Mendadak Merasa Berbeda

Mendadak Merasa Berbeda J Kristiadi  ;   Peneliti Senior CSIS

                                                          KOMPAS, 16 Mei 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/analisis-politik/2017/05/16/Mendadak-Merasa-Berbeda

                                                           

Secara eksistensial dan natural, bangsa Indonesia adalah nation yang multikultural. Perbedaan bukan sesuatu yang asing bagi rakyat Indonesia karena keragaman sudah melekat erat dan dianggap sebagai kodrat keberadaan bangsa Indonesia. Namun, mengapa beberapa tahun terakhir tiba-tiba mendadak timbul rasa berbeda antarwarga bangsa, masing-masing merasa menjadi liyan (bukan lagi teman). Nuansa itu sangat mudah dicecap mulai dari relasi dengan sopir, sejawat, tetangga, grup WA (Whatsapp), hingga teman sekantor. Bahkan, sampai mode pakaian dan arsitektur bangunan pun dapat memicu rasa berbeda dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Relasi sosial sudah tidak wajar, masing-masing seakan mencoba menyembunyikan rasa saling curiga. Rasa berbeda itu terasa mendadak dan menyengat karena selama puluhan tahun bangsa Indonesia merawat kodrat keragaman dengan mengembangkan harmoni, toleransi, dan saling menghargai. Pluralitas bukan menjadi garis pembatas identitas, melainkan justru menjadi khazanah mulia bangsa. Relasi itu makin cair karena garis kesetiaan afiliasi primordial sudah silang-menyilang sehingga unit sosial terkecil, keluarga, dapat terdiri atas berbagai unsur primordial yang tumpang tindih, garis agama, suku, ras, dan lain-lain. Kebinekatunggalikaan sudah dirasakan dalam keluarga. Maka, tidak mengherankan kalau dunia pun tidak hanya terpesona, tetapi juga ternganga dengan praktik kebangsaan di Indonesia. Mereka juga sangat mengagumi dan menghargai sikap moderat Islam di Indonesia sehingga selalu dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Keharmonisan kehidupan bangsa tidak jatuh dari langit, tetapi merupakan hasil perjuangan berdarah-darah dan kerja amat keras dan saling berkorban untuk mencari titik temu dari para pendiri bangsa yang terdiri dari berbagai aliran, agama, suku, ras, dan ciri-ciri identitas eksklusif lainnya. Mereka bahu-membahu melakukan gerakan melawan penjajah dengan merajut semua perbedaan dan solidaritas primordial menjadi suatu kekuatan dahsyat sehingga dapat melawan kebengisan kolonial. Proses rakyat Indonesia mengembangkan kebangsaan dimulai dari dinamika dan dialektika pergerakan rakyat membangun bangsa, membentuk negara berdasarkan nilai-nilai inklusif dalam Pancasila, konstitusi yang menegaskan bentuk negara adalah republik serta kesetaraan semua warga bangsa di depan hukum. Namun, pertanyaannya, mengapa kalau fondasi hidup harmonis yang ditopang oleh nilai-nilai luhur dan sejarah panjang perjuangan para pendiri negara mendadak merasa berbeda dan bernuansa saling curiga?  Jawaban generik dan klasik adalah semua perjalanan bangsa tidak selalu linier, tetapi berliku-liku dan tidak jarang sarat derita. Penyebab yang lebih spesifik adalah beban berat bangsa mengelola negara (kekuasaan). Penelusuran sejarah, antara lain dalam buku Menjadi Indonesia oleh Parakitri Simbolon (Penerbit Buku Kompas dan Grasindo, 1995), bahwa rakyat Indonesia selama ratusan tahun dijajah sampai Jepang menyerah tahun 1945, tidak berpeluang membangun tradisi pemerintahan yang bertanggung jawab. Praktik pengelolaan kekuasaan sejak kemerdekaan hingga sekarang ini selalu bersifat ”uji coba”; narasi besarnya adalah Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, dan kini Demokrasi Pascareformasi. Tragisnya, keterbatasan empirik mengelola negara berpacu dengan hasrat menggebu para elite politik berburu kekuasaan. Akibatnya, pranata dan lembaga negara menjadi lemah; sementara itu tantangan membangun negara semakin kompleks karena faktor ketidakadilan mengelola globalisasi, praktik pasar bebas yang nyaris absolut, jurang kaya-miskin semakin lebar. Semua faktor tersebut bertemu dengan paham populisme berbasis solidaritas primordial, neonasionalisme, politik pasca-kebenaran (post-truth politics) dengan digitalisasi politik. Adonan dari berbagai variabel tersebut juga melanda jagat perpolitikan Indonesia. Pilkada DKI Jakarta yang keras dan kumuh karena polusi ujaran kedengkian SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) telah usai, tetapi tampaknya rasa berbeda bernuansa SARA antarwarga masih akan berlanjut. Putusan penjara dua tahun atas Basuki Tjahaja Purnama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan langsung masuk tahanan dalam kasus dugaan penodaan agama dianggap oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dunia tidak adil. Gerakan mengirim bunga dan menyalakan lilin sebagai manifestasi pengakuan heroisme Basuki berjuang habis-habisan menyejahterakan warga Jakarta berlanjut ucapan duka atas ketidakadilan. Bola salju pengiriman bunga dan menyalakan lilin tampaknya tidak hanya berkenaan dengan nasib Basuki, tetapi juga gerakan dan simbol menyelamatkan ke-Indonesia-an dari ancaman serius politik sektarian. Mencermati dinamika dan dialektika politik dewasa ini, kalau tidak ditangani dengan bijak, pertaruhannya adalah ke-Indonesia-an yang inklusif. Langkah mendesak adalah dialog rasional para tokoh masyarakat untuk mendinginkan politik yang hampir mencapai titik didih yang membahayakan eksistensi dan survivalitas negara. Berikutnya, negara atau persisnya presiden harus mengonsolidasikan pemerintahan dan bertindak tegas terhadap mereka yang mengancam konstitusi dan Pancasila, serta berkompromi secara terukur dengan lawan-lawan politiknya. Semua itu dilakukan demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera. ●