Minggu, 16 April 2017

Tren Politik ”Netizen” Indonesia

Tren Politik ”Netizen” Indonesia
Wasisto Raharjo Jati  ;   Peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI
                                                        KOMPAS, 15 April 2017


                                                                                                                                                           

Media sosial telah jadi alat ampuh dalam menciptakan dan menggiring opini massa kelas menengah secara politis. Hal itu sebenarnya bisa dilacak dari perhelatan Pemilihan Gubernur DKI 2012, Pemilihan Presiden 2014, hingga Pilgub DKI 2017 pada putaran pertama.

Sebelumnya, media sosial (medsos) pada ajang Pilgub DKI 2012 lebih digunakan sebagai alat komplementer bagi pasangan kandidat gubernur yang menekankan adanya pengaruh audio dan visual dalam memperkuat pencitraan politis figur. Inspirasinya secara jelas datang dari kemenangan Obama kedua kalinya sebagai Presiden AS melalui upaya menarik simpati publik.

Manajemen isu kampanye

Peran medsos kala itu lebih menekankan adanya kalimat pengena (zipping) kandidat untuk meraih dukungan, semisalnya ”Yes We Can” maupun ”Jakarta Baru” yang secara efektif dan efisien mampu menyugesti publik kelas menengah untuk memilih. Konteks zipping dalam medsos dinilai lebih substantif dalam mengompresi isu, ideologi, dan solusi program yang ditawarkan secara makro dalam kalimat pendek. Adanya kalimat pendek itulah yang menjadi viral dan diperbincangan khalayak luas yang berkembang menjadi candu politik dalam kampanye. Kemenangan Jokowi-Basuki pada Pilgub DKI 2012 secara garis besar dilegitimasi oleh zipping itu, yang menggerakkan voluntarisme politik kelas menengah Jakarta, baik dalam bentuk partisan maupun independen.

Lain lagi dengan konteks Pilpres 2014, di mana medsos yang sebelumnya menjadi alat kampanye audio-visual bagi kandidat maupun figur politik kini berkembang menjadi alat determinan politik. Hal itulah yang bisa disimak pada penguatan ketiga aktor dalam netizen kelas menengah Indonesia, yakni buzzer, influencer, dan juga follower.Ketiganya bertindak sebagai endorser atas kandidat maupun partai masing-masing.

Selain munculnya ketiga aktor tersebut dalam politik netizen kelas menengah Indonesia, ketiga aktor itu secara tidak langsung juga mengubah kontur dan tekstur manajemen kampanye di Indonesia yang semula bersifat abstrak ideologis kini lebih substantif-riil. Pola lain yang menarik dalam memahaminya adalah metode pengorganisasian gerakan yang semula bersifat kolektif menuju konektif.Adanya tansformasi itu pula yang menyebabkan gerakan politik kini lebih bersifat sugesti daripada narasi dalam dunia politik Indonesia hari ini.

Dengan kata lain, peran media sosial dalam membentuk preferensi politik netizen kelas menengah telah menciptakanadanya mobokrasi (demokrasi gerakan). Istilah tersebut merupakan deskripsi mengenai demokrasi yang digerakkan oleh isu yang berkembang dalam dunia maya berimplikasi simetris terhadap preferensi memilih yang berada di dunia nyata. Dengan kata lain, sebenarnya media sosial memainkan peran pentingnya untuk melakukan manajemen isu yang kini berkembang menjadi faktor determinan penting dalam menentukan arah politik dan kampanye kandidat. Juga bagaimana mengelola psikologi massa netizen kelas menengah yang masih labil dalam memperlihatkan sikap partisannya, tetapi ekspresif dalam menunjukkan kepentingannya.

Kedua hal itulah yang kemudian menandai adanya era baru media sosial yang secara degeneratif mengubah interaksi manusia yang dulu sifatnya tanpa batas dan tanpa waktu, secara perlahan, menurun jadi alat eksklusi sosial yang cukup hegemonik baik dalam dunia maya maupun dunia nyata.

Oleh karena itu, jika dirangkum secara makro, tren penggunaan media sosial bagi politik kelas menengah Indonesia bisa dilihat dari tren personifikasi, manajemen isu, hingga revivalisme identitas. Hal itulah yang kemudian terbaca pada perhelatan Pilgub DKI 2017 putaran pertama lalu, di mana penekanan manajemen isu dengan diimbuhi masalah kepentingan identitas jadi bumbu penting. Munculnya berbagai aksi jalanan itu sebenarnya tidak terlepas dari manajemen isu tersebutyang kemudian menciptakan momentum politik secara artifisial.

Komunikasi multilateral

Penggunaan media sosial yang mengarah pada komunikasi multilateral ternyata memberikan dampak signifikan terhadap konstruksi dan penggiringan opini publik secara masif. Meski demikian, hal itu bergantung lagi pada peran buzzer. Tren tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa tren media sosial secara berangsur-angsurkini mulai menyempit penggunaannya menjadi institusi asosial. Secara visual, media sosial bagi netizen kelas menengah itu menarik dan menawarkan daya sugesti untuk tetap memantau dan membaca lini masa masing-masing akun. Namun, secara psikis, media sosial kini berkembang sebagai alat persuasi politis yang menciptakan adanya eksklusi sosial bagi kelompok netizen berdasarkan kesamaan minat maupun pandangan.

Konteks eksklusi sosial dalam kelas menengah Indonesia sebenarnya patut dipelajari lebih lanjut. Sebab, kelas menengah ini melihat dimensi politik tak lebih sebagai arena dagang dengan mengedepankan unsur-unsur transaksional. Karena itu, eksklusi sosial yang kemudian mengklaim diri sebagaikelompok populis, nasionalis, maupun Islamis semua itu pada dasarnya lebih dilihat sebagai kartel kepentingan. Dikatakan demikian karena semakin intens penggunaan media sosial, semakin mengerucut dan mengkristal pula afiliasi dan afirmasi politiknya. Dari situlah kemudian pengelompokan yang bertansformasi menjadi kartel itu terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ini semua sebenarnya merupakan hukum alam politik digital hari ini: bahwa politik yang semakin terdigitalisasi maka semakin terdeteksi pula kepentingan yang selama ini laten. Ke depan, tren ini akan berkembang dalam konstelasi politik mutakhir, hanya menunggu momentum pas untuk membangkitkannya.