SDGs dan Pembangunan

SDGs dan Pembangunan Setyo Budiantoro  ;   Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa;  Anggota Dewan Pengawas Bina Swadaya

                                                         KOMPAS, 02 April 2018

                                                           

Dalam sejarah, belum pernah ada kesepakatan global yang begitu ambisius seperti Sustainable Development Goals (SDGs): merengkuh tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan sekaligus.  Indonesia patut bangga menjadi salah satu inisiator dan kini role model, karena leadership presiden yang memimpin sendiri pelaksanaan SDGs secara inklusif. Namun, sudahkah Indonesia mengoptimalkan SDGs dalam transformasi pembangunan? Indonesia berhasil mengarusutamakan SDGs dalam perencanaan pembangunan, dengan ditcantumkannya sebagian besar target SDGs dalam dokumen pembangunan. Namun, SDGs juga mentransformasikan cara pandang dan metode baru. Target ambisius SDGs tidak mungkin hanya dicapai pemerintah, perlu sinergi dengan organisasi masyarakat sipil, media, bisnis, filantropi dan perguruan tinggi. Lebih dari itu, budaya dan perilaku masyarakat perlu ditransformasikan menjadi sustainable behaviour. Transformasi pemerintah SDGs mengejawantahkan perspektif baru pembangunan multidimensi. Artinya, untuk menyelesaikan satu persoalan diperlukan kontribusi berbagai sektor. Bukan hanya tipikal Indonesia, cara pandang sempit dan egosektoral antar lembaga pemerintah menyebabkan inefisiensi, inefektivitas, overlapping, dan pemborosan anggaran luar biasa. Sebagai contoh, mengatasi kematian ibu melahirkan. Persoalan ini membutuhkan peran bukan hanya sektor kesehatan, infratruktur jalan buruk ke fasilitas kesehatan juga bisa menyebabkan kematian ibu. Ketersediaan dan kualitas listrik buruk, membuat penanganan kesehatan tak memadai. Ini berarti, koordinasi bukan hanya lintas kementerian teknis namun juga lintas kementerian koordinator. Salah satu “keindahan” SDGs adalah mendobrak kebekuan egosektoralisme (silos), mendorong kerjasama, kesalingterkaitan (interconectedness) dan mengunci melalui indikator terukur. Indonesia kini memiliki 319 indikator SDGs. Untuk mencapai satu target indikator SDGs, rencana aksi pelaksanaan sektor terkait harus dimasukkan, dimonitor dan dievaluasi ketat. Indonesia kini memiliki regulasi sinkronisasi perencanaan dan anggaran. Regulasi itu diwujudkan dengan peranti lunak yang memonitor pelaksanaan program, kegiatan, dan keuangan. Melalui tagging kegiatan SDGs, aplikasi ini memonitor kinerja yang sudah hijau atau masih kuning dan merah.  Akan tetapi aplikasi hanya perangkat, jauh lebih penting mengubah pola pikir dan pelaksanaan. Transformasi bisnis Bisnis jelas tidak mungkin sukses di lingkungan dan masyarakat gagal, sehingga sektor bisnis berkepentingan SDGs tercapai. Salah satu instrumen yang disusun PBB untuk navigasi sektor bisnis adalah “Kompas SDGs” (SDGs Compass). Instrumen ini memandu integrasi arah dan strategi bisnis dengan SDGs. Peluang bisnis SDGs sangat besar. Hanya terkait di sektor pangan dan pertanian, atau fokus utama Tujuan (Goal) 2 dan menjalankan circular economy, potensi bisnisnya lebih dari 2,3 triliun dolar per tahun. Sekitar 80 juta kesempatan kerja akan tercipta (AlphaBeta, 2016). Indonesia cukup maju dalam mengarahkan bisnis agar berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan memiliki roadmap dan regulasi keuangan berkelanjutan, berisi tahapan sektor bisnis terintegrasi SDGs. Awal 2019, bank besar dan bank asing wajib memiliki rencana aksi dan sustainability report. Tahun selanjutnya, wajib untuk bank lebih kecil, semua lembaga keuangan, emiten dan perusahaan publik. Indonesia jadi negara pertama Asia yang menjual green bonds. Sektor bisnis berkontribusi melalui program corporate sosial responsibility (CSR) senilai Rp 12,5 triliun per tahun. Lebih dari itu, beberapa perusahaan bahkan telah mengintegrasikan sustainable behaviour dalam aktivitas intinya. Sebuah grup perusahaan otomotif telah mengefisiensikan energi setara Rp 408 miliar (sekitar 1.549 terajoule) dan menurunkan emisi 125 ribu ton karbon dioksida. Beberapa perusahaan makanan menambahkan zat gizi mikro untuk mengatasi “kelaparan mikronutrien”. Transformasi keagamaan Sektor filantropi atau kedermawanan berkembang. Menurut World Giving Index 2017, Indonesia adalah negara kedua paling dermawan dunia. Dana sosial keagamaan berpotensi besar. Hanya dari zakat saja diperkirakan potensinya Rp 213 triliun per tahun, namun baru tergalang kurang dari 2 persen. Filantropi jenis lain juga berkembang pesat. Kini makin jamak berdiri family philantropy foundation bahkan crowd funding untuk program sosial, ekonomi dan lingkungan. Filantropi agama bertransformasi pada tujuan lebih luas. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kini menjadikan SDGs menjadi panduan kegiatan, serta mendirikan laboratorium Islamic Innovative Financing for SDGs bekerjasama dengan United Nations for Development Program (UNDP). Di tingkat global, nilai aset Islamic Finance mencapai 2 triliun dollar AS. Organisasi perhimpunan gereja Kristen sedunia (WCC), dimana Persekutuan Gereja Gereja Indonesia (PGI) menjadi anggota, juga menyepakati SDGs sebagai panduan programnya. Pimpinan umat Katolik sedunia, Paus Francis, dalam Sidang PBB mendukung adopsi SDGs (dan Paris Declaration) sebagai harapan baru mengatasi ketimpangan dan perubahan iklim. Perguruan tinggi seperti Universitas Padjajaran, Universitas Bengkulu dan Universitas Jember membentuk SDGs Center sebagai katalisator, pemberdaya, think tank dan “klinik SDGs” di wilayahnya. Melalui SDGs, perguruan tinggi didorong berkontribusi secara riil memecahkan persoalan masyarakat. Jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan fokus SDGs telah terbentuk. Bagi banyak LSM, terlibat dalam rencana aksi pelaksanaan SDGs secara inklusif bersama pemerintah, bisnis, filantropi dan perguruan tinggi adalah pengalaman baru. Program dan kegiatan LSM jadi makin direkognisi. Kerjasama inklusif pemangku kepentingan untuk tujuan bersama akan menjadi jembatan berbagi pengalaman, inovasi dan dukungan sumber daya. Dalam konteks sektor non profit sebagai the doers untuk SDGs, mekanisme inovatif kerjasama dari pemerintah, bisnis dan filantropi perlu terus dikembangkan. Cape Town kini akan menjadi kota pertama dunia yang kehabisan air.  Bila tak teratasi, aliran air bersih berhenti total Juli tahun ini. Tak seperti dibayangkan, 70 persen permukaan Bumi diselimuti air, namun hanya 3 persen layak minum. Tahun 2014, 500 kota besar dunia masuk kategori water stress (kebutuhan air melebihi persediaan). Jakarta kini masuk peringkat 5 dari 11 kota paling rawan krisis air. Sebagai kota pesisir Jakarta rawan kenaikan permukaan air laut. Kondisi makin buruk karena warganya ramai-ramai menyedot air tanah, sehingga cadangan kantung air tanah mengempis. Celakanya, kantung air tak terisi karena kota penuh aspal dan “tanaman beton”. Transformasi perilaku SDGs penting dilaksanakan, namun jauh lebih substansial perubahan perilaku masyarakat menuju sustainable behaviour. Dalam konteks ini, peran dari media sangat strategis. Mengutip istilah Chomsky dalam arti positif, media mampu “merekayasa kesadaran” (manufacturing consent) publik sehingga mempengaruhi nilai-nilai baru. Tahun 2030 penduduk Indonesia sekitar 300 juta jiwa, penduduk dunia 8,5 miliar manusia. Bayi, anak, dan orang dewasa hingga usia 40-an saat ini akan mengalami tahun 2050, tahun di mana ada 10 miliar manusia di Bumi. Bagaimana miliaran manusia itu memenuhi kebutuhan esensial seperti air, energi dan pangan? Bila masih berperilaku seperti sekarang, krisis pasti terjadi dan konflik merajalela. SDGs mendorong pemenuhan kebutuhan pembangunan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan. Dalam konteks Indonesia, berdasarkan Perpres, pelaksanaan SDGs jadi tugas kepala Bappenas. Bagaimana Bappenas melibatkan semua pihak dan mentransformasikan SDGs menjadi “gerakan bersama” yang mengejawantah dalam sustainable culture, jelas menjadi tanggung jawab semua pihak. ●