|
Hari Jumat, 23 Agustus 2013
mendatang merupakan momentum yang istimewa bagi Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya
pada tanggal tersebut tampuk kepemimpinan Jawa Tengah akan beralih dari
Gubernur lama Bibit Waluyo dan Rustriningsih kepada Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmiko.
Harapan pun membuncah pada gubernur baru yang menjanjikan perubahan berbeda dengan pendahulunya Bibit Waluyo. Kemenangan mutlak dalam pilgub yang lalu adalah modal berharga untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2013-2018. Rangkaian upacara pelantikan pun direncanakan disederhanakan. Dari total anggaran Rp1 miliar dipangkas hanya separuhnya saja.
Dan pada momentum pelantikan akan diadakan pesta rakyat yang boleh dihadiri rakyat banyak dengan sajian makanan tradisional. Penyederhanaan pelantikan barangkali meniru Jokowi yang berhasil membawa iklim kesederhanaan ke DKI Jakarta. Ganjar-Heru pun bersedia menurunkan spesifikasi mobil dinas yang hendak dipakainya hanya Kijang Inova. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah mampukah gubernur baru melakukan banyak terobosan berarti di Provinsi Jawa Tengah?
Dari sisi pengalaman Ganjar Pranowo meski orang Jawa Tengah lebih banyak berada di Jakarta sebagai anggota Komisi III DPR. Tugasnya di Komisi III pun banyak berkecimpung dengan bidang hukum sehingga keahlian soal pemerintah harus dipelajari. Sebagai anggota DPR tentu lebih ahli merumuskan pasalpasal yang mengatur dalam perumusan Undang-Undang ketimbang melaksanakan dalam tata pemerintahan yang konkret.
Tak mengherankan pandangan gubernur baru cenderung idealis. Seperti misalnya rencana membenahi bantuan sosial (bansos) yang ternyata mengundang reaksi sengit dari kalangan birokrasi dan anggota dewan. Jika kita mengingat kembali janji-janji kampanye pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmiko ada beberapa terobosan penting yang perlu untuk dicatat dan ditagihkan kepada pasangan ini.
Di sektor pemerintahan pasangan Ganjar- Heru menjanjikan reformasi birokrasi menjadi birokrasi yang bersih dan akuntabel. Clean government yang dijanjikan disimbolkan dengan ungkapan “Mboten Ngapusi lan Mboten Korupsi” (baca=tidak membohongi dan tidak korupsi). Secara harafiah pasangan ini menjanjikan diri tidak ingin jatuh ke dalam korupsi dan pembohongan publik. Slogan itu begitu sederhana namun maknanya sangat mendalam.
Ketika birokrasi yang kita kenal sekarang ini adalah birokrasi yang lembek dalam pelayanan, lamban, tidak melayani dan cenderung mengabdi pada kekuasaan. Birokrasi yang demikian tidak mengabdi pada kepentingan rakyat dan masyarakat. Jawa Tengah sebagai provinsi yang besar ditopang dengan kekuatan birokrasi yang amat besar pula. Andai birokrasi yang besar ini diarahkan pada pelayanan masyarakat dampak perubahan sosial yang dilaksanakan sangatlah signifikan.
Terhadap petani tembakau di Temanggung dan Wonosobo pasangan Ganjar dan Heru menjanjikan dukungan yang kuat terhadap keberadaan petani tembakau yang merupakan hajat hidup utama masyarakat di lereng Gunung Sumbing itu. Maklum petani tembakau menghadapi ancaman dengan adanya PP No 109 Tahun 2012 yang mengatur penggunaan tembakau bagi kesehatan. Petani tembakau selama ini dalam posisi yang amat sulit.
Nasibnya terus tergencet ketidakberpihakan pemerintah terhadap petani. Di aras nasional petani tembakau menghadapi larangan pembatasan rokok yang berarti juga mengancam produksi tembakau. Pada saat yang sama mereka berhadapan dengan permainan tengkulak pada saat musim panen. Tak pelak harga di kalangan petani pun tidak pernah bagus yang menyebabkan petani tembakau terus dirugikan karena harga yang tidak sebanding antara modal yang dikeluarkan dengan keuntungan yang diperoleh pada saat panen.
Hal yang sama akan dilakukan kepada para buruh dan pengusaha rokok di Kudus. Pertanian tembakau, pabrik rokok dan buruh rokok telah memberi lapangan kerja yang cukup banyak bagi rakyat Jawa Tengah. Yang tidak kalah menarik ialah janji Ganjar-Heru kepada para nelayan yang akan diberikan kartu pembelian solar.
Desainnya sederhana para nelayan yang biasa kesulitan memperoleh solar untuk bahan bakar kapal ketika hendak melaut akan diberikan semacam kartu yang berlaku sebagai jaminan kemudahan mendapatkan solar. Selama ini solar itu tidak mudah diperoleh bahkan lebih sering mengalami kelangkaan. Solar bersubsidi yang disediakan pemerintah lebih kerap menjadi permainan para penyelundup sehingga tidak sampai kepada para nelayan. Demikian halnya dengan janji pasangan Ganjar-Heru terhadap petani yang akan memberikan kartu petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sangatlah diharapkan.
Masalah utama para petani ialah kemudahan mendapatkan pupuk secara mudah dan murah. Jika janji pasangan gubernur baru ini benar-benar dapat dilak-sanakan tentu akan membawa dampak besar bagi kesejahteraan dan hajat hidup rakyat Jawa Tengah. Pertama, rakyat Jawa Tengah mendambakan terobosan baru Ganjar-Heru yang membedakan dengan gubernur-gubernur sebelumnya.
Beberapa percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkar, jalan tol dan pelebaran jalan oleh Bibit Waluyo memang pantas diapresiasi. Tugas Ganjar-Heru adalah melanjutkan pembanguan di Jawa Tengah seperti penyelesaian tol Semarang- Solo dan melanjutkan proyek tol dari Pejagan Brebes-Batang sampai Kota Semarang. Kedua, sangat mungkin gubernur baru akan menghadapi kendala dengan kinerja birokrasi yang kurang optimal.
Tampuk kepemimpinan yang berganti hanya kepalanya, sementara birokrasi di bawah masih orang yang sama. Ini bisa berakibat pemimpin boleh berubah tetapi kinerja birokrasi tetap tidak mengalami kemajuan signifikan. Banyak pemimpin daerah frustasi karena gagal menjalankan mesin birokrasi dan memilih larut ke dalamnya. Ganjar tentu harus berbeda dengan pendahulunya berani melakukan terobosan berarti.
Ketiga, janji-janji Ganjar-Heru selama kampanye bisa saja mengalami kendala dan tantanga yang amat serius dari bawahannya. Kita masih ingat slogan “Bali Ndesa Mbangun Desa” yang pernah dilontarkan Bibit Waluyo di awal periode kepemimpinan nya tidak juga menjadi kenyataan janji itu tidak ubahnya tong kosong berbunyi nyaring yang tidak terimplementasikan di lapangan. Untuk membuktikan bahwa gubernur baru mampu melakukan sesuatu tentu saja harus ada kinerja konkret yang dapat dirasakan.
Ganjar pun harus belajar dari Jokowi (Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo) yang meski baru seumur jagung menuai banyak pujian karena banyak terobosan yang langsung dapat dirasakan masyarakat seperti soal penataan Waduk Pluit, Pasar Tanah Abang. Ganjar pun bisa bersama wali kota Semarang menata Pasar Johar menjadi lebih menarik pembeli dan pedagang. Dengan begitu rakyat akan memiliki asa pada gubernur baru. Kita juga menantikan gebrakan Ganjar-Heru soal penggunaan dana bantuan sosial (bansos) yang konon banyak mengalami penyimpangan.
Menurut info yang beredar dana bansos akan memanas pada periode kepemimpinan Ganjar karena Ganjar akan blak-blakan soal bansos. Dan boleh jadi jika bansos benar-benar dibuka akan menyengat banyak kalangan yang berdampak besar pada peta politik Jawa Tangah. Keberanian Ganjar pun ditunggu publik apakah memiliki cukup keberanian membuka dana bansos termasuk pada periode gubernur-gubernur sebelumnya? ●
Harapan pun membuncah pada gubernur baru yang menjanjikan perubahan berbeda dengan pendahulunya Bibit Waluyo. Kemenangan mutlak dalam pilgub yang lalu adalah modal berharga untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2013-2018. Rangkaian upacara pelantikan pun direncanakan disederhanakan. Dari total anggaran Rp1 miliar dipangkas hanya separuhnya saja.
Dan pada momentum pelantikan akan diadakan pesta rakyat yang boleh dihadiri rakyat banyak dengan sajian makanan tradisional. Penyederhanaan pelantikan barangkali meniru Jokowi yang berhasil membawa iklim kesederhanaan ke DKI Jakarta. Ganjar-Heru pun bersedia menurunkan spesifikasi mobil dinas yang hendak dipakainya hanya Kijang Inova. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah mampukah gubernur baru melakukan banyak terobosan berarti di Provinsi Jawa Tengah?
Dari sisi pengalaman Ganjar Pranowo meski orang Jawa Tengah lebih banyak berada di Jakarta sebagai anggota Komisi III DPR. Tugasnya di Komisi III pun banyak berkecimpung dengan bidang hukum sehingga keahlian soal pemerintah harus dipelajari. Sebagai anggota DPR tentu lebih ahli merumuskan pasalpasal yang mengatur dalam perumusan Undang-Undang ketimbang melaksanakan dalam tata pemerintahan yang konkret.
Tak mengherankan pandangan gubernur baru cenderung idealis. Seperti misalnya rencana membenahi bantuan sosial (bansos) yang ternyata mengundang reaksi sengit dari kalangan birokrasi dan anggota dewan. Jika kita mengingat kembali janji-janji kampanye pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmiko ada beberapa terobosan penting yang perlu untuk dicatat dan ditagihkan kepada pasangan ini.
Di sektor pemerintahan pasangan Ganjar- Heru menjanjikan reformasi birokrasi menjadi birokrasi yang bersih dan akuntabel. Clean government yang dijanjikan disimbolkan dengan ungkapan “Mboten Ngapusi lan Mboten Korupsi” (baca=tidak membohongi dan tidak korupsi). Secara harafiah pasangan ini menjanjikan diri tidak ingin jatuh ke dalam korupsi dan pembohongan publik. Slogan itu begitu sederhana namun maknanya sangat mendalam.
Ketika birokrasi yang kita kenal sekarang ini adalah birokrasi yang lembek dalam pelayanan, lamban, tidak melayani dan cenderung mengabdi pada kekuasaan. Birokrasi yang demikian tidak mengabdi pada kepentingan rakyat dan masyarakat. Jawa Tengah sebagai provinsi yang besar ditopang dengan kekuatan birokrasi yang amat besar pula. Andai birokrasi yang besar ini diarahkan pada pelayanan masyarakat dampak perubahan sosial yang dilaksanakan sangatlah signifikan.
Terhadap petani tembakau di Temanggung dan Wonosobo pasangan Ganjar dan Heru menjanjikan dukungan yang kuat terhadap keberadaan petani tembakau yang merupakan hajat hidup utama masyarakat di lereng Gunung Sumbing itu. Maklum petani tembakau menghadapi ancaman dengan adanya PP No 109 Tahun 2012 yang mengatur penggunaan tembakau bagi kesehatan. Petani tembakau selama ini dalam posisi yang amat sulit.
Nasibnya terus tergencet ketidakberpihakan pemerintah terhadap petani. Di aras nasional petani tembakau menghadapi larangan pembatasan rokok yang berarti juga mengancam produksi tembakau. Pada saat yang sama mereka berhadapan dengan permainan tengkulak pada saat musim panen. Tak pelak harga di kalangan petani pun tidak pernah bagus yang menyebabkan petani tembakau terus dirugikan karena harga yang tidak sebanding antara modal yang dikeluarkan dengan keuntungan yang diperoleh pada saat panen.
Hal yang sama akan dilakukan kepada para buruh dan pengusaha rokok di Kudus. Pertanian tembakau, pabrik rokok dan buruh rokok telah memberi lapangan kerja yang cukup banyak bagi rakyat Jawa Tengah. Yang tidak kalah menarik ialah janji Ganjar-Heru kepada para nelayan yang akan diberikan kartu pembelian solar.
Desainnya sederhana para nelayan yang biasa kesulitan memperoleh solar untuk bahan bakar kapal ketika hendak melaut akan diberikan semacam kartu yang berlaku sebagai jaminan kemudahan mendapatkan solar. Selama ini solar itu tidak mudah diperoleh bahkan lebih sering mengalami kelangkaan. Solar bersubsidi yang disediakan pemerintah lebih kerap menjadi permainan para penyelundup sehingga tidak sampai kepada para nelayan. Demikian halnya dengan janji pasangan Ganjar-Heru terhadap petani yang akan memberikan kartu petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sangatlah diharapkan.
Masalah utama para petani ialah kemudahan mendapatkan pupuk secara mudah dan murah. Jika janji pasangan gubernur baru ini benar-benar dapat dilak-sanakan tentu akan membawa dampak besar bagi kesejahteraan dan hajat hidup rakyat Jawa Tengah. Pertama, rakyat Jawa Tengah mendambakan terobosan baru Ganjar-Heru yang membedakan dengan gubernur-gubernur sebelumnya.
Beberapa percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkar, jalan tol dan pelebaran jalan oleh Bibit Waluyo memang pantas diapresiasi. Tugas Ganjar-Heru adalah melanjutkan pembanguan di Jawa Tengah seperti penyelesaian tol Semarang- Solo dan melanjutkan proyek tol dari Pejagan Brebes-Batang sampai Kota Semarang. Kedua, sangat mungkin gubernur baru akan menghadapi kendala dengan kinerja birokrasi yang kurang optimal.
Tampuk kepemimpinan yang berganti hanya kepalanya, sementara birokrasi di bawah masih orang yang sama. Ini bisa berakibat pemimpin boleh berubah tetapi kinerja birokrasi tetap tidak mengalami kemajuan signifikan. Banyak pemimpin daerah frustasi karena gagal menjalankan mesin birokrasi dan memilih larut ke dalamnya. Ganjar tentu harus berbeda dengan pendahulunya berani melakukan terobosan berarti.
Ketiga, janji-janji Ganjar-Heru selama kampanye bisa saja mengalami kendala dan tantanga yang amat serius dari bawahannya. Kita masih ingat slogan “Bali Ndesa Mbangun Desa” yang pernah dilontarkan Bibit Waluyo di awal periode kepemimpinan nya tidak juga menjadi kenyataan janji itu tidak ubahnya tong kosong berbunyi nyaring yang tidak terimplementasikan di lapangan. Untuk membuktikan bahwa gubernur baru mampu melakukan sesuatu tentu saja harus ada kinerja konkret yang dapat dirasakan.
Ganjar pun harus belajar dari Jokowi (Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo) yang meski baru seumur jagung menuai banyak pujian karena banyak terobosan yang langsung dapat dirasakan masyarakat seperti soal penataan Waduk Pluit, Pasar Tanah Abang. Ganjar pun bisa bersama wali kota Semarang menata Pasar Johar menjadi lebih menarik pembeli dan pedagang. Dengan begitu rakyat akan memiliki asa pada gubernur baru. Kita juga menantikan gebrakan Ganjar-Heru soal penggunaan dana bantuan sosial (bansos) yang konon banyak mengalami penyimpangan.
Menurut info yang beredar dana bansos akan memanas pada periode kepemimpinan Ganjar karena Ganjar akan blak-blakan soal bansos. Dan boleh jadi jika bansos benar-benar dibuka akan menyengat banyak kalangan yang berdampak besar pada peta politik Jawa Tangah. Keberanian Ganjar pun ditunggu publik apakah memiliki cukup keberanian membuka dana bansos termasuk pada periode gubernur-gubernur sebelumnya? ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar