Kamis, 27 April 2017

Dunia Condong ke Kanan

Dunia Condong ke Kanan
A Prasetyantoko  ;   Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
                                                        KOMPAS, 26 April 2017



                                                           
Hasil pemilu babak penyisihan di Perancis menunjukkan pandangan ekstrem kanan populer dan berpeluang memenangi pemilu pada Mei mendatang. Partai Front Nasional yang dipimpin Marine Le Pen mengantongi suara 21,8 persen, hanya terpaut sedikit dari kelompok tengah independen En Marche! pimpinan Emmanuel Macron dengan suara sebanyak 23,7 persen.

En Marche! sebagai peraih suara terbanyak di babak pertama awalnya bukanlah partai politik, melainkan asosiasi yang berorientasi melakukan pembaruan kehidupan politik. Asosiasi berhaluan sosial liberal ini didirikan pada 6 April 2016 lalu, persis setahun sebelum pemilu. Bisa diduga, tujuannya sebagai kendaraan politik bagi kelompok yang merasa tidak terwakili kepentingannya oleh partai konvensional besar.

Kecenderungan pandangan ultra-nasionalis dan pembaruan politik di Perancis ini menarik disimak di tengah gejala anti-globalisasi lainnya. Di Eropa, simbol kemenangan kaum ultra-nasional adalah Brexit, sementara di Amerika Serikat terpilihnya Presiden Donald Trump. Di dalam negeri, kecenderungan serupa tentu juga terjadi. Kita pun tak luput dari kecenderungan kembali pada ikatan awal (primus ordiri) sebagai akar gerakan primordialisme. Belajar dari dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta lalu, serta menghadapi Pemilu 2019, apa sajakah yang perlu kita perhatikan sebagai bangsa?

Anti-globalisasi

Mengapa dunia condong ke kanan? Salah satu penjelasan menarik ditulis Dani Rodrik, ekonom terkemuka Universitas Harvard di laman Project Syndicate, dengan judul "Too Late to Compensate Free Trade's Loser". Rodrik membuka tulisan dengan pernyataan lugas, faktanya globalisasi telah memunculkan pemenang dan korban. Tak bisa disangkal siapa pun.

Namun, bukan berarti lalu globalisasi harus dihentikan, melainkan para korban harus mendapat kompensasi. Sayangnya, menurut Rodrik, respons itu kalaupun ada, sudah sangat terlambat. Sebagian masyarakat sudah telanjur condong ke kanan. Negara maju, khususnya Eropa, sebenarnya sudah sejak lama mengembangkan pendekatan negara kesejahteraan guna mengompensasi "para korban" liberalisasi ekonomi. Namun, biayanya terlalu besar sehingga menimbulkan gelembung fiskal yang rontok bersama krisis global tahun 2008 lalu.

Sementara itu, Amerika Serikat, sebagai negara yang secara agresif menjalankan pendekatan fundamentalisme pasar pada era 1980, tak kuasa menghadapi persaingan global. Produk Amerika Serikat kalah bersaing dengan produk Meksiko dan negara berkembang lainnya. Terlebih sejak China masuk dalam perdagangan dunia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) defisit neraca perdagangan Amerika Serikat semakin membengkak. Sementara China terus mengalami surplus.

Dinamika inilah yang kemudian meletupkan krisis global. Surplus China telah mengalir kembali ke AS melalui pembelian surat berharga, yang terus dikeluarkan pemerintah dalam rangka menutup defisit fiskal. Pada era itu, membanjirkan likuiditas ke pasar keuangan Amerika Serikat dipahami secara congkak sebagai kepercayaan negara lain pada perekonomian Amerika Serikat. Pasar derivatif berkembang begitu pesat sebelum akhirnya meletus sebagai krisis 2008.

Pendekatan ultra-liberal yang diambil oleh Amerika Serikat pada era 1980 harus dibayar dengan bangkitnya paham ultra-nasionalis pada pemilu 2016 yang lalu. Terasa benar, siklus pilihan kebijakan ekonomi berimplikasi langsung pada siklus pilihan politik.

Revolusi digital

Menghadapi kemandekan perekonomian di negara maju, segala upaya dilakukan, baik dari sisi moneter maupun fiskal.  Kebijakan moneter non-konvensional diambil dengan cara menerbitkan surat utang pemerintah guna membanjiri perekonomian dengan likuiditas sangat besar. Kebijakan moneter ultra-longgar ini praktis dijalankan hampir semua bank sentral negara maju. Namun, perekonomian tetap tak bergerak.

Karena itulah, negara maju beralih pada peningkatan produktivitas perekonomian melalui revolusi teknologi digital di hampir semua lini. Sejak krisis global, inovasi justru semakin intensif di negara maju. Menurut catatan organisasi negara-negara maju (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan/OECD), banyak negara justru meningkatkan budget untuk riset dan pengembangan (R&D) pasca-krisis 2008. Di antaranya, Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Perancis, Italia, Amerika Serikat, dan Rusia.

Mereka menyadari betul, produktivitas perekonomian tidak lagi bisa didongkrak dengan kebijakan fiskal dan moneter. Sebaliknya, diperlukan reformasi struktural guna mengungkit produktivitas.

Di negara maju, di mana infrastruktur fisik sudah relatif mapan, reformasi struktural berarti menemukan sumber produktivitas yang lebih efektif. Dari situlah revolusi digital sebagai basis dari revolusi industri terjadi. Berbagai penemuan di bidang supercomputer, big data, internet of things terus terjadi. Teknologi blockchain dikabarkan menjadi penemuan terbesar setelah internet yang akan mengubah lanskap, bukan saja bisnis, melainkan juga politik, pemerintahan, dan kehidupan manusia secara umum.

Bertemunya inovasi yang bersifat fisik, digital, dan biologi telah melahirkan penemuan yang tak terbayangkan sebelumnya. Mulai dari mesin pencetak tiga dimensi, mobil tanpa sopir, hingga kemajuan teknologi robot.

Ilustrasi menarik terjadi dalam kasus Jepang. Sekarang ini, rasio penduduk berusia di atas 65 tahun sekitar 25 persen dari total penduduk. Pada tahun 2020 diprediksi akan mencapai 30 persen dan pada tahun 2050 menjadi 40 persen. Oleh karena itu, Pemerintah Jepang sejak 2013 lalu memberikan hibah sekitar 24 juta dollar AS kepada Honda dan Toyota untuk mengembangkan robot asisten orang lanjut usia. Prototipenya sudah ada, yaitu robot bernama Robina (Toyota) dan Asimo (Honda).

Penggunaan aplikasi dalam bisnis sudah melahirkan raksasa Uber dan AirBnB serta praktik e-dagang (e-commerce) yang sudah berkembang secara masif. Kecenderungan siapa pemenang dan korban pun sudah mulai terasa. Kemajuan digital akan menciptakan "pemenang yang mengambil semuanya" (the winner takes it all). Konflik antara bisnis berbasis aplikasi dan konvensional masih akan terjadi.

Di sektor keuangan, munculnya teknologi finansial cepat atau lambat berpotensi menggerus dominasi bank-bank besar. Sektor perbankan akan terkena dampaknya paling awal, tetapi dampak paling besar diprediksi akan terjadi pada sektor asuransi. Hadirnya teknologi blockchain memungkinkan perusahaan asuransi tak lagi melalui agen, tetapi langsung berhubungan dengan nasabah.

Bisnis pemula

Salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan sengaja menumbuhkan bisnis pemula (start up) di bidang teknologi finansial (fintech) yang berorientasi pada perluasan akses keuangan yang tak bisa disentuh oleh sektor keuangan konvensional.

Kelompok petani, nelayan, pedagang kecil semuanya bisa diakses dengan teknologi finansial guna memperluas bukan saja akses keuangan, melainkan juga dalam rangka membuat mereka semakin besar. Jika strategi ini bisa dijalankan, revolusi digital yang dimotori negara maju pasca-krisis bisa kita manfaatkan untuk memperkuat sendi perekonomian domestik. Dan, bukan sebaliknya, melucuti kekuatan ekonomi domestik dari gempuran pemain asing.

Dengan begitu, esensinya adalah memanfaatkan kemajuan guna menjaga agar dunia tidak semakin condong ke kanan. Meskipun globalisasi dan kemudian revolusi digital telah dan akan selalu memunculkan pemenang dan korban, menghentikan bukanlah jawaban. Sebaliknya, memanfaatkan kemajuan guna memperkokoh lapisan paling bawah adalah solusi. Menggerakkan pasar di dasar piramida tak selalu memerlukan campur tangan pemerintah (subsidi).

Lapisan paling bawah dalam arti tertentu memiliki kemampuan bergerak, baik sebagai konsumen maupun sebagai bagian dari sisi produksi.