Regenerasi Kepemimpinan Partai Politik

Regenerasi Kepemimpinan Partai Politik Fajar Kurnianto  ;   Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Jakarta

                                                        KOMPAS, 11 April 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (70 tahun) berulang kali mengungkapkan kepenatannya bergelut di dunia politik dan menyatakan ingin pensiun. Terakhir, ia menyampaikan hal itu saat menghadiri HUT Ke-17 Banteng Muda Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhir Maret lalu. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, ”Saya berkata kepada diri saya, mereka (kader) itu, kok, enggak kapok-kapok. Saya sebetulnya sudah dari tahun lalu mau pensiun karena tidak mudah, apalagi seorang wanita menjadi ketua umum partai di republik ini.” Pernyataan Megawati mengingatkan seluruh kader PDI-P, khususnya, akan pentingnya regenerasi kepemimpinan. Sesuatu yang sejauh ini tampaknya belum terlalu dipikirkan para kadernya ketika Megawati masih ada dan dianggap masih penting dipertahankan. Atau sudah dipikirkan, tetapi masih ewuh pekewuh karena karisma Megawati. Padahal, ada cukup banyak kader yang punya reputasi bagus dan menonjol di pentas politik nasional, khususnya generasi mudanya. Namun, adanya kekhawatiran akan munculnya perpecahan seperti terjadi pada partai lain, misalnya PKB, PPP, dan belum lama ini Golkar sebelum kemudian bersatu kembali, membuat PDI-P tak mau ambil risiko. Megawati masih dianggap figur yang kuat dan mampu mempersatukan seluruh kader partai. Jadi, selama ada Megawati, hampir tak mungkin akan timbul riak internal partai yang bisa berujung perpecahan. Megawati juga masih dianggap sebagai anak ideologis mendiang ayahnya, Soekarno, yang membawa misi dan tanggung jawab ideologis partai sebagai pembela marhaen, rakyat kecil, atau wong cilik, meskipun akhir-akhir ini sering dihujani kritik sebagai partai yang telah kehilangan ideologinya itu. Beberapa kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang didukung sepenuhnya oleh PDI-P dinilai tak lagi pro-wong cilik, tapi lebih pro-pasar, pro-korporasi, pro-neoliberalisme, atau pro-kapitalisme yang sangat ditentang Soekarno. Meski terdapat perbedaan historis istilah marhaen dan wong cilik yang dipopulerkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) akhir 1980-an, PDI dan dilanjutkan PDI-P berusaha mentransformasikan istilah marhaen menjadi wong cilik untuk mencari identitas keberpihakan bagi rakyat kecil yang dianggap cocok dengan konteks perkembangan politik yang ada dan membedakannya dengan organisasi lain. Dalam perkembangan politik zaman Orde Baru, istilah marhaen tak bisa lagi digunakan bukan hanya karena dianggap identik dengan PNI, lebih jauh lagi dapat dikaitkan dengan Orde Lama yang dianggap tabu di tengah proyek de-Soekarnoisasi (Kaligis, Marhaen dan Wong Cilik, 2014). Figur Megawati yang mampu menyatukan seluruh kader dan dianggap simbol atau representasi ideologis Soekarno, sekaligus penerus trah Soekarno, membuat kader PDI-P seperti nyaman di bawah bayang-bayangnya. Faktor lain, perkembangan dan situasi politik nasional mutakhir yang membuat PDI-P mesti dipimpin Megawati. Di luar PDI-P, ada partai besar yang juga masih mempertahankan ketua umum dengan alasan yang hampir mirip. Di Partai Gerindra ada Prabowo Subianto dan di Partai Demokrat ada sosok Susilo Bambang Yudhoyono, presiden sebelum Jokowi. Terpusat pada tiga orang Ada yang menyebut panggung politik nasional saat ini terpusat pada tiga orang: Megawati dengan PDI-P-nya, Prabowo dengan Gerindra-nya, dan SBY dengan Demokrat-nya. Pilkada DKI yang menghadirkan tiga pasangan calon jadi representasi pertarungan politik tiga tokoh itu. Pasangan Agus-Sylvi yang kalah di putaran pertama merepresentasikan SBY, pasangan Basuki-Djarot merepresentasikan Megawati, dan pasangan Anies-Sandi merepresentasikan Prabowo. Sebelumnya, pertarungan politik sengit pada Pilpres 2014 yang menghadirkan petarung Jokowi (representasi Megawati) dan Prabowo. Andai kata tak ada batas masa jabatan presiden, barangkali SBY maju lagi. Kepemimpinan Megawati masih sangat dibutuhkan PDI-P, mungkin hingga Pemilu 2019. Setelah itu, semestinya para kader PDI-P sudah legawa mempersilakan Megawati beristirahat. Karena itu, sudah sejak saat ini mestinya para kader PDI-P tak bersantai-santai. Mereka mesti sudah mencari figur pengganti Megawati yang mewarisi dan meneruskan semangatnya. Dari kalangan trah Soekarno, misalnya, masih ada Guruh Soekarnoputra (64 tahun) atau putri Megawati sendiri, Puan Maharani (43 tahun). Di luar trah Soekarno, ada Jokowi, Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, atau Budiman Sudjatmiko, kader muda potensial. Soal kaderisasi pemimpin dari kalangan trah keluarga, PDI-P tampaknya kalah selangkah dari Demokrat. Diajukannya Agus Harimurti Yudhoyono (38 tahun) sebagai calon gubernur DKI, meski akhirnya kalah dini, menunjukkan progres Demokrat dalam regenerasi kepemimpinan. Agus seperti mewarisi semangat SBY, tak hanya dari penampakan fisik, tetapi juga pemikiran kebangsaan dan kenegaraannya. Meski kalah di Pilkada DKI, bagi SBY, itu bentuk pembelajaran politik langsung bagi Agus yang akan mematangkannya di panggung politik nasional kelak. SBY telah mempersiapkan Agus sebagai pemimpin masa depan, tidak hanya bagi Partai Demokrat, tetapi juga bagi Indonesia. Dimunculkannya sosok Agus bisa jadi penanda penting era kepemimpinan kaum muda dalam panggung politik nasional masa depan. PDI-P dan partai-partai lain mungkin sudah waktunya memikirkan juga kader-kader muda sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan partai. Jadi, pemimpin yang lahir bukan hasil comotan dari luar partai, melainkan dari dalam partai sendiri, kader-kader sendiri, yang dipoles dan dipersiapkan dengan sangat matang dan penuh perhitungan. Kepemimpinan kaum tua mungkin sudah waktunya mundur dengan terhormat dan mempersilakan kaum muda potensial untuk menggantikan. PDI-P, juga partai-partai lainnya yang telat melakukan regenerasi, pada saatnya nanti bisa tergilas dan ditelan zaman, ditinggalkan orang, bahkan dilupakan, menjadi artefak dan masuk dalam museum sejarah. PDI-P, selain Golkar dan PPP, adalah partai tua yang telah kenyang pengalaman di panggung politik nasional. Regenerasi kepemimpinan mestinya bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Gaya politik lama yang menyandarkan pada karisma tokoh tua sudah saatnya diubah ke gaya politik baru yang lebih inovatif, kreatif, dan progresif dengan kaum muda terutama sebagai penopang utama. Megawati telah membuka ruang untuk itu, tinggal kader-kadernya berani atau tidak memunculkan tokoh baru yang lebih segar dan menyegarkan, dan tentunya punya visi kebangsaan dan kenegaraan yang baik. ●