Dunia Usaha Butuh Kepastian Anonim  ;   ????????

KORAN SINDO,  06 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Pembangunan ekonomi Indonesia pada masa datang akan bertumpu pada industri dan manufaktur. Era ketergantungan pembangunan ekonomi melalui sumber daya alam segera berakhir. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia saat ini sudah baik, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Memang, seharusnya Indonesia bisa lebih dari itu, terutama bila melihat kondisi ekonomi negara ini yang cukup baik. Salah satu industri yang perlu diperhatikan adalah automotif. Industri yang padat modal, padat teknologi, dan padat karya. Dalam kurun satu dekade terakhir, Indonesia telah menjadi kekuatan baru industri automotif dunia. Beberapa prinsipal bahkan sudah bersedia dan merealisasi investasi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Thailand yang selama ini tentu menjadi salah satu negara yang kompetitif di sektor ini, Indonesia memiliki banyak kelebihan. Selain populasi lebih besar, sumber dayanya juga berlimpah dan pertumbuhan ekonominya cukup baik dari tahun ke tahun. Di bidang ini, Indonesia memiliki daya saing tinggi. Harus diakui, ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan pemerintah, khususnya pemerintahan mendatang. Tantangan tersebut menyangkut persoalan infrastruktur, stabilitas politik, kepastian hukum, insentif, dan rantai birokrasi. Masalah infrastruktur misalnya, sebenarnya sudah ada planning yang jelas mengenai pembenahan infrastruktur, tetapi dalam tahap eksekusi bisa dibilang agak lambat. Pemerintah mendatang harus memperhatikan masalah itu. Infrastruktur bukan hanya jalan, tapi juga listrik dan pelabuhan. Pembenahan infrastruktur itu memang membutuhkan dana sangat besar. Namun, tentu harus ada terobosan-terobosan dari pemerintah. Misalnya, untuk mengurangi subsidi BBM (bahan bakar minyak), bagaimanapun opsi yang dipilih tentu harus berani dicoba. Subsidi harus tepat arah, tepat guna, dan tepat sasaran sehingga pemerintah memiliki anggaran yang cukup besar untuk pembenahan infrastruktur. Membengkaknya biaya logistik karena lemahnya infrastruktur di Indonesia. Jalan tol yang seyogianya bebas hambatan justru sering membuat pengiriman tersendat ke pelabuhan. Infrastruktur sangat penting agar kita mampu memenangi kompetisi. Karenanya pemerintah harus memperbaiki infrastruktur. Kalau infrastruktur baik, perekonomian akan tumbuh lebih besar lagi. Angin segar sebenarnya datang saat pemerintah mencanangkan Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tujuan pelaksanaan MP3EI itu untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan delapan program utama meliputi sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi, dan pengembangan kawasan strategis nasional. MP3EI didesain sebagai akselerasi dan ekspansi pembangunan ekonomi di Tanah Air sehingga kegiatan perekonomian tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Ini sebenarnya direspons positif oleh berbagai pihak, terutama sektor industri, juga kalangan investor. Karena di dalam program tersebut terdapat pembenahan infrastruktur yang sangat agresif. Tapi, sayangnya, kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, itu yang membuat stakeholder drop. Banyak investor yang merasakan bahwa pemerintah kurang sungguh-sungguh. Selain infrastruktur, yang sering dikeluhkan adalah masalah kepastian hukum dan birokrasi, yakni bagaimana mempermudah proses perizinan dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit. Thailand memiliki board of investmentyang bekerja sangat cepat dan sistematis, satu komando. Birokrasi di Thailand lebih ke arah eksekutor, bukan planner. Ini yang tidak dimiliki Indonesia. Di Indonesia, birokrasi perlu diperbaiki. Yang dibutuhkan bukannya birokrasi planner, tapi ke arah eksekutor. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yang sudah di-planning harus segera dieksekusi, tidak perlu ragu. Masalah insentif perpajakan untuk investor misalnya, banyak yang belum merasakan. Meskipun planningnya bagus, apa yang dijanjikan tidak ter-deliver sepenuhnya. Masalah perburuhan sudah berhasil ditangani pemerintah dan hal ini cukup membantu dunia usaha. Tapi, jangan lupa, tahun ini adalah tahun politik, akan ada pergantian pemerintahan. Masalah stabilitas politik juga menjadi salah satu isu penting bagi dunia usaha. Lihat saja, isu politik di Thailand beberapa waktu lalu memberikan dampak kurang baik bagi dunia usaha. Stabilitas politik harus dijaga karena akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jika kondisi politik stabil, tentu akan berdampak pada exchange rate dan suku bunga yang turun dan sudah tentu mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia bisa sangat kompetitif dengan adanya perbaikan-perbaikan itu. Investor masih menunggu proses pergantian pemerintahan. Jika yang terpilih sesuai harapan masyarakat dan pasar, exchange rate akan turun dan investor akan masuk ke dalam negeri. Saya contohkan untuk industri automotif. Kenapa belakangan ini pasar agak sedikit drop. Itu karena dipengaruhi nilai tukar yang berada di kisaran Rp11.000–12.000 per dolar AS, juga suku bunga yang masih tinggi sehingga penjualan produk automotif agak sedikit terhambat. Tapi, keyakinan saya, fenomena ini tak akan berlangsung lama. Asalkan stabilitas politik terjaga, penjualan mobil nasional masih berada di level 1,2 juta unit tahun ini. Apalagi, sekarang pertumbuhan ekonomi nasional sudah menyebar. Jika 15 tahun lalu 70% penjualan masih didominasi di Jakarta, sekarang sudah menyebar. Jakarta hanya 30% dan total Pulau Jawa sudah mengerucut ke arah 60%. Di Sumatera 15%, Kalimantan 10%, dan sisanya daerah lain di Indonesia. Memang dulu terpusat di Jakarta, tapi sekarang tidak lagi. Fenomena ini juga menunjukkan betapa daerah-daerah di luar Jawa sudah tumbuh pesat, salah satunya Sulawesi. Karena itu, sebaiknya pemerintah mulai memikirkan untuk membentuk sebuah kawasan atau sebut saja kota kedua setelah Jakarta sebagai pusat pemerintahan atau pusat bisnis sehingga pertumbuhan akan lebih merata lagi. Memang, nantinya akan ada kendala masalah logistik. Meski hal itu tidak mudah dilakukan, idenya patut dipertimbangkan. Jika pertumbuhan sudah merata, tak sulit bagi Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain. Di sektor automotif misalnya, kenapa Thailand masih agak dominan, ini hanya masalah historis masa lalu. Pada 18 tahun lalu, kebijakan pemerintah saat itu membuat pihak prinsipal akhirnya berinvestasi ke Thailand. Ke depan, jika Indonesia berhasil memberikan jaminan kepastian hukum, memperbaiki infrastruktur, dan menghilangkan hal-hal yang menghambat investasi, saya yakin Indonesia akan menjadi negara tujuan investasi. ●