Deradikalisasi di Saudi dan Masa Depan Salafi Wahabi

Deradikalisasi di Saudi dan Masa Depan Salafi Wahabi Irfan L Sarhindi  ;   Pengasuh Salamul Falah;  Lulusan University College London; Associate Researcher di Akar Rumput Strategic Consulting

                                                  DETIKNEWS, 31 Oktober 2017

                                                           

Kerajaan Saudi Arabia (KSA) dan Salafi Wahabi telah sejak lama berdiri beriringan dalam suatu kerja sama dan nota kesepahaman yang saling menguntungkan. Hubungan keduanya dapat dilacak sejak abad ke-18 ketika Abdul Wahhab menemukan 'harapan' pada seorang ambisius bernama Ibnu Saud. Ketika KSA 'bangkit' kembali di abad ke-20 --'terima kasih' untuk Lawrence of Arabia-- dengan daerah kekuasaan meluas hingga ke Tanah Hijaz, Salafi Wahabi mendapatkan sokongan legitimasi sebagai, katakanlah, manhaj berpikir keislaman di kerajaan tersebut. Tetapi belakangan ini, dunia dikejutkan oleh pernyataan Putra Mahkota KSA, Pangeran Muhammad bin Salman, ihwal kampanyenya membasmi ekstremisme dan radikalisme Islam. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Future Investment Initiative di Riyadh. "Kami ingin menjalani kehidupan normal, kehidupan di mana agama dan tradisi kami diartikan sebagai toleransi," ujar Pangeran. Kepada The Guardian, sang Putra Mahkota tersebut menegaskan bahwa ekspresi ultrakonservatif Islam di Arab Saudi sudah 'tidak normal' dan 'membahayakan' sehingga ia harus diputus dan dibasmi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Penegasan itu bukan semata isapan jempol. Pada September pemerintah KSA telah menangkap 20 imam dan kaum intelektual yang dianggap menyebarkan ekspresi ekstremisme Islam. Perempuan, yang telah sejak lama didomestikasi atas dalih dalil-dalil agama, kini diberi kesempatan di ruang-ruang publik. Contohnya, mereka kini diberi izin mengemudi. Sewaktu di London saya beberapa kali berdiskusi dengan Arwa, perempuan Saudi, yang diberi beasiswa oleh KSA untuk menempuh S2 di bidang pendidikan. Suatu terobosan besar mengingat ultrakonservativisme Islam di sana. Terlepas dari semua itu, pernyataan sang Putra Mahkota sontak menjadi headline di mana-mana. Sebagian mengkaitkannya dengan pertanyaan akan bagaimana nasib Salafi Wahabi selanjutnya? Pertanyaan tersebut menjadi relevan mengingat Salafi Wahabi, dalam banyak kajian ilmiah, dianggap menawarkan ekspresi Islam yang (terlalu) konservatif. Kampanyenya untuk memurnikan ajaran Islam dianggap bias dan judgemental. Miskonsepsi atas klaim "pemurnian Islam" ala Salafi Wahabi, menurut Azyumardi Azra, membikin ekspresi unik Islam Asia Tenggara terkesan sinkretis dan "tidak orisinal". Lukens-Bull, di sisi lain, menilai Islam murni yang ditawarkan Salafi Wahabi terlalu kaku; kering dari apa yang disebut Azra sebagai flowery Islam. Tamim al-Ansary, sejarawan Muslim asal Afghanistan, menyebut pemikiran Abdul Wahhab "terkesan berlebihan dan obsesif". Sehingga, ini membawa kita kembali kepada pertanyaan: apakah yang dimaksudkan sang Putra Mahkota sebagai deradikalisasi Islam di Arab Saudi adalah pembasmian Salafi Wahabi? Jika ya, bagaimana kiranya reaksi di dalam Arab Saudinya sendiri, menimbang romansa KSA-Salafi Wahabi selama berabad-abad? Lalu, bagaimana masa depan "kantor-kantor cabang" Salafi Wahabi di pelbagai belahan dunia lainnya, wabil khusus, di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat 'pihak ketiga' di dalam romansa tersebut, yaitu minyak. Tidak dapat dipungkiri bahwa romansa KSA-Salafi Wahabi ditopang oleh keberlimpahan minyak yang dimiliki oleh kerajaan tersebut. Oleh sebab pemasukan dari minyaklah, KSA dapat mendukung upaya dakwah Salafi Wahabi tidak hanya di dalam negeri tetapi bahkan ke pelbagai negara. Kalau Anda pernah berhaji, Anda pasti akan pernah mendapat kesempatan 'dibagi' buku-buku kajian agama gratis. Isinya tentu saja kajian dari sudut pandang Salafi Wahabi. Dengan sumber pendanaan yang melimpah, Salafi Wahabi dapat dengan mudah membangun sekolah dan perguruan tinggi di sini dan di sana. Sewaktu menghadiri Konferensi Transformational Business Network Asia September lalu, Ummi Waheeda binti Abdurrahman, pemimpin Ponpes Nurul Iman Bogor, bercerita bagaimana ia ditawari sejumlah uang dengan catatan bersedia menyuruh santri-santri perempuan bercadar dan mengganti kurikulum ajar di sana dengan kurikulum Salafi Wahabi. Namun begitu, kita tahu bahwa hari-hari ini KSA terancam oleh semakin berkurangnya cadangan minyak yang mereka miliki. Mereka tidak bisa lagi menyandarkan ekonomi mereka pada minyak. Itu sebabnya sang Raja melawat ke sana ke mari, berinvestasi di sini dan di sana. Rupanya, Putra Mahkota menyadari bahwa ekspresi ultrakonservativisme Islam di Arab Saudi dapat menjadi hambatan ambisi pemerolehan sumber-sumber pendapatan lain; termasuk ambisi membangun kota megapolitan nan futuristik. Tetapi, apakah benar yang dimaksud sang Putra Mahkota, sebagai Islam yang radikal adalah Salafi Wahabi? Kalau dilihat dari pernyataannya, Pangeran sama sekali tidak menyebut istilah Salafi Wahabi. Ini tidak mengejutkan karena kawan-kawan saya yang secara ideologis menganut Salafi Wahabi tidak mau disebut Salafi Wahabi juga. Tetapi, yang menarik adalah pernyataan sang Pangeran bahwa "Saudi tidak seperti ini sebelum 1979. Arab Saudi dan kawasan mengalami kebangkitan setelah 1979... Semua yang kita lakukan adalah kembali ke jati diri kita: Islam moderat yang terbuka pada semua agama dan kepada dunia dan semua tradisi dan semua orang." Dari sana, kita bisa melihat bahwa bagi sang Pangeran, Arab Saudi pada mulanya adalah moderat. Mengingat hubungan Salafi Wahabi dan Arab Saudi telah ada sejak awal, maka bagi Putra Mahkota, Salafi Wahabi sudah (cukup) moderat. Kedua, baginya, ekspresi Islam di Arab Saudi mengeras pasca revolusi Iran 1979 itu. Alhasil, boleh jadi yang dimaksud dari memoderatkan Arab Saudi bukanlah 'menjinakkan' Salafi Wahabi secara keseluruhan, tetapi lebih kepada ekspresi keislaman yang tidak sesuai dengan misi KSA. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana 20 imam dan intelektual yang ditahan adalah mereka yang dianggap berafiliasi dengan Ikhwanul Mukminin dan/atau yang menentang kebijakan KSA terkait boikot Qatar dan serangan ke Yaman. Ikhwanul Mukminin sendiri adalah organisasi yang dilarang di KSA. Sehingga, kemudian, agak sulit untuk menganggap bahwa janji Putra Mahkota ini akan memberikan dampak "negatif" terhadap "kantor-kantor cabang" Wahabi di seluruh penjuru dunia. Selain karena Putra Mahkota yakin Salafi Wahabi pada dasarnya moderat, tetapi juga karena dia sepertinya hanya peduli pada kondisi di dalam negeri saja. Tujuannya jelas: menyelamatkan marwah dan ekonomi KSA sebagai anggota G20. Tetapi, bahkan kalaupun kampanye ini memang menyangkut ultrakonservativisme Salafi Wahabi dan kepedulian mencakup seluruh "kantor cabang" Salafi Wahabi di seluruh dunia, kita tahu bahwa "kantor-kantor cabang" ini sepertinya tidak lagi terlalu tergantung pada KSA dan minyaknya. Di Indonesia misalnya, Salafi Wahabi dianggap sangat mahir dalam optimalisasi internet, sehingga mereka bisa mendapatkan kapital yang cukup untuk operasional dakwah mereka dari sana. Dengan demikian, ada kecenderungan bahwa kampanye sang Putra Mahkota ini tidak akan terlalu direspons oleh ustad-ustad "galak" itu secara sami'na wa atho'na. ●