Muhammadiyah dan Pemerintah Fajar Riza Ul Haq  ;   Direktur Eksekutif Maarif Institute

KOMPAS,  22 November 2014

                                                                                                                       

“ORANG  Muhammadiyah itu orang merdeka. Terserah mereka dalam berwarga negara.” Pernyataan itu terlontar dari Buya Syafii Maarif menjawab kejaran pertanyaan para wartawan seusai menerima kunjungan Joko Widodo (calon presiden kala itu) di kediamannya (Kompas, 3/5/2014). Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menepis anggapan bahwa pertemuan dirinya dengan Jokowi mengarah pada kontrak politik antara capres PDI-P itu dan Muhammadiyah. Buya Syafii sangat percaya semangat egalitarian dan kemerdekaan dalam budaya organisasi yang kini berusia 105 tahun ini merupakan prinsip yang membuatnya tak oleng meski diterpa badai pelbagai zaman, mulai dari era pra-kemerdekaan hingga era Reformasi. Perjalanan pemilu presiden yang lalu memang membuktikan bahwa institusi Muhammadiyah berhasil menjaga netralitas politiknya, terutama tecermin dari sikap politik Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sebagai simbol marwah organisasi. Namun, dinamika pilpres dan tingkat akomodasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap Muhammadiyah akan menentukan relasi kedua entitas ini dalam perjalanan pemerintahan lima tahun mendatang. Ini poin penting yang menjadi refleksi bersama saat warga Muhammadiyah merayakan hari lahirnya yang ke-102 pada 18 November 2014. Muhammadiyah tanpa negara? Ada harapan besar bahwa relasi Muhammadiyah dan negara pada era JKW-JK bisa lebih produktif dibandingkan era SBY-Boediono yang cenderung ”dingin”. Gejala ”demuhammadiyahisasi” pada era SBY di beberapa kementerian telah mengusik rasa keadilan. Sikap kritis tokoh-tokoh kunci Muhammadiyah ditengarai salah satu pemicunya. Yang paling menohok Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan Publik pada 2011. Era JKW-JK menawarkan jendela baru. Terlebih JK dikenal sangat dekat dengan Muhammadiyah, juga Jokowi yang rajin menemui tokoh Muhammadiyah jelang pilpres. Agak personal, Ibu Negara Iriana pernah mengenyam pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Namun, asa itu harus membentur realitas politik yang tak bersahabat menyusul pengumuman Kabinet Kerja oleh Presiden Jokowi. Tak bisa dimungkiri kekecewaan melanda warga Muhammadiyah pasca pengumuman kabinet. Pangkalnya, tak ada kader inti Persyarikatan sesuai aspirasi organisasi dalam formasi kabinet itu, khususnya pos kementerian pendidikan. Tak pelak Buya Syafii menjadi salah satu pusat pertanyaan, aduan, bahkan protes dari banyak warga Muhammadiyah yang merasa kecewa, tidak terkecuali para pengurus pusat dan daerah. Keberadaan beberapa menteri yang dianggap memiliki subkultur Muhammadiyah tidak cukup mampu menghilangkan kegusaran. Penjelasan belakangan bahwa Nila Moeloek ditunjuk menjadi Menteri Kesehatan atas rekomendasi PP Muhammadiyah dirasa masih menyisakan tanya. Namun, dalam pesan singkatnya, Buya Syafii menulis respons bijak, ”Tidak perlu bersikap reaktif, sekalipun kita memerlukan negara, Muhammadiyah 33 tahun lebih tua”. Disusul pesan berikutnya, ”Jika ukurannya hanya jatah kursi tanpa mengaitkannya dengan kepentingan bangsa secara keseluruhan, maka mencari sahabat yang benar menjadi masalah serius” (27/10). Pendiri Maarif Institute ini sangat meyakini tesis kesetaraan hubungan antara Muhammadiyah dan negara dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Sebuah penegasan arah politik kebangsaan Muhammadiyah yang lebih otonom dari perspektif politik kewargaan. Apakah Muhammadiyah akan kehilangan akal sehatnya karena aspirasinya tidak diakomodasi JKW-JK? Jelas tidak! Muhammadiyah sudah lama hadir sebelum republik ini lahir dan sudah sekian lama membantu pemerintahan dalam menunaikan amanat konstitusinya. Dinamika hubungan            Secara historis, hubungan Muhammadiyah dan negara sangat dinamis dipengaruhi pelbagai faktor dan orientasi aktor-aktornya. Menurut penelitian Saud El Hujaj (Lihat Tanwir Vol 1 No 1, Mei, 2003: 74-75), ada tiga model relasi Muhammadiyah dan negara sepanjang sejarah perjalanan Muhammadiyah. Pertama, model hubungan Muhammadiyah tidak mencampuri urusan politik. Pendekatan ini diterapkan pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang dibidani Ahmad Dahlan ini tidak terseret pada pilihan gerakan kooperatif dan nonkooperatif dalam memperjuangkan Indonesia merdeka. Model yang disebut Emmerson sebagai sikap akomodatif ini berlaku pula pada periode pasca Orde Baru. Kedua, model hubungan Muhammadiyah sebagai subordinasi negara. Model ini terlihat jelas pada masa pendudukan Jepang yang sangat militeristik. Muhammadiyah menempatkan aktor negara sebagai institusi pemaksa yang mendisiplinkan manusia dengan cara-cara kekerasan. Model ini juga berlangsung pada akhir Orde Lama dan dekade pertama Orde Baru. Kekuatan-kekuatan sosial-politik di luar negara dipinggirkan dan hanya menjadi aksesori penguasa. Ketiga adalah model hubungan Muhammadiyah yang masuk ke ranah kenegaraan. Pola ini terpotret mulai dari keterlibatan mendirikan partai politik (Masyumi), membidani kelahiran partai politik (PAN), hingga berperan aktif dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Pada masa Reformasi, Muhammadiyah memainkan peran-peran strategis nonparpol dalam koridor masyarakat sipil, terutama pada periode Amien Rais, Buya Syafii, dan Din Syamsuddin. Pada awal tahun 2003, secara jernih Buya Syafii menuturkan bahwa Amien yang telah berjasa mengeluarkan Muhammadiyah dari subordinasi negara sehingga mampu setara dengan negara. Lalu bagaimana kira-kira hubungan Muhammadiyah dan pemerintahan JKW-JK? Secara umum polanya tak akan keluar dari model ketiga seperti diyakini Buya Syafii. Tentu kepemimpinan baru Muhammadiyah pada muktamar tahun depan akan ikut menentukan, tetapi kecil kemungkinan mereka nanti akan mengambil jalan memunggungi negara kecuali ada peristiwa luar biasa. Paling tidak ada tiga kondisi yang akan ikut memengaruhi tensi hubungan. Pertama, langkah awal pemerintahan baru telah meninggalkan jejak yang kurang positif di mata warga Muhammadiyah. Tentu tidak adil menghakimi sebelum bekerja. Muhammadiyah tak akan sungkan mengapresiasi jika pemerintah berprestasi, tetapi juga tidak gentar untuk memberikan kritik, bahkan koreksi seperti telah ditunjukkan selama ini. Kedua, Muhammadiyah tak mengenal budaya mentransaksikan dukungan dengan posisi politik, tetapi akan siap mendistribusikan kader-kader terbaiknya jika diminta. Ini fatsun yang masih dipegang teguh kalangan mainstream. Namun, jika pemerintah menempatkan orang-orang bermasalah dan atas dasar transaksi gelap politik di pos-pos strategis kenegaraan, itu sudah mengundang musuh sendiri. Ketiga, Muhammadiyah concern dengan agenda-agenda politik publik, seperti kedaulatan ekonomi, pemberantasan mafia (migas dan impor), pengembangan sumber daya manusia, dan pelayanan publik yang terjangkau. Selama JKW-JK tidak bergeser dari komitmen akan nilai-nilai kebajikan publik dan keberpihakan pada orang-orang tidak mampu, mereka akan memenangkan hati warga Muhammadiyah. Sebab, rasionalitas dan etos manusia merdeka merupakan karakter yang ditopang oleh tradisi kelembagaan yang kuat. Akhirnya, selamat milad ke-102 Muhammadiyah! Tetaplah bersinar seperti matahari yang tak mengenal pilih kasih. ●