Politik Bunyi Purnawan Andra  ;   Peminat Kajian Sosial Budaya Masyarakat

TEMPO.CO, 02 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Setiap kali momen pemilu datang, kita selalu mendapati pergelaran yang sama pada musim kampanye: konvoi massa memakai kaus partai, bersepeda motor memenuhi jalanan dengan knalpot terbuka memekakkan telinga. Hal ini terutama tampak di daerah. Seiring entakan berirama suara knalpot, mereka menari di atas sadel. Mereka menjadi barisan penguasa jalanan yang mampu membikin pengguna jalan lainnya menyingkir ke tepian. Entah apa yang ada di kepala mereka. Mungkin kegembiraan dan kebahagiaan lepas dari segala aturan lalu lintas, mengekspresikan diri dengan lantang, melepaskan beban hidup yang selama ini mengimpit dengan menari-nari dan bertemu dengan orang lain yang "berseragam" sama, artinya satu "pemikiran". Mereka menjadi satu kelompok yang eksis, di jalanan. Inilah identitas kelompok, kolektif dan bukan personal, yang pada akhirnya mampu meniadakan perasaan takut, mengabaikan bahaya, ancaman, dan larangan, termasuk perhitungan nilai kepantasan dan ketidakpatutan. Sayangnya, kolektivitas semacam ini kerap dimaknai sebagai alibi atas sikap mau menang sendiri, semaunya sendiri, yang kadang berubah menjadi tindakan anarkisme yang merugikan orang lain. Keberhasilan menyingkirkan orang lain dari jalanan yang dilewatinya adalah kebahagiaan yang dirayakan dan dinikmati oleh konvoi bermotor. Padahal suara knalpot dengan kuantitas dan kualitas berlebihan memang mampu membikin riuh, gaduh, dan kebisingan yang luar biasa. Tapi suasana seperti ini juga bisa saja merusak telinga, membikin stres, dan terutama meningkatkan kadar emosi. Namun harus diakui bahwa, pada akhirnya, memang demikianlah potret sosial-budaya masyarakat kita. Kampanye dengan massa bersepeda motor yang menggunakan knalpot terbuka adalah ritus politik yang terus berulang setiap waktu. Sejak saya kecil hingga kini, kegiatan semacam ini tak berubah mengisi agenda kampanye. Barisan "knalpot bermotor" ini berputar-putar sepanjang kota, lalu menuju lapangan di mana telah dibangun panggung musik (dangdut) dengan seseorang berteriak-teriak seperti berpidato, orang-orang mengepalkan tangan meninju udara, lalu setelah menari bergoyang dangdut bersama, barisan ini kembali berputar kota menggeber knalpot butut. Kampanye menjadi bermakna tunggal, hanya berisi konvoi sepeda motor berknalpot butut dan panggung dangdut di lapangan. Agenda setting yang lebih penting tentang kampanye itu sendiri menjadi terabaikan. Barangkali budaya politik di negara kita adalah politik bunyi. Bunyi dari kampanye dengan motor berknalpot butut, panggung musik (dangdut), dan orasi dari atas panggung. Semakin keras bunyi yang dihasilkan, hingga semakin jauh dan banyak orang yang menangkap bunyinya (meski belum tentu mendengarkan baik-baik), seolah menampilkan besarnya hajatan partai yang dilangsungkan, tak peduli berapa banyak orang yang datang. Bunyi kampanye tidak sekadar masalah identitas kultural masyarakat, eksistensi pribadi, atau kelompok maupun representasi politik bangsa. Di balik fenomenanya yang "mengganggu" itu, masih tersimpan permasalahan kehidupan lebih dari 200 juta penduduk Indonesia yang menunggu solusi nyata dari para caleg dan partai yang berkampanye, bukan sekadar bunyi orasi berisi janji-janji. ●