Bantuan Bersyarat Program Antikemiskinan

Bantuan Bersyarat Program Antikemiskinan Razali Ritonga  ;   Kapusdiklat BPS RI;  Alumnus Georgetown University, AS

                                              MEDIA INDONESIA, 14 Maret 2018

                                                           

KINERJA program antikemiskinan di Tanah Air dalam lima tahun terakhir mengalami pelambatan setelah lima tahun sebelumnya mengalami kemajuan cukup besar. Selama 2006-2011, angka kemiskinan turun rata-rata 1,06% per tahun, yakni dari 17,8% pada 2006 menjadi 12,5% pada 2011. Namun, selama 2012-2017, angka kemiskinan hanya turun rata-rata 0,28% per tahun, yaitu dari 12,0% pada 2012 menjadi 10,6% pada 2017. Melambatnya penurunan angka kemiskinan pada 2012-2017 itu tidak begitu mengejutkan mengingat semakin kecil angka kemiskinan akan semakin sulit diturunkan, terutama akibat derajat kemiskinannya kian parah. Umumnya, semakin kecil angka kemiskinan akan bermuara pada kemiskinan kronis (chronic poverty) sehingga tidak cukup mudah untuk diturunkan, apalagi dengan program biasa seperti bantuan langsung tunai. Berbeda dengan penurunan kemiskinan sebelumnya (2006-2011) yang tergolong cepat karena umumnya bersumber dari penduduk miskin sementara (transient poverty). Kemiskinan sementara kerap terjadi akibat terhentinya sumber-sumber pendapatan, seperti PHK akibat krisis ekonomi, bencana, dan meninggalnya pencari nafkah keluarga. Mereka yang tergolong miskin sementara umumnya bisa pulih kembali jika tersedia bantuan. Adapun kemiskinan kronis terjadi karena kurang memadainya sumber-sumber pendapatan untuk menopang kehidupan. Bantuan yang diberikan bagi penduduk miskin kronis umumnya hanya bersifat meringankan beban kehidupan, tapi tidak cukup untuk keluar dari kemiskinan. Bahkan, meski diberikan kesempatan berusaha bagi mereka yang tergolong miskin kronis, hal itu juga belum cukup membantu karena terkendala minimnya kapabilitas akibat derajat pendidikan dan kesehatan rendah. Mobilitas status miskin Pelambatan penurunan kemiskinan juga ditengarai karena salah sasaran. Hal itu antara lain akibat dua hal; pertama, penerima bantuan tidak termasuk target program, dan kedua, semestinya termasuk target program tapi tidak menerima bantuan. Salah sasaran (mistargeting) itu terjadi antara lain karena mobilitas status kemiskinan yang terjadi selama periode saat data dikumpulkan dan data digunakan untuk pelaksanaan program. Boleh jadi ketika data dikumpulkan seseorang tergolong miskin, tetapi ketika program dilaksanakan mereka tidak lagi tergolong miskin. Sebaliknya, pada saat data dikumpulkan seseorang tidak miskin, tapi ketika program diimplementasikan mereka tergolong miskin. Semakin lama jarak waktu antara data dikumpulkan dan diimplementasikan akan kian banyak penduduk yang mengalami perubahan status kemiskinan, yaitu dari semula miskin menjadi tidak miskin, atau sebaliknya dari semula tidak miskin menjadi miskin. Umumnya, mobilitas status kemiskinan banyak dialami penduduk miskin sementara, dan amat jarang terjadi pada penduduk miskin kronis. Maka, jika data itu digunakan untuk implementasi program, hampir dipastikan terjadi salah sasaran, yang cakupan salah sasarannya kian besar jika jarak waktu antara pengumpulan data dan implementasi program semakin lama. Potret mobilitas status kemiskinan penduduk, misalnya, dapat dicermati dari hasil Susenas Maret 2006 dan Maret 2007. Hasil pencermatan menunjukkan, sekitar 47,34% penduduk miskin pada 2006 berstatus tetap miskin pada 2007, dan selebihnya berubah menjadi hampir miskin dan tidak miskin pada 2007. Sebaliknya, dari 75,60% penduduk tidak miskin pada 2006 tetap tidak miskin pada 2007, dan selebihnya berubah menjadi hampir miskin dan miskin pada 2007 (BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2007). Bantuan bersyarat Maka, untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, data penerima bantuan program perlu diperbaiki dengan menyertai sejumlah syarat. Dengan cara itu, bantuan program diharapkan dapat diterima mereka yang benar-benar membutuhkan, khususnya mereka tergolong miskin kronis, yang pada gilirannya diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penduduk miskin kronis cenderung mewarisi kemiskinannya ke generasi berikutnya. Carmona (2009), misalnya, dalam studinya mengungkapkan ibu dan anak yang memiliki derajat kesehatan, pendidikan, dan nutrisi rendah cenderung melanggengkan kemiskinan ke generasi berikutnya. Maka, dengan tambahan syarat bagi penerima bantuan program, risiko salah sasaran bisa dihindari dan harapan terputusnya rantai kemiskinan bisa terwujud. Salah satu negara yang cukup berhasil memberlakukan bantuan tunai bersyarat ialah Brasil, yaitu melalui program Bolsa Familia sejak 2003. Adapun syarat penerima bantuan dalam Bolsa Familia itu ialah; ibu dan anaknya melakukan pemeriksaan kesehatan, menerima vaksinasi, dan anak duduk di bangku sekolah (Barrientos, 2010). Atas dasar itu, kiranya tepat jika Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Gresik pada 8 Maret 2018 menyebutkan akan menaikkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), baik dari sisi besaran bantuan maupun cakupan penerima manfaat bantuan. PKH memang hampir sama dengan Bolsa Familia, yakni bantuan tunai bersyarat terhadap keluarga, terutama ibu dan anak miskin dan rentan agar memperoleh kecukupan layanan kesehatan bagi ibu dan anak dan pendidikan bagi anak. Adapun besaran bantuan rencananya dinaikkan dari saat ini sebesar Rp1,89 juta. Selain itu, cakupan penerima bantuan juga akan diperbesar dari Rp6 juta keluarga pada tahun lalu menjadi Rp10 juta keluarga tahun ini, dan Rp15 juta keluarga tahun depan. Namun, rencana pemerintah untuk meningkatkan PKH baik dari sisi besaran bantuan maupun cakupan penerima manfaat itu belum mendapat persetujuan dari parlemen. Maka, dengan mencermati melambatnya penurunan angka kemiskinan belakangan ini, sangat diharapkan rencana itu menjadi perhatian serius di DPR untuk segera dilakukan pembahasan, terutama tentang besaran kenaikan bantuan dan cakupan jumlah penerima bantuan, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. ●