Politisasi Nama Soeharto Ardi Winangun  ;   Pengamat Politik

OKEZONENEWS, 19 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Janji calon Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional memunculkan kehebohkan tersendiri di tengah bersliwerannya isu soal SARA dan pelanggaran HAM yang menimpa kedua calon Presiden. Bagi yang masa lalunya mempunyai masalah yang tidak enak dengan kebijakan Soeharto, pasti janji Prabowo itu akan ditentang bahkan janji itu dianggap sebagai upaya untuk membangkitkan kembali Orde Baru, sebuah masa di mana Soeharto memerintahnya dengan gayanya sendiri. Namun bagi pendukungnya, Partai Golkar misalnya, janji Prabowo itu pastinya didukung secara total.   Isu mengangkat atau menyebut Soeharto sebagai seorang pahlawan, ini bukan isu pertama yang muncul. Pada Tahun 2009, PKS dalam sebuah iklannya menyebut Soeharto sebagai seorang pahlawan berdiri sejajar dengan Soekarno, Ahmad Dahlan, Hasyim Ashary. Apa yang dilakukan oleh PKS pastinya juga menimbulkan polemik, pro dan kontra, mengiringi tayangan iklan kampanye itu. Soeharto bagi rakyat Indonesia merupakan sosok yang tak akan habis-habisnya untuk dikupas, sama dengan Soekarno. Sebagai Presiden yang memerintah Indonesia dalam 3 dasa warsa, banyak hal yang dilakukan oleh pria kelahiran Kemusuk, Bantul, Jogjakarta, itu. Jejak positif di masa lalu beriringan dengan hal-hal yang kontroversial pada diri Soeharto. Sebagai rakyat ada yang merasa enak hidup di jamannya, sebagaian rakyat yang lain mengalami hal yang sebaliknya. Ketika era reformasi tidak memberikan harapan yang lebih baik di masyarakat, di mana kalangan masyarakat di bawah merasa saat ini elit politik bertikai, masyarakat tawuran, harga kebutuhan sehari-hari naik, harga pupuk jadi mahal, harga bensin selangit, irigasi susah, maka masyarakat merindukan sebuah masa lalu, di mana stabilitas politik dan keamanan terjaga, pupuk tersedia melimpah, dan harga bensin murah. Situasi yang demikian dirasakan di masa pemerintahan Soeharto. Kontradiksi pada masa sekarang, era yang disebut era reformasi, dan masa Orde Baru itu benar nyata menjadi ratapan masyarakat, khususnya di Jawa Tengah dan Jogjakarta. Ratapan itu dituangkan dalam bentuk sticker, kaos, atau lukisan di bagian belakang truk yang bertuliskan, “Piye Kabare? Enak Jamanku To. Tulisan itu dibarengi dengan gambar Soeharto yang sedang tersenyum manis. Orang yang merasa hidup nikmat di jaman Soeharto, jumlahnya sekarang banyak. Mereka biasanya adalah kaum petani, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta, Bali, dan di tempat lainnya. Mereka merasa enak hidup pada masa Soeharto sebab semua kebutuhan yang ada, seperti pupuk, bendungan, dan sarana lainnya dicukupi. Era reformasi adalah era yang digerakkan oleh kaum terdidik, mahasiswa, dan masyarakat elit perkotaan. Apa yang dimaui mereka sepertinya tidak dimengerti oleh masyarakat bawah. Masyarakat bawah ini jumlahnya lebih banyak daripada yang demo di tahun 1998. Tahu bahwa massa Soeharto banyak, maka seluruh kekuatan politik yang ada selalu mempolitisasi bahwa dirinya adalah menghormati dan menghargai jasa-jasa Soeharto. Tak hanya itu, bila mereka dipilih oleh rakyat maka mereka akan mengembalikan ke sebuah masa seperti masa Soeharto, di mana hidup serba enak dan murah serta stabilitas keamanan yang mantap. Meski untuk mempahlawankan Soeharto tak semudah membalikkan telapak tangan, proses mempahlawankan Soekarno saja memerlukan waktu puluhan tahun, namun upaya itu tak akan berhenti. Tujuan utamanya mempahlawankan Soekarno sebenarnya lebih pada untuk mencari dukungan kepada massa di bawah untuk kepentingan Pemilu daripada yang lainnya. Mempolitisasi nama seseorang untuk kepentingan politik suatu hal yang sering terjadi dan itu tak hanya Soeharto. PDIP yang mengusung Jokowi dalam Pilpres 2014 ini pun juga mengumandangkan ajaran Tri Sakti, ajaran Soekarno. Dengan mengangkat nama Soekarno, diharapkan massa marhaens bisa memilih Jokowoi dalam pilpres. Pun dalam menyukseskan calon Presiden yang diusung, kedua kubu tim sukses baik Kubu Jokowi maupun Kubu Prabowo, selalu mencatut dan mempolitisasi sosok dan nama-nama besar kiai, tokoh masyarakat, cendekiawan, olahragawan, dan musisi serta artis. Sikap masyarakat kita yang masih berpatron, mencari tuntunan dalam hidup, dan memuja-muja idola, mengakibatkan sosok dan nama besar itu mempunyai pengikut dan massa yang tidak sedikit jumlahnya. Sosok dan nama besar itu bisa menyadari, bisa pula tidak, bahwa dirinya mempunyai massa dan pengikut yang jumlahnya jutaan. Bila sosok dan nama besar itu mengkapitalisasikan pendukung dan massanya, entah dengan tujuan harta atau kekuasaan, maka ia akan menego kekuataanya itu dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan dirinya. Bila deal dengan orang yang mempunyai kepentingan maka orang yang mempunyai kepentingan itu menyetir akan sosok dan tokoh besar itu mengarahkan dukungan kepada salah satu kubu, A atau B. Atas arahan maka nama dan sosok besar itu akan mengatakan pilihlah A, dan sebab masyarakat kita masih berpatron maka serta merta yang di bawah akan mengikuti pilihan itu. Pun bila ia mengatakan B, maka massa di bawahnya akan berduyun-duyun ke B. Padahal pilihan itu bisa salah sebab dilandasi hal-hal yang sifatnya pragmatis, seperti kekuasaan dan uang. Bila demikian, rakyat bisa rugi bila orang yang dipilih berdasarkan ‘petunjuk’ itu ternyata tak sesuai dengan harapannya. Untuk itu di sini pentingnya merasionalkan pilihan masyarakat. Masyarakat diharapkan bisa cermat untuk memilih calon Presiden berdasarkan jejak rekam riwayat hidupnya dan program yang disajikan. Pilihan yang demikian tentu juga mempunyai risiko namun risiko ini adalah risiko paling kecil bila dibanding dengan memilih calon Presiden yang berdasarkan kebutuhan pragmatis atau ketokohan. ●