|
AKSI demo buruh yang berlangsung akhir-akhir ini
menciptakan beragam polemik dalam diskusi publik dan di media sosial.
Sebenarnya kebijakan pengupahan kita sudah jelas. Intinya,
buruh harus dibayar sesuai ketentuan perundangan. Kalau masih lajang dan masa
kerja di bawah satu tahun, dibayar dengan upah minimum yang ditetapkan di
provinsi atau di kabupaten/kota. Penetapan upah minimum dilakukan pemerintah
setelah menerima rekomendasi dari dewan pengupahan tripartit (pemerintah,
Apindo, serikat buruh). Rekomendasi tripartit diperoleh setelah mereka
melakukan survei terhadap 60 komponen upah minimum, seperti sandang; pangan;
perumahan; sosial, dan lainnya. Mereka yang sudah bekerja di atas setahun harus
dibayar di atas upah minimum dengan menggunakan skala upah yang harus dimiliki
setiap perusahaan.
Kalau sudah ada sistem, kenapa setiap tahun ada demo,
bukankah aspirasi buruh sudah terakomodasi oleh dewan pengupahan tripartit?
Jawabannya: mekanisme di atas tak sepenuhnya terjadi. Banyak penyimpangan dan
pengemplangan. Tingkat cakupannya rendah, begitu juga kepatuhannya. Akibatnya
rawan konflik dan tak layak diteruskan sebagai sistem untuk merespons gugatan
atas distribusi keuntungan yang tak adil, kesinambungan usaha dan pekerjaan.
Justru sistem ini telah menawan hubungan industrial Indonesia tetap berada
dalam kondisi tak harmonis. Perlu sistem pengupahan baru yang memuat empat
indikator: adil, memiliki kepatuhan, mendorong keberlangsungan kerja dan usaha,
berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru.
Upah layak versus upah minimum
Tuntutan kenaikan UMP 50 persen bagi banyak pengusaha dinilai
tak masuk akal karena tak berdasarkan hasil survei. Pengusaha—khususnya
eksportir manufaktur dan UKM—saat mengikat perjanjian kontrak kerja dengan
pembeli asing tak pernah memprediksi akan terjadi kenaikan upah 94 persen dalam
dua tahun berjalan (44 persen 2013 dan 50 persen 2014). Jadi apabila upah naik
tinggi, pilihannya relokasi ke daerah yang sesuai kemampuan finansial mereka.
Sementara bagi buruh, tuntutan itu masuk akal sebab bagaimana mungkin hidup
layak di Jakarta dengan upah Rp 2,2 juta? Apalagi banyak buruh yang masih
menerima upah di bawah upah minimum. Walaupun gerakan buruh juga harus ikut
bertanggung jawab atas nasib ribuan buruh yang tahun ini kehilangan pekerjaan
akibat kenaikan upah tinggi tahun ini.
Masalah utama yang mendasar di sini adalah keanehan dalam UU
No 13/2003 (Pasal 8 Ayat 4) yang menyatakan: Pemerintah menetapkan upah minimum
berdasarkan kebutuhan hidup layak. Inilah dasar yuridis buruh tetap menuntut
upah layak. Tuntutan saat ini sudah bergeser dari upah minimum sebagai upah
jaring pengaman menjadi upah kebutuhan hidup layak (KHL). Sejak awal sudah bisa
dipastikan bahwa misi Pasal 8 tidak mungkin tercapai. Sebab, definisi hidup
layak akan terus berubah sesuai asumsi tiap pihak. Misi pemenuhan hidup layak
pun tak semata tugas pengusaha, tetapi juga pemerintah. Karena Pasal 27 Ayat
(2) dalam UUD 45 memang menuntut pemerintah memberikan jaminan penghidupan dan
pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Sayangnya, UU No 13/2013 menerjemahkan
janji konstitusi itu ke dalam 60 komponen upah. Dengan kata lain, apabila
komponen ini sudah dipenuhi, buruh akan mendapat kehidupan yang layak sesuai
amanat konstitusi.
Masalah terbaru adalah dengan menggunakan indikator 60
komponen tadi, UMP di Jakarta dan beberapa daerah lainnya sudah menerima upah
di atas upah KHL, tetapi apakah buruh di daerah itu sudah hidup layak? Jawabnya
tidak! Itulah sebabnya, buruh masih menuntut kenaikan upah hidup layak 50
persen, dengan menambah komponen hidup layak jadi 84. Tuntutannya sekali lagi
secara hukum tak salah, tetapi sayangnya tak mungkin bisa dipenuhi semua
pengusaha. Sebab 90 persen lebih pengusaha kita adalah UKM.
Kenaikan tinggi upah minimum memunculkan dilema tinggi bagi perusahaan
ini. Di satu sisi kepatuhan terhadap regulasi adalah sesuatu yang diwajibkan
pemerintah, tetapi di sisi lain persoalan upah buruh dirasakan menjadi berat,
terutama untuk industri-industri padat karya. Kecuali pemerintah yang setuju
kenaikan upah 50 persen ikut menanggung sebagian beban komponen ini.
Tahun-tahun selanjutnya mungkin tuntutan KHL akan bergerak di atas 100 komponen
dan konflik menjadi sesuatu yang tidak terelakkan apabila tidak ada perubahan
sistem.
Konsep hidup layak sebenarnya konsep ideal, yang biasanya
ditempatkan dalam sebuah cita-cita yang bersifat tekad, dalam dimensi jangka
panjang. Konsep itu tak bisa diterjemahkan dalam bentuk angka. ILO sendiri
mendefinisikan konsep hidup layak secara kualitatif, dituangkan dalam empat pilar:
penghormatan atas hak buruh; jaminan sosial; pekerjaan yang produktif; sosial
dialog. ILO tak menerjemahkan hidup layak dalam angka karena konsep hidup layak
berspektrum luas, ideal dan terus berubah.
Kebijakan
pengupahan baru
Untuk mengakhiri semua kerumitan ini, kita perlu meniru
beberapa negara yang sudah lolos dari polemik ini, dengan membuat kebijakan
pengupahan nasional yang baru. Inisiatif harus datang dari presiden atau menko
ekuin karena kebijakan pengupahan bersinergi lintas departemen. Mereka harus
menempatkan agenda ini sebagai prioritas. Segera digelar simposium nasional
dengan mengundang para pakar, tripartit, ILO, LIPI, dan lainnya untuk mencari
rumusan baru sistem pengupahan nasional. Kebetulan UU No 13/2003 mengharuskan
kelahiran peraturan pemerintah soal pengupahan, sekalipun sudah 10 tahun
diundangkan.
Semua pihak menghendaki adanya kepastian karena ketidakpastian
musuh utama ekonomi. Pebisnis tak menyukai ketidakpastian upah buruh,
sebaliknya buruh tak menginginkan konflik tak berkesudahan.
China mampu membuat aturan upah minimum yang pas sehingga
hampir 100 persen ditaati pengusaha. Penekanannya lebih ke upah minimum
sektoral ketimbang regional. China memiliki rencana pengupahan nasional yang
ditetapkan lima tahun sekali. Di Brasil upah minimum disederhanakan hanya
dengan dua indikator; tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena upah riil
yang diterima buruh diperjuangkan melalui mekanisme lain, yakni perundingan
antara buruh dan majikan, upah minimum hanya sebagai jaring pengaman. Di dua
negara tadi, hanya sedikit buruh dibayar dengan upah minimum, mayoritas di
atasnya. Tak pernah ada demo menuntut UMP. Peran serikat buruh pun jadi sangat
penting di tingkat perusahaan saat merundingkan upah. Sebaliknya di Indonesia,
sistem yang tersedia membuat upah minimum jadi satu-satunya cara menaikkan upah
buruh. Selain itu, mayoritas buruh dibayar di bawah UMP, sekalipun aturan dan
sanksinya sudah jelas. Kalau ada sistem yang tak mampu mengakomodasi
kepentingan konstituen, itu menandakan sistem itu tak layak diteruskan. Sebab,
akar masalah bukan lagi karena lemahnya pengawasan, melainkan sistem itu
sendiri perlu di-update setelah digunakan 40 tahun lebih.
Sejak upah minimum pertama kali di berlakukan, kita telah
tiga kali memiliki sistem sebagai dasar penetapan upah minimum. Jadi tak ada
alasan takut berubah. Pertama, berdasar konsep kebutuhan fisik minimum (KFM)
yang berlaku 1969-1995; kebutuhan hidup minimum (KHM) yang berlaku 1996-2005,
dan kebutuhan hidup layak (KHL) yang berlaku 2006 hingga sekarang. Kebijakan
upah minimum pertama kali diperkenalkan awal 1970-an setelah dibentuknya Dewan
Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN) berdasarkan Keppres No 85/1969 dan Dewan
Penelitian Pengupahan Daerah (DPPD) oleh pemda. Lahirnya Inpres No 9/2013 hanya
membuat kisruh baru. Seiring kian dalamnya industrialisasi, gerakan buruh dan
pengaruh politiknya menjadi sebuah keniscayaan. Manajemen politik harus diubah
dengan mengakomodasi kepentingan pelaku hubungan industrial. Setelah kebijakan
pengupahan lahir, sepatutnya langsung diikuti penetapan rencana ketenagakerjaan
nasional. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar