Revolusi Mental Polri (4.927) Kristanto Yoga Darmawan

Revolusi Mental Polri Kristanto Yoga Darmawan ;  Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian UI

MEDIA INDONESIA, 23 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

PEMERINTAHAN Jokowi-JK telah membuat visi, misi, dan slogan baru dalam konteks sistem politik Indonesia, dengan mencetuskan visi trisaksi, yaitu misi Nawa Cita dan slogan revolusi mental, yang harus dijabarkan oleh setiap kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan, termasuk Polri. Sebagai organisasi yang berada dalam struktur pemerintahan, Polri dituntut untuk melakukan revolusi mental dalam setiap pelaksanaan tugas pokok Polri, baik dalam penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, maupun pelayanan masyarakat. Fokus revolusi mental Polri telah ditegaskan oleh Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti, pada karakter, jati diri, perilaku, moralitas, mentalitas, dan kepribadian anggota Polri yang didasari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Polri harus mampu mengubah mindset dan culture set organisasi secara cepat sehingga akan mampu menggerakkan revolusi mental dalam setiap kesatuan Polri, baik di tingkat mabes, polda, polres, polsek, maupun Babinkamtibmas. Paradigma polisi sipil dan community policing harus mampu dijadikan modal untuk melakukan revolusi mental Polri yang nyata, kongret, dan riil dalam tugas pokok Polri. Penegakan hukum Dalam proses penegakan hukum, Polri harus mampu menjabarkan revolusi mental dalam setiap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Polri harus mampu mengubah watak dan karakter penyidik menjadi humanis, protagonis, transparan, akuntabel, dan menghormati HAM. Penyidik Polri harus memperlakukan tersangka, saksi, dan korban secara manusiawi sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Proses penegakan hukum harus menghilangkan slogan “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. Artinya, penegakan hukum yang dilakukan Polri harus mampu menciptakan keadilan sosial, menciptakan kepastian hukum, dan keharmonisan masyarakat. Polri harus mampu menghilangkan stigma di tengah masyarakat bahwa penegakan hukum Polri mahal, lama, lambat, tertutup, dan penuh rekayasa. Revolusi mental Polri harus mampu menjadi pegangan setiap penyidik Polri dalam menangani setiap kasus hukum di tengah masyarakat. Melalui revolusi mental, penegak hukum Polri harus mampu menyelenggarakan penegakan hukum yang adil, jujur, dan tepercaya. Penggalian nilai-nilai kearifan lokal, hukum adat, dan pranata sosial masyarakat perlu diberdayakan untuk menangani berbagai tindak pidana ringan (tipiring) berdasarkan prinsip restorative justice dan alternative dispute resolutions sehingga kejadian Nenek Asyani dan Mbok Minah tidak akan mencuat ke permukaan dan menjadi kontroversi publik yang merugikan Polri. Harkamtibmas Dalam memelihara kamtibmas, Polri harus mampu menerapkan revolusi mental dalam setiap anggota Polri yang bertugas menjaga kamtibmas di tengah masyarakat, khususnya Babinkamtibmas. Polri harus mampu hadir di tengah masyarakat untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketenangan dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat. Apabila masyarakat telah merasakan kehadiran Polri di tengah masyarakat, revolusi mental Polri di bidang kamtibmas  bisa dikatakan telah berhasil. Revolusi mental Polri harus diarahkan pada pemberdayaan Pamswakarsa, siskamling, ronda keliling, poskamling, polmas, dan mekanisme deteksi dini di tengah masyarakat. Kegiatan quick wins, yaitu kecepatan mendatangi TKP dalam waktu kurang dari 15 menit harus menjadi andalan Polri sehingga masyarakat akan percaya terhadap kerja Polri dalam menjaga kamtibmas.  Melalui program kamtibmas, Polri harus mampu merebut hati dan pikiran masyarakat sehingga masyarakat akan mendukung eksistensi Polri. Karakter anggota Polri dalam menjaga kamtibmas harus ditampilkan secara halus, sopan, santun, dan simpatik di tengah masyarakat. Upaya memelihara kamtibmas harus sejauh mungkin meninggalkan budaya dan mentalitas arogan, militeristis, antagonistis, brutal, dan kasar yang justru akan menimbulkan antipati publik kepada Polri. Polri harus mampu menampilkan diri sebagai anggota yang bermental humanis dan bermoral protagonis. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat Dalam penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, Polri harus mampu menggerakkan revolusi mental pada aspek sikap dan perilaku yang berbasis pada prinsip 3S (senyum, sapa, salam). Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh Polri harus memenuhi standar pelayanan prima, yaitu tampilan anggota Polri yang setiap hari bersentuh an dengan masyarakat harus memiliki mental melayani dan karakter pelayan. Revolusi mental Polri di bidang pelayanan harus mampu menyasar proses pelayanan Polri yang selama ini banyak dikeluhkan oleh berbagai pihak. Stigma negatif masyarakat masih menyatakan bahwa pelayanan Polri buruk, lama, lambat, mahal, dan berbelit-belit. Melalui revolusi mental Polri, desain pelayanan Polri harus dirancang secara cepat, tepat, murah, dan mudah sehingga akan dapat dirasakan masyarakat. Kuncinya ada pada karakter, moralitas, mentalitas, dan kepribadian anggota Polri yang bertugas melayani masyarakat. Revolusi mental merupakan ‘resep’ yang sangat mujarab untuk mengubah mentalitas Polri. Hal itu sebenarnya sejalan dengan reformasi Polri yang digariskan melalui reformasi instrumental, struktural, dan kultural. Revolusi mental Polri sebenarnya telah dilaksanakan Polri dengan melakukan reformasi kultural Polri dengan sasaran perubahan pada mindset dan culture set anggota Polri. Revolusi mental yang dicetuskan Jokowi-JK merupakan pelecut dan pemacu agar Polri menciptakan sosok dan profil anggota Polri yang berkompeten, profesional, bermoral, dan bermental baja. Harapannya, revolusi mental Polri dapat tecermin dalam setiap pelaksanaan tugas pokok Polri di tengah masyarakat yang mana terwujud kepribadian anggota Polri yang memiliki mentalitas yang baik, benar, jujur dan adil. Sehingga akan dipercaya masyarakat yang pada akhirnya akan melahirkan citra Polri yang positif di mata publik. Polri harus menyadari bahwa betapa pun anggaran yang besar, sarana prasarana yang lengkap, dan aturan sistem yang sempurna, tanpa dilandasi mentalitas anggota yang kompeten, semua program dan kegiatan Polri akan menjadi sia-sia belaka. ●