Sulitnya
Mencapai Kata Sepakat
Salahuddin
Wahid ; Pengasuh Pesantren Tebuireng
|
JAWA
POS, 20 Juni 2014
WARGA NU
adalah kelompok muslim terbesar di Indonesia. Menurut data sejumlah lembaga
survei, 33–40 persen responden mengaku bahwa mereka adalah bagian dari
komunitas NU. Tidak semuanya ikut dalam organisasi NU. Banyak di antara
mereka adalah pengikut ulama pesantren terkenal dan murid kiai yang merupakan
alumnus pesantren terkenal itu.
Karena
jumlah warga yang banyak itu, ketika menjelang pilpres atau pilkada, para
calon tentu bersilaturahmi ke pesantren-pesantren terkenal. Hal itu adalah
keniscayaan bagi para calon kalau mereka ingin terpilih. Di sejumlah
pesantren besar diselenggarakan silaturahmi antara sang calon dan banyak
kiai. Tidak sedikit ulama dan persantren yang secara eksplisit menyatakan
dukungan terhadap calon tertentu, tetapi ada juga ulama dan pesantren yang
tidak menyatakan secara terbuka. Ada yang menyatakan netral.
Pengalaman Pilpres 2004
Dari
pengalaman yang ada, warga dan tokoh NU serta ulama pesantren selalu terpecah
dalam menentukan pilihan siapa calon yang akan didukung. Beberapa contoh bisa
dikemukakan di sini. Yang paling awal ialah dalam pemilihan presiden 2004
saat Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi menjadi cawapres mendampingi Megawati dan
Salahuddin Wahid menjadi cawapres mendampingi Wiranto.
Mengapa
kok sampai muncul dua cawapres sebagai wakil dari komunitas NU? Itu terjadi
karena tiga tokoh puncak NU tidak mampu mencapai kesepakatan terkait dengan
bagaimana cara mencari tokoh yang bisa dan perlu diajukan sebagai calon untuk
mewakili komunitas NU. Tiga tokoh itu ialah Rais Aam Syuriyah PB NU KH Sahal
Mahfudz, Gus Dur, dan Ketua Umum Tanfidziyah PB NU Hasyim Muzadi.
Saya
sudah memperkirakan bahwa suara warga NU akan diperebutkan oleh para capres.
Karena itu, pada November 2003 saya sowan ke KH Safal Mahfudz di rumahnya di
Kajen, Pati, untuk menyampaikan masalah itu. Saya bilang bahwa pada saat ini ada
dua tokoh NU yang ingin maju menjadi capres, yaitu Gus Dur dan KH Hasyim
Muzadi. Menurut saya, seharusnya calon presiden yang mewakili komunitas NU
hanya satu dan itu harus dicalonkan oleh PKB. Tetapi, jangan langsung
menentukan bahwa calonnya adalah Hasyim Muzadi kalau Gus Dur tidak memenuhi
syarat kesehatan. Harus ada mekanisme dan proses tertentu untuk memilih sang
calon. Menurut saya, yang bisa dan punya kewajiban untuk mempertemukan dua
tokoh itu ke arah munculnya satu calon presiden mewakili komunitas NU hanya
rais aam. Beliau punya kewenangan organisasi dan juga punya pengaruh. Gus Dur
menghormati Kiai Sahal karena beliau adalah rais aam dan juga paman dari GD.
Ternyata,
Kiai Sahal menolak usul saya. Beliau mengatakan bahwa masalah itu sudah masuk
wilayah politik praktis dan NU tidak boleh masuk wilayah itu. Saya membantah
hujjah beliau dengan menyatakan bahwa tindakan itu bisa dilakukan kalau hanya
sampai tahap meyakinkan dua tokoh itu untuk duduk bersama dan mencapai
kesepakatan hanya menampilkan satu capres dari NU. Itu belum memasuki wilayah
politik praktis. Tetapi, beliau bersikukuh dengan pendapat di atas.
Saya
mempunyai kliping berita tentang kunjungan Megawati ke Pesantren Al Hikam
(yang diasuh Hasyim Muzadi) pada awal Desember 2003. Nuansa politik amat
terasa. Tentu rais aam juga mengikuti perkembangan itu sehingga beliau bisa
memahami kekhawatiran yang saya sampaikan di atas. Tetapi, tampaknya, beliau
tetap istikamah dengan sikap bahwa usul saya itu sudah masuk wilayah politik
praktis. Alih-alih mempunyai satu calon presiden, komunitas NU mempunyai dua
calon wakil presiden, yaitu Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid. Saya sama
sekali tidak menduga bahwa saya akan menjadi cawapres karena saya sama sekali
tidak pernah berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan Jenderal (pur)
Wiranto tentang ihwal saya menjadi cawapres. Dalam pemilihan putaran kedua,
SBY/JK mengalahkan Megawati/Hasyim Muzadi. Sukar untuk menjawab pertanyaan
apakah kalau ada satu tokoh PB NU yang menjadi capres akan bisa menang
terhadap SBY/JK. Yang jelas, pilpres 2004 menjadi contoh tidak baik tentang
ketidakmampuan tokoh-tokoh NU untuk bersepakat dalam mengajukan satu calon.
Lalu, contoh negatif itu diikuti sampai hari ini.
Pilgub Jawa Timur
Jumlah
terbanyak warga NU berada di Jawa Timur. Sebuah survei pada 2009 mengungkap
bahwa dua di antara tiga muslim di Jatim mengaku menjadi bagian dari
komunitas NU, tetapi tidak semua menjadi anggota NU. Afiliasi politik mereka
juga beragam. Belum pernah ada tokoh NU yang menjadi gubernur Jawa Timur.
Pemilihan
gubernur Jatim pada 2008 menjadi contoh kedua tentang tidak mampunya
tokoh-tokoh NU mencapai kesepakatan dalam mengajukan calon gubernur. Ada
beberapa tokoh NU yang maju dalam pilgub Jatim 2008: Ahmadi (cagub PKB),
Khofifah (cagub PPP), Saifullah Yusuf (cawagub), Ali Maschan Musa (cawagub).
Yang menang adalah Sukarwo berpasangan dengan Saifullah Yusuf. Seandainya PKB
mengajukan Khofifah sebagai cagub, tampaknya dia akan menjadi tokoh NU
pertama yang menjadi gubernur.
Mengantisipasi
munculnya dua tokoh NU sebagai calon dalam pilgub Jatim 2013, sejumlah kiai
dan pengasuh pesantren melakukan silaturahmi dengan PW NU Jatim pada awal
Januari 2013. Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa ada dua tokoh yang ingin
maju menjadi calon dalam pemilihan gubernur Jatim 2013, yaitu Khofifah dan
Saifullah Yusuf.
Diusulkan
supaya PW NU Jatim bisa mempertemukan dua tokoh itu dan memperoleh
kesepakatan bahwa hanya ada satu tokoh NU yang maju dalam pemilihan gubernur
Jatim 2013. Saya mengusulkan supaya dibuat suatu forum untuk memilih siapa
yang akan diajukan sebagai calon dengan menyampaikan visi-misi dan juga
mengadakan survei untuk mengetahui siapa yang punya tingkat keterpilihan
lebih tinggi. Ada tokoh PW NU yang menolak survei karena sulit dipercaya.
Yang bisa mempertemukan dua tokoh itu adalah ketua umum PB NU, tetapi dua
tokoh itu ngotot ingin sama-sama maju. Upaya untuk menjadikan keduanya
sebagai pasangan juga gagal. Akhirnya, Khofifah menjadi cagub dan Saifullah
maju sebagai cawagubnya Sukarwo. Sejumlah kiai dari pesantren besar dan
terkenal mendukung Saifullah karena faktor kedekatan dan alasan menolak
pemimpin perempuan.
Belajar dari Tokoh Kabupaten
Usul
saya yang ditolak oleh rais aam itu ternyata dijalankan oleh PC NU Banyuwangi
menghadapi pilbup pada 2010. PC NU melakukan jajak pendapat terhadap struktur
NU Banyuwangi, mulai tingkat kabupaten hingga kelurahan. Seluruh pengurus
dari atas sampai bawah ditanya siapa tokoh NU yang layak dijadikan calon
bupati Banyuwangi. Yang teratas ialah Abdullah Azwar Anas. Maka, nama itu
diajukan kepada partai-partai. Akhirnya, Azwar Anas dicalonkan oleh PDIP,
PKB, PG, PKNU, dan PKS, dengan pasangan Yusuf Widyatmoko. Azwar Anas-Yusuf
menang dengan perolehan suara mendekati 50 persen. Azwar Anas ternyata
menjadi bupati yang baik. Saya menghargai langkah PC NU Banyuwangi dan para
ulama di sana yang belajar dari pengalaman masa lalu, yakni munculnya lebih
dari satu tokoh NU dalam pilkada atau pilpres. Ternyata, tokoh NU tingkat
kabupaten lebih mampu memahami masalah daripada tokoh NU tingkat nasional dan
tingkat provinsi. KH Hisyam Syafaat menjelaskan dalam suatu pertemuan kiai di
Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang, pada September 2012 bahwa kalau tidak
ada tokoh yang didukung struktur NU, banyak kiai yang bisa membuka lapak
sendiri-sendiri (istilah lapak itu datang dari Kiai Hisyam). Kalau struktur
NU sudah memilih calon, kecil kemungkinan ada kiai yang mendukung calonnya
sendiri. Walau sudah ada contoh soal yang berhasil di Banyuwangi, tidak mudah
menerapkan di tempat lain. Contoh awal ialah usul kepada PW NU untuk bisa
mempertemukan Khofifah dan Saifullah Yusuf dalam kaitan pilgub Jatim 2013.
Kita
tidak perlu meratapi apa yang sudah terjadi, tetapi harus mau belajar untuk
bisa berhasil mencapai kata sepakat dalam menghadapi pilkada dan pilpres pada
masa mendatang. Dan juga untuk masalah lain. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar