Bentrok Tafsir dalam Kajian Akademis Sastra Arif Bagus Prasetyo ;   Sastrawan

                                                         KOMPAS, 07 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Baru-baru ini terbit buku Sastra dan Politik: Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru (2015) karya Yoseph Yapi Taum. Buku ini menyoroti politik ingatan Orde Baru tentang tragedi 1965. Secara besar-besaran, sistematis, dan kontinu, rezim Orba menciptakan dan memasyarakatkan berbagai representasi tentang tragedi 1965, mulai dari pemberitaan G30S di harian Berita Yudha dan Angkatan Bersendjata, penerbitan buku sejarah, sampai produksi film Pengkhianatan G30S/PKI. Dalam berbagai representasi resmi itu, komunis ditabalkan sebagai pengkhianat bangsa, tragedi 1965 diingat secara terbatas pada pembunuhan petinggi militer pada 30 September 1965, dan pembantaian massal terhadap tersangka komunis serta pelanggaran hak asasi manusia pasca G30S dilupakan. Sastra bangkit melawan politik ingatan Orba itu. Dalam kajian Yoseph, sepuluh cerpen bertema tragedi 1965 yang muncul pada 1966-1970 melakukan perlawanan gelombang pertama, terdiri dari "perlawanan keras", "perlawanan pasif", dan "perlawanan humanistik". Perlawanan dilancarkan dengan "memberikan simpati yang sangat tinggi terhadap orang-orang komunis atau mereka yang memiliki kaitan dengan orang-orang komunis". "Secara umum," simpul Yoseph, "sastra Indonesia pada periode 1966-1970 menampilkan sikap yang berbeda dari sikap aparat dan mainstream pada waktu itu, yang secara gencar melakukan pembunuhan dengan sistem 'tumpas kelor' (pembasmian sampai ke akar-akarnya) terhadap anggota PKI dan keluarganya.. Yang mencuat secara sangat dominan dalam karya-karya sastra 1966-1970 adalah konstruksi wacana tandingan yang melakukan perlawanan terhadap hukuman, siksaan, dan pembunuhan anggota PKI, khususnya pembunuhan terhadap orang-orang yang dipandang tidak bersalah. Wacana tandingan menolak dan memprotes pembunuhan yang kejam itu disampaikan melalui sudut pandang tokoh-tokoh cerita." Yoseph bukan sarjana pertama yang membahas cerpen-cerpen tragedi 1965 pada periode 1966-1970. Dua tahun sebelum buku Sastra dan Politik terbit, empat dari cerpen-cerpen yang dibahas Yoseph telah dianalisis oleh Wijaya Herlambang dalam buku Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti Komunisme Melalui Sastra dan Film (2013). Empat cerpen itu adalah "Pada Titik Kulminasi" (Satyagraha Hoerip, 1966), "Perempuan dan Anak-anaknya" (Gerson Poyk, 1966), "Perang dan Kemanusiaan" (Usamah, 1969), dan "Ancaman" (Ugati, 1969). Meskipun spirit ideologis dan sebagian isi buku Wijaya mirip dengan buku Yoseph, analisis Wijaya terhadap empat cerpen itu menghasilkan simpulan yang mutlak bertentangan dengan simpulan Yoseph. Menurut Wijaya, keempat cerpen tersebut (ditambah dua cerpen lagi yang tidak dibahas Yoseph) "adalah bentuk justifikasi atas kekerasan yang dialami kaum komunis, dengan cara memanipulasi gagasan humanisme yang didasarkan pada konflik psikologis para tokohnya, untuk membuat pembaca bersimpati kepada para pembunuh ketimbang pada para korbannya". Sama seperti Yoseph, Wijaya memusatkan analisis cerpen pada sudut pandang tokoh cerita. Ia membedah konflik psikologis dan membongkar manipulasi ideologis dalam empat cerpen itu. Namun, apa yang dilihat oleh Yoseph secara positif sebagai simpati yang sangat tinggi dari para cerpenis terhadap korban tragedi 1965 justru dipandang negatif oleh Wijaya. "Dengan menggambarkan tokoh-tokoh anti komunis itu sebagai kaum humanis sejati yang bersimpati dan menolong keluarga komunis, sementara pada saat yang sama menghujat komunisme dan simpatisannya, karya-karya ini memaksa pembaca untuk menerima bahwa pahlawan yang sesungguhnya adalah mereka yang terlibat dalam pembunuhan massal kaum komunis," kata Wijaya. "Apa yang terlihat sebagai simpati kepada keluarga korban pembantaian ternyata merupakan simpati terhadap penderitaan psikologis pelaku pembantaian sendiri yang disebabkan oleh kesaksian mereka terhadap siksaan yang mereka lakukan terhadap para korban." Dua kajian Dua kajian dari dua sarjana tentang cerpen-cerpen yang sama ternyata membuahkan hasil yang tidak saja berbeda, tetapi bahkan berkebalikan secara sempurna, bagaikan bumi dan langit. Sastra dan Politik dan Kekerasan Budaya sama-sama kritis terhadap hegemoni politik-budaya rezim Orba, sama-sama buku yang berasal dari disertasi doktoral di perguruan tinggi ternama (Universitas Gadjah Mada dan University of Queensland, Australia), dan sama-sama menganalisis sudut pandang tokoh cerpen terhadap tragedi 1965. Namun, kesamaan itu ternyata justru membuka jalan bagi perbedaan tafsir yang sangat tajam tentang makna karya sastra yang sama. Bagaimana kita mesti menanggapinya? Para penganut paham "kematian pengarang" Barthes pasti menganggap wajar kasus bentrok tafsir ini atau bahkan meniscayakannya. Setelah Barthes (dan Derrida), makna suatu teks (karya sastra) bukanlah sesuatu yang ditanam pengarang dalam karyanya, melainkan diproduksi oleh pembaca melalui praktik pembacaan. Produktivitas teks inilah yang membuka kemajemukan tafsir karena tafsir yang berbeda-beda dari setiap pembaca niscaya merupakan bagian integral dari produksi makna teks. Suatu teks tidak pernah bermakna tunggal dan tidak ada satu makna yang dapat diklaim paling benar atau lebih benar daripada makna lain. Namun, terlepas dari filosofi Barthesian atau Derridaian yang merayakan pluralitas makna, rasanya ada yang meresahkan dalam kasus bentrok tafsir cerpen tragedi 1965 antara Yoseph dan Wijaya. Pasalnya, perbedaan tafsir mereka memiliki efek etis. Tragedi 1965 adalah petaka kemanusiaan mahadahsyat yang meminta begitu banyak korban manusia dan dampak buruknya terasakan sampai hari ini. Secara tidak langsung tafsir Yoseph meletakkan para sastrawan penulis cerita tragis itu di barisan "pahlawan kemanusiaan", sedangkan tafsir Wijaya menaruh mereka di deretan "penjahat kemanusiaan". Situasinya lebih merisaukan lagi jika kita ingat bahwa kini para pengarang tersebut telah "tiada", dalam arti wafat atau tidak kedengaran lagi gaungnya, dan cerpen mereka pun sulit diakses publik. Untuk menambah masalah, baiklah kita ingat juga bahwa baik Yoseph maupun Wijaya adalah pendidik sehingga berpotensi mengajarkan "kebenaran" tafsir masing-masing yang berseberangan itu kepada anak didik. Kasus bentrok tafsir Yoseph versus Wijaya secara dramatis menunjukkan bahwa kajian akademis yang menelaah karya sastra, tanpa menyelidiki riwayat pengarang, ternyata berpotensi menerakan moralitas tertentu pada pengarang. Mungkin kalangan akademis perlu memikirkan kembali model kajian sastra "politis", seperti yang diterapkan Yoseph dan Wijaya, dan konsekuensi moral-etisnya. Mungkin Yoseph dan Wijaya perlu dipertemukan dalam diskusi terbuka agar masyarakat dapat lebih arif menyikapi temuan ilmiah mereka tentang cerpen tragedi 1965. Sayang sekali, Wijaya telah berpulang ke haribaan Tuhan, hanya selang dua bulan setelah buku Yoseph terbit. ●