Dari Realisme Sosialis ke Realisme Kapitalis Ayu Utami :  Bekerja di dunia sastra sebagai penulis, kurator dan direktur Literature & Ideas Festival (LIFEs) di Komunitas Salihara

TEMPO MINGGUAN, 30 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Tahun 1960-an kita mengenal paham realisme sosialis yang menggedor kesadar estetika mereka yang berkhidmat pada ideologi kiri.   ·      Bahkan novel Korupsi Pramoedya Ananta Toer masih menyisakan tokoh seorang perempuan yang mandiri.   ·      Keluguan tahun 1960-an berakhir begitu kita memasuki masa realisme kapitalis: menghidupkan harapan makin tak muda.   TIGA dekade silam Tahar ben Jelloun ingin bertemu dengan Pramoedya Ananta Toer. Sastrawan Prancis-Maroko itu berkunjung ke Jakarta. Waktu itu kuasa pemerintahan militer Soeharto sedang memuncak. Karya-karya Pramoedya masih dilarang dan hidupnya dimata-matai. Ben Jelloun mendapat peringatan dari seseorang: jangan menemui Pram karena kunjunganmu justru akan menimbulkan masalah baginya.   Sebagai ganti niat yang diurungkan, Ben Jelloun menulis sebuah novel untuk menghormati Pramoedya. Judulnya Korupsi, merespons novel Pramoedya dengan judul sama yang ia baca selagi di Indonesia. Novel Pram ditulis tahun 1950-an, novel Ben Jelloun 1990-an. Kita sekarang berada di 2020-an, dengan persoalan yang lebih rumit.   Setelah demonstrasi warga Pati di DPR, 27 Agustus lalu, ada janji bahwa undang-undang perampasan aset koruptor akan disahkan sebelum akhir tahun. Demonstran juga menuntut ganjaran keras, bahkan hukuman mati, bagi koruptor. Tapi keadaan kita jauh lebih berbahaya daripada sesaat setelah kemerdekaan atau sebelum Reformasi. Setelah kasus Tom Lembong mencuat, juga sederet sidang dan vonis korupsi lain, kita melihat bahwa kasus korupsi sangat bisa menjadi alat sewenang-wenang untuk menghancurkan lawan politik atau orang tak bersalah yang dikambinghitamkan. Atau, setidaknya, digunakan dengan tebang pilih.   Novel Pram, Korupsi, jika dibaca sekarang terasa menggambarkan masa yang begitu lugu.   Bakir adalah seorang kepala kantor yang awalnya bersahaja. Ia masih mengayuh sepeda kumbang, sementara beberapa sejawatnya telah mulai naik mobil, yang didapat dari manipulasi anggaran dan pengadaan barang—modus yang memang tetap ada sekarang. Mariam, istrinya, kerap mengeluh. Sebagai kepala keluarga, Bakir pun merasa bersalah karena bahkan anak-anaknya jarang makan berlauk ayam. Selangkah demi selangkah, ia masuk dalam kebiasaan korup.   Di masa kini, rasanya tak ada lagi pegawai negeri yang tak mampu membeli fried chicken. Selain itu, dua hal dalam novel Pram ini mungkin tidak ada lagi di masa kita: aparat hukum yang sungguh-sungguh menegakkan hukum dan hati nurani yang terganggu oleh korupsi. Setelah mengabaikan anak-anaknya dan ibu mereka, seraya berasyik masyuk dengan istri muda, Bakir mulai merasa dikejar dosa. Hidupnya jadi tak tenang—tapi barangkali ini hanyalah harapan moralitas kita sendiri dan tak ada dalam kenyataan. Akhirnya ia ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Ini mengandaikan polisi, jaksa, dan hakim yang tidak terjamah korupsi itu sendiri.   Korupsi dalam kisah Pram tahun 1950-an tak menodai aparat hukum. Sekarang?   Hal yang sedikit membungahkan jika kita bandingkan novel Korupsi Pram dengan karya Ben Jelloun adalah bahwa tokoh Mariam lebih mandiri dan punya prinsip ketimbang Halimah, istri Mourad. Mariam akhirnya memilih hidup bersahaja dengan uang halal keringatnya sendiri, membuat novel Pram masih menyisakan harapan—cukup khas dalam novel realisme sosialis.   Kedua novel ini sama-sama menunjukkan bahwa korupsi punya awal dalam sesuatu yang paling pribadi: istri, anak, suasana rumah. Tapi, di era yang tak lugu ini, skala dan paradigma telah berubah. Korupsi tidak dilakukan atas desakan kebutuhan obyektif, tapi atas desakan hasrat yang tak pernah terpuaskan—jika kita tidak melatih diri mengendalikan hasrat.   Jadi kuncinya adalah pengendalian diri? Tidakkah menyedihkan saat dalam membayangkan perbaikan struktural negeri ini kita jatuh lagi dalam anjuran pengendalian diri? Dalam membayangkan gerakan sosial, kita justru terbentur pada latihan batin? Dari analisis Marxis, kita dibawa pada ajaran Ki Ageng Suryomentaram atau Stoikisme? Dari yang sistemik, kita tersandung yang personal?   Keadaan yang tak lugu ini bolehlah kita sebut kondisi “realisme kapitalis”, dari judul buku Mark Fisher, Capitalist Realism: Is There No Alternative?, yang terbit hampir 20 tahun lalu. Istilah ini, kata penulisnya, berasal dari sebuah grup musik pop Jerman tahun 1960-an yang memparodikan istilah “realisme sosialis”.   Tahun 1960-an, realisme sosialis masih suatu ideologi seni yang dianut banyak orang, termasuk Pramoedya. Fisher mengartikannya secara lain. Ia menggambarkan masyarakat yang telah menciptakan “ontologi bisnis”, yaitu bisnis menjadi dasar keberadaan apa pun. Realitas kita adalah realitas kapitalisme, sehingga segala yang tak logis tampak seperti tak mungkin. Dan, kita tahu, kapitalisme bergerak karena hasrat. Kita tidak hendak mengatakan bahwa di luar kapitalisme tidak ada korupsi.   Tapi kemenangan kapitalisme, setidaknya setelah runtuhnya blok sosialis-komunis yang mengakhiri Perang Dingin, telah menyebabkan dominasi ontologi baru, sehingga, kata Fisher, “Lebih mudah membayangkan akhir dunia ketimbang akhir kapitalisme.” Sayangnya, seolah-olah membenarkan adagium itu, Fisher bunuh diri, menyelesaikan dunianya sendiri.   Memang hari-hari ini tak mudah lagi untuk punya harapan akan perbaikan besar. Sementara menunggu momentum tiba, hal-hal kecil bisa dilakukan. Ya, yang mengandalkan latihan batin dan pengendalian diri seperti yang dianjurkan Suryomentaram atau kaum Stoik. Tidak melakukan korupsi dari yang terkecil, menolak kemewahan, tidak pamer, juga tidak flexing foto bareng presiden atau anak kucingnya atau menteri dan pejabat lain. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/realisme-kapitalis-peristiwa-hari-ini-2284436

 

 

Terpelecok Lidah saat Berpidato Hardian Putra Pratama :  Redaktur Bahasa Tempo

TEMPO MINGGUAN, 30 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Dalam pidato kenegaraan, satu kekeliruan kecil kerap lebih diingat daripada keseluruhan gagasan yang disusun dengan rapi.   ·      Ketika berpidato dalam sidang tahunan parlemen, Presiden Prabowo Subianto tampak hendak menyajikan kisah rakyat kecil yang terbantu oleh kehadiran negara.   ·      Tapi yang diingat orang justru satu detail janggal: upah Rp 700 ribu per kilogram pengupas bawang.   DALAM pidato kenegaraan, satu kekeliruan kecil kerap lebih diingat daripada keseluruhan gagasan yang disusun dengan rapi. Ketika berpidato dalam sidang tahunan parlemen pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto tampak hendak menyajikan kisah rakyat kecil yang terbantu oleh kehadiran negara. Tapi yang diingat orang justru satu detail janggal yang terlalu manis untuk dilupakan: upah Rp 700 ribu per kilogram pengupas bawang.   Kita boleh menyebutnya terpelecok lidah atau slip of the tongue. Dalam kajian linguistik, keseleo lidah adalah kekeliruan spontan dalam produksi ujaran yang terjadi ketika pikiran dan ujaran tidak sepenuhnya sinkron. Namun, di ranah politik, kesalahan ini tidak berhenti hanya sebagai fenomena kebahasaan, tapi juga bisa segera berubah menjadi peristiwa sosial.   Menurut Erving Goffman, sosiolog yang melihat kehidupan sosial sebagai panggung sandiwara, setiap interaksi publik adalah pertunjukan lewat teori dramaturgi. Individu, termasuk pejabat publik, memainkan peran di hadapan audiens dan berusaha mengelola kesan yang muncul. Upaya ini disebut sebagai impression management, yakni usaha mengontrol cara orang lain memandang diri kita agar sesuai dengan kesan yang diinginkan seturut normal sosial.   Dalam kerangka dramaturgi Goffman, pidato kenegaraan adalah panggung depan (front stage), tempat setiap kata dan data disusun untuk membangun citra kepemimpinan yang kredibel. Di ruang ini, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga bagian dari pertunjukan yang menentukan apakah peran yang dibawakan aktor di panggung bisa dipercaya atau tidak.   Masalah muncul ketika sesuatu yang tidak semestinya tampil justru ikut naik ke panggung. Kesalahan ujar yang tampak hanya berupa gangguan kecil dalam produksi bahasa bisa menjadi problem besar di panggung sosial. Keseleo lidah Presiden tentang upah pengupas bawang menjadi contoh bagaimana satu kesalahan linguistik langsung menjelma menjadi gangguan dramaturgis.   Saat mendengar ucapan Presiden bahwa ada orang yang mendapat upah Rp 700 ribu per kilogram dari mengupas bawang, publik tidak lagi membayangkan buruh yang bekerja sambil berebes mili karena terlepasnya gas sin-propanetial S-oksida—atau upahnya yang kecil—tapi seseorang yang secara ajaib bisa beroleh penghasilan luar biasa dengan pekerjaan sederhana.   Dalam pidato itu, Presiden sepertinya hendak menghadirkan representasi kinerja melalui kisah seorang buruh yang dapat hidup sejahtera berkat program pemerintah. Satu nama itu dianggap dapat mewakili banyak figur serupa. Namun, ketika angka penunjuk kesejahteraan yang menyertainya melenceng, representasi itu gagal mendarat sempurna.   Salah satu dampaknya, sang buruh tidak lagi menjadi simbol empati dan gagal membawa bukti keberhasilan pemerintah. Ia justru menjadi tokoh dalam anekdot publik yang menggoyang panggung pertunjukan sosial kepala negara.   Publik tidak menerima kalimat itu sebagai informasi yang benar, tapi sebagai kejanggalan yang menggelikan. Dalam waktu singkat, kejanggalan itu berkembang menjadi lelucon di warung kopi dan café hingga meme kreasi akal imitasi di media sosial. Setiap orang pun bebas menambahkan tafsir sendiri dan menciptakan versi-versi baru yang makin menjauh dari maksud awal.   Lebih-lebih bukan baru kali ini Kepala Negara dianggap luput saat berbicara—baik dalam hal data maupun diksi—di hadapan publik. Kekeliruan dalam pidato terbaru itu seperti membuka laci memori kolektif masyarakat. Mereka tidak lagi menilai satu kata atau kalimat yang keliru secara terpisah, tapi merangkainya menjadi pola kekeliruan yang berulang.   Menurut teori Goffman, audiens selalu membaca performa secara menyeluruh untuk mencari konsistensi pertunjukan. Ketika satu bagian pertunjukan gagal, bagian lain pun dipertanyakan. Kegagalan performa berulang akan menggerogoti kepercayaan audiens terhadap kemampuan aktor dalam konsistensi menjaga perannya.   Apalagi kemudian muncul fakta bahwa pekerjaan orang yang disebut dalam pidato itu bukan pengupas bawang seperti tertulis pada teks yang disiapkan, melainkan penjahit kain majun dan karyawan dapur makan bergizi gratis. Kombinasi kesalahan di belakang dan depan panggung ini membuat pertunjukan makin kehilangan dayanya dalam meyakinkan audiens.   Sebagian kalangan mungkin menganggap kekeliruan informasi dari pejabat publik tersebut sebagai masalah kebahasaan yang sepele. Namun, ketika komunikasi pejabat publik karut-marut, kepercayaan masyarakat menjadi pertaruhan. Jika pola ini terus berlanjut, tatkala pemerintah mempertunjukkan tingginya capaian kinerja, jangan heran bila lebih banyak muncul raut muka penuh syak wasangka daripada tepuk tangan membahana. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/keseleo-lidah-pidato-prabowo-2284435

 

 

Uang Panas Menjerat Rupiah Yopie Hidayat :  Anggota Tim Evaluator Editorial Tempo.

TEMPO MINGGUAN, 30 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal II 2026 menembus US$ 12,5 miliar.   ·      Pemerintah membanggakan besarnya arus modal asing sebagai simbol tingginya kepercayaan investor.   ·      Stabilitas rupiah bergantung pada hot money yang bisa berpindah-pindah dengan cepat.   SUDAH dua pekan ini rupiah menguat. Akhir pekan lalu, kursnya stabil di kisaran Rp 17.700 per dolar Amerika Serikat. Namun kita jangan cepat terlena. Sebab, data neraca pembayaran Indonesia yang terbit pekan lalu menunjukkan dua hal yang patut mendapat perhatian investor. Sinyalnya tak terlalu baik: penopang stabilitas rupiah yang terlihat saat ini sebetulnya tidak kukuh, bahkan rapuh.   Persoalan pertama adalah defisit neraca perdagangan barang dan jasa atau neraca transaksi berjalan yang cukup besar. Selama kuartal II 2026 saja, defisit mencapai US$ 12,5 miliar. Secara nilai nominal, inilah defisit neraca transaksi berjalan secara kuartalan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.   Penyebab utama melebarnya defisit itu adalah lonjakan harga minyak sejak perang Iran meletus. Dari perdagangan minyak dan gas saja, Indonesia harus memikul defisit US$ 10,2 miliar. Ini mencerminkan ketergantungan ekonomi Indonesia pada impor energi yang sangat besar. Setiap hari Indonesia harus mengimpor minyak dan produk-produk turunannya sekitar 1 juta barel. Itu sebabnya gejolak geopolitik global yang membuat harga minyak meledak akan selalu menjadi ancaman serius terhadap stabilitas rupiah.   Pada saat yang sama, surplus perdagangan nonmigas juga menyusut, dari US$ 15,27 miliar pada kuartal I 2026 menjadi US$ 12,14 miliar pada kuartal II. Selama ini surplus perdagangan nonmigas berfungsi menjadi bantalan penyangga yang sangat penting. Karena itu, defisit karena impor minyak bisa tertutupi. Kini bantalan itu mulai menipis dan bukan tak mungkin merosot menjadi defisit pula.   Selain mengamati defisit perdagangan dan jasa yang mencapai rekor tertinggi, investor sebaiknya mencermati satu data lagi yang terlihat pada neraca pembayaran. Selama kuartal II 2026, terjadi banjir modal asing yang masuk ke sektor publik. Nilainya juga sangat mencengangkan: US$ 13 miliar. Banyak pejabat pemerintah membanggakan besarnya arus modal asing ini sebagai simbol tingginya kepercayaan investor kepada Indonesia.   Tentu sah-sah saja jika pejabat membanggakan angka itu. Namun, dalam perspektif investor, angka itu menjadi alarm untuk mengambil sikap waspada. Sebab, sebagian besar modal portofolio asing itu masuk ke instrumen berjangka sangat pendek yang memberikan imbalan amat besar. Apalagi kalau bukan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang kini menjadi kegemaran investor asing.   Lihat saja datanya. Pada kuartal II saja, nilai kepemilikan asing di SRBI bertambah Rp 149 triliun atau sekitar US$ 8,48 miliar. Angka kepemilikan asing di SRBI pada akhir Juni 2026 sudah mencapai Rp 293 triliun, melonjak dua kali lipat ketimbang pada kuartal pertama.   Derasnya modal asing yang masuk ke SRBI bisa menjadi penyelamat untuk sementara karena menambal defisit neraca perdagangan dan jasa. Tapi SRBI juga membawa risiko besar bagi stabilitas rupiah di masa depan. Sebab, penjaga stabilitas itu adalah aliran dana investasi jangka pendek atau hot money yang bisa berpindah-pindah dengan cepat. Muncul risiko ketika investor asing mencairkan SRBI dan mengubahnya menjadi dolar untuk dibawa pergi ke negara lain—jika iklim investasi di Indonesia memburuk atau karena terjadi gejolak di pasar finansial global.   Begitu besarnya jumlah kepemilikan asing di SRBI menimbulkan ketergantungan amat besar. Pada akhirnya, ketergantungan ini bakal menyandera kebijakan moneter. Agar investor asing bersedia mempertahankan uangnya di SRBI, imbal hasilnya tentu harus menarik. Jika Bank Indonesia menurunkan bunga SRBI, dana asing bisa keluar beramai-ramai, sama cepatnya dengan ketika dana itu masuk. Akibatnya, jumlah permintaan dolar melonjak dan rupiah kembali tertekan.   Begitulah. Stabilitas rupiah saat ini ternyata bertumpu pada hot money. Uang panas itu rapuh dan agak serupa dengan jeratan rentenir. Selama si pengutang bersedia membayar bunga tinggi, situasi bakal aman-aman saja. ●   Sumber :https://www.tempo.co/ekonomi/surat-utang-srbi-melemahkan-rupiah-2284437

 

 

Basuki Hadimuljono: IKN Bukan Disetop, tapi Slow Down Riri Rahayuningsih :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 30 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Basuki Hadimuljono menyatakan pengoperasian IKN bergantung pada keputusan politik Presiden.   ·      Ia mengaku ada perlambatan pembangunan IKN karena perbedaan prioritas pemerintah.   ·      Basuki meyakini pemindahan ASN ke IKN akan berpengaruh terhadap investasi.   LEBIH dari setahun bermukim di perumahan khusus menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Basuki Hadimuljono tak kunjung punya tetangga. Menghabiskan waktu luang, Kepala Otorita IKN itu kerap berjalan-jalan masuk hutan bersama istrinya. Dalam kesempatan lain, mereka memancing atau mencari anggrek.   Memimpin proyek IKN sejak menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki mengalami masa sulit pada awalnya. Setiap hari ia harus makan nasi kotak, bahkan saat sahur dan berbuka puasa. Tak ada restoran di kawasan itu.   Basuki kini berupaya menjadikan IKN sebagai rumahnya. Saat berdinas ke Jakarta pun ia menjadikan IKN sebagai tujuan pulang. “Supaya menata hati dan pikiran bahwa IKN rumah kita,” katanya seusai upacara peringatan kemerdekaan di IKN pada Senin, 17 Agustus 2026.   Pada hari itu, untuk ketiga kalinya Basuki mengikuti upacara kemerdekaan di IKN. Setelah itu, ia menerima sesi wawancara dengan jurnalis Tempo, Riri Rahayuningsih, selama sekitar 40 menit. Basuki menjelaskan rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.   Doktor teknik sipil dari University of Colorado, Amerika Serikat, itu juga membeberkan progres pembangunan IKN serta rencana pemindahan ibu kota dan aparatur sipil negara dari Jakarta ke IKN. Basuki didampingi Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso.   Seperti apa kesiapan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028?   Dari segi prasarana dan sarana, kami sudah mulai membangun gedung yudikatif dan legislatif. Sekarang progresnya sekitar 15 persen. Tahun depan, insyaallah harus jadi.   Mengapa dinamai ibu kota politik, bukan ibu kota negara?   Kalau saya mendengar penjelasan Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi), sewaktu awal-awal terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 kan dipertanyakan, kenapa jadi ibu kota politik? Menurut Pak Muhammad Qodari (pada waktu itu Kepala Staf Kepresidenan), Pak Mensesneg bilang itu ibu kota. Enggak ada ibu kota ekonomi, ibu kota kebudayaan. Ibu kota politik. Ya, ibu kota karena ada trias politika: yudikatif, eksekutif, dan legislatif di IKN.   Kapan IKN beroperasi secara penuh?   Kalau itu pasti keputusan politik. Jadi tergantung Presiden. Tapi targetnya Presiden ingin menandatangani keputusan pemindahan ibu kota pada 2028.   Mengapa harus menunggu 2028?   Ketika sarana-prasarana di IKN sudah siap. Beliau ingin seperti itu sehingga bisa pindah ke sini terus langsung bekerja, tidak sambil melengkapi. Itu arahan beliau. Semua harus lengkap dulu, ready to use.   Penundaan itu apakah tidak berpengaruh terhadap pembangunan dan investasi?   Iya. Kami cuma berusaha penganggarannya lebih bisa digunakan untuk merencanakan pembangunan. Untuk 2025-2026, anggaran kami Rp 20-an triliun, dari total anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan pada 2025-2029. Saya kira yang penting kan kepastian yang membuat investor masuk.   Kalau dari segi investasi, ada yang sudah benar-benar terealisasi?   Sudiro Roi Santoso: Untuk investasi, sudah ada beberapa yang beroperasi. Ada Swissôtel, Qubika Hotel. Ada Rumah Sakit Hermina, RS Mayapada. Nilai investasi yang sudah beroperasi sekitar Rp 3,7 triliun. Yang saat ini masih membangun adalah Star Bright, dengan investasi sekitar Rp 1,25 triliun. Lalu rencana akhir tahun ini ada dari Korea Selatan, Dian Jaya, di luas hampir 10 hektare dengan investasi sekitar Rp 2,5 triliun. Abdi Waluyo juga berencana beroperasi Desember nanti. Investasinya sekitar Rp 900 miliar.   Untuk pendidikan seperti apa?   Sekolah Negeri Terintegrasi 3 baru beroperasi Agustus. Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara juga sudah. Sekarang jumlah siswanya 237 orang, kelas XI dan XII. Menurut kepala sekolahnya, ada 200-300 lagi yang datang Oktober nanti.   Anda ikut menemui pengusaha atau investor?   Iya. Kalau pengusaha, saya prioritaskan. Saya mendudukkan diri sebagai pihak marketing. Kalau investor datang, pasti saya jadi pihak marketing. Saya melayani mereka.   Apa stimulus untuk para investor IKN?   Sudiro Roi Santoso: Insentif ada dari sisi persiapan dan pelaksanaan. Pertama, harga tanah kami sangat murah, di bawah Rp 1 juta. Kebanyakan di daerah sini Rp 100-400 ribu per meter persegi. Sertifikatnya kami yang urus. Jadi badan usaha menyampaikan surat, data, kami yang mengurus ke kantor pertanahan. Semua perizinan satu pintu, hanya di Otorita IKN. Dari sisi perpajakan, kami memfasilitasi tax holiday, pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan untuk yang berinvestasi. Termasuk untuk pembelian barang impor jika ada pemindahan atau penerbitan kantor pusat di sini.   Otorita IKN juga menjual tanah?   Kami bukan menjual tanah. Jadi ini dari kantor jasa penilai publik atau KJPP tahun 2022 dan belum kami perbarui. Harganya masih rendah karena waktu itu belum ada infrastruktur, masih hutan industri. Kalau sekarang dievaluasi lagi, pasti akan lebih mahal. Tapi kan nanti investornya mikir karena crowd-nya belum terbentuk. Makanya (harga tanah) saya tahan dulu karena yang penting ada investasi masuk.   Bagaimana awalnya kebijakan hak atas tanah IKN bisa berjalan dua siklus hingga 190 tahun?   Itu kebijakan pemerintah yang lalu untuk menarik investasi. Karena pelajaran dari luar negeri pun, dari kawasan ASEAN yang bersaing untuk menarik investasi, mereka juga memberi hak tanah 90 tahun. Pada waktu itu pemerintahan Pak Joko Widodo meminta hak pakainya bisa 80 tahun.   Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan ketentuan itu….   Kita punya Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya, sewaktu dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, kembali ke undang-undang, yaitu hak tanah diberikan maksimal 80 tahun. Skemanya 30 tahun di awal, 20 tahun pembaruan, dan perpanjangan 30 tahun.   Putusan MK berdampak pada minat investasi?   Tidak. Kan, ada investasi yang masuk. Ada Lion Air, Indobox, Star Bright, Dian Jaya.   Otorita IKN masih membuka kunjungan masyarakat. Berapa anggaran yang dialokasikan?   Kalau pelayanan, kami pakai belanja rutin. Untuk sekuriti, misalnya, kami sudah memiliki sekuriti sehingga tidak ada anggaran khusus untuk pelayanan masyarakat. Makanya ada kedeputian yang menjalankan piket. Misalnya ada libur Lebaran, yang nonmuslim bertugas piket. Ada honornya. Kalau Natal dan tahun baru, pegawai muslim yang bertugas piket.   Apa yang diharapkan dari pembukaan akses kunjungan?   Pertama, itu bentuk laporan kami kepada masyarakat. Ini lho, IKN kayak gini. Masyarakat jadi tahu bahwa IKN tidak mangkrak. Mungkin speed agak melambat, tapi berlanjut dan insyaallah tercapai. Kalau dulu memang prioritas Pak Jokowi membangun IKN. Sekarang, di era Pak Prabowo, dari delapan prioritas pembangunan 2027, kan ada infrastruktur. IKN ya di kluster itu.   Tapi anggarannya dipangkas....   Anggaran tetap dialokasikan dan menurut saya tidak kecil. Mungkin agak kecil dibanding yang lalu, iya. Kan, pemerintah punya prioritas, gaya masing-masing. Kita harus terima, enggak mungkin sama terus. Tapi kan (anggaran untuk IKN) tidak terus nol.   Jadi IKN tidak disetop?   Bukan disetop, tapi mungkin slow down. Semuanya saya kira demikian. Pemerintahan provinsi, kabupaten, kementerian, semua jadi slow down karena beliau punya prioritas sendiri. Enggak apa-apa.   Ada yang menyebut IKN sebagai ghost city karena minim aktivitas....   Ghost city apa? Saya sudah setahun lebih di sini. Saya pikir orang membuat terminologi tergantung persepsi masing-masing. Bagi saya yang mengikuti dari awal, kan tidak bisa sak dheg sak nyet (langsung jadi).   Ada juga yang mengkritik kawasan ibu kota malah menjadi destinasi wisata....   Orang penasaran terhadap IKN. Mereka ke sini bukan untuk berwisata saja, melainkan juga karena penasaran. Apa benar pembangunan IKN terus berjalan? Apa benar IKN ini mangkrak? Jadi, menurut saya, mereka ke sini bukan berwisata biasa, melainkan karena penasaran terhadap keberlanjutan IKN. Karena, kalau mau berwisata, apa yang mau dilihat?   Ada kendala dalam pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN?   Kami sudah mengusulkan ASN di 16 kementerian/lembaga yang menjadi prioritas dipindah ke IKN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sekarang beliau mungkin sedang mengusahakan proses pemindahan.   Seberapa penting pemindahan ASN?   Penting supaya dilihat masyarakat bahwa ini sudah lebih serius. Kalau kementerian-kementerian itu ada, pasti investasi masuk lagi. Saya akan relatif lebih mudah mendorong investasi. Kalau ada urusan pelepasan hutan, mesti ada Kementerian Kehutanan di sini. Pembebasan lahan, ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Bukan berarti menteri, melainkan direktur jenderal yang bersangkutan yang perlu masuk di sini. Termasuk Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol di kawasan ini.   Anda berencana membangun hunian ASN tipe 45 dan 65. Dananya dari mana?   Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Itu kalau dihuni masih kurang. Nindya Karya mau membangun delapan tower lagi, itu untuk eselon I. Ini masih kurang. Apalagi kalau sekarang kan tipe besar, 98 meter persegi. Apa mau begini terus? Ini kotanya anak muda ke depan. Jadi bagi yang newly married harus kami siapkan agar mereka bisa hidup sebagai keluarga.   Ada rencana menambah gedung kementerian karena kabinet yang gemuk?   Sementara ini belum ada. Kalau dilihat, ada empat gedung kementerian koordinator. Sedangkan sekarang ada tujuh kemenko. Nanti yang mengatur Kementerian Sekretariat Negara. Tapi, dari sisi ruangan, cukup. Prioritas saya adalah pembangunan gedung legislatif dan yudikatif.   Bagaimana dengan rencana pembangunan rumah dinas menteri?   Dari Intiland, ada 109 unit rumah tapak menteri. Akhir tahun ini kami mulai membangun. Sekarang sedang membuat BUP (badan usaha pelaksana) dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Kalau disetujui, mereka harus membuat BUP. Ini sedang disiapkan karena pembangunan itu harus ada investasi, harus cukup setoran modal, baru bisa disetujui BUP-nya. Setelah itu, baru tanda tangan kontrak.   Berapa nilai investasinya?   Yang dari Nindya Karya ada Rp 2,3 triliun untuk pembangunan delapan tower hunian ASN. Kalau yang 109 landed housing itu Rp 2,5 triliun dari Intiland, skemanya kerja sama pemerintah dengan badan usaha.   Presiden dan Wakil Presiden jadi pindah ke IKN?   Kalau Pak Prabowo, saya belum ada informasi. Tapi kalau Pak Wapres, beliau sudah. Inginnya juga tidak permanen ke sini, tapi ada berkalanya.   Anda masih berkomunikasi dengan mantan presiden Jokowi soal IKN?   Enggak terlalu dan enggak sering. Tapi pernah ditelepon. Beliau nanya, “Gimana?” Pesannya cuma saya diminta berhati-hati, ikuti arahan presiden sekarang.   Dulu groundbreaking rutin dilakukan oleh Jokowi. Sekarang?   Iya. Dulu kan masih awal sehingga butuh dorongan-dorongan politik yang tinggi sekali. Sekarang groundbreaking oleh saya sendiri.   Omong-omong, apa yang Anda kerjakan di IKN saat akhir pekan?   Kami di IKN bekerja sejak Senin hingga Jumat. Tapi pada Sabtu-Minggu ada banyak tamu yang harus kami layani. Ada kunjungan menteri, beberapa kepala badan, dan sebagainya. Jadi kami, para deputi ini, bertugas piket. Saya, sebagai Kepala Otorita IKN, lebih banyak terus menerima beliau-beliau. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/wawancara/basuki-hadimuljono-progres-pembangunan-ikn-2284473