Mencabut Sumbatan Reforma Agraria
Usep Setiawan ;
Anggota Dewan Pakar Konsorsium
Pembaruan Agraria
|
KOMPAS, 07 Mei 2016
Reforma agraria yang
dijanjikan Presiden Joko Widodo dalam Nawacita tersumbat. Biang keladinya
adalah tidak memadainya kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional sebagai lokomotif dari reforma agraria.
Janji redistribusi 9
juta hektar tanah bagi rakyat miskin masih menggantung di langit. Menurut
laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), sepanjang 2015 capaian redistribusi tanah baru sebanyak 85.415
bidang untuk tanah seluas 76.873,5 hektar. Artinya, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam setahun hanya mampu mencapai
0,85 persen dari target luas redistribusi tanah yang dijanjikan Nawacita.
Pendekatan bidang dalam legalisasi dan sertifikasi yang individual menambah
sumbatan bagi reforma agraria sejati.
Alih-alih sukses
meredistribusi tanah, sebagai bagian mutlak dari landreform yang merupakan
inti reforma agraria, Kementerian ATR/BPN belum lama ini ditegur Presiden
Jokowi karena gagal meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan. Dalam
suatu acara, Jokowi mengingatkan Menteri ATR/Kepala BPN agar pengurusan sertifikat
tanah yang lama dan mahal jangan diteruskan.
”Saya beri peringatan
kepada Kepala BPN. Saya tidak mau lagi terlalu lama (mengurus sertifikat),
terlalu ruwet. Dari saya lahir sampai sekarang, kok, mengurus sertifikat lama
banget. Apa-apaan ini. Enggak bisa. Jangan diterus-teruskan,” ujar Presiden
(www.kompas.com, 12 April 2016).
Perlu strategi baru
Apa yang penting
dilakukan agar sumbatan reforma agraria bisa dicabut?
Kiranya diperlukan
terobosan yang mendasar. Cara kerja yang biasa-biasa saja dari kementerian/lembaga
terkait harus ditinggalkan. Pada tataran kebijakan, diperlukan desain
pelaksanaan reforma agraria yang utuh dan dituangkan ke dalam suatu strategi
nasional untuk dijalankan oleh semua unsur pemerintahan secara sinergis
lintas sektor.
Presiden dan para
menteri sampai bupati dan kepala desa, dari istana sampai balai desa, mesti
segera menyiapkan diri dan bergegas menjalankan strategi nasional pelaksanaan
reforma agraria. Secara substansi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 telah
menetapkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas nasional.
Merujuk naskah RKP
2017 yang disiarkan Bappenas (18 April 2016) terdapat enam program prioritas
dalam Prioritas Nasional Reforma Agraria, yakni: (1) penguatan kerangka
regulasi dan penyelesaian konflik agraria; (2) penataan penguasaan dan
pemilikan tanah obyek reforma agraria; (3) kepastian hukum dan legalisasi hak
atas tanah obyek reforma agraria; (4) pemberdayaan masyarakat dalam
penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah obyek reforma agraria; (5)
pengalokasian sumber daya hutan untuk dikelola oleh masyarakat, dan (6)
kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah
(http://musrenbangnas.bappenas.go.id).
Matangkan persiapan
Tiap-tiap program
prioritas tentu harus segera diisi oleh kegiatan-kegiatan prioritas yang akan
dikerjakan sendiri-sendiri ataupun bekerja sama oleh kementerian/lembaga
pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai desa. Partisipasi masyarakat,
baik kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil maupun perwakilan dari masyarakat
(buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, dan kaum miskin lainnya), yang
mendapatkan manfaat dari reforma agraria, turut menentukan keberhasilan
capaian program.
Yang pokok, capaian
reforma agraria ialah meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin pedesaan
secara bersama serta memampukan desa dalam mengatur penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah, hutan, dan kekayaan alam lainnya.
Setelah komitmen
politik Nawacita dituangkan ke dalam strategi nasional pelaksanaan reforma
agraria, segera persiapan dimatangkan. Para menteri dan pimpinan lembaga
pemerintah yang membantu presiden hendaknya satu garis dan satu komando untuk
sukseskan reforma agraria.
Selain kesiapan
kapasitas personalia pemerintahan, perlu disiapkan pula kelembagaan khusus
yang bertugas menjalankan reforma agraria. Sinergi pelaksanaan tugas dan
fungsi kelembagaan dalam menata agraria akan memastikan siapnya birokrasi.
Kebijakan, regulasi,
dan pembiayaan untuk reforma agraria juga perlu disiapkan secara matang dan
kuat. Untuk itu, berbagai kajian dan upaya perubahan kebijakan yang bersifat
terobosan menjadi penting dilakukan. Jangan sampai agenda besar yang sangat
mendasar bagi perwujudan kemandirian bangsa ini tersandera oleh regulasi yang
tak kondusif bagi pelaksanaan reforma agraria.
Tidak boleh diabaikan
keterlibatan aktif rakyat dalam reforma agraria. Pengembangan model-model
partisipasi warga dalam persiapan dan pelaksanaannya menjadi kunci sukses
reforma agraria. Fasilitasi pemerintah untuk menumbuhkembangkan partisipasi
masyarakat dalam reforma agraria menjadi persiapan penting yang paralel
dengan penyiapan aparatus, kelembagaan, dan kebijakan pemerintah.
Muara yang diharapkan
setelah strategi nasional pelaksanaan reforma agraria ialah hak dan akses
rakyat atas tanah serta kekayaan alam menguat sehingga kesejahteraan rakyat
meningkat dengan tanda jumlah rumah tangga miskin berkurang, ekosistem
membaik, serta produktivitas lahan secara bersama dan per kapita meninggi.
Semoga presiden tak
perlu lagi menegur bawahannya agar pelayanan di bidang pertanahan dan
keagrariaan bisa segera memenuhi harapan rakyat. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar