Tiga Tantangan Ekonomi Nasional Firmanzah ;   Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

KORAN SINDO, 21 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Dalam tiga bulan ke depan (Mei–Juli 2014), perekonomian nasional dihadapkan pada tiga tantangan sekaligus. Pertama, tantangan terkait upaya menjamin kelancaran pasokan kebutuhan pokok, menjaga inflasi dan kelancaran transportasi jelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada 28-29 Juli 2014. Kedua, tantangan terkait menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban jelang masa kampanye, pemungutan, dan perhitungan suara capres-cawapres pada 9 Juli 2014. Apabila tidak ada pasangan yang mendapatkan lebih dari 50%, pemilihan putaran kedua dijadwalkan dilakukan 9 September 2014. Ketiga, tantangan untuk terus memperkuat fundamental perekonomian sebagai antisipasi ketidakpastian arah pemulihan perekonomian dunia. Kalau kita melihat karakter ketiga tantangan di atas, tantangan pertama bersifat siklus tahunan, tantangan kedua siklus lima tahunan, dan tantangan ketiga bersifat permanen-substansial. Tiga tantangan tersebut perlu kita kelola dengan baik di tengah konsentrasi dan energi nasional yang terfokus pada persiapan menunggu perhitungan hasil pemilihan legislatif (Pileg) oleh KPU dan persiapan menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019. Selama tiga bulan ke depan adalah masamasa krusial bagi perekonomian nasional. Kita pastikan Indonesia mampu melewati tiga tantangan tersebut sehingga ini menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan lima tahun ke depan, 2014-2019. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sejumlah langkah kebijakan akan terus dioptimalkan untuk menjamin kelancaran pasokan kebutuhan pokok, mobilitas barang, uang, dan manusia yang terus meningkat saat bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Monitoring persediaan nasional dan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional bagi kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, cabai, bawang putih, dan daging ayam akan terus dilakukan untuk menghindari lonjakan harga yang tidak normal. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mulai mendata ruas-ruas jalan, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, maupun daerah lain untuk menjamin kelancaran arus mudik nasional. Sementara Kementerian Perhubungan juga akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola jasa transportasi, baik udara, darat, maupun laut untuk menjaga kenaikan tarif transportasi dalam batas yang wajar. Khusus di Pulau Jawa, kita bersyukur jalur ganda kereta api (double-track) Jakarta-Surabaya jalur pantura sepanjang 333 kilometer sudah dapat dioperasikan tahun ini. Ini akan mengurangi 30% muatan barang yang biasanya diangkut melalui truk melewati pantura akan teralihkan melalui jalur kereta api. Pengoperasian jalur ganda pantura akan meningkatkan frekuensi lalu lintas kereta api dari 84 menjadi 200 per hari. Pengoperasian sejumlah bandar udara yang telah selesai seperti Kualanamu, Ngurah Rai, Sepinggan, dan Halim Perdanakusuma untuk komersial akan meningkatkan kelancaran arus mudik melalui jalur udara. Komitmen untuk meningkatkan mobilitas manusia dan barang pada masa mendatang terus ditingkatkan melalui pembangunan trek ganda jalur selatan Jawa yang direncanakan beroperasi pada 2017. Sementara pembangunan dan perluasan enam proyek bandara telah diresmikan seperti Bandar Udara Muara Bungo Jambi, Bandar Udara Pekon Serai Lampung Barat, Bandar Udara Pagar Alam Sumatera Selatan, pengembangan terminal baru Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabillilah Tanjung Pinang, dan terminal baru Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Sementara rencana pembangunan tol Trans Sumatera, Jembatan Selat Sunda, dan pembangunan kereta api Trans Sulawesi juga sedang dipersiapkan. Melalui serangkaian pembangunan infrastruktur ini, kita optimistis dalam lima tahun ke depan konektivitas nasional akan semakin efisien dan efektif. Terkait menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pilpres yang akan digelar 9 Juli 2014, kita juga berharap semua pihak dapat terus meningkatkan stabilitas politik nasional. Ini penting mengingat stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi nasional. Kedewasaan serta kematangan politisi, partai politik, masyarakat, dan media serta kesiapan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, didukung Polri dan TNI, akan menentukan tidak hanya stabilitas perpolitikan domestik, tetapi juga keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional. Berkaca pada proses dan kondusifnya iklim politik selama satu tahun terakhir, saya optimistis pilpres putaran pertama akan dapat kita lalui secara baik. Saat Indonesia sedang fokus pada persiapan menghadapi dua tantangan domestik sekaligus, kondisi perekonomian dunia masih penuh dengan ketidakpastian. Rilis terakhir dari Pemerintah China menyebutkan, pertumbuhan China pada kuartal I/2014 hanya sebesar 7,4%. Tren pelemahan pertumbuhan ekonomi juga akan dialami negara emerging lain seperti Rusia, India, Brasil, dan Meksiko. Sementara sejumlah negara di Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan tren sebaliknya dan diproyeksikan dapat tumbuh lebih baik tahun ini. Dari sisi pasar keuangan dunia, kebijakan The Fed terkait beberapa isu seperti pengurangan stimulus moneter dan penaikan suku bunga perlu terus kita monitor agar risiko capital-outflowdapat kita mitigasi secara baik. Sebagai negara yang semakin terintegrasi dengan perekonomian dunia, Indonesia ditantang untuk terus mampu menguatkan fundamental perekonomiannya. Daya tahan (resiliency) ekonomi nasional hanya dapat kita tingkatkan ketika kita dapat terus meningkatkan cadangan devisa, mengelola proporsi utang luar negeri, menjaga inflasi, menjaga defisit anggaran dalam proporsi yang aman, menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran, memperbesar investasi dan penciptaan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, terus membangun infrastruktur, serta memperluas industrialisasi dan hilirisasi. Selama ini Indonesia dianggap mampu melewati sejumlah krisis ekonomi dunia dari lonjakan harga minyak mentah dunia 2005 dan 2008, krisis subprime mortgage, krisis utang Eropa, dan krisis keuangan dunia akibat isu tapering-off quantitative easing III di Amerika Serikat sepanjang semester II 2013. Untuk terus menjaga perekonomian nasional tetap tumbuh positif, merata, dan berdaya tahan menghadapi tiga tantangan di atas, kewaspadaan serta kecepatan dalam melakukan policyresponsessemakin kita perlukan. Di tengah tahun politik, pengambil kebijakan nasional di bidang perekonomian akan tetap fokus dan terus tingkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga lainnya seperti BI, OJK, dan LPS. Dukungan dari pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan agar efektivitas implementasi serta harmonisasi kebijakan dapat terus ditingkatkan. Transisi kepemimpinan perlu kita jaga dengan baik. Dan yang lebih penting lagi adalah tetap meningkatkan kinerja perekonomian nasional melalui penuntasan agenda-agenda pembangunan di Indonesia. ●