|
Mengusut
Pengemplang Pajak
Andreas Lako ; Guru Besar Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis
Unika Soegijapranata, Semarang
|
KOMPAS, 15 April 2017
|
Keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan program amnesti
pajak yang mampu memikat 965.983 peserta wajib pajak dan menghasilkan Rp
4.866 triliun harta yang dideklarasikan, serta pemasukan negara Rp 135
triliun dari hasil tebusan pajak dan lainnya, patut diapresiasi.
Meski masih jauh dari target, pencapaian tersebut
merupakan prestasi luar biasa dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Pertanyaan krusialnya, apa agenda prioritas yang perlu
dilakukan pemerintah pasca-amnesti pajak? Sejumlah pihak menyarankan agar
menteri keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, fokus mengolah dan
memperkuat pangkalan data hasil amnesti pajak agar bisa digunakan untuk melakukan
reformasi perpajakan secara menyeluruh.
Sementara dalam Tajuk Rencana ”Mengevaluasi Amnesti
Pajak”, Kompas (1/4/2017) menyarankan agar Ditjen Pajak fokus pada penegakan
hukum bagi pengemplang pajak dan mengawasi komitmen peserta pajak. Pemerintah
juga diharapkan menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan penempatan dana
untuk menarik kembali aset WNI di luar negeri.
Mengusut pengemplang pajak
Secara umum, saya mendukung sejumlah usulan tersebut.
Namun, saya mengusulkan agar prioritasnya diarahkan untuk mengusut para
pengemplang dan penggelap pajak. Tulisan ini memfokuskan pada pengemplang
pajak yang menyembunyikan asetnya di luar negeri dan penggelapan pajak oleh
korporasi PMA (penanaman modal asing). Keberhasilan menuntaskan dua agenda
tersebut bakal menghasilkan ribuan triliun rupiah untuk pendapatan negara.
Prioritas mengusut pengemplang pajak yang tidak
berpartisipasi dalam amnesti pajak pada periode I, II, dan III sangat penting
karena terkait aspek keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak (WP) sebagai
warga negara. Data amnesti pajak yang dirilis Ditjen Pajak menunjukkan
partisipasi WP besar yang selama ini memarkirkan asetnya di sejumlah negara
surga pajak (tax haven), seperti Singapura, Hongkong, Kepulauan Cayman,
Kepulauan Virgin, China, dan Australia, sangat rendah.
Misalnya, dari total deklarasi harta di luar negeri Rp
1.028 triliun dan repatriasi Rp 146 triliun (per 30 Maret 2017), sebanyak Rp
836 triliun (71,21 persen) berasal dari Singapura. Padahal, pada September
2016, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa aset WP Indonesia di
Singapura mencapai Rp 2.600 triliun. Ini berarti, partisipasi WP yang
menyembunyikan asetnya di Singapura dalam amnesti pajak hanya 32,15 persen.
Saya yakin, partisipasi wajib pajak yang selama ini menyembunyikan
asetnya di negara lain juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura.
Selain itu, data yang dirilis Ditjen Pajak juga tidak
menyebutkan berapa banyak WP yang selama ini menyembunyikan asetnya di negara
surga pajak primadona, seperti Swiss, Amerika Serikat, Luksemburg, Bahrain,
Dubai, Panama, Bermuda, Selandia Baru, dan Makau, telah berpartisipasi dalam
amnesti pajak. Padahal, negara-negara tersebut juga menjadi tempat primadona
yang aman bagi para WP besar Indonesia dalam menyembunyikan aset.
Hal lain yang juga mengherankan adalah Ditjen Pajak tidak
mengungkap berapa jumlah WP yang namanya tercatat dalam Dokumen Panama yang
ikut amnesti pajak. Padahal, ketika dokumen tersebut bocor ke publik pada
awal April 2016, ada 2.961 nama WP Indonesia dalam dokumen tersebut. Nilai
aset yang disembunyikan ditaksir di atas Rp 1.600 triliun.
Secara keseluruhan, efektivitas program amnesti pajak
memikat para pengemplang pajak yang menyembunyikan asetnya di luar negeri
sangat rendah. Apabila klaim pemerintah pada April 2016 bahwa ada Rp 11.200
triliun aset WNI diparkir di luar negeri benar adanya, maka tingkat
keberhasilan amnesti pajak hanya mencapai 10,52 persen. Karena itu, agenda
mendesak yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengusut tuntas para WP kelas
kakap bandel tersebut. Mereka harus dipaksa mendeklarasikan atau merepatriasi
asetnya dengan tarif tebusan yang tinggi.
Hal itu untuk memberikan rasa keadilan kepada para WP
patuh dan sekaligus meningkatkan kewibawaan pemerintah.
Mengusut korporasi PMA
Agenda prioritas kedua adalah mengusut dugaan penggelapan
pajak oleh korporasi PMA. Seperti diketahui, dugaan penggelapan pajak oleh
ribuan PMA sudah sering diungkap Kementerian Keuangan. Namun, tidak lanjut
pengusutannya tidak jelas. Pada November 2005, Menkeu Jusuf Anwar pernah
melaporkan ke DPR tentang dugaan penggelapan pajak oleh 750 PMA yang
merugikan negara sekitar Rp 250 triliun dengan cara melaporkan rugi selama
lima tahun.
Laporan tersebut bukannya ditindaklanjuti, tetapi justru
menjadi bumerang bagi Jusuf Anwar karena Ia langsung digantikan oleh Sri
Mulyani.
Pada November 2013, Dirjen Pajak Fuad Rahmani juga
mengungkapkan ada 4.000 perusahaan dari 7.000 PMA yang terindikasi melakukan
penggelapan pajak dengan cara melaporkan rugi dari tahun ke tahun (Kompas,
25/11/2014). Dugaan itu juga tidak ditindaklanjuti dengan alasan jumlah
aparat pemeriksa pajak sangat terbatas.
Terakhir, pada Maret-Juni 2016, Menkeu Bambang
Brodjonegoro gencar mengungkap ada 2.000 PMA yang diduga melakukan penggelapan
pajak dengan cara melaporkan rugi selama10 tahun berturut-turut sehingga
negara dirugikan Rp 500 triliun. Dugaan tersebut juga tidak ditindaklanjuti
karena posisi Bambang juga digantikan oleh Sri Mulyani. Sri Mulyani tidak
tertarik mengusutnya.
Dari catatan itu, tampak penggelapan pajak oleh ribuan PMA
dengan menggunakan teknik income decreasing (melaporkan rugi) sangat
sistematis, masif, dan berkelanjutan.
Saya menduga, selain ribuan PMA yang terindikasi
menggunakan teknik income decreasing agar bisa melaporkan rugi terus-menerus,
masih ada ribuan PMA yang juga turut menggelapkan pajak dengan menggunakan
teknik income smoothing. Teknik ini banyak digunakan korporasi karenalebih
soft dalam memanipulasi laba dengan besaran nilai yang relatif merata dari
tahun ke tahun. Tujuannya agar tidak menjadi incaran otoritas perpajakan.
Jika dugaan tersebut benar, kerugian negara akibat
penggelapan pajakkorporasi PMA dalam 20 tahun terakhir bisa mencapai ribuan
triliun rupiah. Selama periode amnesti pajak, Ditjen Pajak juga tidak pernah
mengungkap partisipasi korporasi PMA. Tampaknya, tak ada PMA yang turut
berpartisipasi.
Karena itu, saya mengusulkan agar pasca-amnesti pajak,
pemerintah juga fokus mengusut dugaan penggelapan pajak oleh ribuan PMA.
Pemerintah perlu membentuk tim auditorkompeten khusus untuk melakukan audit
investigasi atau audit forensik terhadap laporan keuangan dari semua
korporasi PMA. Apabila ditemukan ada tindakan rekayasa keuangan untuk
menggelapkan pajak, mereka harus diberi sanksi berat. Mereka juga harus
membayar kerugian negara secara utuh.
Saya yakin, apabila pemerintah serius mengusut tuntas dua
agenda prioritas itu, ribuan triliun rupiah bakal masuk ke kas negara.
Keseriusan tersebut juga akan berimplikasi positif terhadap kepatuhan wajib
pajak dan penerimaan pajak, peningkatan kinerja ekonomi dan kemajuan
pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar