Sabtu, 29 April 2017

Jebakan Konsensus Demokrasi

Jebakan Konsensus Demokrasi
Galih Prasetyo  ;  Alumnus Ilmu Politik, Universitas Nasional
                                              MEDIA INDONESIA, 28 April 2017



                                                           
PILKADA DKI telah usai. Setelah pencoblosan tahap kedua pada 19 April lalu, Anies Baswedan-Sandiaga Uno unggul di sebagian besar quick count lembaga survei. Keputusan resmi KPUD belum dirilis, meskipun biasanya hasilnya tidak akan jauh berbeda. Dinamika politik dalam kontestasi pilkada menyita perhatian luas publik. Setiap pihak mengerahkan strategi guna memenangi pertarungan. Isu SARA muncul, berita hoax pun bertebaran bahkan tak jarang terjadi saling caci maki antartimses di dunia nyata maupun dunia maya. Inilah wajah politik keseharian kita. Politik yang dimengerti sebagai politik. Politik sebagai wahana saling rebut kekuasaan. Sudah saatnya kita melampaui petuah lawas Harold Lasswell's tentang politik yang mengajarkan 'Who gets what, when, and how'.

Politik berlangsung di dalam demokrasi yang serbamenguras ongkos. Siapa pun pemimpin terpilih rentan tersangkut korupsi sebab mungkin saja mereka terikat konsensi dengan pelbagai donatur. Apa boleh buat. Kita telah memilih demokrasi, karena sejauh ini paling mungkin diterapkan. Setidaknya diskursus publik terawat, rakyat punya kesempatan berpartisipasi, bisa ikut mengawal kebijakan pemerintah. Meskipun sering kali kritik tak didengar. Di sini kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi manusia menemui tempatnya.

Kurva lonceng

Dalam proses kampanye, semua kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI seolah menunjukkan pertentangan sengit. Namun, boleh jadi begitu konsensus bekerja antagonisme redup. Sebagai sistem resmi yang disepakati, kita memang mesti maklum bahwa demokrasi tak sanggup memfasilitasi perubahan signifikan. Goenawan Mohamad (GM) dalam Demokrasi dan Kekecewaan (2009) mencatat gejala itu dengan istilah 'kurva lonceng'.

Upaya perubahan tak semudah membalikkan telapak tangan. Pada dasarnya, status quo bertahan melalui pemungutan suara. Dalam demokrasi yang mengandaikan suara terbanyak mudah ditemukan kompromi di sana-sini. Selalu terbuka celah beragam kepentingan bertemu saling bernegosiasi, maka perubahan mungkin saja terwujud, tetapi tampak sangat lambat. Selain itu, ternyata memang banyak orang kurang siap mengalami perubahan drastis. Kampanye Anies-Sandi yang antireklamasi berpotensi terperangkap pada kurva lonceng itu. Sehingga perubahan yang ia lakukan tidak lebih keras ketimbang suara teriakan protes penolakannya.

Sebagaimana Jokowi, yang pernah berjanji pada kampanye pilpres 2014 silam, bahwa akan membentuk kabinet ramping, membatasi menteri dari unsur parpol. Kini setelah jadi presiden, komposisi profesional dan politisi di kursi kabinet bersaing ketat secara jumlah. Tidak mengherankan bila kita menyaksikan pemimpin inkar janji, lain ucapan lain perbuatan, kemudian gagal menunaikan amanah dan melukai hati rakyat. Janji kampanye hanya diproduksi sekadar untuk menggalang suara pemilih. Lebih parah lagi, realitas kemiskinan dijadikan alat mendulang dukungan. Sudah lumrah tiap pascamusim pencoblosan hampir pasti akan selalu melahirkan kekecewaan. Itu bukan ajakan untuk mengakhiri demokrasi.

Minimal sistem ini membuat koreksi kapan pun bisa dilakukan. Ia menghadang absolutisme yang alergi terhadap kemajemukan. Sistem ini ibarat kereta commuter line, siapa pun pemenangnya tidak bisa begitu saja menyisihkan yang kalah. Lawan berada di gerbong ikut menumpang perjalanan. Kritik ataupun pemberontakan berpotensi datang bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam. Demokrasi membuat kita tidak sanggup mencintai dan membenci apa pun secara ekstrem.

Menanti sang antah

Begitulah yang kita hadapi tentang demokrasi. Sebuah sistem yang kerap dihantui jebakan konsensus. Dengan begitu, perubahan sulit terjadi lantaran demokrasi melemahkan politik perjuangan. GM melihatnya dalam tubuh politik semacam itu akibat The Real (GM menamainya 'Sang Antah') istilah yang dipinjam dari Jacques Lacan, tak pernah lengkap alias ada bagian yang absen tak terekam bahasa. Ada yang turah. Peristiwa reformasi 98 atas kejatuhan rezim Orde Baru salah satu bentuk contoh untuk menggambarkan 'Sang Antah' itu. Reformasi muncul sebagai tawaran perubahan. 'Sang Antah' sebagai politik harapan tak diketahui kapan kehadirannya.

Sangat mungkin kembali memperlihatkan diri, saat agenda reformasi meleset menunaikan janji. Tetapi, tidak harus disusul kerusuhan sosial. Boleh jadi ia datang seiring tuntutan sosial yang menagih untuk dibereskan seperti kemiskinan. 'Sang Antah' adalah politik yang tidak bisa dinamai, muncul bagai pahlawan zaman dan membawa perubahan. Persis konsep Alain Badiou tentang 'Yang Politis' (The Political) yang menjadi ruang kemungkinan bagi peristiwa, basis bagi kemungkinan emansipasi terluas. Demokrasi dengan penuh kesabaran menanti datangnya 'Yang Politis' sebab demokrasi merupakan prosedur segala kemungkinan (Robertus Robet, Kembalinya Politik, 2008, dan 2009). Apa yang turah dari 'Sang Antah' menbidani kelahiran atas tuntutan keadilan. Ia jeritan yang luput di luar kesadaran. Inilah politik yang selalu ditunggu.

Butuh kesetiaan politik dalam membebaskan apa yang kerap terabaikan itu. Politik sebagai perjuangan harus dihidupkan agar terhindar dari rayuan pragmatisme yang melemahkan daya dobrak perubahan. Untuk mengembangkan potensi yang tersedia, kita berkewajiban memelihara segenap kekuatan demokrasi (parlementer) dan memosisikan politik sebagai jalan menuju kesetaraan, lebih jauh lagi keadilan. Parlemen atau institusi legal formal berpeluang mencarikan solusi terkait isu kepentingan rakyat lewat pembentukan undang-undang dan rumusan kebijakan.

Unsur gerakan ekstra parlementer berupa demonstrasi jalanan juga berfungsi menyampaikan tuntutan. Kedua kanal itu memiliki potensi mengubah keadaan. Dengan catatan, butuh subjek politik yang memiliki militansi untuk setia kepada 'peristiwa'. Pucuk pimpinan tertinggi DKI diharapkan nantinya menjadi subjek politik yang ikhtiarnya mampu memanggil 'Yang Politis' itu. Melayani atas dasar panggilan nilai kemanusiaan demi kebaikan bersama, menjadikan rakyat sejahtera. Sambil terus menjaga ritme politik perjuangan yang dipastikan akan menghadapi pelbagai tantangan.