Novel yang Tak Enak Dibaca

Novel yang Tak Enak Dibaca Budi Hatees  ;  Pengamat Kepolisian dan Pemolisian; Menulis buku “Ulat di Kebun Polri”

                                                   KORAN SINDO, 18 April 2018

                                                           

Kita membaca Novel Baswedan. Perlahan-lahan dan sangat tekun. Kita membaca sambil berharap menemukan kejutan di pengujung kisah yang jadi sorotan publik selama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dipimpin Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Seorang pembaca mendapatkan kepuasan bila ujung cerita tak bisa ditebak. Kejutan demi kejutan selama proses membaca, kemudian ditutup dengan kejutan lebih mengentakkan. Tapi, saat kita sampai di bab ketika Polri yang mengerahkan para penyidik profesionalnya, menyatakan si penyerang sebagai “orang tak dikenal”, dengan seketika kita merasa sedang membaca sebuah kisah humor. Kita tergelak karena simpul Polri itu bernuansa kocak. Tapi kita percaya polisi memiliki kemampuan mengungkap kasus-kasus kriminal, pun punya kemampuan membuka selubung atau kedok orang yang tak dikenal itu. Sebab soal buka tutup kedok para pelaku kejahatan sudah jadi “makanan” polisi sejak dulu, apa lagi setelah lembaga ini mereformasi diri nya. Bukankah pula polisi kita selalu meningkatkan kemampuan setiap anggota Korps Bhayangkara dalam me nangani pelaku tindak kriminal? Polri sudah sangat pro fesional. Lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab men ja ga keamanan dan ketertiban masya rakat serta menegakkan hu - kum ini, melatih dan men didik anggota Korps Bha yang kara untuk bisa menyesuaikan diri de - ngan segala jenis ke ja hatan. Meskipun polisi di ne gara lain selalu berada se lang kah di belakang pela ku ke ja hatan, polisi kita mi ni mal ber ada dalam langkah sama de ngan pelaku kejahatan. Setidaknya polisi kita pasti tahu siapa yang menjadi pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan, karena polisi dan pelaku berada dalam langkah yang sama. Namun, kenapa belum ada juga pelaku yang ditangkap hing ga hari ini, setelah ber bilang bulan? Di sinilah persoalannya, hal membuat kegiatan membaca Novel Baswedan menjadi sa ngat menarik sekaligus mem bo sankan. Menarik karena polisi jelas kesulitan meng ung kap siapa pelaku penyerang. Atau polisi harus mem per tim bangkan banyak hal untuk mengungkapkan pe laku pe nye rangan. Itu mem bosankan, ka rena polisi terkesan sengaja melingkar-lingkar pada hal yang sama. Berputar-putar se - rupa gasing pada satu titik tumpu. Wajar bila masyarakat memper tanyakan kinerja Kapolri Jenderal Pol Tito Karnivian. Di luar segala puji-puji atas pre s tasi di rinya sebagai Kapolri “ter lama” di negeri ini, kasus Novel Bas we dan menjadi batu san dung an. Benar, semua orang punya sisi buruk. Bahkan, se se orang seperti Kapolri Jenderal Pol Tito Kar nivian yang selalu dibicarakan sisi baiknya, ternyata punya ke le mah an, yakni dalam meng ung kap pelaku penyerangan Novel Baswedan. Daftarnya semakin ber tam bah ketika Tito Karnavian m e nolak tawaran banyak ka lang - an agar membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk meng ung kap kasus Novel Bas we dan. Misalnya saran dari Ko-misi Nasional Hak Asasi Ma nu sia (Komnas HAM). Na mun, Polri merasa masih sanggup me - nyelesaikan ka sus itu tanpa TGPF, mes ki pun kita menilai Polri jauh dari kata sanggup. Secara sederhana, kamus mendefinisikan kata “sanggup” sebagai “mampu”. Kita memahamkan kata “mampu” sebagai bisa. Definisi itu jelas tidak se suai dengan kinerja Polri dalam mengungkap kasus penye rang an Novel Baswedan. Polri jelas “tidak sanggup”, “tidak bisa”, dan “tidak mampu”, lantaran sa tu dan lain hal yang kita tidak pahami. Pemahaman kita terhadap keterlambatan pengungkapan kasus penyerangan Novel Bas wedan lebih banyak didasarkan pada logika-logika umum ter kait riwayat hidup penyidik KPK itu. Dalam banyak biografi Novel Baswedan yang dirilis media massa, disebutkan kalau man tan anggota Korps Bha yang kara ini sudah sering men dapat ancaman pembunuhan dan telah berkalikali jadi sa sar an para penyerang. Namun, dia tetap teguh sebagai penyidik profesional. Dia ungkap kasus-kasus korupsi yang di si diknya dan dia seret tokoh-tokoh yang melakukan korupsi. Dia tidak pandang bulu. Siapa pun pelaku tindak kriminal korupsi pasti ditangkapnya. Bahkan, bekas pemimpinnya di Mabes Polri ditangkapnya. Kita tak akan lupa ketika No vel Baswedan memimpin penyi di kan kasus korupsi di Ko or lan tas Mabes Polri dengan ter sang ka Mayjen Pol Djoko Susilo. Ke beraniannya telah membuat gusar Kaba res - krim Mabes Polri, saat itu dijabat Komjen Pol Su tarman beberapa bulan kemu dian dia diangkat Presiden Su silo Bambang Yu dhoyono men jadi Kapolri meng gan tikan Jen deral Pol Timur Pradopo. Sutarman mengecam Novel Baswe dan, dan kecam mengecam itu membuat lembaga Polri ber tarung dengan Komisi Pem be rantasan Korupsi (KPK). Pertarungan Polri versus KPK adalah buntut dari aksi Novel Baswedan mengacakacak Kantor Koor lan tas Mabes Polri. Per ta rungan itu seru, jauh lebih seru daripada per ta rung an antara KPK di masa awal de ngan Polri yang waktu itu di pimpin Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Akibat pertarungan itu, Polri versus KPK, Presiden Susilo Bam bang Yudhoyono harus turun tangan dan mendukung KPK. Sentuhan Presiden SBY membuat Irjen Pol Djoko Susilo yang merupakan rising start Akademi Kepolisian (Akpol) jadi tersangka korupsi, lalu jadi terpidana korupsi yang dimis kin kan. Tapi, akibat lain jauh lebih parah. Pertarungan Polri versus KPK meninggalkan den dam berkarat, karena Novel Bas wedan dipo si sikan sebagai musuh dari para koruptor. Kita tak tahu siapa koruptor itu, tapi semua pelaku korupsi yang tertangkap berasal dari ke lompok berpengaruh. Tersangka megakorupsi e- KTP adalah orang berpengaruh di DPR RI, partai politik, biro krasi negara, dan pengusaha. Novel Baswedan salah seorang penyidik yang dilibatkan meng ungkap kasus itu. Dia juga dilibatkan dalam penangkapan sejumlah kepala daerah yang korup. Dia melakukan tugasnya sebagai seorang profesional, tapi karena korupsi mendarah dan men daging dalam sendi-sendi ke hi dupan, maka semua penyidik pro fesional KPK men jadi musuh ber sama para ko ruptor. Mabes Polri jelas kesulitan menentukan siapakah dari sekian banyak orang yang tidak menyukai Novel Baswedan ber - potensi menyerang penyidik KPK itu dengan air keras? Ke sulitan Polri karena lembaga ini harus melacak satu per satu dari orang yang pernah ditangkap Novel Baswedan, yang kemung kinan besar menyimpan ke su mat membara untuk meng ha bisi Novel Baswedan. Namun, karena terlalu banyak koruptor yang ditangkap dan terlalu banyak lembaga terlibat, Polri mungkin khawatir pengungkap an itu akan mengganggu ke amanan dan ketertiban mas yarakat. Untuk itu, usulan banyak kalangan termasuk usulan Kom nas HAM tentang pem ben tukan TGPF menja di re le van. Jadi atau tidak, TGPF ter gantung kepada Polri. Pasalnya, Presiden Joko Widodo menga - takan, akan mengambil langkah lain apabila Polri menyatakan tidak sanggup mengungkap kasus Novel Bas we dan. Per soal an muncul karena Polri tidak akan pernah mengeluarkan per nyataan itu se hingga Polri yang harus mengambil inisiatif me nyi kapi perlunya TGPF. Setelah lebih setahun kerja Polri tidak membawa hasil, se harusnya Polri lebih me mi kir kan rasa keadilan publik. Novel Baswedan dibaca banyak orang, kisahnya diikuti terus menerus, dan setiap orang berharap penyidik KPK itu mendapatkan keadilan. Negara hukum ini harus menghormati rasa keadilan semua warga bangsanya. Jika cara-cara yang ditempuh belum bisa memberi rasa keadilan, maka perlu mencari cara alternatif seperti membentuk TGPF. Mari berharap. Semoga Polri mampu memberi rasa keadilan hukum bagi semua warga bangsa. Tapi tentu, kerelaan Polri membentuk TGPF juga berarti kerelaan Polri mengakui ketidaksanggupannya. Sangat wajar, bila Polri akan menolak TGPF sehingga kita tetap membaca Novel Baswedan dan membayangkan seperti apa ending dari cerita thriller ini. ●