Sabtu, 11 April 2015

Mengelola Perbedaan

Mengelola Perbedaan

Asep Saefuddin  ; Rektor Universitas Trilogi; Guru Besar Statistika FMIPA IPB
MEDIA INDONESIA, 10 April 2015

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                           

SALAH satu keindahan dunia yang membuat ilmu penge tahuan dan negara terus maju dan berkembang ialah adanya keragaman. Perbedaan pendapat, bahkan kontroversi ialah keragaman pikiran orang-orang karena berbagai latar belakang, termasuk pendidikan. Agama (Islam) menekankan bahwa perbedaan ialah rahmat. Artinya, melalui perbedaan itulah kita bisa belajar dan memperbaiki diri. Menghormati perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak ialah ciri orang yang memahami perbedaan. Sifat inilah yang seharusnya dimiliki oleh para kaum cerdik-pandai atau ulama (ilmuwan).

Di mana letak pemerintah dalam mengelola perbedaan? Ada beberapa hal yang sebaiknya dipahami dan dilakukan pemerintah, antara lain: 1) memahami bahwa keseragaman mutlak itu mustahil, 2) tidak terombang-ambing oleh riak perbedaan, 3) mengambil titik temu dari berbagai perbedaan. Di dalam ilmu statistika, salah satu ukuran perbedaan itu ialah ragam (variance), serta titik temu ialah rataan (mean). Prinsip dasar ini sering dipergunakan untuk mengelola organisasi atau negara untuk menjaga kestabilan yang tetap dinamis atau kedinamisan dalam keharmonisan.

Untuk menjabarkan prinsip dasar itu, pemerintah harus selalu terbuka terhadap kemajemukan pendapat melalui berbagai upaya menjaring informasi. Media sosial, surat kabar, dan media elektronik dapat dijadikan sumber informasi berbagai hal sesuai dengan keperluan pemerintah. Teknologi untuk analisis keragaman informasi saat ini sudah tersedia, seperti misalnya text-mining (penambangan teks).

Melalui alat ini, kita dapat mengetahui arah (mean) dan keragamannya (variance). Dari sinilah, suatu tindakan manajemen dilakukan.
Di mana pun di dunia ini, pemerintah menginginkan keadaan stabil.Akan tetapi, upaya represif tidak berarti akan menyelesaikan masalah. Sumber-sumber instabilitas itu bermacam-macam, umumnya berkaitan. Ekonomi sering menjadi sumber utama kegaduhan yang dapat membuat ketidakstabilan pemerintah. 

Seperti kenaikan harga barang, terutama kebutuhan pokok, tidak boleh dianggap enteng. Dengan menyerahkan harga sepenuhnya kepada pasar, selain akan membuat manajemen pemerintahan cenderung rumit, juga sangat berbahaya untuk kestabilan negara.

Masyarakat akan mempertanyakan apa peranan pemerintah. Lama-kelamaan hal ini akan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Bila terjadi akumulasi ketidakpuasan, tidak mustahil akan berefek besar terhadap politik. Untuk itu, harga harga kebutuhan pokok, seperti gula, beras, kedelai, cabai, garam, minyak tanah, BBM, dan listrik harus dijaga pada harga yang terjangkau oleh umumnya masyarakat. Prinsip ini untuk menjaga kestabilan pemerintahan dan negara secara keseluruhan. Dengan menyerahkan harga tersebut kepada pasar, pasti akan mempersulit pedagang kecil dan masyarakat pada umumnya, juga membuat ruang gerak para spekulan terlalu lebar.

Pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan level kecerdasan masyarakat menjadi tinggi. Untuk itu, di tingkat dasar sampai menengah, orientasi sekolah publik harus difokuskan kepada mereka yang lemah sosial ekonominya. Ujian calistung masuk SD hanya menguntungkan mereka yang secara sosial ekonomi di atas rataan. Jadi, modal masuk SD sampai SMA/K harus berbasis wilayah. 

Warga yang berada di wilayah tertentu, masuk sekolah di wilayah itu tidak perlu ada ujian masuk lagi. Untuk itu, sekolah publik (negeri) di mana pun berada, kualitasnya relatif seragam. Proses pendidikannya relatif sama dan keragamannya hanya efek perbedaan individual. Secara teori, keragaman model ini tidak akan terlalu besar, sehingga tidak perlu ada sekolah publik unggulan yang semakin merugikan warga kurang mampu. Bila ini terjadi, kesenjangan sosial ekonomi akan terus menerus melebar.

Regionalisasi sekolah itu, selain menguntungkan semua warga, juga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas. Saat ini, pembenahan kemacetan itu tidak dilakukan secara holistis. Pemerintahan bekerja sendiri-sendiri secara parsial, terlalu linier dan lemah dalam pendekatan integrasi, serta kurang memahami pendekatan sistem dan analisis statistik dalam pengelolaan pemerintahan. Blusukan itu perlu, tetapi harus tersistem.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar