAWA POS, 10 April 2013

  

Tanggal 8 April 2013, Margaret Hilda Thatcher mengembuskan napas terakhir pada usia 87 tahun. Dunia mengenangnya sebagai perempuan yang berhasil melawan arus dominan patriarki dalam politik. Pada usianya yang menjelang setengah abad, Thatcher berhasil menjadi perempuan pertama yang memimpin partai besar dalam sejarah Britania Raya modern.  Sebelum menjadi perdana menteri, pada 24 Januari 1976, harian Krasnaya Zvezda (Bintang Merah) di Uni Sovyet memunculkan julukan "Iron Lady" atau "Wanita Besi" kepada Margaret Thatcher. Saat itu, dia bahkan belum genap setahun menjabat sebagai ketua Partai Konservatif.  Pada saat yang bersamaan, negeri Ratu Elizabeth itu mulai terbenam dalam krisis ekonomi. Pemicunya overproduksi barang-barang manufaktur dalam negeri serta dampak embargo minyak. Tingkat inflasi dan angka pengangguran pun melambung. Maka, gagasan untuk mereposisi peran negara mulai dikedepankan.  Pada Maret 1979, Inggris menyelenggarakan pemilu. Thatcher berhasil memenangkan kursi perdana menteri (PM). Ibu dua anak kelahiran Grantham, Lincolnshire, itu sekaligus mengukuhkan diri sebagai PM Inggris pertama dan satu-satunya dari kalangan perempuan.  Sejak Thatcher berkuasa, diktum baru ekonomi memengaruhi Inggris ataupun Britania Raya, bahkan juga ikut mengubah wajah dunia. Thatcher merupakan politikus yang tak mengenal konsesus, berdisiplin, dan keras hati dalam pendirian. Demi melontarkan keyakinan atas semua regulasi ekonominya, Thatcher pernah berseru: "T.I.N.A: There is No Alternative".  Thatcher mulai menjalankan tampuk kekuasaan di tengah lapuknya teori ekonomi John Maynard Keynes. Ekonomi Keynesian mendasarkan pentingnya peran negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jalan Keynesian itu dipandang berhasil mengentaskan Eropa dan AS dari depresi besar tahun 1930-an dan menjadi model pembangunan pasca-Perang Dunia II. Namun, akhir 1960-an hingga 1970-an ekonomi kembali mengalami stagflasi atau kemandekan.  Thatcher pun terdorong untuk menjalankan diktum ekonomi yang diyakininya. Bersama koleganya, Presiden Ronald Reagan di AS, lahirlah istilah Reaganomic dan Thatcherism. Fondasinya pada tesis ekonomi Milton Friedman dan Friedrich von Hayek. Pemikiran ekonom Chicago School of Economic dan London School of Economic itu kemudian dikenal sebagai neoliberal policy.  Pandangan neoliberal mengkritik peran negara dalam ekonomi. Intervensi negara hanya dianggap akan mengganggu mekanisme alami pasar. Penghilangan peran negara secara berangsur-angsur akan menciptakan keadaan yang sempurna guna menuju titik ekuilibrium alias titik keseimbangan pasar. Praktisnya, lahirlah privatisasi BUMN, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi, anggaran belanja sosial yang ketat, pemangkasan tarif pajak, dan pemotongan subsidi sektor publik.  Neoliberalisme kemudian diujicobakan di Amerika Latin. Di Cile, pemerintahan Jenderal Augusto Pinochet mengudeta Salvador Allende, presiden sosialis yang dipilih secara demokratis. Dengan dukungan AS, Pinochet mulai menjalankan program-program neoliberal dipandu sarjana-sarjana lulusan Chicago (dijuluki Chicago Boys).  Di Inggris sendiri, Thatcher segera mengeluarkan kebijakan berbeda dari sebelumnya. Demi mengatasi krisis, pemerintah mulai menjalankan pembatasan anggaran belanja pemerintah dan pemotongan subsidi. Saat menjadi menteri pendidikan, Thatcher bahkan telah menghapus susu gratis di sekolah. Partai Buruh menghujatnya sebagai "Si Perampas Susu". (Ini terasa pahit ketika di awal film Iron Lady yang menceritakan dirinya, Thatcher sepuh mengeluhkan harga susu yang naik sepulang dia belanja sendiri di toko).  Langkah swastanisasi besar-besaran dan spartan Thatcher itu ditulis oleh John Naisbitt dalam bukunya, Megatrends 2000. Tercatat hanya dalam waktu delapan tahun (1980-1988) lebih dari 40 persen BUMN Inggris diswastanisasi. Termasuk di antaranya British Gas, Saving Bank, Jaguar, dan British Airways.  Di bidang perburuhan, diberlakukan labour market flexibility atau pasar tenaga kerja yang fleksibel serta pemangkasan kekuasaan dan pengaruh serikat buruh. Sepanjang masa kekuasaannya, Thatcher dituding jadi bidan kelahiran enam UU yang dianggap mengekang serikat buruh dan diprotes aneka pemogokan. Salah satu yang paling terkenal adalah pemogokan buruh tambang 1984-1985 yang ditindak represif. Dalam perjalanannya, diktum ekonomi yang dijalankan Thatcher di Inggris dan Reagan di Amerika itu kemudian diglobalisasi. Lembaga-lembaga donor dan moneter internasional kemudian mempromosikan resep tersebut sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an. Di banyak negeri, termasuk di Indonesia, disuntikkan resep IMF yang disebut structural adjusment program (SAP).  Berbarengan dengan SAP, berjalanlah pembentukan pakta-pakta perdagangan bebas di berbagai kawasan, semisal AFTA, NAFTA, dan FTAA. Pada periode awal saja, sedikitnya lebih dari 50 negara di berbagai benua mengadopsi model ekonomi yang digagas Thatcher ini. Berbagai penilaian pun bisa diajukan menyangkut dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ekonomi yang kondang dengan jargon globalisasinya tersebut.  Kini Margaret Thatcher telah tiada. Dia wafat akibat penyakit stroke yang diidapnya. Di Eropa, benua tempat dia lahir, tumbuh, dan memberi pengaruh besar, krisis finansial masih terus berlangsung dan belum tersembuhkan. Angka pengganguran telah mencapai rekor 12 persen. Kondisi ekonomi bergerak lebih buruk dibanding krisis akhir 1970-an saat kali pertama dia mulai berkuasa dan menjalankan regulasi ekonominya.  Tanpa perlu menghakimi, jejak langkah "Wanita Besi" itu dapat terlihat jelas pada berbagai bangunan ekonomi di banyak negeri.  ●

Sepak Bola dan Gairah Persatuan

Sepak Bola dan Gairah Persatuan Juwita Hayyuning Prastiwi ; Pengajar Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya

JAWA POS, 30 November 2012

SEPAK bola berkali-kali berhasil membangkitkan perasaan kolektif sebuah bangsa. Berbagai peristiwa telah mewarnai olahraga yang paling digemari di planet bumi ini.  Lihat saja pada 1990 ketika Red Star berhadapan dengan Partizan di lanjutan Liga Yugoslavia. Pertandingan tersebut membuahkan kericuhan. Polisi Serbia pun memukuli suporter secara semena-mena. Di tengah keributan, seorang pemain melayangkan tendangan ke arah aparat. Pemain itu tak lain bernama Zvonimir Boban, yang kelak menjadi gelandang hebat bagi AC Milan. Apa yang dilakukan Boban tersebut kemudian dikenang sebagai pemantik keberanian bangsa Kroasia menghadapi tindasan bangsa Serbia.  Sepak bola tak jarang juga mampu menumbuhkan semangat solidaritas dan kemanusiaan. Pada penutup Liga Skotlandia musim lalu, sekitar 60.000 supoter Celtic merayakan keberhasilan timnya meraih juara liga. Selama beberapa menit, bendera Palestina berkibar di salah satu sudut stadion. Diikuti munculnya bannerbertulisan, "Dignity is More Precious than Food". Itu adalah pernyataan dukungan para suporter kepada para pelaku mogok makan Palestina di penjara Israel. Di Indonesia, sepak bola juga bukan semata olahraga biasa. Ia merupakan hajatan yang melibatkan segenap partisipasi dan emosi. Permainan ini demikian mengakar dalam keseharian dan kebudayaan penduduk di tanah air. Dari tontonan liga-liga Eropa di televisi hingga pertandingan tarkam, hampir pasti selalu memancing keriuhan. Maka, ketika Piala AFF kembali digelar, asa jutaan penduduk negeri ini kembali bermekaran.  Kebanggaan terhadap tim nasional tak pernah pudar di benak rakyat Indonesia. Kecintaan yang demikian dalam itu tidak kunjung menguap walau gelombang pasang kekisruhan menerpa sepak bola nasional.  Sungguh menyedihkan, pada dua tahun terakhir ini publik sepak bola dipertontonkan pertikaian panjang yang hampir tak berhubungan dengan sepak bola. Perebutan kekuasaan menjadi tema yang jauh lebih dominan dibandingkan pertandingan sepak bola itu sendiri. Saling serang pernyataan dan bantahan menjadi lebih nyaring terdengar dibandingkan kisah kehebatan pesepak bola kita. Kosakata "statuta", "KLB", "sanksi FIFA", dan "joint committe" tiba-tiba menjadi lebih penting di antara semua istilah permainan sepak bola. Perseteruan antara PSSI dan KPSI telah menodai nilai-nilai olahraga yang dikenal menjunjung kejujuran dan sportivitas. Perseteruan ini telah menyandera hari depan sepak bola nasional, sebuah permainan yang demikian dicintai rakyat.  Letih Lihat PSSI v KPSI  Perseteruan antara PSSI dan KPSI tidak hanya meletihkan untuk disimak, namun juga telah menciptakan penghalang besar. Pemain-pemain dari dua liga yang berbeda tak lagi bisa bersatu. Tak lagi bisa berkeringat bersama demi membela negerinya.  Kita tak lagi berkesempatan menyaksikan Andik Vermansyah bahu-membahu dengan Patrick Wanggai. Publik juga tak lagi diizinkan menyaksikan bagaimana Irfan Badhim -yang berlaga di IPL- memeluk M. Ridwan, pemain ISL, saat merayakan gol kemenangan. Politisasi sepak bola Indonesia telah memaksa kita menyaksikan alur kebencian dan konflik otoritas yang melahirkan politik divide et impera.  Djohar Arifin dan La Nyala Mataliti memang masih dan sedang terus berseteru. Namun, publik tentu sangat yakin, tak ada kebencian yang ikut tumbuh di antara para pemain. Elie Aiboy, Firman Utina, serta pemain lainnya berlari di lapangan hijau atas dasar kecintaan pada sepak bola. Kecintaan itu yang menggerakkan otot dan napas mereka untuk terus berusaha mempersembahkan kebanggaan kepada rakyat Indonesia. Rasa cinta dan kehendak memberikan kebanggan inilah yang tampaknya telah lenyap tak berbekas dalam tubuh PSSI maupun KPSI.  Sepak bola memberikan sebuah visi yang tak lagi bisa diberikan oleh petinggi republik ini. Sepak bola berhasil menginstalasi ulang kecintaan banyak orang terhadap tanah airnya. Sepak bola pula yang mempertontonkan betapa persatuan bisa digalang dengan demikian jujur.  Saat tim nasional berlaga, tak akan muncul pertanyaan apakah kita Jawa, Batak, Banjar, Bugis, Papua, pendatang atau penduduk asli. Tidak pernah ada yang mempersoalkan Christian Gonzales adalah seorang mualaf atau Titus Bonay yang penganut Katolik taat. Sepak bola sanggup menyuburkan harapan penduduk negeri ini di tengah pesimisme akan janji-janji perubahan para politikus. Rakyat bisa demikian sabar menanti. Menunggu gelar yang terakhir kali bisa diraih lebih dua dekade silam.  Memaki, tapi Cinta  Rakyat memang terkadang kecewa, tak jarang memaki dan marah, tetapi mereka tak pernah sungguh-sungguh kehilangan rasa cintanya kepada tim nasional. Sepak bola dengan gemilang berhasil memberikan gambaran perihal daya tahan dan kepercayaan. Rakyat memiliki daya tahan yang tebal untuk menanti datangnya kejayaan. Sesuatu yang juga tak mampu dilakukan para pemimpin negeri ini, bahkan oleh mereka yang paling ahli membangun pencitraannya sekalipun.  Sepak bola pula yang dalam momen tertentu telah berusaha memulihkan martabat kita sebagai sebuah bangsa. Belum hilang di ingatan, final AFF Cup dua tahun silam. Setelah ditekuk Malaysia di Kuala Lumpur, pasukan Merah Putih tak berubah menjadi penakut. Firman Utina dkk dengan gagah berani melawan negeri jiran itu di GBK. Kita membalasnya, mengalahkan mereka, meski itu tak cukup untuk meraih piala. Di akhir laga, penonton yang menyesaki stadion tetap bertepuk tangan dan memekik penuh semangat.  Pada akhirnya, penting kiranya kita semua mendukung perjuangan tim nasional. Dalam tulisannya di media sosial, Bambang Pamungkas mengungkapkan: "...istilah tim nasional akan selalu diikuti dengan nama sebuah negara, bukan institusi tertentu, apalagi nama orang. Karena tim nasional tidak hanya bertanggung jawab kepada seseorang atau institusi tertentu, melainkan kepada bangsa dan negara".  Ayo, kita kembali bersatu mendukung tim nasional! Kebanggaan tanah air! ●