Ekonomi Perikanan dan Kesejahteraan Nelayan Suhana  ;   Peneliti di Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

SINAR HARAPAN,  26 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Pembangunan ekonomi perikanan dalam masa terakhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II memberikan catatan buruk bagi kesejahteraan nelayan. Kesejahteraan nelayan terus menurun dalam lima tahun terakhir. Bbahkan yang terjadi dalam triwulan I/2014, kesejahteraan nelayan berada di titik terendah. Padahal, pertumbuhan ekonomi perikanan cenderung meningkat. Hal ini pun memperkuat dugaan publik selama ini, bahwa program bantuan 1000 kapal di atas 30 GT tidak berdampak ke peningkatan kesejahteraan nelayan. Data Badan Pusat Statistik (2014) menunjukkan, pada periode 2005-2013, pertumbuhan ekonomi perikanan berkisar 5,07-6,96 persen. Sementara itu berdasarkan data nota keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 terlihat, ekonomi nasional dalam periode 2004-2008 rata-rata tumbuh 5,9 persen per tahun. Dengan demikian terlihat, sektor perikanan memiliki pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Produksi perikanan juga memperlihatkan peningkatan serupa. Data FAO (2014) menunjukkan, pada periode 2000-2012, pertumbuhan produksi perikanan mencapai 9,34 persen per tahun. Dalam periode tersebut pertumbuhan perikanan budi daya tercatat mencapai 20,59 persen per tahun dan perikanan tangkap hanya 2,93 persen per tahun. Total produksi perikanan pada 2000 mencapai 5,12 juta ton, terdiri atas 4,12 juta ton perikanan tangkap dan 882.99.000 ton perikanan budi daya. Namun demikian pada 2012, produksi perikanan meningkat tajam menjadi 15,42 juta ton per tahun, terdiri atas 5,822 juta ton produksi perikanan tangkap dan 9,60 juta ton produksi perikanan budi daya. Demikian juga dengan perkembangan perdagangan ikan dan produk perikanan. Data UN-Comtrade (2014) menunjukkan, dalam kurun 1996-2013, neraca perdagangan ikan dan produk perikanan Indonesia cenderung terus meningkat, walaupun dalam beberapa tahun terjadi penurunan yang cukup tinggi. Data UN-Comtrade (2014) menunjukkan pula, neraca perdagangan ikan dan produk perikanan pada 1996 mencapai US$ 1,57 miliar. Sementara itu, pada 2013 meningkat menjadi US$ 2,64 miliar. Berdasarkan data yang sama, terlihat penurunan tertinggi neraca perdagangan ikan dan produk perikanan terjadi pada 2009. Penurunan tersebut terjadi seiring meningkat tajamnya nilai impor ikan dan produk perikanan Indonesia. Sementara itu, nilai ekspor turun. Nilai impor ikan dan produk perikanan pada 2009 mencapai US$ 148,96 juta dan nilai ekspor US$ 1,71 miliar. Berdasarkan perkembangan nilai terlihat, neraca perdagangan ikan dan produk perikanan dalam periode 1996-2013 rata-rata tumbuh 3,52 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2011 dan 2012, yaitu 21,52 persen per tahun dan 16,30 persen per tahun. Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi pada 2009, mencapai negatif 16,12 persen per tahun. Pertumbuhan negatif tersebut diduga disebabkan meningkatnya nilai impor ikan, khususnya yang berasal dari Tiongkok. Kesejahteraan Turun Meningkatnya pertumbuhan ekonomi perikanan, pertumbuhan produksi perikanan, dan neraca perdagangan ikan nasional ternyata belum berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan. Bahkan dalam lima tahun terakhir, kondisi kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan cenderung turun. Data BPS (2014) menunjukkan, rata-rata nilai tukar nelayan pada 2009 mencapai 105,69 dan pada 2013 turun menjadi 104,98. Sementara itu pada 2014 (per bulan April), rata-rata nilai tukar nelayan turun menjadi 102,49. Bahkan dalam Januari-April 2014, kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan periode bulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan, pertumbuhan ekonomi perikanan, pertumbuhan produksi perikanan, dan neraca perdagangan ikan nasional lebih banyak dinikmati para pemodal besar dan asing. Berdasarkan catatan yang penulis miliki, peningkatan investasi asing di sektor perikanan sudah terjadi sejak awal 2006. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM 2014) menunjukkan, investasi asing (PMA) pada 2006 mencapai 99,94 persen, sedangkan penanaman modal dalam negeri hanya mencapai 0,06 persen. Peningkatan PMA tersebut mencapai puncaknya pada 2008. Data BPKM memaparkan, investasi sektor perikanan pada tahun tersebut 100 persen PMA. Namun demikian, memasuki 2009, investasi asing turun menjadi 67,37 persen, sedangkan investasi dalam negeri (PMDN) meningkat menjadi 32,63 persen. Peningkatan peran PMDN tersebut tidak terlepas dari desakan publik kepada pemerintah untuk membatasi kepentingan asing di sektor perikanan. Puncaknya ketika menteri kelautan dan perikanan mengesahkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 5/2008 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dipertegas kembali dengan disahkannya revisi Undang-Undang (UU) No 31/2004 tentang Perikanan menjadi UU No 45/2009 tentang Perikanan, pada masa akhir periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan DPR periode 2004-2009. Pada kedua peraturan tersebut, kepentingan asing di sektor perikanan sangat diperketat. Peraturan itu juga lebih mendorong keterlibatan nelayan, pembudi daya ikan, investor dalam negeri, dan pengusaha ikan nasional. Namun demikian, tahun 2010, persentase PMA kembali meningkat seiring tidak konsistennya kebijakan menteri kelautan dan perikanan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, yang kembali memasukkan kepentingan asing di sektor perikanan. Berdasarkan hal tersebut, di akhir masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini, menteri kelautan dan perikanan perlu memperkuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan nasional. Selain itu, penguatan penyuluh perikanan sangat mendesak dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Para penyuluhlah yang ada di garis paling depan dalam membina para nelayan dan pembudi daya ikan. ●