Diplomasi Ekonomi Indonesia Inc. Djauhari Oratmangun  ;  Duta Besar RI untuk Rusia dan Belarus

KOMPAS, 01 September 2014

                                                                                                                               

                                                      

ANALOGI negara sebagai suatu organisme yang secara alamiah harus bertahan hidup, berkembang, dan beradaptasi dengan lingkungannya menuntutnya untuk mampu merumuskan strategi interaksinya dengan entitas-entitas lingkungan eksternal secara cermat, terstruktur, terukur, dan sistematis. Termasuk strategi diplomasi pembangunan/diplomasi ekonomi yang visioner dengan tetap menjaga keluwesan dalam praktiknya. Pemaknaannya harus komprehensif, bukan hanya sebagai metode atau keahlian dalam menjual produk, mencari akses pasar, dan pengikut aturan dari kebijakan hilir hubungan antar-negara, serta bersifat ad hoc atau reaktif. Ekonomi nasional yang berdikari perlu dibingkai dengan diplomasi ekonomi yang berkarakter, merepresentasikan Indonesia baru yang demokratis dan 20 ekonomi terbesar dunia. Indonesia menjadi semacam korporasi yang selayaknya dikelola secara modern, profesional, dan pragmatis, di mana setiap komponen bangsa beserta kontribusinya menjadi bagian integral di dalamnya. Tiga tataran Untuk itu, perlu Diplomasi Ekonomi Indonesia Inc dengan pendekatan terkoordinasi yang bisa merasuki semua aspek (multi-pronged approach) serta dilaksanakan penuh percaya diri dan siap berkompetisi. Dalam tata ekonomi global terdapat benturan frontal kepentingan antarnegara, sekaligus kentalnya aspek interdependensi dan intensnya permainan politik. Pengelolaan Diplomasi Indonesia Inc mencakup tiga tataran utama: multilateral, regional, dan bilateral. Di tataran multilateral, Indonesia harus berperan aktif di berbagai institusi, organisasi, dan perundingan ekonomi multilateral. Kemampuan memimpin dan berkontribusi dalam penetapan agenda serta set the tone, khususnya terkait pengambilan kebijakan hulu (upstream), sangat utama. Brasil dan India adalah contoh negara yang berhasil di tataran ini. Brasil jadi Dirjen WTO dan FAO serta India mampu mengarahkan perundingan WTO. Mereka cermat dan cerdik menggunakan sumber daya diplomasinya secara maksimal. Diplomatnya terjun langsung menjadi pemimpin atau negosiator dalam berbagai perundingan multilateral tingkat tinggi terkait isu ekonomi, keuangan, perbankan, perdagangan, dan lingkungan hidup. Negosiasi multilateral adalah proses politik yang sangat diwarnai manuver, lobi, dan tekanan politik yang konstan—suatu atmosfer kerja dan tuntutan situasi yang sudah menjadi makanan sehari-hari diplomat. Indonesia juga harus menginvestasikan warga terbaiknya sebagai CEO dan administrator dari arsitek ekonomi makro dunia seperti Bank Dunia, IMF, WTO, dan PBB. Sri Mulyani Indrawati di Bank Dunia contohnya. Masih banyak potensi anak-anak bangsa yang patut dipromosikan di bursa pimpinan institusi internasional. Di tingkatan regional, Indonesia patut memimpin dan berkiprah dalam kegiatan badan-badan regional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), Komisi Ekonomi-Sosial Asia Pasifik (ESCAP), APEC, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Indonesia dengan besaran politik-ekonomi dan potensi pasar sekitar 50 persen dari total pasar MEA semestinya menentukan arah kerja sama komunitas. Posisi tawar Indonesia yang sudah terbentuk positif dalam berbagai kancah regionalisme terbuka ini jangan tereduksi oleh kemandekan kerja sama intra-kawasan. Indonesia Inc harus realistis, berorientasi profit, mencari celah kesempatan, menghasilkan keuntungan, demi kemajuan bangsa. Mesin diplomasi ekonomi kemudian dapat direlokasi bagi peningkatan kerja sama ekstra-kawasan atau antar-kawasan. Energi yang telah dikeluarkan para pelaku diplomasi antar-pemerintah di tingkat multilateral dan regional perlu disambut dan didukung oleh pelaku usaha nasional. Ekonomi berdikari dan berkekuatan rakyat menyediakan ruang bagi pelaku usaha untuk turut bergerilya memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Sektor swasta semestinya menjawab tantangan untuk melebarkan usahanya ke pasar regional, mengisi jalur pipa kerja sama yang telah tertata melalui negosiasi di tingkat kawasan. Misalnya, memiliki andil dalam proyek konektivitas ASEAN dan menangkap peluang di berbagai forum bisnis atau investasi dalam konteks APEC. Progresif dalam membuka jalur pipa kerja sama baru berwawasan regional bersama mitra di luar kawasan. Mendirikan jenis usaha intensif modal, teknologi, dan tenaga kerja yang menjadikan Indonesia sebagai hub suatu produk bernilai tambah di kawasan dapat dimulai. Bilateral Pretext diplomasi ekonomi bilateral suatu negara besar adalah intelijen dan analisis pasar yang kredibel, jejaring kerja yang mumpuni, serta nyali besar membuka dan merebut pasar. Langkah eksploratif dan agresif diperlukan dalam upaya menembus pasar bilateral non-tradisional. Jangan selalu kaget dan terperangah menonton sepak terjang negara pesaing. Sikap reaktif terhadap dinamika ekonomi internasional bukan aura diplomasi ekonomi Indonesia Inc. Pelaku usaha yang berani mendobrak dan memiliki kepekaan tinggi untuk ini hendaknya difasilitasi. Pasokan analisis pasar pra-ekspansi, informasi prosedural dan potensi, serta monitoring proses pemasaran dan umpan balik pasca pemasaran yang intensif mutlak diperlukan. Cermat membaca situasi pasar, bukan berdasarkan kalkulasi dagang saja, tetapi mempertimbangkan pula faktor dinamika politik internasional teraktual. Skema dukungan terhadap pengusaha bernyali besar itu terkait erat sinergi peran dan fungsi kementerian/instansi terkait nasional, Kadin, dan perwakilan RI. Tiga hal Sebagai ”viagra” dalam melaksanakan diplomasi ekonomi Indonesia Inc, terdapat tiga hal yang dapat disarankan. Pertama, revisi UU Hubungan Luar Negeri (37/1999) dengan memutakhirkan aspek kontekstual dan penajaman aspek koordinatifnya. Kedua, diplomasi yang andal perlu biaya. Diperlukan alokasi anggaran yang rasional untuk mengoperasikan sumber daya diplomasi yang ada secara efektif dan optimal. Ketiga, mesin diplomasi utama, Kementerian Luar Negeri, harus diikutsertakan dalam rapat koordinasi pemerintah bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan untuk menyuntikkan perspektif internasional. Hari Jadi Ke-69 NKRI dan terbentuknya pemerintahan baru menjadi momentum penyegaran kembali optimisme pendiri bangsa. Sudah waktunya Indonesia memerdekakan diri dari belenggu atribut negara berpendapatan menengah (MICs). Pencapaian target pertumbuhan ekonomi 7 persen mampu melontarkan Indonesia menjadi negara maju menyongsong HUT Ke-80 NKRI. Seorang filsuf mengatakan: ”optimism is essential to achievement and it is also the foundation of courage and true progress”. Tanggalkan mentalitas ”kelas menengah” dan mulailah membiasakan diri bersikap serta berperilaku sebagai negara dan bangsa besar. Diplomasi Ekonomi Indonesia Inc bisa berperan. ●