Partai Demokrat dan Jebakan Kultus Politik Joko Wahyono  ;  Analis studi politik di Lembaga Pengkajian Teknologi dan Informasi (LPTI) Pelataran Mataram Yogyakarta

JAWA POS, 13 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

PARTAI Demokrat sedang punya hajat. Yakni, kongres IV mereka di Surabaya, 11–13 Mei 2015, dengan agenda utama pemilihan ketua umum periode 2015–2020. Memilih ketua umum berarti mempersiapkan pemimpin masa depan. Bukan hanya untuk partai, tetapi juga Indonesia. Partai merupakan rumah bagi supplier pemimpin. Partai sangat berperan dalam menyuplai calon-calon pemimpin di tingkat lokal maupun nasional. Korelasi partai dengan visi kepemimpinan Indonesia masa depan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Namun, persoalan kepemimpinan tersebut justru sering melahirkan bibit-bibit perpecahan karena konflik antarelite di internal partai sendiri. Kisruh berlarut-larut di tubuh PPP dan Golkar bisa menjadi contoh. Karena itu, tidak akan ada yang mengejutkan dalam kongres partai berlambang segi tiga Mercy tersebut. Suksesi ketua umum bisa dipastikan berakhir dengan jalan aklamasi, yakni SBY kembali meneruskan tradisi kepemimpinan politiknya. Sinyalemen itu semakin terlihat dari geliat suara kader di akar rumput dan jajaran di tingkat elite partai yang mayoritas masih menggadang-gadang SBY sebagai ketua umum. Apalagi, pada 2015 ini akan digelar pilkada serentak. Untuk menghadapi agenda politik itu, tentu dibutuhkan pemimpin yang kuat dan solid untuk merawat basis politik lokal. Kultus Personal Sejarah berpartai politik memang rentan konflik. Benjamin Reilly dan Per Nordlund (2008) melihat, setelah rentan terhadap konflik masyarakat (state of conflict-prone societies) – antarsuku, etnis, atau agama–, Indonesia saat ini rentan terhadap konflik politik (states of conflict-prone politics). Karena itu, SBY dipercaya mampu menjaga soliditas partai untuk menghindari konflik politik seperti di PPP dan Golkar. Dia dinilai bisa mengembalikan dominasi partai, baik di kancah politik lokal maupun nasional. Keberhasilan memenangi pemilu presiden dua periode (2014 dan 2009) meyakinkan kader bahwa posisi SBY masih kuat menjadi ikon politik partai yang bisa mendongkrak elektabilitas Demokrat pada Pemilu 2019. Selain SBY, sebenarnya ada dua nama, yakni Marzuki Alie dan I Gede Pasek Suardika, yang mengaku siap berkompetisi di kongres. Tetapi, dua nama tersebut tidak cukup mampu menandingi kebesaran nama SBY. Setelah Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang, belum ada kader kuat yang melampaui figur SBY. Bisa dibilang, nama SBY sulit dibendung. Politik aklamasi boleh jadi menjadi langkah strategis untuk menyelamatkan Demokrat dari ancaman tarikan konflik antarelite. Memang, ketokohan politik terkadang masih relevan sebagai simbol personifikasi gagasan partai yang akan ditawarkan kepada konstituen. Namun, sebagai catatan, kebiasaan mengidentifikasikan partai kepada figur pimpinan yang kebetulan tingkat elektabilitasnya lebih tinggi dari partainya justru akan mengakibatkan terjadinya personalisasi politik partai. Sikap dan perilaku politik terkooptasi oleh kecenderungan kultus personal (cult of personality) melalui figur ideal ketokohan. Kultus politik itu tampak dari kegemaran melakukan analogi simbol partai dengan nama pribadi pucuk pimpinan. Segala atribut partai disejajarkan dengan citra personal pimpinan, seolah-olah yang keluar darinya mencerminkan suara dan sikap partai. Bahkan, biasanya kader merasa lebih aman (secure) secara politis di bawah figur pimpinan. Sebab, perbedaan pandangan politik bisa dituduh sebagai ’’pembangkangan’’. Di tengah kecenderungan politik yang demikian, pimpinan partai akan tampil dalam pribadi introverse yang kuat dan jauh dari koreksi serta kritik. Partai tumbuh dengan figur pimpinan, simbol utama partai yang nyaris tak tergantikan. Proses demokrasi dijalankan sebatas kamuflase pembungkus status quo. Itu bisa menjadi awal pembuka bagi akses kediktatoran (dictatorship) di tubuh partai seperti pada zaman politik Orde Baru. Pseudo Demokrasi Padahal, demokrasi adalah kerja jangka panjang. Demokrasi bukan sekadar perkara politik periodik lima tahunan (pemilu/pilkada). Demokrasi menyoal nilai-nilai keadilan, persamaan hak, kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkompetisi secara sehat. Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan stamina lintas generasi. Tampilnya generasi baru akan membawa terobosan baru dalam mencipta ruang-ruang bagi pertarungan gagasan dan program. Sejauh partai ditafsirkan sebagai pilar demokrasi, kultus politik pimpinan adalah pseudo demokrasi. Proses sirkulasi kekuasaan partai hanyalah pemenuhan skenario demokrasi yang mengekalkan status quo, tetapi mematikan potensi generasi di bawah untuk tampil sebagai calon pemimpin masa depan. Mohammad Hatta pernah berujar, berpartai politik adalah menghimpun beragam potensi dan kecerdasan politik anak bangsa atas nama Indonesia, bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi kemaslahatan bersama. Kemampuan partai dalam menjalankan fungsinya itu tidak hanya bergantung pada figur sentral pimpinan, tapi –merujuk Herbert Kitschelt (2004)– juga suasana internal yang menekankan proses regenerasi politik sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kader sebagai penentu konsolidasi agenda publik. Kini, harus terbangun kesadaran bahwa kultus politik adalah momok utama bagi perkembangan demokrasi. Kultus politik yang eksis di tubuh partai akan merusak sistem politik, menciptakan ribuan anomali dan patologi. Budaya kultus politik adalah sesat pikir politisi dalam berdemokrasi. Demokrasi hanya akan berproses dari elite, oleh elite, dan untuk elite. Dan itulah reduksi demokrasi. ●